JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengungkapkan masih terdapat upaya menghambat kandidat tertentu pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, sehingga bertentangan dengan praktik demokrasi yang sehat.

Hasto menyebut informasi hal itu terjadi di salah satu wilayah yang terkenal akan dominasi tambang emasnya. Namun, Hasto tak mengungkap wilayah yang dimaksud.

"Kami juga banyak mendengar ada beberapa upaya untuk mengganjal. Ada satu wilayah yang karena ada tambang emas, lalu mencoba dibuat calon tunggal," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Bentuk rekayasa itu, lanjut Hasto, seperti upaya menutup komunikasi antarpartai untuk bisa bekerja sama di wilayah tersebut.

Atas hal ini, Hasto menilai kontestasi Pilkada serupa seperti Pilpres yang diwarnai kepentingan penguasa.

"Sehingga kepentingan Pilkada seringkali bergeser sama dengan kepentingan Pilpres ditumpangi dengan berbagai kepentingan untuk memperebutkan sumber daya negara, yang seharusnya bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ungkap dia.

Hasto menyatakan, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terus menerus menyuarakan kebenaran, terutama agar demokrasi Indonesia berjalan sehat.

Kekeliruan dalam praktik politik, tegas Hasto, harus diluruskan. Dan itu yang menurutnya sedang disuarakan Megawati.

"Inilah yang diluruskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri tentang watak kekuasaan yang seharusnya untuk rakyat," tutur dia.

Adapun sebelumnya, Hasto sempat mengungkapkan adanya informasi upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

"Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Ini ia sampaikan saat ditanya mengenai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan sinyal meninggalkan Anies dari Pilkada Jakarta.

Namun, Hasto tak menyebutkan siapa pihak yang dimaksud berupaya mengganjal pencalonan Anies itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melempar pertanda berminat buat berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 jika berani mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan hal itu jika PKS bersedia dan berani mengusung Ahok di Pilkada Jakarta.

PDI-P tidak memiliki cukup kursi buat mengusung calon gubernur Jakarta secara mandiri. Mereka hanya memperoleh 15 kursi di DPRD DKI Jakarta dari hasil Pemilu 2024.

"Karena PDI-P perlu 7 kursi lagi, ya kan, 7 kursi lagi paling tidak ya. PKS misalkan ya, PKS juga butuh empat kursi lagi. Misalnya, berani tidak, misalnya PKS begitu ya mengusung Pak Ahok, misalkan. Nah, itu luar biasa, misalnya begitu," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Selasa (13/8/2024).

Djarot mengatakan, PDI-P memiliki kader selain Ahok yang dianggap layak diusung untuk maju pada kontestasi Pilkada Jakarta. Ia pun menyebut sosok Rano Karno yang diperhitungkan ke dalam bursa pilkada.

"Kita perlu kerja sama dengan partai-partai yang lain artinya apa? Di Jakarta itu sebetulnya masih banyak potensi pemimpin yang paham dan punya rekam jejak yang baik di Jakarta ya. Jadi, bukan hanya Ridwan Kamil, betul tidak?" tanya Djarot.

"Kita masih punya juga ada Pak Ahok terbukti, Pak Anies juga bisa, kemudian Bang Rano juga punya rekam jejak yang baik begitu ya, karena beliau orang Betawi juga ya, itu, Bang Rano itu si Doel, dia punya pengalaman di Banten, masih banyak," lanjut Djarot.

Djarot juga mengatakan, PDI-P saat ini sedang menjalin komunikasi intens dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait Pilkada Jakarta.

"Kita sudah (komunikasi), PDI Perjuangan sudah membangun ya komunikasi dengan partai-partai ya, terutamanya misalnya dengan PKB kita bangun komunikasi," tambah Djarot.

Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan terancam tidak bisa mendapatkan tempat sebagai kandidat gubernur Jakarta lantaran PKS menyatakan mengevaluasi dukungan politik mereka.

PKS mengusung Anies untuk dipasangkan dengan Sohibul Iman.

Di sisi lain, tenggat diberikan PKS kepada Anies buat mencari tambahan dukungan politik pasangan itu kedaluwarsa pada 4 Agustus 2024.

