Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sriwijaya (UNSRI) telah mengambil langkah tegas terhadap MFR yang merupakan Wakil Ketua BEM Unsri 2024, yang diduga telah melakukan pelecehan verbal terhadap mahasiswi. Kepala Departemen Eksternal BEM UNSRI, Malik mengonfirmasi surat pemecatan dikeluarkan pada Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 01.00 WIB setelah viral kasus pelecehan seksual pada Jumat 25 Oktober 2024 malam pukul 21.00 WIB. "Kami dari BEM UNSRI menolak keras segala bentuk kekerasan seksual, dan oleh karena itu, kami memutuskan untuk memecat yang bersangkutan dari posisi Wakil Ketua BEM," ujar Malik, saat dikonfirmasi, Sabtu 26 Oktober 2024. Ia menjelaskan bahwa pemecatan ini didasari oleh laporan yang diterima BEM terkait adanya kekerasan seksual secara verbal melalui media pesan dan panggilan video. "Saat ini juga Departemen Advokasi Mahasiswa BEM UNSRI juga sedang mendalami laporan dari korban yang mengaku mengalami kekerasan seksual tersebut, " kata dia. Untuk sementara, BEM berupaya melindungi korban yang juga merupakan mahasiswi UNSRI. Menurut Malik, langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan dari pihak rektorat terkait apakah kasus ini akan diproses lebih lanjut secara hukum. "Kasus ini masih dalam penyelidikan. Kami juga terus menghubungi pihak rektorat dan para korban untuk menentukan langkah selanjutnya. Saat ini, kami sudah menerima pengaduan dari beberapa korban dan sedang mengumpulkan informasi lebih lanjut agar ke depannya kasus ini dapat ditangani dengan benar," kata dia. Malik juga menyebut departemennya akan terus mengupayakan perlindungan bagi korban, mengingat pelaku memiliki lingkaran pertemanan yang cukup kuat. "Kami berharap kasus ini bisa segera diselesaikan secara transparan dan memberikan keadilan bagi para korban," tambahnya. Dalam surat pemberhentian tersebut menyatakan bahwa keputusan ini diambil atas beberapa pertimbangan, diantaranya: 1. Pelanggaran berat kode etik: MFA dituding melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi, yang dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap norma dan aturan organisasi kampus. 2. Penyalahgunaan jabatan: Sebagai Wakil Ketua BEM, MFA dianggap menggunakan posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan anggota organisasi. 3. Pencemaran nama baik organisasi: Tindakan yang dilakukan MFA dinilai mencoreng nama baik BEM Unsri, sehingga diambil langkah tegas untuk menegakkan aturan. Keputusan pemberhentian ini juga disertai dengan pencabutan keanggotaan MFA dari organisasi serta penghapusan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari BEM Unsri. Pihak BEM juga menegaskan setelah keputusan ini berlaku, organisasi tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan oleh MFA.

