KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah bukanlah pekerjaan mudah dan ringan. Target ini tiga kali lipat lebih banyak dari Program Satu Juta Rumah era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi berdasarkan hitungan Komisi V DPR RI, Program 3 Juta Rumah mengharuskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selesai membangun 8.333 rumah per hari atau 694 rumah per jam dalam setahun.

Belum lagi tantangan penyediaan lahan. Selain itu, pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2024 hanya sekitar Rp 5 triliun.

Lantas, bisakah Pemerintah melalui Kementerian PKP mencapai target dari Program 3 Juta Rumah?

Jehansyah Siregar, Pengamat Properti sekaligus Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai target dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah setahun atau 15 juta rumah dalam 5 tahun di kota dan desa bisa saja dicapai dengan strategi yang tepat.

"Namun ada kecenderungan untuk salah arah dan tidak efektif, sehingga target jauh dari tercapai," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, pertama, Pemerintah tidak boleh berpikir bahwa Program 3 Juta Rumah sebatas proyek perumahan. Karena urusan perumahan rakyat bukan semata-mata mengadakan proyek fisik perumahan sebanyak-banyaknya.

"Namun lebih soal arah kebijakan dan strategi mengelola kelembagaan dan sumber daya negara serta bagaimana membangkitkan keberdayaan masyarakat," katanya.

Misalnya, Program Public Housing, bukan seperti rumah susun sewa (rusunawa) yang hanya main proyek pengadaan dan banyak yang mangkrak seperti selama ini.

Begitu pula dengan Program Rumah Swadaya, yang sesungguhnya harus pakai sistem pemberdayaan komunitas.

"Bukan seperti proyek bedah rumah yang dijalankan selama ini yang sangat project oriented membagi-bagi material bangunan seperti bansos," tandasnya.

Kedua, menurut Jehansyah, Pemerintah tidak boleh bersifat karitatif atau sedekah. Program rumah gratis hanya acara di televisi yang dikemas dengan sangat menyentuh dalam program reality show. Bukan dijadikan program Pemerintah secara massal.

Karena pada dasarnya perumahan itu ada di domain masyarakat, atau milik individual anggota masyarakat.

"Jika untuk bansos sembako saja anggaran negara sangat terbatas, apalagi untuk bagi-bagi rumah gratis. Bisa bangkrut keuangan negara," imbuhnya.

Ketiga, Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi yang efektif melalui multi housing delivery system. Bukan asal ada proyek perumahan.

Perlu ada lembaga pelaksana yang otoritatif dan kapabel seperti Perumnas serta Perumda. Kemudian ada mekanisme penyediaan yang harus disusun dan dijalankan secara tepat.

"Misalnya, pengadaan tanah untuk public rental housing itu pakai tanah negara. Sedangkan sistem bangunannya prefabrikasi. Berbeda dengan rumah tapak subsidi atau rumah swadaya," ucapnya.

Apabila Pemerintah tidak melakukan intervensi melalui sistem, maka yang akan terjadi seperti selama ini, yaitu maraknya spekulasi tanah, tata ruang, prasarana, utilitas, perizinan, dan penyerahan sarana umum.

"Semua instansi terkait akan terfragmentasi dan membuka ruang negosiasi terhadap pasar. Akibatnya, harga rumah tidak terjangkau masyarakat bawah," pungkas Jehansyah.

KOMPAS.com - Tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam melaksanakan Program 3 Juta Rumah tak akan mudah.

Pasalnya, jumlah 3 juta rumah terbangun dalam satu tahun merupakan pekerjaan besar.

Hal itupun secara tidak langsung dikemukakan oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dalam Rapat Kerja bersama Menteri PKP pada Senin (4/11/2024).

"3 juta (rumah) dibagi 360 (hari dalam satu tahun), saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 buah. Selamat bertugas Pak Menteri," ucapnya dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

Dia juga menghitung lebih lanjut apabila target menyelesaikan pembangunan 3 juta rumah dikonversikan ke dalam setiap satu jam.

"Setiap jam harus selesai 694 rumah, saya sudah hitung. Jadi kami Komisi V juga harus kerja keras supaya tercapai tujuannya," tukas Lasarus.

Dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan, untuk dapat mencapai target membangun 3 juta rumah, tentu perlu cara berpikir dan bekerja yang tidak biasa.

Sebab, pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2024 saat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan masih berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ara, sapaan akrabnya, menyebutkan pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sekitar Rp 5 triliun, sementara Ditjen Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14 triliun.