Oleh karena itu, PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta. Salah satu kelompok yang mau diajak bicara adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan komunikasi dengan kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 dilakukan dengan landasan menghindari politik transaksional.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah, mereka tetap menghormati posisi KIM dan terus menjalin komunikasi dengan para petinggi partai yang berada di dalamnya.

"Kan itulah yang diinginkan oleh kita semua, bermusyawarah, bukan transaksional musyawarahnya, tapi musyawarah dilakukan dengan hikmat dan kebijaksanaan," kata Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Ketika disinggung soal peluang apakah PDI-P melirik buat bergabung dengan KIM atau tetap mengajukan kandidat gubernur di Pilkada Jakarta, Said menyampaikan mereka sampai saat ini masih melihat pergerakan dan arah dinamika politik yang berkembang.

"Kalau teorinya, teori probably, mungkin tidak, mungkin iya. Kan persoalannya di KIM Plus juga kan belum mengerucut pada nama. Kecuali figur pertamanya (Ridwan Kamil)," ujar Said.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 dinilai bakal menjadi pertaruhan keteguhan prinsip mereka usung selama ini.

Sebab saat ini muncul wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dengan merekrut partai politik yang sebelumnya dalam posisi berseberangan, buat mendominasi dukungan politik dan mengusung calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta.

Jika skenario itu dijalankan maka dianggap membuat adu gagasan dalam Pilkada Jakarta kemungkinan tidak terjadi, dan calon tunggal itu akan melawan kotak kosong.

"Di titik inilah sikap PDI-P dan PKS diuji. Karena tinggal 2 partai ini yang punya DNA politik sebagai oposisi," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Menurut Agung, manuver PKS dan PDI-P dinantikan karena jika keduanya memilih berhadapan dengan calon diusung KIM maka persaingan Pilkada Jakarta diperkirakan bakal sengit.

Akan tetapi, jika salah satu memilih merapat ke KIM dengan dalih bersikap "realistis" karena terlampau lama menjadi oposisi, maka adu gagasan dan suasana kompetisi demokrasi dalam Pilkada Jakarta terancam raib.

"Sehingga prospek Pilkada Jakarta atau Pilkada lainnya tergantung bagaimana PDI-P dan PKS," ujar Agung.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diperkirakan akan meminta jatah posisi calon wakil gubernur, jika resmi berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Kalau misalnya PDI-P kemudian memutuskan langkah politik di Jakarta dengan mendukung Anies Baswedan saya pikir PDI-P tentu akan meminta posisi nomor 2 (calon wakil gubernur)," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

"Karena PDI-P setelah PKS merupakan partai yang memiliki raihan signifikan di DPRD Jakarta hasil Pemilu kemarin," sambung Bawono.

Bawono memperkirakan PDI-P tidak bakal memaksakan kader mereka buat diusung sebagai calon gubernur Jakarta buat menghadapi dominasi partai-partai di kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Apalagi beredar wacana soal KIM Plus, yakni menarik partai-partai politik yang berseberangan di pemilihan presiden (Pilpres) dan Pemilu 2024 lalu buat mendukung calon yang diusung di Pilkada Jakarta, seperti Ridwan Kamil (Emil).

Sebab PDI-P diperkirakan juga enggan membiarkan Ridwan Kamil melenggang tanpa mendapat perlawanan sengit di Pilkada Jakarta.

"Jadi wajar apabila PDI-P nanti meminta posisi calon wakil gubernur Jakarta apabila berkoalisi dengan PKS, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta mendatang," ucap Bawono.

Menurut Bawono, teka-teki sikap politik partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu di Pilkada Jakarta akan terungkap menjelang pendaftaran pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta pada 27 sampai 29 Agustus mendatang.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dianggap masih ragu buat mengajukan kadernya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Salah satu penyebabnya karena kasus penistaan agama yang membelit Ahok di masa lalu.

Alhasil, sampai saat ini siapa sosok tokoh akan diusung oleh partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu di Pilkada Jakarta 2024 masih menjadi misteri.