Viral seorang mahasiswi Universitas Sriwijaya (UNSRI) telah menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang oknum petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi UNSRI itu terungkap setelah postingan curhatan di akun @unsrifess di X pada Jumat 25 Oktober 2024 kemarin. Diketahui pelaku yang diduga telah melakukan pelecehan merupakan oknum petinggi BEM UNSRI yang menjabat sebagai Wakil Ketua berinisial MFA. Dalam postingan itu yang dilihat Urban Id, mahasiswi yang mengalami pelecehan oleh oknum BEM UNSRI terjadi di sekretariat BEM Unsri ketika sedang ada acara yang dihadiri beberapa anggota. Jenis pelecehan yang dialami korban baik secara verbal maupun non-verbal  Menurut kesaksiannya, awalnya MFA mendekatinya untuk berbincang, namun kemudian mulai melakukan kontak fisik yang membuat korban merasa tidak nyaman. Korban menjelaskan tindakan pelecehan berlanjut ketika MFA menyandarkan kepala ke bahunya, dan ia dipaksa untuk tetap berada di dekatnya. "Aku disitu marah nian min, dan aku bilang kalo aku risih, (Ketika itu aku sangat marah min, dan sudah mengatakan kepadanya jika aku risih)" tulisnya.  Meski sudah menyatakan keberatannya, namun pelaku terus melakukan aksinya dengan merangkul bahunya di depan banyak orang tanpa persetujuannya.  Meski mengungkapkan ketidaknyamanannya, korban tidak mendapat tanggapan yang memadai, bahkan MFA terus merangkulnya di depan banyak orang tanpa persetujuannya. Lantaran pelaku merupakan petinggi di organisasi BEM Unsri, dirinya lantas tidak berani untuk mencegah lebih lanjut. Dalam postingan itu juga, korban pelecehan seksual yang dilakukan MFA bukanlah dirinya seorang. Menurutnya, masih banyak korban lain namun tidak berani speak up. Dia mendorong siapapun yang pernah menjadi korban untuk berani berbicara. Sebab, jika dibiarkan pelaku akan terus berlindung dibalik jabatannya tersebut. "Dio dak mungkin terus menerus di lindungi dibalik jabatan padahal sudah jelas dio pelakunya.(Dia tidak mungkin terus menerus dilindungi dibalik jabatan, karena sudah jelas dia pelakunya), " kata dia. Keberanian korban membuka suara memicu respon dari netizen lain. Salah satu pengguna, @zzxzxxxxxx, turut memberikan kesaksian bahwa dirinya juga pernah mengalami pelecehan dari pelaku yang sama sejak tahun lalu. Postingan ini pun mendadak viral dan menarik perhatian 11 ribu pembaca serta ratusan komentar. BEM UNSRI Merespon Dugaan Pelecehan Setelah kasus ini ramai diperbincangkan, BEM Unsri memberikan respons resmi. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua BEM Unsri, Juan Aqshal, dan Pj Satuan Pengawas Internal, Khoirun Addin Ariansyah, tertanggal Sabtu, 26 Oktober 2024, disebutkan bahwa MFA diberhentikan secara tidak hormat dari posisinya sebagai Wakil Ketua BEM Unsri. Dalam surat pemberhentian tersebut menyatakan bahwa keputusan ini diambil atas beberapa pertimbangan, diantaranya: 1. Pelanggaran berat kode etik: MFA dituding melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi, yang dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap norma dan aturan organisasi kampus. 2. Penyalahgunaan jabatan: Sebagai Wakil Ketua BEM, MFA dianggap menggunakan posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan anggota organisasi. 3. Pencemaran nama baik organisasi: Tindakan yang dilakukan MFA dinilai mencoreng nama baik BEM Unsri, sehingga diambil langkah tegas untuk menegakkan aturan. Keputusan pemberhentian ini juga disertai dengan pencabutan keanggotaan MFA dari organisasi serta penghapusan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari BEM Unsri. Pihak BEM juga menegaskan setelah keputusan ini berlaku, organisasi tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan oleh MFA.

Lampung Geh, Bandar Lampung - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila) sukses menggelar kegiatan 'House of Notion' dengan tema 'Saatnya Unila Berkolaborasi Guna Bumi Ruwa Jurai yang Lebih Maju', di Gedung Serbaguna Unila, pada Kamis (24/10).

Dalam kegiatan ini mengundang kedua pasangan calon (paslon) Gubernur Lampung, yakni nomor urut 01, Arinal Djunaidi dan Sutono yang mengusung visi “Membangun Masyarakat Adil Makmur Lestari dan Berkeadaban,” serta paslon gubernur dan wakil gubernur, nomor urut 02, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, yang mengusung visi “Membawa Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang kemudian dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama dan TIK Unila Ayi Ahadiat.

Ketua BEM Unila, Bani Safi'i, mengatakan kegiatan ini adalah momen penting bagi para mahasiswa untuk melihat langsung bagaimana calon gubernur lima tahun ke depan memaparkan visi mereka. Menurutnya, kesempatan ini memberi ruang bagi para pemuda Lampung untuk memahami kualitas dan gagasan para calon pemimpin dalam memajukan daerah mereka.

“Kita bosan dengan calon pemimpin yang hanya bergagasan di media sosial saja,” kata Bani.

Ia menambahkan, BEM Unila mengajak seluruh mahasiswa untuk turut serta menawarkan pemikiran-pemikiran mereka kepada para calon pemimpin.