"Saya yakin dengan anggaran yang turun dari Rp 14 triliun menjadi Rp 5 triliun, kalau cara berpikir dan cara bekerja saya biasa-biasa, tidak mungkin tercapai 3 juta, Kenapa? Rp 14 triliun saja hanya menghasilkan sampai hari ini 93.000 unit, kalau semua lancar 145.000 unit," tukasnya.

KOMPAS.com - Tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam melaksanakan Program 3 Juta Rumah tak akan mudah.

Pasalnya, jumlah 3 juta rumah terbangun dalam satu tahun merupakan pekerjaan besar.

Hal itupun secara tidak langsung dikemukakan oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dalam Rapat Kerja bersama Menteri PKP pada Senin (4/11/2024).

"3 juta (rumah) dibagi 360 (hari dalam satu tahun), saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 buah. Selamat bertugas Pak Menteri," ucapnya dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

Dia juga menghitung lebih lanjut apabila target menyelesaikan pembangunan 3 juta rumah dikonversikan ke dalam setiap satu jam.

"Setiap jam harus selesai 694 rumah, saya sudah hitung. Jadi kami Komisi V juga harus kerja keras supaya tercapai tujuannya," tukas Lasarus.

Dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan, untuk dapat mencapai target membangun 3 juta rumah, tentu perlu cara berpikir dan bekerja yang tidak biasa.

Sebab, pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2024 saat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan masih berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ara, sapaan akrabnya, menyebutkan pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sekitar Rp 5 triliun, sementara Ditjen Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14 triliun.

"Saya yakin dengan anggaran yang turun dari Rp 14 triliun menjadi Rp 5 triliun, kalau cara berpikir dan cara bekerja saya biasa-biasa, tidak mungkin tercapai 3 juta, Kenapa? Rp 14 triliun saja hanya menghasilkan sampai hari ini 93.000 unit, kalau semua lancar 145.000 unit," tukasnya.

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Rabu, 30 Oktober 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari rumah bergaya Belanda di Indonesia hingga contoh tumah atap spandek pasir.

Selain itu, ada artikel tentang rincian biaya bangun rumah 4x6. Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Mengenal Rumah Gaya Belanda di Indonesia

Bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda masih banyak menghiasi beberapa daerah di Indonesia hingga kini. Salah satu yang paling menonjol adalah rumah gaya Belanda klasik yang memiliki karakteristik khas dan mengundang decak kagum.

Pengaruh besar terhadap perkembangan arsitektur di Indonesia tidak terlepas dari masa kolonial. Dari penjajahan Belanda munculah gaya arsitektur Hindia Belanda yang masih bisa disaksikan hingga zaman modern ini.

Baca selengkapnya di sini

2. Contoh Rumah Atap Spandek Pasir

Atap merupakan elemen penting dalam sebuah bangunan, yang berperan melindungi penghuni dari cuaca dan menjaga kenyamanan. Memilih jenis atap yang tepat sangatlah krusial, karena akan menentukan estetika, durabilitas, dan biaya perawatan rumah kamu.

Salah satu pilihan atap yang diminati saat ini adalah atap spandek pasir, yang menawarkan kombinasi daya tahan, estetika, dan harga terjangkau. Atap spandek pasir terbuat dari bahan baja ringan yang dilapisi dengan lapisan pasir pada permukaannya.

Baca selengkapnya di sini

3. Rincian Biaya Bangun Rumah 2 Lantai Ukuran 4×6

Membangun rumah merupakan sebuah keputusan besar yang membutuhkan perencanaan matang, termasuk memperhitungkan biaya pembangunannya. Jika kamu berencana membangun rumah 2 lantai dengan ukuran 4 x 6 meter, berikut adalah rincian biaya yang perlu kamu ketahui.

Pembangunan rumah dengan ukuran 4×6 memerlukan perhitungan biaya yang matang. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah pemilihan bahan material, sistem kerja tukang, dan biaya-biaya lain yang diperlukan. Berikut ini perkiraan biaya untuk membangun rumah 4×6.
Baca selengkapnya di sini


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Membangun rumah merupakan sebuah keputusan besar yang membutuhkan perencanaan matang, termasuk memperhitungkan biaya pembangunannya. Jika kamu berencana membangun rumah 2 lantai dengan ukuran 4 x 6 meter, berikut adalah rincian biaya yang perlu kamu ketahui.

Pembangunan rumah dengan ukuran 4×6 memerlukan perhitungan biaya yang matang. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah pemilihan bahan material, sistem kerja tukang, dan biaya-biaya lain yang diperlukan. Berikut ini perkiraan biaya untuk membangun rumah 4×6.