"Yang menjadi keraguan di sini apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan berani mengajukan Ahok sebagai calon gubernur Jakarta mengingat ada catatan historis di masa lalu, di Pilkada Jakarta yang lalu, di mana Ahok pernah tersandung kasus dugaan penistaan agama," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Ahok divonis 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Selama menjalani pidana penjara, Ahok mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebanyak 3 bulan 15 hari.

Bawono mengatakan, langkah politik PDI-P di Pilkada Jakarta sangat dinantikan oleh berbagai pihak, termasuk partai-partai politik lain karena PDI-P salah satu partai dengan perolehan kursi terbesar ketiga di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta.

Menurut Bawono, Ahok sebenarnya kader potensial dan masih bisa bersaing di Pilkada Jakarta karena mempunyai modal elektabilitas yang mumpuni.

Selain itu, Ahok juga dianggap memiliki pengalaman serta kapasitas cukup baik dalam memimpin Jakarta.

Akan tetapi, perkara penistaan agama yang pernah membelit Ahok nampaknya menjadi salah satu pertimbangan utama PDI-P buat mendorongnya bersaing di Pilkada Jakarta.

"Saya melihat ada keraguan itu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur Jakarta mendatang," ucap Bawono.

Di sisi lain, muncul skenario mengupayakan calon tunggal dalam Pilkada Jakarta.

Sebab partai-partai tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) berharap mereka bisa merekrut partai politik lain buat mendominasi dukungan politik menjadi KIM Plus, dan mengusung calon gubernur di Pilkada Jakarta mendatang.

KIM kemungkinan besar sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bakal kandidat calon gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dianggap tak bakal terpengaruh jika wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terwujud dan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon tunggal gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta (2024).

"Jika upaya KIM berhasil, PDI-P tidak ada persoalan, sejauh ini mereka terbiasa menjadi oposisi," kata Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra, saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Menurut Dedi, jika PDI-P hendak berhadapan dengan KIM dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 maka mereka bisa berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah gaya politik antara PDI-P dan PKS selama ini sangat berbeda jalan.

Selain itu, kedua partai juga mesti berkompromi soal siapa bakal calon gubernur akan diusung. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka harapan koalisi bakal buyar.

Sementara PKS, kata Dedi, kemungkinan akan berusaha lebih jeli dalam melangkah pada Pilkada Jakarta karena mereka adalah pemenang pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Jakarta.

Selain itu, PDI-P sampai saat ini tetap bersikap berhadapan dengan KIM karena dianggap sebagai kepanjangan tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buat mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan mendatang.

"PKS dan PDI-P berpeluang bangun koalisi baru. Sebagai pemenang di Jakarta, PKS tentu berhati-hati menjaga reputasinya," ucap Dedi.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem, sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dianggap tak bakal terpengaruh jika wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terwujud dan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon tunggal gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta (2024).

"Jika upaya KIM berhasil, PDI-P tidak ada persoalan, sejauh ini mereka terbiasa menjadi oposisi," kata Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra, saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Menurut Dedi, jika PDI-P hendak berhadapan dengan KIM dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 maka mereka bisa berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah gaya politik antara PDI-P dan PKS selama ini sangat berbeda jalan.

Selain itu, kedua partai juga mesti berkompromi soal siapa bakal calon gubernur akan diusung. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka harapan koalisi bakal buyar.

Sementara PKS, kata Dedi, kemungkinan akan berusaha lebih jeli dalam melangkah pada Pilkada Jakarta karena mereka adalah pemenang pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Jakarta.

Selain itu, PDI-P sampai saat ini tetap bersikap berhadapan dengan KIM karena dianggap sebagai kepanjangan tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buat mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan mendatang.

"PKS dan PDI-P berpeluang bangun koalisi baru. Sebagai pemenang di Jakarta, PKS tentu berhati-hati menjaga reputasinya," ucap Dedi.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem, sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta.

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan tidak khawatir terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 terulang seperti pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini sebelumnya ditanyakan oleh awak media kepada Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Adian Napitupulu. Pertanyaan itu disampaikan karena melihat Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi dimajukan Gerindra pada Pilkada Jateng 2024.

