#30 tag 24jam
Kado Manis untuk Pekerja Migran
Proses pengiriman barang dari luar negeri menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. [1,504] url asal
#kolom #impor-barang-kiriman #pekerja-migran #permendag-8-2024
(detikFinance) 13/08/24 12:00
v/14458012/
Jakarta - Namun, angin perubahan mulai berembus. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 hadir sebagai secercah harapan. Regulasi ini, terutama pasal yang mengatur kemudahan impor barang kiriman, menjadi angin segar bagi para PMI dan keluarganya. Mereka kini dapat bernapas lega, karena proses pengiriman barang dari luar negeri menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.
Di Taiwan sendiri, kabar mengenai Permendag Nomor 8 Tahun 2024 disambut dengan antusias oleh para PMI. Seperti diberitakan detikcom (15/7), para pekerja migran di Taiwan merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah. Mereka berharap regulasi ini dapat menjadi solusi atas permasalahan yang selama ini mereka hadapi, seperti tingginya biaya pengiriman barang dan lamanya waktu pengiriman.
Permendag Nomor 8 Tahun 2024 adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap para pahlawan devisa. Regulasi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi PMI dalam mengirimkan barang, tetapi juga menjadi simbol pengakuan atas kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan para PMI dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif, karena mereka tahu bahwa jerih payah mereka dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah.
Sebuah Apresiasi
Peran PMI dalam perekonomian nasional tak bisa dipandang sebelah mata. Keringat dan air mata mereka di negeri orang telah menjadi sumber devisa yang signifikan. Namun, di balik kontribusi besar tersebut, para PMI kerap menghadapi tantangan dalam mengirimkan buah tangan atau barang kebutuhan pribadi kepada keluarga di kampung halaman.
Sebelum adanya Permendag Nomor 8 Tahun 2024, proses pengiriman barang dari luar negeri sering menjadi mimpi buruk bagi para PMI. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Migrant CARE pada 2023, sebanyak 78% PMI mengaku kesulitan dalam mengirimkan barang ke Indonesia. Hambatan utama yang mereka hadapi adalah biaya pengiriman yang tinggi, mencapai rata-rata 15-20% dari nilai barang.
Bukan hanya biaya, prosedur pengiriman barang yang rumit dan berbelit-belit juga menjadi batu sandungan. Para PMI harus berurusan dengan berbagai instansi, mengisi formulir yang panjang, dan menunggu berminggu-minggu hingga barang sampai ke tangan keluarga. Belum lagi risiko kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman, yang menambah beban psikologis para PMI.
Permendag Nomor 8 Tahun 2024 hadir sebagai jawaban atas keluhan dan aspirasi para PMI. Regulasi ini memangkas birokrasi, menyederhanakan prosedur, dan memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk barang kiriman PMI dengan nilai maksimal tertentu. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, sejak diberlakukannya Permendag Nomor 8 Tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 30% dalam jumlah barang kiriman PMI.
Kemudahan impor barang kiriman ini bukan sekadar soal efisiensi dan penghematan biaya. Lebih dari itu, ini adalah bentuk apresiasi dan penghargaan pemerintah terhadap dedikasi dan pengorbanan para PMI. Melalui regulasi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa para PMI dapat mengirimkan tanda kasih dan perhatian kepada keluarga di Tanah Air tanpa harus terbebani oleh prosedur yang rumit dan biaya yang mahal.
Dengan adanya Permendag Nomor 8 Tahun 2024, diharapkan para PMI dapat lebih fokus pada pekerjaan mereka di luar negeri, dengan keyakinan bahwa mereka dapat mengirimkan sebagian rezeki mereka kepada keluarga dengan mudah dan aman. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya, tetapi juga akan memperkuat ikatan emosional antara PMI dengan Tanah Air.
Taiwan Saksi Nyata
Taiwan, sebagai rumah bagi lebih dari 250.000 PMI, menjadi saksi nyata bagaimana Permendag Nomor 8 Tahun 2024 telah mengubah dinamika pengiriman barang dari para pekerja keras ini ke keluarga mereka di Indonesia. Sebelumnya, kisah pilu tentang biaya pengiriman yang mencekik dan proses yang berliku menjadi santapan sehari-hari.
Berdasarkan data dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, pada 2023, rata-rata PMI di Taiwan harus merogoh kocek hingga NT$ 2.500 (sekitar Rp 1,2 juta) untuk mengirimkan satu paket barang seberat 5 kilogram ke Indonesia. Biaya ini belum termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya yang seringkali muncul di tengah jalan.
Tak hanya soal biaya, lamanya waktu pengiriman juga menjadi momok bagi para PMI. Sebuah studi kasus yang dipublikasikan oleh Jurnal Migrasi Internasional pada 2023 mengungkapkan bahwa rata-rata waktu pengiriman barang dari Taiwan ke Indonesia mencapai 3-4 minggu. Hal ini tentu saja membuat para PMI khawatir, terutama jika barang yang dikirimkan adalah kebutuhan mendesak bagi keluarga di Tanah Air.