Rincian biaya bangun rumah 2 lantai ukuran 4×6

1. Biaya bahan material

Salah satu komponen penting dalam perencanaan pembangunan rumah adalah bahan material. Jenis bahan yang dibutuhkan termasuk untuk pondasi, dinding, atap, dan finishingnya. Estimasi biaya untuk membeli bahan bangunan pada rumah berukuran 4×6 adalah sekitar Rp22 juta.

2. Biaya instalasi listrik dan air

Instalasi listrik dan air merupakan kebutuhan pokok dalam pembangunan rumah yang tidak boleh diabaikan. Untuk memasang listrik dan air, diperkirakan biayanya sekitar Rp2,5 juta. Untuk informasi yang lebih valid, bisa langsung ditanyakan ke kantor PLN terdekat dan PDAM.

3. Biaya upah pekerja

Biaya untuk upah tukang atau pekerja yang melaksanakan proses pembangunan rumah juga perlu dipertimbangkan. Sistem kerja bisa berupa borongan atau harian, dengan perkiraan upah berkisar antara Rp80 ribu hingga Rp125 ribu per hari. Penting untuk memilih sistem yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki.

Baca juga: Sebelum Beli Rumah, Ketahui Tipe dan Ukurannya

4. Biaya tambahan

Selain biaya-biaya utama, perlu juga mempersiapkan biaya tambahan sebagai langkah antisipasi jika terjadi hal-hal di luar rencana. Biaya tambahan ini biasanya sekitar 10 persen dari total biaya pembangunan rumah. Misalnya, jika anggaran totalnya sebesar Rp60 juta maka biaya tambahannya adalah sekitar Rp6 juta.

Rincian biaya bangun rumah 2 lantai ukuran 4×6

Berikut rincian biaya bangun rumah 2 lantai ukuran 4x6 dikutip dari laman Lamudi Indonesia. Setelah mengetahui perkiraan biaya, langkah selanjutnya adalah membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara sederhana. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Gambar Kerja: Membuat daftar pekerjaan yang akan dilakukan dalam pembangunan rumah, termasuk spesifikasi dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
2. Volume Pekerjaan: Menentukan volume pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
3. Harga Satuan Kerja: Menentukan harga satuan untuk setiap jenis pekerjaan, baik itu upah pekerja maupun harga material bangunan.
4. Jumlah Biaya Pekerjaan: Menghitung total biaya yang diperlukan untuk setiap jenis pekerjaan.
5. Rekapitulasi RAB: Merangkum hasil perhitungan sebelumnya untuk mendapatkan total biaya keseluruhan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah.

Contoh RAB Bangun Rumah 4×6
Biaya Bahan Material = Rp22 juta
Instalasi Listrik = Rp2.500.000
Upah 3 pekerja estimasi waktu 30 hari = Rp11.250.000
Total = Rp35.750.000
Biaya lain-lain sebesar 10 persen = Rp3.575.000
Jadi, total biaya bangun rumah ukuran 4×6 yang harus dipersiapkan sekitar, Rp39.325.000


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Pemerintah Indonesia membebankan PPN atas kegiatan membangun sendiri, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2022. Ketentuan ini berlaku untuk bangunan yang memenuhi kriteria PPN KMS.

Kriteria yakni bangunan digunakan untuk keperluan pribadi atau usaha, luas bangunan tidak melebihi 200 meter persegi, dan nilai bangunan tidak melebihi Rp200 juta. Berikut beberapa hal yang harus kamu ketahui tentang PPN KMS agar rumah yang akan dibangun dan lingkungan sekitarnya dapat dilindungi oleh pihak hukum.

Penjelasan PPN KMS

PPN KMS merupakan kewajiban bagi individu atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dan memenuhi kriteria tertentu. Memahami ketentuan ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari sanksi administrasi.

Baca juga: Tak Perlu ke Kantor Pajak, Ini 3 Cara Cek Tagihan PBB Secara Online

DPP adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun gedung, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Biaya yang termasuk dalam DPP biasanya akan mencakup bahan bangunan, bahan baku bangunan, upah tenaga kerja berupa upah mandor dan buruh bangunan, serta biaya lainnya yang terkait dengan proses Pembangunan.

Cara lapor PPN KMS

Cara melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) biasanya dilakukan tergantung pada status Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan tersebut.
Langkah-Langkah Melaporkan PPN KMS yang harus kamu ikuti yaitu:

1. Siapkan data yang diperlukan seperti,Identitas lengkap WP, Detail biaya pembangunan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak (DPP), proses pembayaran PPN KMS.
2. Isi Formulir SPT Masa PPN, Gunakan formulir SPT Masa PPN 1111 untuk melaporkan PPN KMS
3. Pastikan Format yang Benar, Pastikan data yang dimasukkan dalam SPT Masa PPN benar dan lengkap, termasuk detail transaksi pembayaran PPN KMS.
4. Kirim Laporan, kirimkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar.
5. Pentingnya Pelaporan

Imbauan Tertulis: Jika WK gagal melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN KMS, WK akan menerima imbauan tertulis dari KPP Pratama tempat Bangunan Dipasang.

