Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan ada sekitar Rp 280 miliar denda yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha nakal. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPPU M Fanshurullah Asa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI hari ini.

Fanshurullah mengatakan jumlah dana yang belum ditarik oleh KPPU itu berasal dari 100-an pelaku usaha yang nakal atau belum membayar. Dia menyebut hal ini terjadi lantaran KPPU tidak mempunyai kekuatan untuk menyita aset bagi pelaku usaha yang tak membayar denda.

"Sebagai informasi ada dana yang belum bisa kami tarik kurang lebih Rp 280 miliar dari total sekitar 100an pelaku usaha yang tidak membayar. Karena tadi tidak ada daya paksa untuk penyitaan aset," kata Fanshurullah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Untuk itu, dia mendorong agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam revisi beleid tersebut, dia meminta agar KPPU mempunyai wewenang penyitaan aset apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, dalam hal ini membayar denda kepada KPPU.

"Pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap berupa denda harus dibayar ke kas negara apabila tidak dilaksanakan KPPU memiliki wewenang penyitaan atas aset jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU," jelasnya.

Dia menjelaskan usulan revisi beleid tersebut sudah diajukan dalam penyusunan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 kepada Kementerian PPN/Bappenas. Namun, dia juga mendorong anggota DPR RI agar berinisiatif mengajukan revisi peraturan tersebut.

Adapun beberapa poin untuk revisi tersebut. Di antaranya, pengaturan ekstrateritorialitas dalam definisi pelaku usaha yang dapat menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Indonesia, pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international. Kemudian pengaturan program leniensi dalam rangka memberikan pengampunan dan/ pengurangan hukum bagi pelaku usaha yang mengakui dan atau melaporkan perbuatan pelanggaran hardcore cartel.

"Pengaturan mengenai kewenangan upaya paksa dalam rangka memperoleh alat bukti dalam perkara persaingan usaha. Kemudian penambahan ketentuan mengenai lisensi lisensi hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Ketujuh, pengakuan bahwa praktik-praktik tertentu dalam pemilihan lisensi dapat bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Terakhir, penggabungan prinsip-prinsip rule of reason ke dalam regulasi yang untuk memberikan panduan konkret kepada industri," imbuh dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform media sosial X (sebelumnya Twitter) milik Elon Musk melakukan pembayaran denda senilai US$5,24 juta atau sekitar Rp82,11 miliar (asumsi kurs Rp15.670 per dolar AS) ke bank yang salah di Brasil.

Melansir dari Reuters, Sabtu (5/10/2024), pembayaran denda itu dilakukan agar perusahaan milik miliarder Elon Musk itu bisa kembali beroperasi di Brasil.

Hakim Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes mengatakan bahwa pengacara yang mewakili platform X tidak membayar denda yang tertunda ke bank yang tepat. Hal ini menunda keputusan Mahkamah Agung Brasil terkait kelanjutan nasib layanan platform X di Brasil.

Namun, di sisi lain, pengacara X menyebut bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran denda yang tertunda ke bank yang tepat.

Hakim Moraes mengkonfirmasi bahwa X telah membayar jumlah penuh, tetapi ke akun yang berbeda dari yang ada di perintah pengadilan dan mengatakan telah memerintahkan agar dana tersebut segera dialihkan.

Dia juga memutuskan bahwa setelah denda diselesaikan, Jaksa Agung Brasil akan memberikan pendapatnya tentang permintaan baru-baru ini yang dibuat oleh tim hukum X di Brasil, yang telah berusaha mengembalikan platform di negara tersebut.

Platform X sendiri telah ditangguhkan sejak akhir Agustus di Brasil, yang merupakan satu pasar terbesar dengan memiliki 22 juta pengguna. Penangguhan itu lantaran X tidak mematuhi perintah pengadilan terkait dengan moderasi ujaran kebencian dan gagal menunjuk perwakilan hukum di Brasil.

Menurut hukum Brasil, perusahaan asing yang melakukan bisnis di Brasil diharuskan memiliki perwakilan hukum di negara tersebut yang bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dan otoritas lokal.

Adapun, ini bukan pertama kalinya platform X milik Elon Musk dilarang beroperasi di sebuah negara. China adalah negara pertama yang melarang platform tersebut pada Juni 2009, saat platform itu masih bernama Twitter, dua hari sebelum peringatan 20 tahun pembantaian Lapangan Tiananmen.

Di Indonesia, platform X juga tidak memiliki kantor perwakilan. Ini membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mempertimbangkan untuk memblokir platform milik Elon Musk.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar Elon Musk membangun kantor perwakilan X di Indonesia. Sebab, platform media sosial X memiliki 25 juta pengguna di Indonesia.

“Ya nanti ini kita juga [dorong X membuat kantor perwakilan di Indonesia], ini kita lagi diskusi, kan nggak boleh dong dia beroperasi di Indonesia, tetapi nggak ada perwakilannya, benar nggak?” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Budi menyatakan bahwa Kemenkominfo akan melakukan pembenahan terhadap X agar segera memiliki kantor perwakilan di Indonesia. “Dia harus punya perwakilan di Indonesia, seharusnya, karena dia beroperasi di Indonesia. Apalagi X itu penggunanya 25 juta di Indonesia,” ungkapnya.

Namun, kata Budi, Kemenkominfo akan mengambil langkah lebih jauh jika Elon Musk tak kunjung membuat kantor perwakilan X di Indonesia, yakni dengan memblokir X seperti yang dilakukan Brasil.

“[Langkah Brasil] itu ekstrim, itu salah satu opsi yang akan kita pertimbangkan, jika diperlukan,” terangnya.