“Kita harus menggali segala permasalahan di Lampung, dan forum ini adalah tempat yang tepat untuk mengupas serta mencari solusi melalui dialog intelektual,” tambahnya.

Sementara itu, Ayi Ahadiat menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan demokrasi yang sehat. Menurutnya, acara ini bukan hanya tentang perdebatan dalam konteks pemilihan, tetapi juga sebagai sarana adu gagasan melalui komunikasi dan dialog terbuka mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Lampung.

“Kegiatan ini memberikan peluang bagi para calon gubernur untuk menyampaikan ide mereka secara langsung kepada mahasiswa dan masyarakat, serta membuka ruang untuk solusi bersama yang lebih baik,” pungkasnya. (Eva/Put)

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Minggu malam (20/10). Maman Abdurrahman masuk ke dalam jajaran sebagai Menteri UMKM.

Prabowo memecah nomenklatur Kementerian Koperasi dan UKM, menjadi dua. Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Berikut kumparan merangkum profil Maman:

Maman Abdurrahman, seorang politikus Partai Golkar, lahir di Pontianak pada 10 September 1980. Ia memulai pendidikan dasarnya di Jakarta sebelum kembali ke Pontianak dan melanjutkan sekolah di SMPN 13 Pontianak dan SMAN 3 Pontianak.

Setelah itu, Maman kembali ke Jakarta untuk mengejar gelar sarjana di bidang Teknik Perminyakan di Universitas Trisakti, yang ia raih pada tahun 2008.

Semasa kuliah, Maman sangat aktif dalam organisasi mahasiswa dan pernah menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti.

Setelah lulus, Maman menapaki dunia politik dengan bergabung bersama Partai Golkar. Pada tahun 2018, ia menjabat sebagai Tenaga Ahli di Kementerian Sosial, kemudian menjadi Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) DPR RI, dan akhirnya menduduki posisi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, yang bertanggung jawab di bidang energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.

Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Maman Abdurrahman dipercaya sebagai Menteri UMKM. Ia diberikan tugas penting untuk meningkatkan kelas 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, membantu mereka berkembang dan bersaing di pasar yang lebih besar.

Pengalaman dan visi Maman diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengembangan sektor UMKM di Indonesia.

BEM merupakan istilah yang tidak asing di kalangan mahasiswa sejak diterima di suatu kampus. Hal ini disebabkan BEM merupakan lembaga eksekutif di kampus tersebut. Namun, terkadang mahasiswa masih belum tahu BEM singkatan dari apa.

Informasi mengenai kepanjangan dari BEM perlu diketahui oleh mahasiswa untuk menunjang kehidupannya di kampus. Selain itu, penjelasan tentang tingkatan-tingkatan BEM juga perlu diketahui agar mahasiswa mengetahui perbedaannya.

Kampus merupakan suatu kompleks yang terdiri dari banyak gedung milik universitas tertentu. Di sinilah mahasiswa belajar banyak hal, mulai dari akademik hingga berorganisasi.

Salah satu organisasi yang ada di kampus adalah BEM. Menurut buku Menjadi Aktivis Kampus Zaman Now, Ubedilah Badrun (2021: 70), BEM singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Dari namanya dapat diketahui bahwa BEM adalah lembaga eksekutif di kampus.

Masih di halaman yang sama dijelaskan bahwa BEM terbentuk atas keluarnya SK Mendikbud Nomor 155/U/1998. Organisasi ini bergerak di bawah naungan universitas seperti SMPT pada era 1990-an.

Tugas BEM meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan, seperti:

Secara garis besar, ada tiga tingkatan BEM di kampus. Berikut ulasan singkatnya.

Sesuai namanya, BEM universitas mempunyai anggota dari mahasiswa yang berbeda jurusan dan fakultas. Tanggung jawabnya pun berkaitan dengan lingkup universitas.

BEM fakultas memiliki anggota dari mahasiswa dengan jurusan yang berbeda namun fakultasnya masih sama. Tanggung jawabanya berada di lingkup fakultas.

Para anggota di BEM jurusan berasal dari mahasiswa di jurusan yang sama. Tanggung jawabnya juga berad di tingkat jurusan yang dinaunginya.

