JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bakal memangkas perizinan yang ada di Indonesia untuk mendongkrak investasi pada sektor hulu minyak dan gas (migas).

Sebab diakuinya, saat ini terlalu banyak perizinan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya tengah merumuskan langkah komprehensif dan terukur khususnya pada regulasi perizinan tersebut.

"Karena perizinan kita terlalu banyak ada 300 lebih izin. Ini akan kita pangkas dan potong," tegasnya, Rabu (11/9/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Chalid Said Salim juga mengakui bahwa masalah perizinan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam rangka menggenjot upaya produksi migas.

"Yang mungkin menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah masalah perizinan, perizinan ini menyangkut beberapa lembaga, ada kementerian, seperti KLHK terkait amdal dan lain-lain," terangnya.

Bahkan Chalid menyampaikan bahwa untuk mendorong produksi, pihaknya harus bersingungan dengan lahan pertanian.

"Kemudian isu baru nih Pak dengan Kementerian Pertanian. Kita katakan beririsan dengan lahan sawah, sementara ke depan ada ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ini kita harus melihat secara mutual," tutupnya.

Jakarta -

Produksi minyak Indonesia terus menurun. Saat ini, lifting minyak Indonesia di kisaran 600 ribu barel per hari (bopd).

Menteri ESDM Bahlil Lahadia mengatakan pemerintah akan mendorong lifting minyak dengan tiga pendekatan. Pertama, kata dia, eksplorasi terhadap potensi sumur minyak baru.

"Kedua adalah bagaimana kita melakukan optimalisasi terhadap sumur-sumur minyak yang ada karena 65% dari total lifting itu dikuasai Pertamina dan 20% oleh Exxon," katanya dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Dia mengatakan, harus ada intervensi teknologi untuk memacu lifting. Salah satunya ialah dengan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) atau pengurasan minyak tahap lanjut.

Ketiga, ujar Bahlil, mengoptimalkan potensi sumur-sumur idle atau nganggur yang masih produktif.

"Ini mungkin yang bisa kita lakukan," ungkap Bahlil.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Bahalil Lahadalia disepakati lifting minyak dan gas (migas) tahun 2025 sebesar 1,610 juta barel setara minyak (boepd). Lifting itu terdiri dari lifting minyak 605 ribu bopd dan gas 1,005 juta boepd.

(acd/kil)

YOGYAKARTA - Presiden Jokowi menyebut belum ada keputusan terkait rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kabarnya bakal diberlakukan pemerintah 1 Oktober 2024 mendatang.

Jokowi mengatakan saat ini rencana tersebut masih dalam proses sosialisasi ke masyarakat. Sebelum memberlakukannya pemerintah juga bakal melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan seperti apa

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. kita akan melihat di lapangan seperti apa," ujar Jokowi, di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Baca Juga: Orang Kaya Pakai BBM Subsidi, Menteri Bahlil: Apa Kata Dunia Bos?

Dia menegaskan jika hingga saat ini belum ada keputusan berkaitan dengan rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Bahkan hingga saat ini belum ada rapat membahas rencana pembatasan ini.

Terkait perlunya pembatasan BBM bersubsidi, Jokowi mengatakan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang banyak terjadi di kota besar terutama Jakarta. Pertimbangan yang kedua adalah pemerintah ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025.

"Yang pertama ini terkait dengan polusi terutama di Jakarta. Dan yang kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembatasan BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).

"Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar,? ujar Bahlil.

Baca Juga: Siap-siap! Pembatasan BBM Subsidi Dimulai 1 Oktober 2024

Dia membenarkan bahwa kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024. Menurut dia saat ini yang dilakukan Pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," katanya.

JAKARTA - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani membeberkan salah satu arahan yang diberikan oleh Bahlil Lahadalia usai resmi menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Eniya menuturkan, khusus sektor EBT, Bahlil meminta pihaknya mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undangan Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

"RUU (EBET) ini harus segera diselesaikan, ini masih belum terjadwalkan untuk sidang lagi kan. Itu yang tadi beliau juga meminta itu dipercepat," jelas Eniya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Eniya menuturkan, permintaan Bahlil mengenai RUU ini agar pemerintahan berikutnya yakni Prabowo-Gibran tidak lagi mengalami hambatan dalam membaca serta mengidentifikasi hal tersebut.

