IDXChannel - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) diminta agar bekerja lebih fokus dan tepat sasaran. Hal ini guna mengembalikan uang negara yang dikemplang oleh para obligor nakal.

Pengamat Hukum Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho meminta Satgas BLBI terus menjaga komitmennya dalam melakukan penanganan serta penyelesaian kasus skandal BLBI secara efektif dan efisien agar pengembalian uang negara benar-benar optimal.

“Saya kira, itu adalah uang rakyat. Saat ini rakyat sedang susah. Jadi, kejar terus uang rakyat yang dimakan oleh para obligor itu. Tidak boleh utang tidak dibayar. Harus dibayar segera,” kata Hardjuno dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Hardjuno menegaskan, belakangan ini kasus BLBI Kembali mencuat. Penyebabnya adalah protes Marzuki Alie terhadap petugas Satgas BLBI yang hendak menyita aset pemegang saham Bank Centris.

Protes eks Ketua DPR RI tentang penyitaan aset Bank Centris ramai di media sosial. Marzuki protes karena aset Bank Centris yang tidak terkait dengan BLBI.

Menurut Hardjuno, kasus Bank Centris ini seharusnya menjadi bahan evaluasi yang serius bagi Satgas BLBI. Apalagi, Satgas BLBI memiliki tanggung jawab besar dalam menindaklanjuti obligor-obligor yang jelas-jelas terbukti mengemplang dana BLBI.

Namun, jika Satgas BLBI menyasar pihak yang tidak ada kaitannya dengan BLBI, seperti yang terjadi pada Bank Centris, maka ini adalah sebuah kesalahan serius yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

"Satgas BLBI harus bekerja berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, bukan berdasarkan asumsi atau dokumen yang meragukan. Jika tidak ada bukti bahwa Bank Centris atau pemiliknya, Pak Andre, menerima dana BLBI atau menjadi obligor, maka penyitaan aset tanpa dasar hukum yang jelas ini harus dihentikan," kata dia.

Hardjuno menekankan, dalam menjalankan tugasnya, Satgas BLBI tidak boleh bertindak semena-mena terhadap masyarakat, apalagi terhadap mereka yang tidak terlibat dalam kasus BLBI. Menurutnya, semua tindakan yang diambil oleh pejabat negara harus berdasarkan hukum yang jelas dan transparan.

"Penyitaan aset tanpa bukti yang jelas hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Satgas BLBI harus benar-benar memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah berdasarkan dokumen dan fakta yang valid, bukan dokumen palsu atau informasi yang tidak akurat," ujarnya.

Hardjuno juga menyinggung peran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam memastikan proses penegakan hukum terkait BLBI ini berjalan dengan adil dan transparan.

"Sebagai pejabat negara, Menteri Keuangan harus bersikap terbuka dan mau mendengarkan keluhan masyarakat. Jangan sampai kekuasaan yang besar membuat pejabat lupa bahwa mereka ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya," ujar dia.

Lebih lanjut, Hardjuno menambahkan, jika ada dugaan kesalahan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penyitaan aset, hal ini harus segera diselidiki dan ditindaklanjuti dengan serius.

"Satgas BLBI penting untuk menegakkan hukum terhadap para pengemplang BLBI, namun penegakan hukum ini harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah," kata dia.

(Dhera Arizona)

Pemegang saham Bank Centris Internasional (BCI) Andri Tedjadharma menegaskan pihaknya tidak pernah menerima dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI). Menurutnya, pihaknya hanya melakukan perjanjian jual beli promes dengan jaminan tertentu.

"Oleh karena itu Bank Centris bukanlah sebagai pengutang, karena tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Bank Indonesia, apalagi BLBI," katanya dalam konferensi pers di Jakarta Barat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, Bank Centris tidak termasuk dalam daftar audit BPK tentang PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham), atau pihak yang menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), Master Refinancing and Note Issuance Agreemen (MRNIA), dan Master Settlement And Acquitition Agreement (MSAA).

Bahkan uang yang tertera dalam perjanjian jual beli promes juga diklaim tidak pernah cair ke Bank Centris. Ada pihak yang memalsukan rekening Bank Centris, yang mana dana dari Bank Indonesia justru disalurkan ke rekening palsu tersebut.