Untuk menjadi anggota BEM universitas, seorang mahasiswa harus pernah menjadi anggota BEM fakultas. Lalu, untuk menjadi anggota BEM fakultas, mahasiswa perlu menjadi anggota BEM jurusan dulu. Namun, peraturan ini bisa berbeda pada masing-masing kampus.

BEM singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Tingkatannya bisa dimulai dari jurusan, fakultas, hingga universitas. (LOV)

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unpad, menerima aduan dugaan tindak kekerasan seksual (KS) dengan terlapor Ketua BEM Kema (Keluarga mahasiswa) Unpad, F. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua PPKS Kema Unpad, Ari Jogaiswara.

“Ada yang melaporkan, iya,” katanya saat dihubungi pada Jumat (11/10).

Ari mengatakan laporan itu masuk pada awal Agustus. Namun, sebelum laporan masuk, menurut Ari, hal ini sudah jadi semacam pengetahuan umum.

“Pelapornya itu bilang ke orang bahwa dia melapor. Jadi ya memang kayak semacam pengetahuan umum,” kata dia.

Beserta aduan tersebut, menurut Ari pelapor telah menyiapkan sejumlah bukti seperti tangkapan layar obrolan di media sosial yang mengindikasi adanya dugaan KS.

Menurutnya, persiapan itu tak hanya dilakukan dalam kasus ini saja, tapi memang terjadi secara umum.

“Memang dari awalnya, secara umum. Di pelapor itu memang sudah ada, sudah siapin kayak screenshot, foto, rekaman, atau apa gitu, sebelum melapor. Karena itu yang bikin dia cukup berani untuk melapor,” urai Ari.

Dia pun mengatakan jika laporan ini telah ditindaklanjuti dan sekarang kasus yang diduga melibatkan F ini telah memasuki tahap akhir penyusunan rekomendasi laporan kepada Rektor.

“Saat ini sedang dalam tahap akhir penyusunan rekomendasi,” katanya.

Adapun terlapor F, yang dihubungi kumparan pada Jumat (11/10), belum memberikan pernyataan dan respons.

Mekanisme Penanganan Laporan

Adapun soal mekanisme penangan, Ari menjelaskan setiap laporan yang masuk melalui sejumlah tahap. Yang pertama adalah mewawancarai pelapor, kemudian sejumlah saksi, baru terakhir terlapor.

“Terusnya kita rapat Tim Pemeriksa. Hasilnya disampaikan di pleno. Nah di pleno nanti disampaikan misalnya kejadiannya seperti ini, seperti ini, dan terbukti atau tidak terbukti,” kata dia.

Setelah itu, kata Ari, pihaknya akan menentukan jenis kasus tergolong berat, sedang, atau ringan, dan sehubung dengan itu menentukan sanksi, baru mengajukan rekomendasi ke Rektor.

Dalam rekomendasi itu, selalu ada usulan untuk pemulihan korban

“Nah dalam rekomendasi selalu ada unsur pemulihan bagi korban. Jadi kita rekomendasikan Rektor supaya korban mendapatkan layanan,” katanya.

BEM Gama FIB Universitas Padjadjaran (Unpad) merilis surat pemberhentian secara tidak hormat untuk AVP selaku Kepala Departemen Ekonomi Kreatif. AVP diduga membawa kabur uang Rp juta hasil penjualan jaket FIB Unpad.

Menurut Ketua BEM Gama FIB Unpad, Ali Shopian Wangsadiria, AVP pindah kampus tanpa menyerahkan uang jaket itu. Ali tak menyebut AVP pindah ke mana.

“Itu uang Gama (keluarga mahasiswa) FIB yang membeli jaket FIB. Posisinya jaket sudah jadi dan dibagikan, tapi AVP pindah kampus dan tidak mengembalikan uangnya,” paparnya lewat pesan singkat Rabu (9/10).

Surat keputusan pemberhentian AVP tertanggal 14 September 2024 dan kumparan mendapat salinannya. Ia bernomor 001/A-b/BEM.FIB/IX/2024.

Dalam surat tersebut, dinyatakan AVP ingkar amanah dengan membawa kabur uang yang merupakan tanggung jawab departemennya.

Berdasarkan sejumlah aturan yang telah ditentukan dalam ADART BEM Gama FIB Unpad, dia pun diberhentikan secara tidak hormat.

