Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang tahun 2024 berjalan pihaknya telah mencabut izin usaha terhadap 15 BPR dan BPRS yang terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS. Lantas, apa penyebabnya?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen.

“Ini dilakukan karena Pemegang saham dan Pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Saat ini, kata Dian, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR dan BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

Lebih lanjut, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR dan BPRS terus memburuk, maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR dan BPRS sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR dan BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terkait.

Sebagaimana diketahui, memang telah terjadi lonjakan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan terdapat total 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang terancam ditutup pada 2024. OJK pun melakukan penguatan demi memberantas permasalahan mendasar, yakni fraud dan buruknya tata kelola perusahaan.

Sebagai catatan Bisnis, hingga pekan kelima Juli 2024 ini, jumlah bank yang ditutup OJK mencapai 14 perusahaan. Teranyar, OJK mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Artinya, secara keseluruhan puluhan bank yang ditutup adalah BPR.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebenarnya ditentukan dengan berfungsinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan.

“Oleh karena itu jangan terlalu heran kalau Kepala Eksekutif OJK menutup beberapa BPR ada sekitar 20 BPR yang ditutup, semua itu dalam konteks penguatan di sektor keuangan,” ujarnya dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 bertema 'Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah', Senin (29/7/2024).

Adapun, Dian menyebut bahwa secara keseluruhan kinerja BPR sangatlah bagus, akan tetapi OJK tak menampik fakta bahwa ada BPR yang seharusnya memberikan peran penting bagi UMKM masih mengalami persoalan mendasar, seperti fraud.

“Jadi, ada bagian penting yakni bagaimana kita memperkuat pertumbuhan perbankan ke depan yakni peningkatan integritas sistem yang harus dilakukan,” ucapnya.

Menurutnya, apabila sistem keuangan berintegritas dan kredibel, maka bisa dipastikan pertumbuhan perbankan dan dampak ke ekonomi akan berjalan dengan cepat.

Lebih lanjut, Dian juga menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan bila sektor jasa keuangan akan menghadapi tantangan yang makin beragam seiring makin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan produk perbankan di era globalisasi.

Namun demikian, OJK yakin bahwa industri perbankan akan stabil dan resilien yang didasarkan optimistis bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh dan stabil.

“Ke depan bauran kebijakan fiskal, moneter dan keuangan perlu menjadi fokus perhatian bersama, mengingat tantangan global dan domestik memerlukan penguatan ekonomi yang fundamental,” ucapnya.

Adapun, dengan pencabutan izin usaha yang ada, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sendiri akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sekor Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Sudah ada 14 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang tahun ini, di mana seluruhnya merupakan bank perekonomian rakyat (BPR). Saat marak BPR bangkrut, apakah kondisi bank umum saat ini tidak akan mengalami hal yang sama?

Jumlah bank bangkrut di Indonesia memang kian banyak. Terbaru, PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK.

Pencabutan izin usaha BPR Sumber Artha Waru Agung mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut di Tanah Air.

Hampir semua bank yang bangkrut memang merupakan BPR. Satu-satunya bank umum atau bank bukan berjenis BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya hanya PT Bank IFI.

Berdasarkan catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank IFI telah dicabut izin usahanya per 18 April 2009. LPS pun telah selesai menjalankan upaya likuidasi dan penyelamatan simpanan nasabah di bank umum bangkrut tersebut.

Di tengah maraknya BPR yang bangkrut tahun ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK tidak berekspektasi kondisi tersebut menimpa bank umum. Sebab, kinerja industri bank umum saat ini pun stabil.

Meski begitu, OJK tetap melakukan antisipasi ambruknya bank umum. OJK misalnya menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum atau POJK 5/2024.

Aturan tersebut sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

"Salah satu amanat di sana [UU PPSK] adalah pengawasan dan penanganan permasalahan bank," kata Dian dalam acara virtual seminar yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada Jumat (26/7/2024).

Dalam aturan baru OJK itu, Dian menjelaskan terdapat ketentuan penetapan status pengawasan dan permasalahan pada bank umum. Koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi salah satu poin penting dalam aturan tersebut.

"Masing-masing lembaga bisa bertindak cepat dalam pemantauan dan menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar Dian.

Aturan baru OJK itu juga mewajibkan semua bank umum membuat rencana pemulihan atau recovery plan. Sebelumnya, recovery plan hanya diwajibkan bagi bank sistemik.

"Apabila terjadi permasalahan pada bank, deteksi lebih dini akan menjadi penting, jangan sampai ada bank umum yang masuk dalam status penyehatan," tutur Dian.

Dalam UU PPSK juga terdapat ketentuan baru mengenai penanganan permasalahan bank umum yang bangkrut. Kewenangan LPS tidak hanya menjadi juru bayar atau penjamin keselamatan simpanan nasabah di bank bangkrut, akan tetapi LPS bisa melakukan resolusi.

"Kemudian, kalau ada bank yang bermasalah, tidak harus CIU [cabut izin usaha] atau likuidasi, tapi ada cara lain yakni penyelamatan melalui bank perantara," jelas Dian.

BPR Bangkrut

Adapun, Dian mengatakan saat ini memang jumlah BPR yang bangkrut mengalami peningkatan pesat. Namun, menurut Dian terdapat pembelajaran bagus dari lonjakan bank bangkrut itu.

"Penutupan BPR bisa menjadi indikasi yang baik, karena BPR sekarang hampir 20 yang tutup, tapi tidak menimbulkan goncangan di masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, ada indikasi masyarakat sudah semakin paham terkait dengan keselamatan simpanannya saat dilakukan proses likuidasi bank bangkrut oleh LPS. "Jadi, LPS datang bisa diselesaikan dengan cepat, masyarakat jadi tidak ragu menyimpan dananya di bank," kata Dian.

Adapun, menurutnya OJK sendiri mencabut izin usaha bank bangkrut dalam rangka bersih-besih. "Ini langkah penting yang mesti diambil untuk memperkuat [BPR]. Dengan terpaksa OJK menutup BPR yang memiliki kelemahan struktural serta terjadi fraud," ujar Dian.

Sebelumnya, Dian pun mengatakan bahwa sepanjang tahun ini akan ada 20 bank bangkrut di Indonesia. "Kemungkinan [tahun ini] sampai 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ujarnya saat ditemui awak media di Hotel Kempinski Jakarta pada Maret lalu (22/3/2024).