JAKARTA,investor.id - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan Pemerintah perlu bekerja sama dengan DPR-RI Komisi VII untuk mendalami bersama akar permasalahan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Hal itu disampaikan menanggapi kemelut industri tekstil Indonesia, khususnya PT Sritex. Dia menjelaskan, sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

Sebab,  mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang  saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

"Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada," kata Bambang Haryo, dalam keterangannya, Minggu (3/11/2024).

Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor.

Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen  dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

"Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran," ujarnya.

Dia mencermati hingga 2014 lalu, gerai di mall seperti Mangga Dua dan ITC Jakarta masih banyak yang eksis. Demikian juga di Pasar Senen, Pasar Minggu Pagi di Jalan Pahlawan Surabaya yang menjual barang bekas dari luar negeri pun,  masih diminati pembeli. Namun. tidak dengan kondisi sekarang.

Jadi, lanjutnya, industri sandang Indonesia yang mengalami penurunan drastis penjualannya, bukan sepenuhnya akibat dari industri tekstil impor. Tetapi lebih dikarenakan daya beli masyarakat yang turun akibat banyaknya kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi.

"Sehingga walaupun industri tekstil dalam negeri nantinya di-support dengan insentif-insentif yang sangat besar tetapi tetap saja masyarakat tidak mempunyai daya beli yang cukup untuk membeli tekstil atau pakaian di saat ini," ungkapnya lagi.

Bambang menjelaskan semua industri sandang dalam negeri masih membutuhkan bahan baku sebesar 85 persen impor dari Cina. Di sisi lainnya, ada keinginan untuk menghapus Permendag 8 tahun 2024, padahal industri tekstil di Indonesia sendiri masih membutuhkan bahan baku sebagian besar dari Cina.

Dia mengharapkan pelaku industri tekstil dapat mendkan kebutuhan bahan baku impor dan lebih meningkatkan  inovasi untuk bisa mendapatkan bahan baku dalam negeri.

"Sehingga apabila pemerintah mendorong masyarakat untuk cinta produk Indonesia dengan slogan Aku Cinta Produk Indonesia. Apabila kita sudah betul betul mandiri, di produk tekstil dalam negeri kita, tak tertutup kemungkinan Permendag 8/2024 itu bisa dihapus," kata Bambang Haryo.

Jika ingin membenahi iklim industri tekstil dalam negeri, maka pemerintah perlu menyusun suatu sistem yang memungkinkan harga kebutuhan pokok menurun, baik pangan, energi, air hingga kesehatan.

Jika memang pemerintah fokus menurunkan semua biaya kebutuhan pokok, masyarakat akan memiliki dana guna membeli sandang dan menabung sehingga, industri tekstil bisa kembali bertumbuh dan meningkat pesat seperti yang diharapkan.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pada Mei 2024 lalu menurunkan status Bandara Ahmad Yani tidak lagi berstatus sebagai bandara internasional.

Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono meminta agar pemerintah dapat mengkaji ulang status Bandara Jendral Ahmad Yani agar kembali berstatus sebagai bandara internasional

"Dasarnya sudah sangat jelas, di Wilayah Jawa Tengah saat ini menjadi tujuan usaha industri dari Wilayah Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, serta Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Mereka saat ini berpindah menuju Jawa Tengah karena UMR Jawa Tengah terendah dibanding Surabaya, Jakarta, dan sekitarnya. Sehingga begitu banyak usaha usaha industri Internasional yang ada di Wilayah Jawa Tengah saat ini," ungkap Bambang, di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Tidak hanya itu, kata Bambang, Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki pelabuhan laut yang berstatus Internasional.

Bahkan, Kapal Peti Kemas Internasional yang singgah per tahunnya bisa membawa sekitar 1 juta theus per tahun, atau rata rata sekitar 3.000 peti kemas setiap harinya. Dan juga kapal kapal pariwisata Cruise dari mancanegara juga sering sandar di Pelabuhan Penumpang Internasional Tanjung Emas, Semarang, sekitar 30 Unit kapal, yang 1 kapalnya membawa ribuan Wisatawan Asing per tahunnya.

"Ini semua tentu sangat membutuhkan akses transportasi udara menuju ke luar negeri, bila mereka dalam kondisi emergency." Imbuhnya.

Apalagi, lanjut alumni ITS Surabaya ini Jawa Tengah adalah penyedia Tenaga Kerja ke Luar Negari (TKI) yang terbesar no 2 dari seluruh Provinsi di Indonesia. Sudah seharusnya Pemerintah menyediakan akses kemudahan Angkutan Udara Internasional dari Kota Semarang. Yang saat ini di Jawa Tengah tidak ada satu pun Bandara yang memiliki Status Internasional.

"Dan seharusnya Pemerintah harus konsisten saat melakukan revitalisasi dengan biaya yang sangat besar, berkisar Rp 2.07 triliun di 2017 itu, tujuannya untuk mengembangkan Bandara Internasional Jendral Ahmad Yani, agar bisa didarati pesawat berbadan lebar, dengan disediakannya 2 garbarata dengan jenis untuk ukuran pesawat besar (Wide Body)," tambahnya.