Permendag Nomor 8 Tahun 2024 hadir sebagai oase di tengah gurun pasir. Regulasi ini memangkas biaya pengiriman barang hingga 50%, sehingga para PMI kini dapat mengirimkan lebih banyak barang dengan biaya yang sama. Selain itu, regulasi ini juga mempercepat proses pengiriman, dengan rata-rata waktu pengiriman kini hanya 1-2 minggu.
Dampak positif dari Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tidak hanya dirasakan oleh para PMI, tetapi juga oleh keluarga mereka di Indonesia. Kini, mereka dapat menerima kiriman dari orang terkasih lebih sering dan lebih cepat. Hal ini tentu saja meningkatkan kualitas hidup mereka dan mempererat ikatan keluarga yang terpisah jarak.
Keberhasilan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 di Taiwan menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang berpihak kepada rakyat dapat memberikan manfaat yang signifikan. Regulasi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi PMI, tetapi juga menjadi simbol kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan para PMI dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif, karena mereka tahu bahwa jerih payah mereka dihargai dan diperhatikan oleh negara.
Belajar dari Praktik Terbaik
Kesuksesan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tak lepas dari pembelajaran terhadap praktik terbaik yang telah diterapkan oleh negara-negara lain. Indonesia tak berjalan sendiri dalam upaya memberikan kemudahan bagi para pahlawan devisa untuk mengirimkan barang ke Tanah Air.
Filipina, misalnya, telah lama menerapkan kebijakan pembebasan bea masuk dan pajak impor bagi barang kiriman pekerja migrannya dengan nilai maksimal US$ 150. Kebijakan ini tertuang dalam Republic Act No. 10022 yang telah berlaku sejak 2009. Hasilnya, berdasarkan data dari Philippine Statistics Authority, jumlah barang kiriman dari pekerja migran Filipina meningkat sebesar 25% dalam lima tahun terakhir.
India juga tak mau kalah dalam memberikan kemudahan bagi warganya yang bekerja di luar negeri. Pemerintah India memberikan subsidi pengiriman barang hingga 50% bagi pekerja migran yang bekerja di negara-negara Teluk. Kebijakan ini terbukti efektif meningkatkan jumlah pengiriman barang dari pekerja migran India, yang pada 2023 mencapai angka 1,2 juta ton.
Selain Filipina dan India, negara-negara lain seperti Nepal dan Bangladesh juga memiliki kebijakan yang berpihak pada pekerja migran dalam hal pengiriman barang. Nepal memberikan potongan harga khusus untuk pengiriman barang melalui perusahaan pos negara, sedangkan Bangladesh memberikan fasilitas asuransi gratis untuk barang kiriman pekerja migran.
Praktik-praktik terbaik dari negara-negara tersebut menjadi cermin bagi Indonesia untuk terus berbenah. Permendag Nomor 8 Tahun 2024 adalah langkah awal yang baik, namun masih banyak ruang untuk perbaikan. Misalnya, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan batas nilai barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor, atau memberikan subsidi pengiriman barang bagi PMI yang bekerja di negara-negara tertentu.
Dengan terus belajar dan berinovasi, Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi para PMI. Kemudahan impor barang kiriman hanyalah salah satu aspek dari perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran. Pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum.
Implementasi, Tantangan, dan Solusi
Meskipun Permendag Nomor 8 Tahun 2024 membawa angin segar bagi PMI, implementasinya tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sosialisasi regulasi ini kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk para PMI, pengusaha jasa pengiriman barang, dan petugas bea cukai.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa infrastruktur pendukung, seperti sistem informasi dan teknologi, telah memadai untuk mendukung implementasi regulasi ini. Koordinasi antar instansi terkait juga perlu ditingkatkan agar proses impor barang kiriman dapat berjalan lancar dan efisien.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif mengenai Permendag Nomor 8 Tahun 2024 kepada seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan penyuluhan langsung kepada para PMI.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur pendukung, seperti sistem informasi dan teknologi, untuk mendukung implementasi regulasi ini. Sistem informasi yang terintegrasi dapat memudahkan proses pengajuan permohonan impor barang kiriman, pelacakan barang, dan pembayaran bea masuk.
Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Koordinasi yang baik dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan dan memastikan bahwa proses impor barang kiriman dapat berjalan lancar dan efisien.
Permendag Nomor 8 Tahun 2024 merupakan langkah maju bagi para PMI. Kemudahan impor barang kiriman yang diberikan oleh regulasi ini merupakan bentuk apresiasi nyata pemerintah terhadap perjuangan para pahlawan devisa. Dengan implementasi yang tepat, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para PMI dan keluarga mereka di Tanah Air.
Regulasi ini juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam memberikan perlindungan dan kemudahan bagi pekerja migran mereka. Dengan terus belajar dan berinovasi, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam hal perlindungan pekerja migran di tingkat regional maupun global.