Dengan demikian, WK harus memahami dan mengikuti ketentuan pelaporan PPN KMS yang berlaku untuk status WP masing-masing. (Ridini Batmaro)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Apakah kamu berencana untuk membeli rumah dari pengembang (developer) atau membangun rumah sendiri? Jika ingin membangun rumah sendiri, penting untuk mengetahui biaya apa saja yang harus dikeluarkan.

Biaya bangun rumah tentu tidaklah murah. Total biaya bangun rumah dipengaruhi oleh banyak komponen biaya sehingga kamu perlu mempersiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk memastikan proses pembangunan rumah berjalan dengan baik dan lancar.

Untuk menyusun RAB, kamu harus mengetahui komponen-komponen biaya bangun rumah. Simak artikel berikut untuk mengetahui rincian biaya bangun rumah minimalis agar kamu bisa menyusun RAB pembangunan rumah dengan baik!
Jika kamu ingin mulai menghitung biaya bangun rumah untuk menyusun RAB pembangunan rumah, berikut adalah rincian biaya membangun rumah minimalis yang dapat kamu jadikan rujukan dikutip dari laman resmi BTN properti.

Biaya bangun rumah minimalis

Biaya bangun rumah sederhana. Foto: Shutterstock

Saat membangun rumah, ada beberapa biaya yang perlu kamu perhatikan.

1. Biaya tanah

Harga tanah adalah salah satu komponen biaya bangun rumah yang paling pertama yang perlu kamu perhatikan. Ada banyak faktor yang memengaruhi besaran harga tanah, mulai dari seberapa lebar dan seberapa strategis lokasi tanah.

Selain itu, harga tanah di tiap kota juga berbeda. Tetapi biaya tanah ini dapat kamu abaikan jika kamu sebelumnya sudah memiliki tanah siap bangun.

2. Biaya Pengolahan Lahan

Bagi kamu yang memiliki lahan mentahan yang masih kosong, maka kamu perlu mengeluarkan biaya pengolahan lahan untuk membangun rumah di atas tanah tersebut.

Biaya pengolahan lahan dapat meliputi biaya pengurukan tanah, pemadatan tanah, pembersihan rumput-rumput pada tanah, penebangan pohon, dan biaya membayar jasa pekerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Baca juga: Mana yang Terbaik? Bangun, Renovasi, atau Perbaiki Rumah

Meskipun harus menyiapkan biaya pengolahan lahan, harga tanah mentahan biasanya lebih murah daripada biaya tanah kavling atau lahan siap bangun.

Biaya pengolahan lahan dapat dipengaruhi oleh luas lahan dan tingkat kesulitan serta jenis pekerjaan yang dilakukan. Biasanya, biaya pengolahan lahan berkisar antara Rp3.000.000 - Rp5.000.000.

3. Biaya tenaga kerja

Dalam proses membangun rumah minimalis, kamu akan melibatkan beberapa tenaga kerja untuk jasa pembangunan rumah. Tenaga kerja ini dapat mencakup biaya untuk kontraktor yang akan membangun rumah, arsitek yang akan merancang desain rumah, biaya tukang, dan lain-lain.

Biaya bangun rumah yang satu ini dapat dihitung dengan mengalikan jumlah hari kerja dengan upah pekerja rata-rata dan jumlah pekerja.

Misalnya, kamu akan melibatkan 6 orang pekerja untuk pembangunan rumah minimalismu yang akan dikerjakan selama 6 bulan (hari aktif 150 hari). Upah pekerja rata-rata misalnya sebesar Rp120.000. Maka total biaya untuk tenaga kerja adalah 150 x Rp120.000 x 6 = Rp 108.000.000.

4. Biaya pembuatan pondasi dan beton

Biaya pondasi dan beton yang menjadi struktur penting rumah juga harus diperhatikan dalam menghitung estimasi biaya bangun rumah. Jenis pondasi dan beton yang digunakan, dimensi dan ukuran rumah, kondisi tanah, serta lokasi rumah dapat memengaruhi besaran biaya ini.

