Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Target belanja negara tersebut meningkat dibandingkan dengan outlook belanja negara dalam APBN 2024 yang mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu APBN 2024 atau tumbuh 9,3%.

“Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun,” tutur Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI, Jumat (16/8).

Adapun belanja negara tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun,serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 919,9 triliun.

Rinciannya, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

“Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset,” kata Jokowi.

Kemudian, anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Serta anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara.

Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, anggaran ketahanan pangan direncanakan Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun.

“Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” jelasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dorongan belanja pemerintah pada kuartal III 2024 kemungkinan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pasalnya pada kuartal II 2024 kontribusi belanja pemerintah ke pertumbuhan ekonomi mengalami perlemahan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, konsumsi pemerintah hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,42%, melambat jauh dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 19,90%. Sementara itu, belanja pemerintah hanya menyumbang 0,10% terhadap pertumbuhan ekonomi, atau turun dari kuartal sebelumnya sebesar 1,06%.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo menyampaikan, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada kuartal III hingga IV 2024.

“Berdasarkan history pola realisasi anggaran kuartal III dan IV selalu lebih besar dari kuartal I dan II,” tutur Wahyu kepada Kontan, Kamis (8/8).

Adapun Ia menyebut, upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, diantaranya menjaga daya beli masyarakat dengan mendorong efektivitas perlindungan sosial (perlinsos).

Kemudian, mengendalikan inflasi dan stabilisasi harga melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan dan menjaga pasokan.

Melanjutkan insentif pada sektor yang mempunyai daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi, seperti pemberian PPN DTP pada sektor perumahan, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024 hanya mencapai 5,05% year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih lambat bila dibandingkan kuartal I 2024 yang mencapai 5,11% yoy.

Reporter: Adinda Ade Mustami, Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Biaya dana atau cosf of fund pemerintah dalam menerbitkan surat berharga negara (SBN) berpotensi kian mahal. Pasalnya, pengalihan dana perbankan dari SBN ke Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) berisiko membuat likuiditas kian ketat.

Sebelumya, pemerintah memperkirakan defisit anggaran tahun 2024 ini melebar ke level 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), dari target 2,29% PDB. Untuk menutup pelebaran defisit tersebut, salah satunya diupayakan pemerintah melalui penerbitan SBN Rp 214,6 triliun.

Ekonom Senior Chatib Basri mengingatkan, likuiditas di pasar keuangan berpotensi semakin ketat karena sebagian terserap SRBI. Kondisi ini akan berdampak terhadap potensi kenaikan cost of fund penerbitan obligasi, termasuk obligasi pemerintah.

Menurut dia, pemilik dana akan mempertimbangkan instrumen yang lebih menguntungkan, baik SRBI, obligasi, termasuk obligasi pemerintah. "Itu juga akan menentukan yield dari government bond nantinya, sehingga cost of fund dalam pembiayaan APBN akan menjadi mahal," kata Chatib, Selasa (16/7).

Namun Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata, Faisal Rachman melihat, risiko tarik-menarik dana (crowding out) rendah karena perbedaan tenor SRBI dan SBN.

"Kami melihat kebijakan SRBI tidak akan mengganggu pasar SBN, malah akan saling melengkapi dalam menjaga yield dan stabilitas rupiah," kata dia kepada KONTAN, Kamis (18/7).

Faisal mengatakan, lebih tingginya yield SRBI lantaran SBN merupakan underlying instrumen BI tersebut. "Dan ini adalah bentuk mekanisme kebijakan BI untuk menjaga inflow," tambah dia.

Sementara imbal hasil SBN yang berdampak terhadap beban bunga utang pemerintah lebih bergantung pada arah suku bunga dan risk premium yang mencakup ketidakpastian ekonomi global dan domestik.

Faisal juga menyebut, bunga utang pemerintah saat ini dipengaruhi oleh pelemahan rupiah, meski tidak signifikan lantaran SBN didominasi domestik.

Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya juga optimistis beban utang pemerintah tak terdampak. "Cicilannya (bunga utang) menyesuaikan yield curve saja. Saat ini yield differentiation bagus," tandas dia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto melihat, imbal hasil SBN masih cukup terkendali di tengah situasi dinamika global. Menurut dia, hal tersebut lantaran pemerintah juga menjaga kredibilitas perekonomian dalam negeri.

"Kinerja perekonomian terjaga dengan baik, memberikan confidence kepada investor. Jadi kami tentu akan terus menjaga stabilitas pasar SBN dan pada level yield yang terkendali," ucap dia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperkirakan belanja negara pada tahun 2024 akan melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, diproyeksikan belanja negara mencapai Rp 2.014,2 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi semester I-2024 yang sebesar Rp 1.398 triliun.

Total belanja negara sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 3.412,2 triliun, melebihi target APBN 2024 yang sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, peningkatan belanja ini disebabkan oleh percepatan pencairan belanja dari pinjaman pemerintah serta peningkatan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi akibat dinamika asumsi makro tahun 2024.

Belanja negara juga akan difokuskan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, subsidi energi, dan transfer ke daerah.

Meski lebih tinggi dari target, belanja pemerintah menunjukkan pola penyerapan yang menumpuk di akhir tahun, dengan realisasi paruh pertama hanya 42% dari target dan outlook paruh kedua sebesar 60,6%.

Kemenkeu berharap peningkatan belanja di awal semester kedua akan memberikan dampak yang lebih besar pada perekonomian. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, pemerintah tetap optimis meski belanja bukan kontributor utama terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut Faisal Rachman, Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata, biasanya belanja negara terserap sekitar 60% pada kuartal III dan mendekati 100% pada kuartal IV.