Rekening Bank Centris Internasional asli adalah 523.551.0016, sementara rekening rekayasa adalah 523.551.000. Tidak diketahui siapa pemiliknya tetapi rekening itu mengatasnamakan rekening Bank Centris Internasional.

Lalu berdasarkan Akte 46, Bank Centris harusnya menerima Rp 490.787.748.596 dari Bank Indonesia, atas penyerahan promes nasabah Rp 492.216.516.580 dan jaminan seluas 452 Ha dan sudah di hipotek atas nama Bank Indonesia dengan No 972. Akte 46 adalah perjanjian jual beli promes dengan jaminan antara Bank Indonesia dan Bank Centris.

"Terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 350/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL dengan bukti dari BPK yang telah disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili perkara ini bahwa nominal sesuai yang diperjanjikan pada akte No. 46 yaitu sebesar Rp 490.787.748.596 tidak pernah di pindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016, melainkan diselewengkan ke rekening jenis individual yang mengatasnamakan Bank Centris Internasional dengan No. 523.551.000," bebernya.

"Maka, kata dia, Bank Centris dimenangkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena menandatangani suatu perjanjian bukan berarti menerima apa yang diperjanjikan," tambah dia.

Dengan adanya dua rekening atas nama bank yang sama itu, Andri menduga telah terjadi praktek bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemegang saham Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma memberikan hak jawab terkait pemberitaan yang menyebutkan Bank Centris memiliki tunggakan kepada negara senilai Rp4,5 triliun.

Adapun data aset piutang eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Centris senilai Rp4,5 triliun tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (audited) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kendati demikian, Andri selaku pemegang saham saat ditemui Bisnis di kawasan Meruya Ilir, Jakarta Barat membantah klaim catatan tersebut. Ia memberikan klarifikasi sebagai berikut:

Bank Centris Internasional hanya membicarakan kebenaran yang diakui semua pihak bahwa semua pernyataan kami ini berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili setiap perkara kami.

Telah terjadi perbuatan penipuan dan penggelapan dengan cara yang sangat canggih, sistematis, komputerisasi, terlindungi, tertutupi dan direncanakan sangat matang terhadap “Bangsa dan Negara Indonesia” dengan memanfaatkan dan menipu Bank Centris Internasional dengan membuat “Bank di dalam Bank di tubuh Bank Indonesia” dalam proses transaksi call money overnight di pasar uang antar bank di Bank Indonesia dengan melibatkan bank lain yang bekerja sama untuk menggelapkan uangnegara tersebut.

Pemerintah tidak boleh membuat dua keputusan yang berbeda terhadap satu kasus yang sama, kasus Bank Centris Internasional di adili oleh dua lembaga pemerintah, Satu keputusan pengadilan dan yang satu adalah keputusan PUPN , ini membuat ketidakpastian hukum.

Negara berkewajiban bertanggung jawab atas pembekuan Bank Centris Internasional dengan alasan yang tidak jelas, Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma bukan sebagai penanggung utang, karena Bank Centris Internasional tidak pernah terima uang satu rupiah pun dari Bank Indonesia apalagi BLBI, yang sebenarnya terjadi berdasarkan bukti-bukti dalam perkara Bank Centris Internasional lawan BPPN, bahwa Bank Centris Internasional tidak terima uang maka perjanjian dengan akte No. 46 batal demi hukum, maka bukan pemerintah yang menagih kami tetapi negara harus turun bertanggung jawab atas akibat pembekuan Bank Centris Internasional secara sepihak.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. BI telah membuat perjanjian jual beli promes dengan jaminan dengan akte No. 46 tanggal 9 Januari 1998 dengan Bank Centris Internasional, itu bukan Perjanjian utang apalagi Bank Indonesia tidak membayarkan dengan cara memindah bukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016 seperti yang tertulis pada Akta tersebut, tetapi Perjanjian jual beli barang yang Namanya Promes.