Komponen biaya pondasi dan beton dapat kamu hitung melalui volume pondasi menggunakan rumus luas trapesium, yaitu:

Luas = ((Penampang Bawah + Penampang Atas): 2) x Tinggi Pondasi

Contoh:

Jika penampang bawah 0,5 meter, penampang atas 0,3 meter, dan tinggi pondasi sekitar 0,6 meter, maka volume pondasi dan cor beton bawah adalah sebesar 0,24 meter persegi.

Dari hasil perhitungan ini, maka untuk setiap panjang pondasi diperlukan sekitar 0,24 meter kubik bahan beton. Jika biaya per meter kubiknya adalah Rp900.000, maka biaya untuk pondasi per meter adalah sekitar Rp216.000.

Kemudian, kalikan biaya pondasi per meter dengan luas rumah untuk mengetahui total biaya pondasi. Misalnya untuk membangun rumah minimalis seluas 45 meter persegi, maka biaya pembuatan pondasi adalah sekitar Rp9.720.000.

5. Biaya material bangunan utama

Material bangunan adalah komponen utama dalam membangun rumah yang biayanya sangat kompleks karena meliputi material untuk membangun dinding atau struktur utama penopang atap.

Semakin luas rumah, maka biaya yang diperlukan untuk material juga akan semakin mahal, terlebih lagi jika material yang digunakan berkualitas dan beragam. Misalnya, penggunaan batu alam untuk dekorasi.

Biaya material bangun rumah

Biaya bangun rumah sederhana. Foto: Shutterstock

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan biaya material bangunan rumah.

1. Biaya batu bata

Batu bata adalah salah satu pilihan material membangun rumah yang terjangkau. Selain terjangkau, material ini juga tahan lama dan bisa memberikan rumah minimalis nilai estetika yang menarik.

Jika kamu membangun rumah minimalis dengan batu bata berukuran standar, kamu setidaknya perlu menyiapkan 90 buah batu bata, dengan harga per bijinya sekitar Rp1.000 untuk batu bata berkualitas standar.

Total biaya yang diperlukan dapat dihitung dengan menghitung luas area yang akan dipasangi dengan batu bata. Misanya, membangun rumah minimalis dengan luas 45 m2 dengan tinggi sekitar 4 meter, maka kamu akan memasang batu bata untuk luas area sekitar 180 meter persegi.

Lalu hitung total dengan mengalikan harga batu bata per biji dengan luas dinding per m2 dan jumlah bata per m2, maka akan diperoleh estimasi biaya bangun rumah untuk bahan batu bata adalah sekitar Rp16.200.000.

2. Biaya semen

Selain batu bata, kamu juga membutuhkan semen dalam membangun rumah. Jika kamu ingin membangun rumah minimalis tipe 45, maka luas permukaan dinding kurang lebih mencapai 180 m2.

Lalu, dibutuhkan setidaknya 10 kg semen untuk setiap meter persegi dinding. Maka kamu dapat menghitung total berat semen yang dibutuhkan dengan mengalikan luas permukaan dan kebutuhan semen setiap meter persegi yaitu mencapai 180 kg.

Umumnya, bahan baku material semen dijual dalam ukuran per sak yang setiap sak berisi 50 kg semen. Kamu dapat menghitung kebutuhan semen dengan membagikan total berat semen (180 kg) dengan berat per sak (50 kg) sehingga diperoleh hasil 36 sak.

Dilansir dari sejasa.com, harga semen per sak (50 kg) per Maret 2024 sekitar Rp70.000. Total estimasi biaya bangun dinding rumah menggunakan semen kurang lebih mencapai Rp1.800.000

3. Biaya pasir dan kerikil

Sedangkan, jika kamu ingin membangun rumah sederhana tipe 45 dengan material pasir, maka dibutuhkan sekitar 30 meter kubik. Material pasir per meter kubik dijual dengan harga Rp250.000.

Maka total biaya kebutuhan pasir dapat kamu hitung dengan mengalikan harga pasir dengan kebutuhan pasir yaitu Rp7.500.000.

Lalu, kamu juga perlu menggunakan batu kali atau kerikil sebagai material penguat. Material ini dijual dengan harga berkisar Rp1.000.000 per 1 truk kecil.

4. Biaya besi dan baja

Kamu juga membutuhkan besi atau baja untuk membangun rangka bangunan. Harga besi umumnya mulai dari Rp15.000 hingga Rp100.000. Lalu untuk material baja dijual seharga Rp60.000 per batang. Untuk menghitung kedua material ini, kamu perlu menyesuaikan dengan jumlah penggunaan.

5. Biaya material lainnya

Jangan lupa untuk mempertimbangkan biaya lainnya seperti paku, kawat, perkakas, seng, dan material kecil lainnya yang diperlukan dalam proyek konstruksi.