Andi AzharSekjen Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan 2013 - 2014
Simak Penjelasan Bea Cukai soal Kriteria Barang Kiriman Hasil Perdagangan
Barang dari transaksi e-commerce turut tergolong barang hasil perdagangan, tidak ada perbedaan perlakuan pengenaan bea masuk dan pajak atasnya. [306] url asal
#bea-masuk-barang-perdagangan #kriteria-barang-kiriman-hasil-perdagangan #barang-kiriman-hasil-perdagangan #bea-masuk-barang-kiriman #barang-kiriman #bea-cukai #barang-ecommerce-kena-bea-masuk
(Bisnis.Com - Ekonomi) 10/08/24 14:14
v/14045505/
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan penjelasan terkait klasifikasi barang kiriman luar negeri hasil perdagangan yang tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No. 96/2023.
Berdasarkan beleid tersebut, barang kiriman yang dimaksud adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
Barang kiriman terbagi atas dua jenis, yaitu barang hasil perdagangan dan selain hasil perdagangan.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar menyampaikan bahwa barang kiriman yang diklasifikasikan sebagai hasil perdagangan, yaitu pertama, jika barang tersebut adalah hasil transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce.
Kedua, penerima barang atau pengirim barang merupakan badan usaha, dan ketiga, terdapat bukti transaksi berupa invoice atau dokumen sejenis lainnya.
"Jika barang kiriman memenuhi salah satu kriteria tersebut maka dapat diidentifikasi sebagai barang hasil perdagangan," katanya melalui keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (10/8/2024).
Encep mengatakan, tidak ada perbedaan terkait perlakuan pengenaan bea masuk dan pajak antara keduanya. Yang membedakan adalah konsekuensi sanksi denda jika terdapat kesalahan pemberitahuan nilai pabean (harga barang) atas barang hasil transaksi perdagangan.
Hal ini dikarenakan pemberitahuan data barang kiriman hasil perdagangan disampaikan secara mandiri (self-assessment) sehingga konsekuensi jika melakukan kesalahan adalah dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
"Apabila keberatan atas penetapan sanksi, importir dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal. Keberatan diajukan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," jelas Encep.
Encep menambahkan, importir dapat mengantisipasi pengenaan sanksi dengan mengisi data dengan sebenar-benarnya. Importir juga harus proaktif mengecek posisi barang kiriman ketika sudah sampai di Indonesia.
Selain itu, importir dapat mengonfirmasi kebenaran data nilai, uraian, dan jumlah barang kepada penyelenggara pos, sebelum penyelenggara pos mengirimkan consignment note (CN) ke Bea Cukai.
"Semoga ketentuan ini dapat dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga arus barang kiriman dapat berjalan baik dan terhindar dari sanksi administrasi yang timbul," tuturnya.
Bea Cukai Beri Penjelasan soal Aturan Barang Kiriman Hasil Perdagangan
Barang kiriman merupakan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. [326] url asal
#djbc-kemenkeu #ppmse #kepabeanan #barang-kiriman #barang-hasil-perdagangan #bea-masuk #pajak
(IDX-Channel - Economics) 09/08/24 22:30
v/13965744/
IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mencatat 90 persen barang kiriman luar negeri berasal dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau e-commerce.
Untuk mengatur hal ini, pemerintah menerbitkan aturan tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman melalui PMK Nomor 96 Tahun 2023.
Berdasarkan aturan tersebut, barang kiriman merupakan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
Aturan ini pun membedakan barang kiriman menjadi dua jenis, yaitu barang hasil perdagangan dan selain hasil perdagangan.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, mengatakan barang kiriman dapat diklasifikasikan sebagai hasil perdagangan jika barang tersebut adalah hasil transaksi perdagangan melalui PPMSE, penerima barang atau pengirim barang merupakan badan usaha, dan terdapat bukti transaksi berupa invoice atau dokumen sejenis lainnya.
"Jika barang kiriman memenuhi salah satu kriteria tersebut maka dapat diidentifikasi sebagai barang hasil perdagangan," kata Encep dalam keterangan resminya, Jumat (9/8/2024).
Kemudian, tidak ada perbedaan terkait perlakuan pengenaan bea masuk dan pajak antara keduanya. Hal yang membedakan adalah konsekuensi sanksi denda jika terdapat kesalahan pemberitahuan nilai pabean (harga barang) atas barang hasil transaksi perdagangan.
Hal ini dikarenakan pemberitahuan data barang kiriman hasil perdagangan disampaikan secara mandiri (self-assessment), sehingga konsekuensi jika melakukan kesalahan adalah dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
"Apabila keberatan atas penetapan sanksi, importir dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal. Keberatan diajukan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," kata Encep.
Dia pun menjelaskan untuk menghindari sanksi administrasi, importir dapat mengantisipasinya dengan mengisi data dengan sebenar-benarnya. Selain itu, importir juga harus proaktif mengecek posisi barang kiriman ketika sudah sampai di Indonesia.
Importir dapat mengonfirmasi kebenaran data nilai, uraian, dan jumlah barang kepada penyelenggara pos, sebelum penyelenggara pos mengirimkan consignment note (CN) ke Bea Cukai.
"Semoga ketentuan ini dapat dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga arus barang kiriman dapat berjalan baik dan terhindar dari sanksi administrasi yang timbul," kata Encep.
(NIA DEVIYANA)