“Memberhentikan sepenuhnya secara tidak hormat AVP sebagai Kepala Departemen Ekonomi Kreatif Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Kabinet Karsa Cinta Periode 2024, karena mengundurkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran,” demikian tertera pada surat itu.

“Serta tidak mengembalikan uang yang merupakan tanggung jawab Departemen Ekonomi Kreatif Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Kabinet Karsa Cinta Periode 2024.”

Hingga berita ini ditayangkan, AVP belum memberikan statement terkait tuduhan tersebut.

Kini, posisi AVP sebagai Kepala Departemen Ekonomi Kreatif di BEM Gama FIB Unpad telah diganti oleh kader lain yakni Nursari Utami Dewi. Dirilisnya SK untuk AVP, bertujuan agar seluruh anggota BEM Gama FIB Unpad semakin menyadari pentingnya memenuhi tanggung jawab sehingga roda kepengurusan berjalan sebagaimana idealnya organisasi.

Lampung Geh, Lampung Timur – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Bakti Nusantara (IBN) kolaborasi dengan PMII Komisariat IBN akan menyelenggarakan sebuah dialog interaktif bertajuk "Kupas Ide Srikandi Pilkada Lampung" yang akan di gelar pada Rabu (18/9).

Acara ini akan dihadiri oleh Jihan Nurlelah calon wakil gubernur Lampung, Ela Siti Nuryama calon bupati Lampung Timur, dan Aji Pangestu, Ketua Umum PC PMII Lampung Timur.

Dialog ini bertujuan untuk mendalami peran dan wacana perempuan dalam kontestasi politik Lampung.

Ketua BEM IBN, Wahyuni, mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan yang semakin banyak dalam Pilkada Lampung merupakan tanda positif bagi perkembangan politik di Lampung.

"Banyaknya kandidat perempuan adalah indikasi positif dari kemajuan wacana perempuan. Kami menghadirkan dialog ini sebagai bentuk perayaan atas pencapaian ini serta sebagai sarana untuk menguji ide-ide yang dibawa oleh para kandidat di mata mahasiswa dan intelektual lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisariat IBN, Fahrizal Riski Muthorik, menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap wacana para calon pemimpin.

"Tidak hanya dalam konteks keterwakilan perempuan, tetapi setiap warga negara berhak menguji secara kritis wacana yang dibawa oleh calon pemimpin, baik di tingkat nasional maupun daerah. Forum ini bertujuan untuk mengukur seberapa tangguh dan relevan ide-ide yang diajukan oleh calon-calon perempuan di Pilkada Lampung mendatang," jelasnya.

Acara ini terbuka untuk umum dan diharapkan dapat dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dialog ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran perempuan dalam politik serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum. (Cha/Put)

Gorontalo Utara-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo mengecam keras tindakan deforestasi yang dilakukan oleh dua perusahaan kayu di Gorontalo Utara, yaitu PT Gorontalo Citra Lestari (GCL) dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ). Laporan terbaru dari Forest Watch Indonesia (FWI) mengungkapkan bahwa hutan seluas 5.583,2 hektare telah hilang dalam enam tahun terakhir di wilayah tersebut.

Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Man'ut M. Ishak menyampaikan, bahwa PT GCL diduga bertanggung jawab atas deforestasi seluas 3.418,77 hektare sejak 2017 hingga 2023, sementara PT GNJ terlibat dalam kerusakan hutan seluas 2.164,43 hektare pada periode yang sama.

"Jika dirata-ratakan setiap tahun, sekitar 930 hektare hutan hilang, hampir mencapai 1.000 hektare per tahun. Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan," ujar Man'ut. Minggu (15-09).

Man'ut menambahkan, aktivitas kedua perusahaan yang juga merupakan pemasok kayu untuk PT Mitra Cipta Permata (MCP) dan PT Gorontalo Panel Lestari (GPL) telah mengakibatkan dampak serius terhadap masyarakat lokal. Menurutnya, deforestasi tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menghancurkan mata pencaharian para petani lokal, memaksa mereka untuk mencari sumber penghidupan lain.

"Akibat kerusakan ini, ratusan petani kehilangan mata pencaharian mereka dan terpaksa merantau. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial-ekonomi yang menghancurkan struktur masyarakat dan masa depan generasi muda," tegas Man'ut.