Jadi dengan demikian kami bukanlah Obligor BLBI yang selama ini di framing di media, bahkan Pasal 3 di Akta No. 46 disebutkan bahwa Bank Indonesia tidak boleh menagih masalah Bank Centris Internasional karena sudah ada jaminan tanah seluas 452 Ha milik PT. Varia IndoPermai tetapi terbukti Bank Indonesia menjual ke BPPN dengan Akta No. 39 tahun 1999 tanpa sepengetahuan kami dan urusan kami dengan Bank Indonesia.

Dalam perjanjian kami dengan Bank Indonesia belum terselesaikan, dan BPPN atas rekomendasi dari Bank Indonesia membekukan secara sepihak pada tanggal 4 April 1998 ketika perjanjian dengan Akta No. 46 masih berlangsung sampai dengan Bulan Desember 1998, dan belum ada penyelesaian sampai dengan hari ini.

2. Bank Centris Internasional telah menyerahkan promes nasabah Bank Centris Internasional sebesar Rp. 492.216.516.580.- dan jaminan tanah seluas 4.528.305 m2 atau 452 Ha yang di hipotik atas nama Bank Indonesia dengan Hak Tanggungan No. 972/1997, kuasa memasang Hak Tanggungan peringkat pertama No. 140/Cidaun/1997 tanggal 17 Oktober 1997 dan Hak Tanggungan Peringkat kedua No. 48 tanggal 9 Januari 1998.

3. Terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 350/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL dengan bukti dari BPK yang telah disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili perkara ini bahwa nominal sesuai yang di perjanjikan pada akte No. 46
yaitu sebesar Rp. 490.787.748.596,16.- tidak pernah di pindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016 melainkan di selewengkan ke rekening jenis individual yang mengatasnamakan Bank Centris Internasional dengan No. 523.551.000.

4. Dengan adanya dua rekening atas nama bank yang sama itu, berarti telah terbukti terjadinya praktek bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia, seperti yang di akui oleh humas Bank Indonesia nama ER yang menyatakan “hanya ada satu no rekening bank centris internasional adalah no 523.551.000”, sedangkan rekening Bank Centris Internasional yang asli adalah no 523.551.0016, dengan demikian telah terbukti adanya dua rekening atas nama Bank Centris Internasional di Bank Indonesia, dan Treasury Bank Mega bernama DBP mengakui bahwa “dia tidak tahu rekening siapa yang didebet oleh Bank Mega” pada waktu Bank Mega meminjamkan dana call money kepada Bank Centris Internasional, padahal seharusnya dia sangat paham bahwa rekening Bank Mega yang harus di debet, berarti diketahui bahwa Bank Mega tidak pernah mendebet rekening Bank Mega waktu meminjamkan dana call money kepada Bank Centris Internasional seperti yang ditulis pada majalah Trust No. 46 Tahun 1, 20-26 Agustus 2003 dan terkonfirmasi dengan surat panggilan polisi No. SP/1094/X/2002/DitPidter tentang tindak pidana Direktur Bank Mega dalam merekayasa BLBI Bank Centris Internasional.

5. Sampai hari ini Bank Centris Internasional menang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung yang salinan keputusannya terbit pada tanggal 2 November 2022 atas keputusan tahun 2006 yang isinya sangat janggal dan mengingat waktu pemberitahuan putusan hampir 20 tahun, karena itu kami telah menulis surat ke Mahkamah Agung dengan didapat jawaban bahwa Mahkamah Agung tidak pernah menerima Permohonan Kasasi dari BPPN, dan karena tidak terdaftar di MahkamahAgung maka kami melaporkan hal ini kepada KPK dan kepolisian dengan No.LP/B/298/IX/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.

6. BPPN dan PUPN menagih dan menggugat kami berdasarkan akte No. 39 yang dibuat oleh Bank Indonesia dengan BPPN, tentang mengalihkan cessie, dan di dalam akta tersebut dinyatakan Bank Indonesia menerima surat utang dengan Negara sebesar Rp.629.624.459.126,36.- berdasarkan pengalihan cessie berikut segala sesuatu yang melekat pada akte No. 46, dan ternyata angka Rp. 629.624.459.126,36.- sama persis identik dengan apa yang di kemukakan oleh BPPN dengan dasar audit BPK terhadap kronologisBLBI Bank Centris Internasional di Bank Indonesia jenis individual rekayasa tersebut dengan No. rekening 523.551.000 dan bukan dari rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016.