6. Biaya pasang lantai keramik

Selain itu, kamu juga perlu menghitung biaya untuk memasang lantai keramik. Hal ini tergantung pada luas, jenis, dan spesifikasi lantai keramik yang kamu pilih.

Untuk memperkirakan biaya pemasangan lantai keramik, kamu cukup mengalikan harga per keramik dengan luas rumah. Sehingga diperoleh estimasi biaya pasang keramik sebesar Rp3.375.000.

Namun, biaya pemasangan keramik tidak mencakup hal itu saja. Kamu pasti membutuhkan material tambahan lainnya seperti batu kerikil, pasir, dan lain-lain. Kamu bisa mengestimasikan biaya lain-lain tersebut sebesar Rp5.000.000.

7. Biaya lainnya

Biaya lain diluar biaya-biaya di atas seperti pemasangan atap borongan, biaya membeli kusen pintu, kaca, utilitas, bahkan finishing juga perlu kamu estimasikan terlebih dahulu.

Berikut rincian estimasi biaya lain-lain yang mungkin dapat kamu turut sertakan saat menghitung biaya bangun rumah:

1. Biaya pembelian pintu kayu panel beserta kusennya sebanyak 3 unit @Rp1.500.000 = Rp4.500.000

2. Biaya pembelian kaca untuk jendela yaitu Rp5.000.000

3. Biaya pemasangan atap borongan seluas 45 m2 @Rp300.000/m2 = Rp13.500.000

4. Biaya utilitas mencakup instalasi jaringan listrik dan air, pasang PDAM, PLN, toren, dan lain-lain = Rp15.000.000

5. Biaya finishing dinding atau cat = Rp8.000.000

6. Sehingga didapatkan total estimasi biaya lain-lain yaitu Rp46.000.000

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas membangun rumah sendiri.

Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan pemungutan PPN untuk membangun rumah sendiri bukan aturan yang baru karena telah berlaku sejak 1995.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU Nomor 11 Tahun 1994. Jadi bukan pajak baru. Umurnya sudah 30 tahun," tulis Prastowo di akun X @prastow, dikutip Selasa (17/9/2024).

Dia menjelaskan, pengenaan PPN ini dilakukan agar menciptakan keadilan karena kegiatan membangun rumah dengan kontraktor juga dikenakan PPN.

Selain itu, dia menegaskan, tidak semua kegiatan membangun sendiri (KMS) dikenakan PPN. PPN hanya dikenakan untuk kegiatan pembangunan sendiri dengan luas bangunan 200 meter persegi atau lebih.

"Apa tujuannya? Menciptakan keadilan. Karena kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," ucapnya.

Adapun untuk saat ini tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri dikenakan sebesar 2,2 persen dari total pengeluaran.

Lalu pada 2025 besaran tarif PPNnya akan naik menjadi 2,4 persen seiring dengan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4 persen," jelasnya.

Sebagai informasi, pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022.

Dalam pasal 2 ayat 2 aturan tersebut menyebut, PPN kegiatan membangun sendiri ini dikenakan untuk orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

"Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain," tulis pasal 2 ayat 3 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Besaran PPN untuk membangun bangunan sendiri ini dihitung dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP yang akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Dengan demikian, tarif PPN kegiatan membangun sendiri juga akan naik dari saat ini 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas membangun rumah sendiri.

Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan pemungutan PPN untuk membangun rumah sendiri bukan aturan yang baru karena telah berlaku sejak 1995.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU Nomor 11 Tahun 1994. Jadi bukan pajak baru. Umurnya sudah 30 tahun," tulis Prastowo di akun X @prastow, dikutip Selasa (17/9/2024).

Dia menjelaskan, pengenaan PPN ini dilakukan agar menciptakan keadilan karena kegiatan membangun rumah dengan kontraktor juga dikenakan PPN.

Selain itu, dia menegaskan, tidak semua kegiatan membangun sendiri (KMS) dikenakan PPN. PPN hanya dikenakan untuk kegiatan pembangunan sendiri dengan luas bangunan 200 meter persegi atau lebih.

"Apa tujuannya? Menciptakan keadilan. Karena kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," ucapnya.

Adapun untuk saat ini tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri dikenakan sebesar 2,2 persen dari total pengeluaran.

Lalu pada 2025 besaran tarif PPNnya akan naik menjadi 2,4 persen seiring dengan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4 persen," jelasnya.

Sebagai informasi, pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022.

