JAKARTA, investor.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tak keberatan diajak bertemu oleh bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Ahok bakal memberikan pesan agar RK bertarung di Pilkada Jakarta 2024 dengan program dan menghindari cara-cara memecah belah bangsa.

"Saya kira sih kalau mau saya sampaikan kepada beliau, ya bertandinglah dengan program ya," ujar Ahok di Simpang Susun Semanggi, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Menurut Ahok, RK mempunyai rekam jejak sebagai kepala daerah. Rekam jejak ini, tidak berbeda jauh dengan rivalnya, Pramono Anung yang sudah malang melintang di dunia legislatif dan eksekutif. Terakhir, Pramono Anung menjadi Menteri Sekretaris Kabinet selama 2 periode era kabinet Joko Widodo.

"Kan sama-sama punya rekam jejak, Mas Pram punya, semua punya, ya nggak usah sesuatu yang membuat pecah belah bangsa, nggak usah lah, kita ngomong aja program-nya apa," tegas Ahok.

Ahok mengatakan menjadi gubernur memiliki tanggung jawab yang besar. Apalagi saat ini, dunia dan bangsa Indonesia khususnya menghadapi kesulitan ekonomi.

"Semua kita menghadapi kesulitan ekonomi yang sama. Sebetulnya siapapun yang mau jadi gubernur, tanggung jawabnya besar sekali, untuk hadapi situasi ekonomi global," ungkap dia.

Ahok saat ini sudah menjadi Ketua DPP PDIP yang secara politik mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub Jakarta. Meskipun demikian, Ahok tetap membuka silaturahmi dengan Ridwan Kamil yang juga merupakan temannya.

"Saya sama Pak Ridwan oke kok, temen kok, dulu sering ketemu juga," pungkas Ahok.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengaku sudah menghubungi dan mengirim pesan kepada Ahok dalam kapasitasnya sebagai mantan gubernur Jakarta. Hanya saja, kata RK, Ahok merespons dengan kesal ajakan tersebut. 

"Saya menyampaikan pesan kepada seluruh mantan gubernur, kami ingin silaturahmi. Itu pesannya sama. Ke Pak ahok begitu, saya dengar juga Pak Ahok merespons walaupun beliau kesal," kata RK saat mengunjungi pasar kambing Tanah Abang, Minggu (15/9/2024).

Menurut RK, niatnya ingin bertemu Ahok bukanlah untuk meminta dukungan.

"Tujuannya bukan minta didukung, tujuan pertamanya silaturahmi. Kami orang baru, ilmunya sedikit di wilayah ini. Secara syariat kan kita jangan sok tahu, supaya tidak sok tahu saya datengin. Pak Foke dengan ilmunya, Pak Sutiyoso dengan nasihatnya, nanti Pak Ahok, termasuk Pak Anies," pungkas RK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melempar pertanda berminat buat berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 jika berani mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan hal itu jika PKS bersedia dan berani mengusung Ahok di Pilkada Jakarta.

PDI-P tidak memiliki cukup kursi buat mengusung calon gubernur Jakarta secara mandiri. Mereka hanya memperoleh 15 kursi di DPRD DKI Jakarta dari hasil Pemilu 2024.

"Karena PDI-P perlu 7 kursi lagi, ya kan, 7 kursi lagi paling tidak ya. PKS misalkan ya, PKS juga butuh empat kursi lagi. Misalnya, berani tidak, misalnya PKS begitu ya mengusung Pak Ahok, misalkan. Nah, itu luar biasa, misalnya begitu," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Selasa (13/8/2024).

Djarot mengatakan, PDI-P memiliki kader selain Ahok yang dianggap layak diusung untuk maju pada kontestasi Pilkada Jakarta. Ia pun menyebut sosok Rano Karno yang diperhitungkan ke dalam bursa pilkada.

"Kita perlu kerja sama dengan partai-partai yang lain artinya apa? Di Jakarta itu sebetulnya masih banyak potensi pemimpin yang paham dan punya rekam jejak yang baik di Jakarta ya. Jadi, bukan hanya Ridwan Kamil, betul tidak?" tanya Djarot.

"Kita masih punya juga ada Pak Ahok terbukti, Pak Anies juga bisa, kemudian Bang Rano juga punya rekam jejak yang baik begitu ya, karena beliau orang Betawi juga ya, itu, Bang Rano itu si Doel, dia punya pengalaman di Banten, masih banyak," lanjut Djarot.

Djarot juga mengatakan, PDI-P saat ini sedang menjalin komunikasi intens dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait Pilkada Jakarta.

"Kita sudah (komunikasi), PDI Perjuangan sudah membangun ya komunikasi dengan partai-partai ya, terutamanya misalnya dengan PKB kita bangun komunikasi," tambah Djarot.

Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan terancam tidak bisa mendapatkan tempat sebagai kandidat gubernur Jakarta lantaran PKS menyatakan mengevaluasi dukungan politik mereka.

PKS mengusung Anies untuk dipasangkan dengan Sohibul Iman.

Di sisi lain, tenggat diberikan PKS kepada Anies buat mencari tambahan dukungan politik pasangan itu kedaluwarsa pada 4 Agustus 2024.

Oleh karena itu, PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta. Salah satu kelompok yang mau diajak bicara adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dianggap masih ragu buat mengajukan kadernya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Salah satu penyebabnya karena kasus penistaan agama yang membelit Ahok di masa lalu.

Alhasil, sampai saat ini siapa sosok tokoh akan diusung oleh partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu di Pilkada Jakarta 2024 masih menjadi misteri.