Ia menuntut agar pemerintah tidak berpihak pada perusahaan yang mengejar keuntungan semata, sementara rakyat sekitar menderita. Man'ut menyatakan bahwa BEM telah mengumpulkan data terkait aktivitas perusahaan wood pellet di Gorontalo Utara dan berencana untuk menggalang solidaritas dari mahasiswa dan aktivis untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan.

"Kami tidak akan tinggal diam. Jika pemerintah dan perusahaan terus mengabaikan masalah ini, kami akan terus berjuang untuk memastikan keadilan dan kelestarian lingkungan di Gorontalo Utara," tandas Man'ut.

Gorontalo Utara-Setelah mencuatnya isu dugaan ekspor wood pellet ilegal di Kabupaten Pohuwato, perhatian kini beralih ke Kabupaten Gorontalo Utara. Forest Watch Indonesia (FWI) mengungkap adanya potensi kerugian negara akibat sejumlah ekspor yang diduga tidak tercatat secara resmi. Selain menyoroti masalah deforestasi yang diakibatkan oleh aktivitas industri ini, FWI juga menyebutkan dugaan keterlibatan perusahaan di Gorontalo Utara dalam ekspor ilegal tersebut.

"Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah yang terjadi di Pohuwato juga berlangsung di Gorontalo Utara?" ungkap Rifki Gobel, Wakil Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo Bidang Sumber Daya Mineral, Tambang dan Batubara. Sabtu (14-9).

Rifki menjelaskan, berdasarkan data yang ada, PT Mitra Cipta Permata (MCP), yang memproduksi wood pellet di Kabupaten Gorontalo Utara. PT MCP diduga mendapatkan pasokan bahan baku kayu dari dua perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), yakni PT Gorontalo Citra Lestari (GCL) dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ).

“Anehnya, kedua perusahaan pemasok bahan baku ini hanya memiliki izin untuk produksi kayu arang hutan yang diolah secara tradisional,” jelas Rifki

Rifki menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah, khususnya dalam mengawasi aktivitas perusahaan yang mengelola sumber daya alam di Gorontalo Utara. Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan negara.

"Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pemerintah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus serius menangani masalah ini. Jangan sampai ada kongkalikong yang akhirnya merugikan masyarakat," ujar Rifki.

Ia juga menyerukan agar aparat penegak hukum (APH) segera melakukan penyelidikan terkait dugaan ekspor ilegal wood pellet ini. Rifki menambahkan bahwa Gorontalo Utara sebagai salah satu titik penting dalam produksi wood pellet, harus dijaga agar tidak terjebak dalam praktik yang merugikan negara dan lingkungan.

“Isu ekspor wood pellet ini tak hanya merugikan dari sisi ekonomi negara, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Aktivitas deforestasi yang dilakukan tanpa kontrol dapat merusak ekosistem hutan di Gorontalo Utara. Oleh karena itu, FWI dan berbagai elemen masyarakat menuntut langkah tegas dari pemerintah dan penegak hukum untuk mengatasi masalah ini,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) meminta DPR untuk menepati janji membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada.

“Kami berusaha melihat ini sebagai harapan. Tolong jangan khianati kepercayaan yang sudah kami tunjukan. Kita tetap harus mengawal, jangan sampai rakyat ditipu kembali karena sudah sering kita ditipu saat tidur, kita dikhianati, bagaimana para dewan mengesahkan segala undang-undang bermasalah,” kata Verrel kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024) malam.

Verrel menegaskan bahwa pembatalan harus lebih dari sekadar pengumuman dalam konferensi pers. Ia meminta DPR untuk memastikan pembatalan tersebut melalui surat resmi.

"Kami tunggu iktikad baiknya, jangan hanya sekadar press conference, kami butuh surat resmi dari DPR RI," ungkap Verrel.

Ketua BEM Kema Universitas Padjadjaran, Fawwaz Ihza Mahenda, juga mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika DPR tidak memenuhi janjinya.