"Ya, semua peluang abuse of power bisa saja terjadi, tapi kalau ditanya apakah kemudian kita takut? Enggak," tegas Adian ditemui di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Adian menambahkan, PDI-P lebih takut jika rakyat Indonesia miskin dan menderita. Kata dia, PDI-P juga lebih takut jika rakyat memilih pemimpin yang salah.

"Kita tidak pernah ragu dan takut dalam pertarungan, sekeras apapun. Selama kebenaran berada di pihak kita," ujar Adian.

Terkait pengusungan Ahmad Luthfi oleh Gerindra, tambah Adian, tidak akan membuat PDI-P buru-buru ikut menetapkan calon untuk Pilkada Jateng.

Sebab, Adian menjelaskan bahwa menentukan calon kepala daerah dipenuhi dengan tanggung jawab.

"Kita sadar bahwa seorang kepala daerah itu akan bertanggung jawab terhadap seluruh anggaran yang dipercayakan rakyat kepada dia, bertanggung jawab kepada seluruh kebijakan yang dia keluarkan, bertanggung jawab kepada masa depan generasi di wilayah itu bagaimana kemudian kesehatan ibu dan anak dan sebagainya," ucap dia.

"Jadi untuk mengambil keputusan siapa kepala daerah kita harus berimbang jauh lebih matang, lebih dalam, memeriksa track record-nya, keberpihakannya dan sebagainya," tambahnya.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, keputusan partainya mengusung Ahmad Luthfi sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jateng diambil setelah melakukan komunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Keputusan ini tentu saja setelah kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan akhirnya kita memutuskan ke Ahmad Luthfi,” kata Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Jakarta sebagaimana dikutip dari program Kompas Malam di Kompas TV, Senin (22/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat elektabilitas kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bambang Wuryanto menjelang Pilkada Jateng 2024 berada jauh di bawah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep, menurut hasil survei Litbang Kompas.

Dalam hasil survei itu disebutkan, elektabilitas lelaki kerap disapa Bambang Pacul itu mencapai 3,3 persen.

Elektabilitas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jateng itu terpaut jauh dari Kaesang yang ada di posisi teratas yakni mencapai 7 persen.

Sementara itu pada posisi kedua ditempati oleh Kapolda Jateng Ahmad Luthfi dengan elektabilitas 6,8 persen.

Posisi tingkat elektabilitas tokoh di bawah Luthfi ditempati oleh mantan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen (8,9 persen), artis Raffi Ahmad (7,8 persen), serta Bupati Kendal Dico Ganinduto (7,2 persen).

Fenomena elektabilitas Bambang Pacul menjadi menarik karena menurut pemetaan politik, sekitar sepertiga pemilih di Jateng adalah basis massa PDI-P.

Menurut peneliti Litbang Kompas M Toto Suryaningtyas, dominasi PDI-P dalam Pilkada Jateng 2024 nampaknya mulai mendapat persaingan sengit dari kubu nasionalis lain.

"Di 2019 itu terakhir, di 2024 sudah mulai terganggu oleh partai-partai nasionalis yang lain. Partai-partai nasionalis yang lain mulai mengambil porsinya PDI-P. Ada Gerindra, Nasdem, Demokrat, selain juga Golkar karena mereka kan partai lama yang cukup mengakar," kata Toto saat dihubungi pada Kamis (18/7/2024).

Survei itu dilakukan melalui wawancara tatap muka pada periode 20 sampai 25 Juni 2024.

Jumlah responden sebanyak 500 orang yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikas sistematis bertingkat di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Tingkat kepercayaan survei itu mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar 4,4 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Survei itu sepenuhnya dibiayai Harian Kompas.

Untuk artikel selengkapnya, baca di Kompas.id dengan judul: Survei Pilkada 2024: Menanti Tuah Jokowi di Jateng

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang masih mempertimbangkan sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) buat diusung dalam Pilkada Jakarta 2024 menjadi sorotan utama pembaca.

PDI-P menyampaikan hal itu menanggapi hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang memaparkan Ahok berada pada posisi kedua sebagai sosok favorit warga Jakarta buat maju di Pilkada Jakarta 2024.