7. Dan didalam persidangan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST, Bank Indonesia menyatakan telah menyerahkan jaminan 452 Ha tanah kepada BPPN dan KPKNL dengan surat menyatakan tidak menerima jaminan tersebut, dengan kedua unsur diatas telahmembuktikan bahwa akte No. 39 cacat hukum.

8. Tetapi BPPN menagih dan menggugat berdasarkan akte No. 39, demikian pula PUPN dan KPKNL melaksanakan SK No. 49 tentang penetapan hutang dan surat paksa bayar No.216/PUPNC.10.00/2021 berdasarkan akte No. 39.

9. Dari awalnya DEPKEU telah membuat kekeliruan pada surat No. 589 tahun 2012 yang dasar hukumnya bertentangan dengan dasar itu sendiri, seperti audit BPK tentang PKPS dimana Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk yang ikutprogram PKPS dan kami tidak pernah mendatangi APU MRNIA dan MSAA, dan dasar kedua adalah hasil audit independen yang jelas-jelas menyatakan bahwa audit tersebut tidak dapat disuguhkan karena tidak dapat menunjukkan data-datanya, dan dua dasar inioleh PUPN dibuatkan Resumenya yang jelas sama sekali tidak paham dengan apa yang telah terjadi.

Padahal PUPN adalah jelmaan dari BPPN yang telah mengguggat Bank Centris Internasional di Pengadilan dan dalam dua amar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menyebut siapa yang berkewajiban, dan malah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya "bila Bank Centris Internasional wanprestasi, silakan sita jaminannya yang sudah berkekuatan hukum tetap" disitu di tulis "JIKA" oleh karena itu seharusnya PUPN mengetahui bahwa proses pengadilan sedang berlangsung dan
adanya jaminan, tapi dalam resume PUPN tidak mencantumkan kedua hal itu dan akte No. 39 telah cacat hukum yang dijadikan dasar, sehingga kami boleh berfikir mereka menggampangkan nasib seseorang dengan mudah yang tidak bertanggung jawab sebagaipemerintahan yang mengayomi rakyatnya.

10. Keadaan yang ironis bagaimana PUPN sebagai kepanjangan tangan dari BPPN tidak tahu dan mengerti adanya perkara, padahal yang menggugat adalah BPPN sendiri dan tidak membaca dengan jernih hasil audit BPK tentang PKPS tahun 2006, bahwa Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk dalam list yang harus diselesaikan oleh KPKNL dan Satgas BLBI, sedangkan Bank Centris Internasional sudah di selesaikan oleh BPPN melalui Kejaksaan menggugat kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000 dan di dalam audit BPK itu jelas di sebut sedang menunggu kasasi dari Mahkamah Agung.

Bank Centris Internasional serta Andri Tedjadharma tidak pernah menandatangani APU, MRNIA, MSAA serta Personal Guarantee terhadap siapa dan lembaga apapun, tetapi dengan sewenang-wenang main seruduk saja dengan kekuasaannya menerapkan PP No. 28 terhadap kami.

11. Yang sesungguhnya PP atau UU tidak berlaku surut, dan SK No. 49 tentang penetapan hutang dan surat paksa bayar No. 216/PUPNC.10.00/2021 terbit pada tahun 2021, yang sudah dibatalkan dan diperintahkan dicabut oleh PTUN sesuai putusan No.
428/G/2022/PTUN.JKT dan putusan No. 202/B/2023/PT.TUN.JKT, dan salinan keputusan Mahkamah Agung yang tidak terdaftar terbit tahun 2006 sedangkan PP No. 28 terbit tahun 2022, maka PUPN dan KPKNL yang seharusnya tidak bisa melakukan tindakanberdasarkan PP 28 dan hanya bisa mengeksekusi keputusan pengadilan bila terdaftar di Mahkamah Agung dengan penetapan pengadilan.

Akan tetapi, ternyata PUPN dan KPKNL serta Satgas BLBI menerapkan PP No. 28 terhadap kami dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap memblokir, menyita, dan melelang harta pribadi kami dan seluruh keluarga, oleh karena itu kami menggugat melakukan perbuatan melawan hukumnya Bank Indonesia dan Depkeu jo PUPN dan KPKNL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST. Yang sekarang sedang berlangsung.