"Yang menjadi keraguan di sini apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan berani mengajukan Ahok sebagai calon gubernur Jakarta mengingat ada catatan historis di masa lalu, di Pilkada Jakarta yang lalu, di mana Ahok pernah tersandung kasus dugaan penistaan agama," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Ahok divonis 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Selama menjalani pidana penjara, Ahok mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebanyak 3 bulan 15 hari.

Bawono mengatakan, langkah politik PDI-P di Pilkada Jakarta sangat dinantikan oleh berbagai pihak, termasuk partai-partai politik lain karena PDI-P salah satu partai dengan perolehan kursi terbesar ketiga di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta.

Menurut Bawono, Ahok sebenarnya kader potensial dan masih bisa bersaing di Pilkada Jakarta karena mempunyai modal elektabilitas yang mumpuni.

Selain itu, Ahok juga dianggap memiliki pengalaman serta kapasitas cukup baik dalam memimpin Jakarta.

Akan tetapi, perkara penistaan agama yang pernah membelit Ahok nampaknya menjadi salah satu pertimbangan utama PDI-P buat mendorongnya bersaing di Pilkada Jakarta.

"Saya melihat ada keraguan itu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur Jakarta mendatang," ucap Bawono.

Di sisi lain, muncul skenario mengupayakan calon tunggal dalam Pilkada Jakarta.

Sebab partai-partai tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) berharap mereka bisa merekrut partai politik lain buat mendominasi dukungan politik menjadi KIM Plus, dan mengusung calon gubernur di Pilkada Jakarta mendatang.

KIM kemungkinan besar sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bakal kandidat calon gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat elektoral Wali Kota Medan M. Bobby Afif Nasution tertinggi sebagai salah satu tokoh diperkirakan akan bersaing dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2024, berdasarkan hasil survei dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Hasil survei itu dipaparkan pada Minggu (28/7/2024).

Menurut Direktur eksekutif LSI Djayadi Hanan, dalam simulasi top of mind calon gubernur Sumatera Utara, sebanyak 34,2 persen responden menyatakan akan memilih menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dalam Pilkada 2024.

Sedangkan responden yang menyatakan bakal memilih Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut 2024 mencapai 15,1 persen.

Kemudian 4 persen responden menyatakan bakal memilih Musa Rajekshah (Ijeck).

Lalu sebanyak 3,3 persen responden menyatakan akan memilih Basuki Tjahaja Purnama.

Sedangkan dalam simulasi pilihan calon gubernur semi terbuka, sebanyak 41,2 responden menyatakan akan memilih Bobby yang merupakan suami dari anak kedua Jokowi, Kahiyang Ayu.

Kemudian responden yang menyatakan akan memilih Edy dan Ahok dalam simulasi semi terbuka sebanyak 21,1 persen dan 7,3 persen.

Sedangkan responden yang akan memilih Ijeck tercatat sebanyak 5,8 persen.

"Dari berbagai simulasi satu nama maupun pasangan terlihat dua kontestan yang selalu paling atas, yaitu M. Bobby Afif Nasution dan petahana Edy Rahmayadi," kata Djayadi saat memaparkan hasil survei secara daring melalui kanal YouTube LSI.

Djayadi mengatakan, Pilkada Sumut adalah salah satu yang kerap menjadi pembicaraan di luar Jawa karena jumlah pemilihnya mencapai hampir 11 juta orang.

Survei itu dilakukan secara tatap muka pada rentang waktu 7 sampai 17 Juli 2024.

Populasi survei itu adalah seluruh warga Indonesia di Provinsi Sumatera Utara
yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Sampel survei sebanyak 800 responden diambil dengan menggunakan metode bertingkat (multistage), dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 3,5 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang masih mempertimbangkan sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) buat diusung dalam Pilkada Jakarta 2024 menjadi sorotan utama pembaca.

PDI-P menyampaikan hal itu menanggapi hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang memaparkan Ahok berada pada posisi kedua sebagai sosok favorit warga Jakarta buat maju di Pilkada Jakarta 2024.

Di sisi lain, PDI-P mempertanyakan keputusan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang baru mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo.

1. Ahok Favorit Kedua untuk Maju Pilkada Jakarta Menurut Survei Kompas, PDI-P: Dia Tidak Punya Cela

Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa tentu partainya mempertimbangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Hal ini disampaikannya dalam merespons hasil jajak pendapat Litbang Kompas terkini yang memaparkan Ahok menempati posisi dua sebagai sosok yang difavoritkan masyarakat Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

"Ya kalau dipertimbangkan pasti dipertimbangkan lah. Dia kader (PDI-P), dia tidak punya cela, kecuali menjadi korban hasutan. Ya kan?" kata Deddy saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

"Apa salahnya gitu lho (dipertimbangkan)? Kecuali dia bekas koruptor ya mungkin sulit lah," kata dia.

2. Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Politikus PDI-P: Patut Dipertanyakan Motifnya

Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus menilai, keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo aneh karena baru dilakukan sekarang.

Ia pun heran mengapa hal itu tidak dilakukan Gibran ketika masuk masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pada Pilpres 2024, Gibran maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dan kemudian menjadi pemenang bersama Prabowo Subianto.

"Menurut saya aneh kalau dia mundur sekarang. Karena harusnya dia mundur kan sebaiknya waktu masuk masa kampanye dong. Ya, harusnya, menurut saya etikanya harusnya ada di sana," kata Deddy saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Ia juga menilai, Gibran semestinya menuntaskan pekerjaannya di Solo menjelang akhir jabatan.

"Masak, di ujung mundur begitu ya. Kalau kemarin enggak mundur atau cuti pas kampanye, ya harusnya sekarang selesaikan saja (tugas sebagai Wali Kota Solo). Toh enggak ada yang urgent sehingga Beliau harus mundur kan?" ucap Deddy.