Namun, untuk menciptakan multiplier effect yang lebih tinggi pada sektor riil, realisasi belanja harus dipercepat pada kuartal III.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menambahkan bahwa pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja infrastruktur agar proyek-proyek yang sudah dimulai dapat segera diselesaikan.

"Ini penting untuk mencapai target belanja 100% pada semester II dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ucapnya kemarn.

Selain itu, percepatan proyek strategis nasional (PSN) dan persiapan menjelang Pilkada akhir tahun diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Permata menyarankan pemerintah untuk mempercepat belanja pada kuartal III-2024 demi memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Head of Macroeconomic and Financial Market Research, Bank Permata Faisal Rachman, menilai bahwa biasanya pada kuartal III-2024, realisasi belanja negara akan terserap sekitar 60%, sementara pada kuartal IV baru terakselerasi mendekati 100%.

Menurutnya, dampak tingginya belanja pada kuartal IV adalah terbatasnya multiplier effect dari belanja fiskal pada sektor riil.

"Jadi jika pertumbuhan ekonomi mau digenjot lebih tinggi lagi, maka realisasi belanja sebagian besar harus dipercepat atau digeser ke kuartal III guna menciptakan multiplier effect lebih tinggi ke sektor riil sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi lebih cepat," ujar Faisal kepada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Faisal menjelaskan, belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai buffer atau shock absorber.

Hingga semester I-2024, dirinya menilai belanja negara sebagian besar digunakan untuk keperluan pemilihan umum (pemilu), percepatan proyek strategis nasional (PSN), dan penyaluran bantuan sosial (bansos) guna menjaga daya beli masyarakat golongan rentan dan miskin terutama di tengah tekanan El Nino.

"Dengan melihat perkembangan tersebut, sebenarnya pemerintah sudah cukup baik dalam menyeimbangkan peran fiskal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai buffer/shock absorber di tengah ketidakpastian yang bersumber baik dari dalam maupun luar negeri," jelas Faisal.

Faisal menambahkan, ketidakpastian tersebut cenderung akan terus berlangsung di semester II-2024. Oleh karena itu, belanja yang sudah dilakukan pemerintah saat ini perlu dilanjutkan.

Misalnya saja bansos yang perlu dilanjutkan agar daya beli masyarakat masih dapat terjaga lantaran 55% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibentuk dari konsumsi domestik. PSN juga perlu dipercepat lantaran selain ada dampak langsung pada ekonomi, dalam jangka menengah panjang dapat juga memberikan dampak ekonomi lebih besar.

"Dan persiapan Pilkada pada akhir tahun juga harus sudah mulai disiapkan," imbuhnya.

Berdasarkan Prognosis APBN Semester II-2024, belanja negara pada semester II akan mencapai Rp 2.014,2 triliun atau 60,6% terhadap APBN 2024. Adapun, realisasi belanja negara hingga Semester I-2024 baru mencapai Rp 1.398 triliun atau setara 42% dari APBN 2024.

Dengan begitu, belanja negara tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3.412,2 triliun, atau bengkak dari pagu sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Permata menyarankan pemerintah untuk mempercepat belanja pada kuartal III-2024 demi memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Head of Macroeconomic and Financial Market Research, Bank Permata Faisal Rachman, menilai bahwa biasanya pada kuartal III-2024, realisasi belanja negara akan terserap sekitar 60%, sementara pada kuartal IV baru terakselerasi mendekati 100%.

Menurutnya, dampak tingginya belanja pada kuartal IV adalah terbatasnya multiplier effect dari belanja fiskal pada sektor riil.

"Jadi jika pertumbuhan ekonomi mau digenjot lebih tinggi lagi, maka realisasi belanja sebagian besar harus dipercepat atau digeser ke kuartal III guna menciptakan multiplier effect lebih tinggi ke sektor riil sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi lebih cepat," ujar Faisal kepada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Faisal menjelaskan, belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai buffer atau shock absorber.

Hingga semester I-2024, dirinya menilai belanja negara sebagian besar digunakan untuk keperluan pemilihan umum (pemilu), percepatan proyek strategis nasional (PSN), dan penyaluran bantuan sosial (bansos) guna menjaga daya beli masyarakat golongan rentan dan miskin terutama di tengah tekanan El Nino.

"Dengan melihat perkembangan tersebut, sebenarnya pemerintah sudah cukup baik dalam menyeimbangkan peran fiskal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai buffer/shock absorber di tengah ketidakpastian yang bersumber baik dari dalam maupun luar negeri," jelas Faisal.

Faisal menambahkan, ketidakpastian tersebut cenderung akan terus berlangsung di semester II-2024. Oleh karena itu, belanja yang sudah dilakukan pemerintah saat ini perlu dilanjutkan.

Misalnya saja bansos yang perlu dilanjutkan agar daya beli masyarakat masih dapat terjaga lantaran 55% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibentuk dari konsumsi domestik. PSN juga perlu dipercepat lantaran selain ada dampak langsung pada ekonomi, dalam jangka menengah panjang dapat juga memberikan dampak ekonomi lebih besar.

"Dan persiapan Pilkada pada akhir tahun juga harus sudah mulai disiapkan," imbuhnya.

Berdasarkan Prognosis APBN Semester II-2024, belanja negara pada semester II akan mencapai Rp 2.014,2 triliun atau 60,6% terhadap APBN 2024. Adapun, realisasi belanja negara hingga Semester I-2024 baru mencapai Rp 1.398 triliun atau setara 42% dari APBN 2024.

Dengan begitu, belanja negara tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3.412,2 triliun, atau bengkak dari pagu sebesar Rp 3.325,1 triliun.