Demikian sekilas BI dan KPKNL serta PUPN telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Bank Centris Internasional dan PEMEGANG SAHAM yang mereka sebut dengan istilah penanggung hutang secara sepihak, sedangkan dalam 6 kali berperkara dengan Depkeu tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai penanggun utang.

Pemegang Saham Bank Centris Internasional (BCI) buka suara merespons Satgas BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang menyita aset pribadinya di Megamendung, Bogor pada 28 Juni 2024.

Pemegang saham BCI, Andri Tedjadharma menyatakan bukan obligor atau pengutang dana BLBI pada 1998.

"Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma bukan sebagai penanggung utang apalagi BLBI, karena Bank Centris Internasional tidak pernah terima uang satu rupiah pun dari Bank Indonesia apalagi BLBI," kata Andri dalam pernyataan tertulis, Kamis (4/7/2024).

Dari pihak BCI menyebut Bank Indonesia telah membuat perjanjian jual beli promes dengan jaminan dengan akte Nomor 46 tanggal 9 Januari 1998 dengan BCI. Kemudian BCI mengklaim telah menyerahkan promes nasabah BCI sebesar Rp 492.216.516.580 dan jaminan tanah seluas 452 Ha yang dihipotik atas nama BI.

Nyatanya, kata Andri, Bank Indonesia tidak membayarkan satu rupiah pun sesuai nominal yang diperjanjikan pada akte Nomor 46 kepada BCI.

"Terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 350/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL dengan bukti dari BPK yang telah disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili perkara ini bahwa nominal sesuai yang diperjanjikan pada akte No. 46 yaitu sebesar Rp 490.787.748.596 tidak pernah di pindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016, melainkan diselewengkan ke rekening jenis individual yang mengatasnamakan Bank Centris Internasional dengan No. 523.551.000," bebernya.

Dengan adanya dua rekening atas nama bank yang sama itu, Andri menduga telah terjadi praktek bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia.

"BPPN dan PUPN menagih dan menggugat kami berdasarkan akte No. 39 yang dibuat oleh Bank Indonesia dengan BPPN, tentang mengalihkan cessie dan di dalam akta tersebut dinyatakan Bank Indonesia menerima surat utang dengan Negara sebesar Rp. 629.624.459.126 berdasarkan pengalihan cessie berikut segala sesuatu yang melekat pada akte No. 46," ucap Andri.

"Dan ternyata angka Rp 629.624.459.126 sama persis identik dengan apa yang dikemukakan oleh BPPN dengan dasar audit BPK terhadap kronologis BLBI Bank Centris Internasional di Bank Indonesia jenis individual rekayasa tersebut dengan No. rekening 523.551.000 dan bukan dari rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016," tambahnya.

Dalam persidangan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST, Bank Indonesia menyatakan telah menyerahkan jaminan 452 Ha tanah kepada BPPN dan KPKNL dengan surat menyatakan tidak menerima jaminan tersebut, dengan kedua unsur di atas dinilai telah membuktikan bahwa akte No. 39 cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

Andri menyebut BCI tidak memiliki hubungan hukum dengan Depkeu (Kementerian Keuangan), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta tidak pernah menandatangani akta pengakuan utang (APU), MIRNA, MSAA atas personal garansi kepada pihak mana pun.

"Keadaan yang ironis bagaimana PUPN sebagai kepanjangan tangan dari BPPN tidak tahu dan mengerti adanya perkara yang menggugat adalah BPPN sendiri dan tidak membaca dengan jernih hasil audit BPK tentang PKPS tahun 2006, bahwa Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk dalam list yang harus diselesaikan oleh KPKNL dan Satgas BLBI," ucapnya.

"Tetapi ternyata PUPN dan KPKNL serta dengan pressure dari Satgas BLBI menerapkan PP No. 28 terhadap kami, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap memblokir, menyita dan melelang harta pribadi kami dan seluruh keluarga. Oleh karena itu kami gugat melakukan perbuatan melawan hukumnya Bank Indonesia dan Depkeu jo PUPN dan KPKNL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST yang sekarang sedang berlangsung," tambahnya.