Di sisi lain, PDI-P mempertanyakan keputusan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang baru mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo.

1. Ahok Favorit Kedua untuk Maju Pilkada Jakarta Menurut Survei Kompas, PDI-P: Dia Tidak Punya Cela

Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa tentu partainya mempertimbangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Hal ini disampaikannya dalam merespons hasil jajak pendapat Litbang Kompas terkini yang memaparkan Ahok menempati posisi dua sebagai sosok yang difavoritkan masyarakat Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

"Ya kalau dipertimbangkan pasti dipertimbangkan lah. Dia kader (PDI-P), dia tidak punya cela, kecuali menjadi korban hasutan. Ya kan?" kata Deddy saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

"Apa salahnya gitu lho (dipertimbangkan)? Kecuali dia bekas koruptor ya mungkin sulit lah," kata dia.

2. Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Politikus PDI-P: Patut Dipertanyakan Motifnya

Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus menilai, keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo aneh karena baru dilakukan sekarang.

Ia pun heran mengapa hal itu tidak dilakukan Gibran ketika masuk masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pada Pilpres 2024, Gibran maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dan kemudian menjadi pemenang bersama Prabowo Subianto.

"Menurut saya aneh kalau dia mundur sekarang. Karena harusnya dia mundur kan sebaiknya waktu masuk masa kampanye dong. Ya, harusnya, menurut saya etikanya harusnya ada di sana," kata Deddy saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Ia juga menilai, Gibran semestinya menuntaskan pekerjaannya di Solo menjelang akhir jabatan.

"Masak, di ujung mundur begitu ya. Kalau kemarin enggak mundur atau cuti pas kampanye, ya harusnya sekarang selesaikan saja (tugas sebagai Wali Kota Solo). Toh enggak ada yang urgent sehingga Beliau harus mundur kan?" ucap Deddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyatakan tak mempersoalkan video Kapolda Jawa Tengah Irjen (Pol) Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin sedang "photoshoot", meski hal itu dianggap sebagai persiapan keduanya menuju Pilkada Jawa Tengah 2024.

"Lho iya kok foto saja heboh. Foto dengan siapapun kan boleh, pakai baju apapun kan boleh," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Djarot berpandangan, foto tersebut juga menggambarkan keduanya tokoh masyarakat Jawa Tengah.

PDI-P, sebut Djarot, juga tak khawatir jika keduanya betul berpasangan dalam Pilkada Jateng. Walaupun duet Luthfi-Taj Yasin dimungkinkan seperti duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena disebut-sebut akan didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Masa kita takut. PDI Perjuangan itu bukan banteng penakut, kita itu partai ideologis ya sepanjang proses itu sesuai dengan aturan, sepanjang sesuai dengan konstitusi, sepanjang itu memuliakan etika dan moral, ya," ucapnya.

Djarot menegaskan bahwa PDI-P tidak takut melawan pihak tertentu asalkan melalui proses pendidikan politik yang baik.

Dia juga mewanti-wanti agar proses yang menciderai demokrasi pada Pilpres 2024 tidak berlanjut di Pilkada 2024.

"Kami cuma wanti-wanti jangan lagi dilakukan, baik di Sumut maupun di mana pun juga, itu praktek-praktek abuse of power dampak dari pilpres. Terutama pengerahan aparat penegak hukum untuk mentarget orang per orang. Itu tidak bagus," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ramai beredar video Ahmad Luthfi melakukan photoshoot bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PPP Gus Yasin.

Dalam video yang beredar di media sosial itu, terlihat Luthfi dan Gus Yasin berfoto di sebuah studio foto dengan memakai baju lurik garis hitam putih yang sama dan peci di kepalanya.

Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Samsuri mengatakan, sesi foto di studio itu menunjukkan sinyal kuat keduanya mungkin menjadi pasangan dalam kontestasi Pilkada Jateng pada November mendatang.

"Ini sudah sampai ke tingkat yang lebih matang, sudah sampai tingkat sosialisasi atau pengenalan lebih dalam dan tegas kepada masyarakat bahwa keduanya bisa jadi partner dalam pilgub," ungkap Masruha melalui sambungan telepon, Rabu (10/7/2024).