Jakarta: Sukron Makmun, salah satu nahdliyin, menyamakan pertemuannya dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, dengan kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yakni, ketika Jokowi menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia.

"Justru sama lah misalkan Pak Jokowi datang ke Ukraina itu kan ketika sedang terjadi konflik," kata Sukron dalam Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 21 Juli 2024.

Menurut Sukron, dia bersama empat nahdliyin lainnya menemui Isaac untuk membawa pesan perdamaian Israel-Palestina. Dia menilai pesan itu harus terus disuarakan dari berbagai pihak. Bahkan di luar pihak yang berkonflik.
"Karena perdamaian, hidup damai, ketenangan, itu kan sebenarnya dirindukan oleh semua orang, dan itu akan terjadi kalau dari para pihak yang bertikai itu mau duduk bareng," ucap Sukron.

Diplomat RI periode 1988-2021, Ple Priatna, mengatakan bahwa situasi di Ukraina-Rusia dengan Israel-Palestina tidak bisa disamakan. Kondisi di Palestina merupakan kejahatan genosida yang dilakukan Israel.

Israel terus memborbardir Palestina. Padahal, masyarakat dunia sudah mengecam tindakan keji itu.

"Genosida, kalau kita sepakat dengan kalimat genosida dan (bahkan) ini semuanya sudah diambil alih oleh kekuatan besar, oleh Dewan Keamanan PBB," ujar Ple.

Upaya mendamaikan dua pihak yang berkonflik tidak bisa dari membawa pesan kelompok masyarakat sipil, bahkan lembaga swadaya masyarakat atau NGO. Butuh otoritas yang setara membawa pesan tersebut.

"Posisinya harus sama tidak mungkin masyarakat luas, NGO atau apa ujug-ujug oh ini salaman nih, enggak. Karena itu di situ ada level representativeness, anda mewakili siapa, anda berbuat apa, anda punya kredensial apa. Ya anda harus punya sesuatu kekuatan di belakang itu," jelas Ple.

Lima tokoh NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog belum lama ini. Kelima nahdliyin itu adalah Zainul Maarif, Munawir Aziz, Sukron Makmun, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania.

Pertemuan para nahdliyin itu menuai komentar netizen hingga sikap keras Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas buntut pertemuan lima nahdliyin dengan Presiden Israel.

"Saya mohon maaf kepada masyarakat luas, ada warga dari kalangan NU yang pergi ke Israel. Saya merasakan hal ini tidak patut dalam konteks suasana yang ada saat ini," kata Gus Yahya, Selasa, 16 Juli 2024.

(ABK)

Jakarta: Mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dinilai tak terwujud. Sebab, sejumlah target proyek belum tercapai.

"Mungkin Presiden Jokowi berharap, bermimpi tentang keinginan supaya sebelum dia turun dari kursi kepresidenan bisa berkantor di sana kan, tapi sepertinya target itu tidak akan tercapai," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dalam program Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.

Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa dapat berkantor di IKN Nusantara secepatnya. Hal ini untuk menjawab keraguan publik terhadap proyek IKN.
Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan Jokowi ingin menepis anggapan itu dengan rajin bolak-balik ke IKN. Namun, nyatanya berbagai hal terkait ketidaksiapan IKN terus terlihat, khususnya untuk menyelenggarakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI.

"Kita diyakinkan dengan Pak Jokowi bisa dua kali dalam sebulan pergi ke sana, bawa menteri-menteri menginap di sana, bikin konser di sana. Itu kan untuk meyakinkan publik bahwa ini akan terjadi, siap kan, tapi kan ternyata tidak ya," ucap Deddy.

Baca juga: PDIP Yakin Perayaan 17 Agustus di IKN Tak Optimal

Dia mengaku sudah mengingatkan pemerintah jika pembangunan IKN Nusantara tidak bisa dilakukan dalam sekejap seperti cerita rakyat. Hal itu disampaikan melalui rapat dengan kementerian terkait di DPR.

"Itu bukan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang. Karena untuk membangun satu ibu kota, jangankan ibu kota, kota biasa saja untuk ratusan tahun," ucap Deddy.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memaksakan pemindahan dan terus melihat kondisi IKN. Kepala Negara masih menunggu kesiapan infrastruktur seperti listrik, air, dan tempat berkantor di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi saat melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8 Juli 2024.

(ABK)