Jakarta -

Presiden Terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan kesiapannya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, usai pelantikannya. Ia siap berkantor di sana apabila IKN telah ditetapkan sebagai ibu kota baru RI.

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai melakukan peninjauan Embung MBH di IKN bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.

"Kalau ibu kota (IKN), ya presiden ada di ibu kota," kata Prabowo di IKN Senin (12/8/2024).

Prabowo menyampaikan tekad dan komitmennya untuk melanjutkan mega proyek yang diusung Jokowi itu. Menurutnya, pembangunan IKN menjadi bagian dari tonggak sejarah RI.

"Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan ya," ujar Prabowo.

"Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan," sambungnya.

Tidak hanya berkomitmen melanjutkan mega proyek itu sebagai Presiden RI, dirinya juga mengaku berkontribusi sebagai salah satu investor di IKN. "Salah satu investor (IKN), saya sendiri sebagai pengusaha," kata dia.

Lebih lanjut, Prabowo sendiri mengakui, pembangunan IKN bukan pekerjaan yang mudah dan sebentar. Meski berat, ia optimistis dalam 3-5 tahun ke depan fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan.

"Ini saya bukan orang teknik tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, optimis ya dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan," ujar Prabowo.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara pada Oktober 2023, hampir satu tahun yang lalu. Namun status pemindahan tetap harus menunggu Keputusan Presiden (Keppres) diteken Presiden Jokowi.

(shc/rrd)

Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebut bahwa Presiden Joko Widodo telah memenuhi janji berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum 17 Agustus 2024. Hal itu dinilai menepis keraguan publik dan membuktikan komitmennya bahwa target pencapaian pembangunan IKN tahap I sudah sesuai dengan rencana yang sudah dicanangkan.

"Presiden Jokowi berkantor di IKN dimulai hari Senin tanggal 29 Juli 2024, maka selanjutnya proses perpindahan ASN ke IKN juga akan sesuai dengan target yang diharapkan," kata Ade Irfan, melalui keterangannya, Kamis, 1 Agustus 2024.

Irfan menilai Kepala Negara bakal mengawasi langsung pembangunan pusat pemerintahan baru Indonesia dengan berkantor di IKN. Hal itu diyakini membuat pihak yang terlibat berpacu memenuhi target yang sudah dicanangkan.
Menurut dia, RI 1 cukup detil dan rinci dalam mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional di seluruh Indonesia. Sejumlah proyek besar bisa selesai tepat pada waktunya.

Baca juga: Usai Influencer, Jokowi bakal Ajak 500 Orang Relawan ke IKN

"Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali datang ke IKN, dengan mengajak para menteri untuk berkemah di IKN, Semua itu dilakukan dalam rangka mengawal progres pembangunan IKN dan memberikan semangat kepada semua pihak untuk bekerja keras demi bangsa dan negara," kata Ade Irfan.

Dia meyakini dengan berkantornya Presiden Jokowi di IKN akan meningkatkan kepercayaan para investor. Hal itu dinilai sebagai sebuah jaminan akan progres pembangunan IKN bisa berjalan sesuai rencana.

"Sedangkan bagi calon investor akan semakin berlomba lomba untuk segera masuk ke IKN," kata Ade Irfan.

Selain itu, dia meyakini pemerintahan terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) akan mendukung percepatan pembangunan IKN. Sebab, suksesor Jokowi itu memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan.

"Sehingga IKN yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia kedepan yang modern di masa mendatang," ujar dia.

(ABK)

Jakarta: Mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dinilai tak terwujud. Sebab, sejumlah target proyek belum tercapai.

"Mungkin Presiden Jokowi berharap, bermimpi tentang keinginan supaya sebelum dia turun dari kursi kepresidenan bisa berkantor di sana kan, tapi sepertinya target itu tidak akan tercapai," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dalam program Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.

Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa dapat berkantor di IKN Nusantara secepatnya. Hal ini untuk menjawab keraguan publik terhadap proyek IKN.
Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan Jokowi ingin menepis anggapan itu dengan rajin bolak-balik ke IKN. Namun, nyatanya berbagai hal terkait ketidaksiapan IKN terus terlihat, khususnya untuk menyelenggarakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI.

"Kita diyakinkan dengan Pak Jokowi bisa dua kali dalam sebulan pergi ke sana, bawa menteri-menteri menginap di sana, bikin konser di sana. Itu kan untuk meyakinkan publik bahwa ini akan terjadi, siap kan, tapi kan ternyata tidak ya," ucap Deddy.

Baca juga: PDIP Yakin Perayaan 17 Agustus di IKN Tak Optimal

Dia mengaku sudah mengingatkan pemerintah jika pembangunan IKN Nusantara tidak bisa dilakukan dalam sekejap seperti cerita rakyat. Hal itu disampaikan melalui rapat dengan kementerian terkait di DPR.

"Itu bukan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang. Karena untuk membangun satu ibu kota, jangankan ibu kota, kota biasa saja untuk ratusan tahun," ucap Deddy.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memaksakan pemindahan dan terus melihat kondisi IKN. Kepala Negara masih menunggu kesiapan infrastruktur seperti listrik, air, dan tempat berkantor di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi saat melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8 Juli 2024.

(ABK)