Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan ini diperuntukkan bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan, kelautan serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif.

"Ini merupakan kebijakan strategis untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional," ungkap Sri Mulyani dalam postingan Instagram @smindrawati, Rabu (6/11).

Selain itu, menurut Sri Mulyani, ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut.

Hal itu juga guna semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara.

Adapun Prabowo menghapus piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Penghapusan piutang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan pada awal Kuartal II-2024.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) telah menyalurkan pembiayan ke sektor UMKM sebesar Rp 96,73 triliun per April 2024.

Jumlah tersebut naik 8,4% secara tahunan (yoy) dari posisi tahun lalu yang sebesar Rp 89,23 triliun per April 2023. Sementara itu, jika melihat kinerja pembiayaan UMKM pada sejumlah bank syariah, juga mencatatkan peningkatan signifikan.

BCA Syariah misalnya, bank ini menyalurkan pembiayaan UMKM sebesar Rp 1,9 triliun per Juni 2024, atau tumbuh positif sebesar 18,63% yoy dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur BCA Syariah Pranata mengatakan, dari total pembiayaan bank yang sebesar Rp 9,53 triliun per Juni 2024, komposisi pembiayaan UMKM menempati posisi kedua terbesar setelah pembiayaan komersial.

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan UMKM, Pranata menyebut kualitas pembiayaan masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari rasio NPF yang rendah di level 0,17% per Juni 2024.

Penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk penyaluran pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sampai dengan akhir tahun ini, salah satu strategi BCA Syariah adalah dengan memperluas kerjasama dengan komunitas pengusaha terutama pengusaha kecil dan menengah, serta memperkuat sinergi dengan induk usaha untuk penyaluran pembiyaan dengan skema inti plasma

Senada, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM, yakni mencapai Rp 46,69 triliun sampai Mei 2024. Jumlah tersebut tumbuh 17,05% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Tren pembiayaan UMKM BSI terus mengalami peningkatan. Ini tidak lepas dari perkembangan jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah serta gaya hidup masyarakat yang mulai melihat perbankan syariah sebagai salah satu alternatif pembiayaan,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi belum lama ini

Salah satu upaya BSI dalam mengembangkan UMKM adalah melalui UMKM Center yang ada di tiga daerah, yaitu Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya di Jawa Timur. Saat ini BSI memiliki 3.156 UMKM binaan di ketiga wilayah tersebut.

“Pembiayaan UMKM BSI berfokus pada bisnis-bisnis yang resilience, kuat, dan berkelanjutan. Ini karena BSI ingin memberikan manfaat tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga bagi alam melalui pembiayaan yang berkelanjutan,” imbuh Hery.

Senada, Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji mengatakan, pihaknya melihat potensi pembiayaan ke sektor UMKM yang cukup besar tahun ini.

"Namun seiring dengan prinsip kehati-hatian yang dijalankan, Bank Muamalat tidak menargetkan pertumbuhan pembiayaan di sektor UMKM yang agresif pada tahun ini, tapi kami akan menjaga pertumbuhan pembiayaan UMKM di level moderat pada tahun ini." ungkap dia kepada Kontan.

Sejalan dengan itu, Hayunaji menyebit kualitas asset atau rasio NPF segmen UMKM juga senantiasa diajag pada level yang sesuai dengan ketentuan regulator.

Lebih lanjut Bank Muamalat akan fokus pada kualitas portofolio yang sehat dan sesuai dengan risk appetite yang acceptable.

"Sektor industri yang menjadi fokus penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Muamalat antara lain adalah sektor pendidikan dan kesehatan," ungkap dia.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Modal kerja merupakan aspek vital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola operasional sehari-hari dan meningkatkan penjualan.

Akses yang memadai terhadap modal kerja memungkinkan UMKM untuk mengelola persediaan, meningkatkan pemasaran produk, dan merespons cepat terhadap perubahan pasar, sehingga meningkatkan daya saing dan profitabilitas mereka.

Berbagai solusi modal kerja tersedia, mulai dari pinjaman tradisional hingga pembiayaan faktur. Setiap jenis solusi memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan dan kondisi keuangan UMKM.

Terlepas dari jenisnya, solusi ini memberikan fleksibilitas bagi UMKM untuk fokus pada ekspansi usaha dan peningkatan efisiensi operasional.

Deby Pratikno, CEO & Co-Founder BosCOD, menekankan pentingnya modal kerja bagi UMKM dalam mengatasi tantangan finansial dan meningkatkan penjualan.

"Solusi modal kerja dapat menjadi kunci utama dalam meningkatkan penjualan UMKM," ujarnya dalam keterangannya seperti dikutip, Jumat (12/7).

Solusi modal kerja yang efektif membantu UMKM mengelola arus kas, menghindari masalah likuiditas, dan memperluas kapasitas produksi.

Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi bisnis itu sendiri tetapi juga bagi ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Program COD Advance dari BosCOD dirancang untuk memberikan dukungan permodalan kepada UMKM yang menggunakan platform mereka. Program ini menyediakan akses terhadap modal tambahan untuk kebutuhan operasional, ekspansi bisnis, atau pengadaan inventaris.

Selain itu, BosCOD menawarkan bimbingan dan konsultasi untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

BosCOD diklaim menyediakan layanan logistik yang handal, termasuk pengiriman kurir Cash On Delivery (COD) dan reguler melalui aplikasi web dan mobile. Dengan integrasi multi kurir, UMKM dapat memilih dari berbagai jasa kurir dalam satu platform, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pengiriman barang.

Infrastruktur IT dapat melakukan pelacakan pengiriman real-time, dan manajemen inventaris efektif meningkatkan efisiensi operasional. Dukungan pelanggan 24 jam membantu UMKM mengatasi masalah logistik dengan cepat.

Program COD Advance tidak hanya menawarkan solusi logistik yang handal tetapi juga inovasi dalam permodalan untuk UMKM di Indonesia.