Selain soal RUU EBET, lanjut Eniya, Bahlil juga menyoroti mengenai implementasi bioenergi. Katanya, bioenergi juga akan menjadi prioritas Bahlil.

"Mungkin bukan hanya B50, kita lagi mempersiapkan B40 untuk mandatori ya. Mandatori nanti saya keluarkan Insya Allah ini sudah settle di 1 Januari 2025," terang Eniya.

Diakuinya, sebelum implementasi bioenergi, diperlukan banyak hal seperti pelabuhan, pengiriman serta logistik. Oleh karena itu, dirinya meminta industri harus mempersiapkan hal ini.

Kemudian investasi juga tentunya diperlukan dalam rangka mewujudkan penerapan B50 ini, sehingga pihaknya akan memberikan waktu persiapan sampai dengan Desember 2024.

"Tapi kajian ini tadi saya menyampaikan bahwa kita sudah melakukan kajian B50. Dimana kemarin kan Pak Menteri Pertanian (Mentan) (Amran Sulaiman) juga sudah soft launching untuk B50 waktu di Batu Tulis, kemarin diwakilin oleh Pak Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM (Dadan Kusdiana). Dan tadi diarahkan untuk bukan hanya B50 saja, bisa juga ke B60, nah ini perlu kajian teknis yang paling penting," tutup Eniya

JAKARTA - Ekonom Indef Faisal Basri mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia pun menduga bahwa penunjukan Bahlil ini membuka kesempatan Mantan Menteri Investasi itu untuk bagi-bagi izin tambang.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Arifin, tapi ini kan memperlancar proses penguasaan tambang termasuk bagi-baginya ke siapa aja lagi karena ormas kan tidak terbatas pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) saja kan yang lain juga antri," terangnya dalam diskusi iskusi Publik INDEF Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Selasa (20/8/2024).

Faisal juga menilai bahwa kedepan pengelolaan tambang tidak lagi melalui jalur lelang, namun melalui penunjukan-penunjukan seperti itu.

"Jadi ya bagian rusaknya dari tatanan ini, tatanannya dirusak kemudian diperlukan sosok-sosok yang pokrol bambu gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru soal pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Izin untuk ormas tambang, untuk PBNU sudah selesai kalau tidak salah 3 sampai 4 hari lalu," jelasnya dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Bahlil bilang, PBNU nantinya tinggal menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) yang ditransfer kepada negara. "Kalau sudah selesai ya selesai. Kemudian muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," lanjutnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa meski dirinya memiliki latar belakang sebagai pengusaha tambang, namun dirinya berjanji, tidak akan memiliki konflik kepentingan dengan jabatan barunya tersebut.

IDXChannel - Nama Bahlil Lahadia disebut-sebut bakal dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif. Adapun saat ini, Bahlil masih menjabat sebagai Menteri Investasi.

Hingga saat ini belum ada informasi resmi yang membenarkan atau membantah kabar tersebut. Namun, siapakah sosok Bahlil Lahadalia?

Ini profilnya.

Bahlil yang lahir pada 7 Agustus 1976, berasal dari Indonesia Timur. Dia mengenyam pendidikan SD hingga SMP di Seram Timur Maluku, lalu pindah ke Fak-Fak Papua.

Bahlil meneruskan kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Jayapura, kemudian bekerja di perusahaan milik negara. Selama menjadi mahasiswa, Bahlil aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan dipercaya menjabat Bendahara Umum Pimpinan Nasional organisasi tersebut.

Bahlil juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) pada periode 2015-2019.

Bersama teman-temannya, Bahlil mendirikan tiga perusahaan bernama PT Rifa Capital, PT Bersama Papua Unggul, dan PT Dwijati Sukses.

Saat ini Bahlil memiliki PT Rifa Capital Holding Company dan 10 perusahaan lainnya, di mana sebagian besar aktif di sektor transportasi dan properti.

Tak hanya dikenal di sektor ekonomi, Bahlil juga berkibar di kancah politik, Dia pernah aktif sebagai anggota Partai Golkar hingga akhirnya bergabung di kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Investasi.

(NIA DEVIYANA)