Dalam pasal 2 ayat 2 aturan tersebut menyebut, PPN kegiatan membangun sendiri ini dikenakan untuk orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

"Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain," tulis pasal 2 ayat 3 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Besaran PPN untuk membangun bangunan sendiri ini dihitung dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP yang akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Dengan demikian, tarif PPN kegiatan membangun sendiri juga akan naik dari saat ini 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Membangun rumah sendiri atau tanpa kontraktor akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 2,4 persen mulai tahun depan. Namun tak semua pembangunan rumah dikenai pajak tersebut.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan pengenaan pajak itu tak berlaku untuk semua orang. Pajak 2,4 persen hanya dikenakan jika memenuhi kriteria tertentu, yakni luas bangunan minimal 200 meter persegi.

"Artinya, jika luas bangunan kurang dari jumlah itu tak akan dikenakan PPN KMS sebesar 2,2 persen," Yustinus lewat akun X miliknya @prastow, Senin (16/9).

"PPN KMS (bangun rumah sendiri) dikenakan 2,2 persen jika luas bangunan 200 m2 atau lebih. Artinya yang di bawah 200 m2 bebas PPN," tambahnya.

Yustinus juga menegaskan pengenaan pajak itu menjadi bukti pemerintah berpihak kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Pasalnya, pajak hanya berlaku untuk masyarakat kaya.

Di sisi lain, masyarakat menengah ke bawah justru dibantu pemerintah dengan sejumlah fasilitas supaya bisa memiliki rumah. Fasilitas itu antara lain insentif PPN yang ditanggung pemerintah atau DTP saat mereka membeli rumah susun atau tapak.

Menurutnya, insentif PPN DTP tersebut hanya berlaku bagi pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar.

"Bukankah ini menguntungkan semua segmen konsumen kecil-menengah? Iya karena yang mewah harus bayar PPN dan PPnBM 20 persen jika harga di atas Rp30 miliar," katanya.

Sementara, untuk masyarakat kelompok kelas menengah dengan penghasilan sampai dengan Rp8 juta, Yustinus mengatakan pemerintah memberikan bantuan berbentuk FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Program itu untuk memberi bantuan KPR rumah untuk kredit 20 tahun.

"Selain bebas PPN juga mendapat jaminan bunga KPR maksimal 5 persen, jangka waktu kredit sampai dengan 20 tahun, subsidi DP Rp 4 juta," katanya.

Pajak membangun rumah sendiri tanpa kontraktor akan naik dari saat ini sebesar 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan.

Kenaikan PPN membangun rumah sendiri ini sejalan dengan rencana kenaikan PPN secara umum dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 2025 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025," tulis Pasal 7 UU HPP.

Adapun tarif PPN membangun rumah sendiri saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2022 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Dalam beleid itu, besaran tarif pajak apabila membangun rumah sendiri ditetapkan sebesar 20 persen dari PPN secara umum. Artinya, apabila PPN naik menjadi 12 persen di 2025, maka tarif pajak membangun rumah sendiri jadi 2,4 persen.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," tulis beleid tersebut.

Kegiatan membangun yang dimaksud dalam aturan ini, termasuk perluasan bangunan lama, bukan hanya yang baru. Namun, tak semua dikenakan PPN, hanya yang memenuhi syarat saja, yakni:

1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;2. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan3. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi.

Dengan demikian, bagi masyarakat yang ingin membangun sendiri tapi luasnya di bawa 200 meter persegi, tak perlu khawatir karena tak akan dikenakan PPN.

KOMPAS.com - Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kegiatan membangun rumah sendiri alias tanpa kontraktor akan naik menjadi 2,4 persen pada tahun 2025 mendatang.

Pasalnya, PPN akan naik menjadi 12 persen pada tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sementara, di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.30/2022 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, besaran pajak membangun rumah sendiri merupakan hasil perkalian 20 persen dengan besaran PPN.

Artinya, ketika PPN naik menjadi 12 persen pada tahun 2025, maka pajak untuk kegiatan membangun rumah sendiri juga akan naik menjadi 2,4 persen.

Lantas, apakah semua kegiatan membangun rumah sendiri dikenai PPN 2,4 persen?

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa tidak semua kegiatan membangun rumah sendiri dikenakan PPN 2,4 persen.

"Tidak. Kriterianya luas bangunan 200 meter persegi atau lebih. Di bawah itu tidak kena PPN," ujarnya melalui unggahan akun X pribadinya @prastow, Sabtu (14/9/2024).

Lebih lanjut, di dalam PMK Nomor 61/PMK.30/2022 tertulis mengenai pengenaan PPN terhadap kegiatan membangun rumah sendiri.

Pada Pasal 2 dijelaskan, kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Bangunan yang dimaksud berupa 1 atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:

• Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja;
• Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
• Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi.

