Bisnis.com, JAKARTA — Keinginan pemerintah untuk menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI), melalui divestasi 10% saham tambang perusahaan asal Amerika Serikat itu tampaknya masih akan lama.

Kendati pemerintah terus berupaya memuluskan langkah Indonesia untuk menguasai 61% saham Freeport, nyatanya Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Adapun, pelepasan atau divestasi 10% saham PTFI menjadi salah satu syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. Saat ini, Indonesia melalui holding BUMN tambang MIND ID telah menggenggam 51% saham Freeport.

Ulasan tentang divestasi 10% saham PTFI menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (25/10/2024):

Pemutihan Kredit Macet UMKM: Belum Terealisasi di Era Jokowi, Berlanjut di Era Prabowo

Kebijakan pemutihan atau hapus buku kredit macet UMKM berlanjut di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat aturan turunan kebijakan itu belum bisa terealisasi pada era Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, dalam Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), telah diatur tentang hapus buku dan hapus tagih kredit macet bagi bank swasta dan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian, adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan kebijakan pemutihan utang tersebut akan disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan terbit pekan depan.

Menyikapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada beberapa hal teknis yang harus dibicarakan terlebih dahulu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia di London, Inggris pada periode 2010—2013 tersebut juga mengingatkan soal potensi risiko moral hazard.

Menerka Arah Divestasi Saham Freeport

Seiring dengan perpanjangan kontrak Freeport melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, nantinya Indonesia akan menambah kepemilikan saham sebesar 10% di Freeport menjadi 61%.

Setelah Indonesia melalui PT Inalum Indonesia berhasil menguasai saham mayoritas PTFI sebesar 51,23%—yang ditandai dengan diserahkannya IUPK operasi produksi pada Juli 2018—perpanjangan izin setelah 2041 bisa dibilang menjadi penentu bagi Indonesia untuk bisa mengendalikan tambang Grasberg di Papua.

Seperti halnya proses mendapatkan perpanjangan izin masa operasi 2x10 tahun setelah berakhirnya kontrak karya (KK) pada 2021, untuk memperoleh perpanjangan izin operasi setelah 2041 juga akan melalui proses yang tidak jauh berbeda.

Selain diminta menambah kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di perusahaan tambang itu sebanyak 10% atau menjadi 61%, Freeport juga diwajibkan membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) konsentrat tembaga di Papua.

Mengimbangi Pertumbuhan Kuantitas IPO dengan Kualitas

Target pertumbuhan perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu dibarengi juga dengan kualitasnya. Tahun depan, penyelenggara perdagangan efek mematok ada tambahan 66 emiten baru di pasar saham.

BEI menargetkan peningkatan pencatatan menjadi 407 efek baru pada 2025 dengan pencatatan sebanyak 66 saham. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun ini sebesar 62 emiten dan 340 efek. Hingga 18 Oktober, terdapat 25 perusahaan dalam pipeline IPO Bursa.

Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat mengatakan bahwa target jumlah IPO yang terlalu banyak tersebut menunjukkan Bursa masih lebih fokus mengejar kuantitas dibandingkan kualitas. BEI terus meningkatkan jumlah IPO, tetapi banyak perusahaan-perusahaan yang di kemudian hari bermasalah.

Peluang Keuangan Gojek Tokopedia (GOTO) Balik Modal

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dalam waktu dekat akan merilis laporan keuangan kuartal III/2024. Emiten teknologi itu diperkirakan mampu meraih balik modal atau adjusted EBITDA break even pada akhir tahun ini.

Mengutip Bisnis.com yang melansir Terminal Bloomberg, para analis memperkirakan GOTO akan mencetak pendapatan sebesar Rp3,77 triliun pada kuartal III/2024. Realisasi tersebut naik secara tiga bulanan atau quarter-on-quarter (QoQ) dari Rp3,65 triliun pada kuartal II/2024.

Sementara itu, rugi bersih GOTO diperkirakan akan turun menjadi Rp588 miliar di kuartal III/2024, dari Rp1,57 triliun di kuartal II/2024. Apabila diakumulasikan, GOTO diperkirakan meraih pendapatan bersih sebesar Rp11,5 triliun pada periode 9 bulan 2024. Pendapatan ini naik 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp10,5 triliun.

Menanti Nasib Kelanjutan Megaproyek IKN Nusantara di Tangan Prabowo

Pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap berlanjut pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Pembangunan IKN akan terus berjalan dengan akan ditunjuknya mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN definitif. Pembangunan IKN ini akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai sebelum benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

“Jadi IKN akan diteruskan, yang akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi. Soalnya kemarin, ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap,” kata Hashim.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan Presiden Prabowo memberikan arahan agar pembangunan IKN difokuskan untuk menghadirkan pusat legislatif dan yudikatif.