"Saya masih tidak percaya dengan konferensi pers, karena melihat rekam jejak pemerintah dan DPR yang kerap mengabaikan dan penuh gimmick. Sedikit saja ada info bahwa ini masih dilanjutkan, kami akan mengerahkan massa yang lebih besar. Hari ini kami masuk ke halaman DPR, besok kami duduk di Gedung DPR dan masuk ke ruangan-ruangannya," kata Fawwaz.

Koordinator Pusat BEM SI dan Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Satria Naufal, menyatakan aksi yang lebih besar akan dilakukan jika janji tidak ditepati.

"Kami akan menyampaikan, sekali lagi kebohongan kepada publik, (aksi) ini akan jauh berlipat ganda daripada hari ini (Kamis)," ungkap Satria.

Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) dan masyarakat lainnya menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Kamis (22/8/2024) dari pagi hingga malam untuk menolak RUU Pilkada.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada telah dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Dasco menambahkan bahwa rapat paripurna DPR hanya dapat diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa, sehingga revisi UU Pilkada tidak mungkin disahkan pada hari pendaftaran Pilkada.

“Enggak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurnakan pada saat pendaftaran? Malah bikin chaos dong,” tuturnya.

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menggelar rapat paripurna pada malam sebelumnya.

“Enggak ada. Gua jamin. Enggak ada,” tegasnya.

Massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi bertajuk 10 tahun dosa Jokowi. Aksi tersebut digelar di depan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (12/8).

Massa berkumpul di depan Gedung DPRD Jatim sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka mengenakan almamater kampusnya masing-masing dan membawa sejumlah poster, salah satunya bertuliskan 'apa kabar dosa-dosa Pak Jokowi?'.

Mereka juga membawa satu mobil komando yang diparkir di depan pintu masuk Gedung DPRD Jatim. Kawat berduri telah dipasang melintang sepanjang depan gedung.

Sejumlah perwakilan mahasiswa lalu melakukan orasi di atas mobil komando.

Ketua BEM SI Jatim, Aulia Thaariq Akbar mengatakan, massa yang ikut berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur.

"Ada dari Malang, Sidoarjo, Lamongan itu ada, jadi perwakilan itu ada UM, UB juga ada, Lamongana ada Unisla tadi," Aulia Thaariq kepada wartawan, Senin (12/8).

Aulia Thaariq atau akrab disapa Atha ini mengatakan bahwa aksi kali ini mengusung tajuk 10 tahun dosa Presiden Jokowi.

Aksi ini menyoroti sejumlah isu nasional, yakni terkait dengan konflik agraria, pemberantasan HAM, hingga reformasi institusi di masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

"(Soal) petani Pakel, terus ada pemberantasan HAM di mana itu ada teman-teman Malang hadir di sini itu ada Polinema, ada UB, ada UM dan membawa isu Kanjuruhan," ucapnya.

"Kalau yang reformasi institusi ini kami juga ada UU Polri, sekaligus ada tolak UU TNI yang di mana kami merasa itu akan memberangus kebebasan pendapat kami karena di sisi lain di UU Polri nanti aparat dapat menyadap itu," lanjutnya.

Berikut poin-poin tuntutan mereka:

1. Pemberantasan HAM

2. Konflik Agraria

3. Reformasi Institusi

Massa meminta perwakilan dari DPRD Jatim untuk menemui mereka dan menerima tuntutan mereka.

Kemudian, salah satu Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Hari Puji Lestari keluar dan menemui mereka. Ia lalu naik ke atas mobil komando.

"Saya mohon maaf, hanya saya yang menerima kalian, karena yang lain sedang monitoring" ucap Tari di atas mobil komando.

Tari menyampaikan bahwa dirinya siap menerima poin-poin tuntutan yang dibawa oleh massa aksi.

"Saya sudah terima apa yang mau disampaikan, poin-poin terkait pelanggaran HAM, konflik agraria, dan reformasi institusi. Bukan saya yang akan menyelesaikan sendirian. Tapi akan dibahas secara kelembagaan oleh DPRD Jatim," ungkapnya.

Massa lalu meminta untuk masuk ke dalam gedung DPRD Jatim untuk menyampaikan tuntutannya di dalam. Namun, polisi mencegah mereka dan membentuk barisan di pintu depan Gedung DPRD Jatim.

Hingga kini, proses dialog masih dilakukan di depan pintu masuk Gedung DPRD Jatim.