Kegiatan membangun sendiri dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu, atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun.

Contoh Bangun Rumah Sendiri Kena PPN

Contoh 1 : Tuan X membangun sendiri sebuah rumah tinggal. Pembangunan tersebut dilakukan secara sekaligus dimulai pada bulan Juni 2025 dengan luas 200 meter persegi.

Artinya, pembangunan rumah tinggal tersebut dikenai PPN.

Contoh 2 : Tuan Z membangun sendiri gudang dengan luas 300 meter persegi untuk menunjang kegiatan usahanya.

Pembangunan gudang tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian luas bangunan yang dibangun sebagai berikut:

• Juni 2025 seluas 100 meter persegi; dan
• Januari 2026, 6 bulan setelah tahapan pertama, dilanjutkan pembangunan seluas 200 meter persegi.

Tahapan membangun di atas merupakan satu kesatuan kegiatan disebabkan tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak melebihi 2 tahun.

Selain itu, jumlah luas bangunan yang dibangun pada satu kesatuan kegiatan tersebut telah melebihi batasan 200 meter persegi. Oleh karena itu, atas kegiatan membangun sendiri tersebut dikenai PPN.

Contoh Bangun Rumah Sendiri Tak Kena PPN

Contoh 1 : Tuan W membangun sendiri sebuah rumah tinggal. Pembangunan tersebut dilakukan secara sekaligus dimulai pada bulan Juni 2025 dengan luas 50 meter persegi.

Dengan begitu, pembangunan rumah tinggal tersebut tidak dikenai PPN.

Contoh 2 : Tuan Y membangun sendiri gudang dengan luas 120 meter persegi untuk menunjang kegiatan usahanya.

Pembangunan gudang tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian luas bangunan yang dibangun sebagai berikut:

• Juni 2025 seluas 50 meter persegi; dan
• Januari 2026, 6 bulan setelah tahapan pertama, dilanjutkan pembangunan seluas 70 meter persegi.

Tahapan membangun di atas merupakan satu kesatuan kegiatan disebabkan tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak melebihi 2 tahun.

Namun demikian, jumlah luas bangunan yang dibangun pada satu kesatuan kegiatan tersebut tidak melebihi batasan 200 meter persegi.

Oleh karena itu, kegiatan membangun sendiri tersebut tidak dikenai PPN.

Bisnis.com, JAKARTA —

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, memberikan penjelasan terkait polemik mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan pembangunan atau renovasi rumah pribadi yang dikabarkan naik menjadi 2,4% pada tahun 2025. Prastowo menjelaskan bahwa pajak ini bukan merupakan kebijakan baru, melainkan sudah berlaku sejak 1995.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) sudah ada sejak 1995, diatur dalam UU No. 11/1994. Jadi, ini bukan pajak baru, umurnya sudah 30 tahun," jelas Prastowo melalui akun media sosial X-nya, @prastow, Sabtu (14/9/2024).

Menurutnya, penerapan PPN ini bertujuan menciptakan keadilan di sektor perpajakan. Pemerintah ingin agar tidak hanya pembangunan rumah oleh kontraktor yang dikenai PPN, tetapi juga kegiatan pembangunan rumah secara mandiri.

Lebih lanjut, Prastowo menjelaskan bahwa tidak semua kegiatan membangun sendiri dikenai PPN. Ada kriteria khusus, yaitu luas bangunan minimal 200 meter persegi. "Bangunan yang lebih kecil dari 200 meter persegi akan bebas dari PPN," tambahnya.

Adapun terkait tarif pajak, Prastowo menyebut bahwa PPN untuk kegiatan membangun sendiri hanya dikenai 2,2% saat ini, jauh lebih rendah dari tarif PPN normal yang 11%. "Tarif PPN KMS hanya 2,2% karena dasar pengenaannya hanya 20% dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN naik menjadi 12%, maka tarif PPN KMS menjadi 2,4%," jelasnya.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial mengenai kenaikan tarif PPN untuk pembangunan atau renovasi rumah pribadi pada tahun depan. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan tarif PPN yang akan naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PPN untuk kegiatan membangun sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2022. Pasal 2 ayat (3) PMK tersebut menyebutkan bahwa segala kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan secara mandiri, akan dikenai PPN. Dalam hal ini, pembangunan atau renovasi rumah pribadi juga dikenai pajak sebesar 20% dari tarif PPN.

Jika PPN naik menjadi 12% tahun depan, maka tarif untuk kegiatan membangun rumah sendiri akan menjadi 2,4%, naik 0,2% dari tarif saat ini yang sebesar 2,2%.