Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan biometrik untuk registrasi prabayar rencananya diterapkan secara terbatas pada wilayah tertentu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih mencari sejumlah lokasi potensi untuk implementasi biometrik.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto mengatakan penerapan biometrik untuk registrasi kartu prabayar kemungkinan besar diimplementasikan secara bertahap.

Bisnis.com, JAKARTA - Operator seluler perlu mengeluarkan ongkos tambahan untuk membeli perangkat dan biaya akses ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri jika pemerintah menerapkan sistem pendaftaran prabayar lewat biometrik.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan kebijakan baru biometrik akan memaksa operator mengeluarkan ongkos regulasi lebih besar, baik untuk pengadaan perangkat biometrik hingga ongkos operasional untuk mengakses data.

“Pasti dengan tambahan alat dan akses ke database kependudukan perlu biaya tambahan, sehingga akan menambah biaya akibat regulasi,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (15/10/2024).

Seperti diketahui, pada 2025 Dukcapil menerapkan tarif bagi siapapun yang mengakses data kependudukan. Biaya dihitung berdasarkan hit dan kualitas data yang diambil.

Untuk mengakses data nomor induk kependudukan (NIK) untuk validasi kartu sim, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.000 untuk satu kali akses atau hit sementara itu untuk biometrik sidik jari Rp2.000/hit dan biometrik face recognition sebesar Rp3.000/hit

Sementara itu rasio ongkos regulator yang dipikul operator seluler dibandingkan dengan pendapatan sudah mencapai 12,2% atau di di atas pajak pertambahan nilai (PPN) yang per Oktober 2024 masih 11%.

Rasio ongkos regulator itu juga merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan jumlah rerata negara di Asia Tenggara dan global.

Ian mengatakan meski membutuhkan ongkos besar namun secara keamanan, biometrik lebih terjamin dibandingkan dengan registrasi kartu sim dengan SMS.

Dia memperkirakan tahun depan beberapa wilayah di Tanah Air dapat diterapkan pendaftaran dengan biometrik, seiring dengan penetrasi smartphone yang makin merata di daerah perkotaan.

“Tahun depan tepat, karena sebenarnya perangkat sudah banyak termasuk sudah ada di handset,” kata Ian.

Sementarara itu Direktur Eksektuif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan implementasi biometrik baru dapat dilakukan jika pemerintah dapat menjamin data masyarakat tidak bocor.

Dia khawatir dengan mengantongi data biometrik wajah atau sidik jari pengguna, jika terjadi kebocoran data akan terjadi dampak yang lebih fatal ketimbang saat registrasi masih menggunakan sistem SMS.

“Kalau bocor habis kita karena sudah ada data lengkap, nama, NIK, jenis kelamin, wajah, nomor hp dan biometrik,” kata Heru,

Bagi bisnis operator, Heru sependapat bahwa operator seluler akan mendapat data pelanggan yang lebih berkualitas. Namun, tidak dipungkiri bahwa operator seluler juga akan makin sulit mendapat pelanggan baru karena sistem registrasi makin ketat.

“Nanti akan ada pengurangan jumlah pengguna, tetapi itu memang pengguna yang menggunakan smartphone untuk penipuan, kejahatan siber dan lain-lain. Sementara yang pengguna baik-baik akan bertahan,” kata Heru.

kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan tidak ada lagi peniupan setelah operator seluler mulai menerapkan biometrik untuk registrasi kartu prabayar.

Diketahui beberapa waktu lalu, kepolisian menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan kartu sim.

Pelaku memasukan data masyarakat yang telah bocor dari berbagai sumber ke dalam kartu sim yang dibeli. Total ada 4.000 kartu sim yang rencananya akan diisi oleh oknum menggunakan aplikasi.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa dengan diterapkannya biometrik untuk registrasi kartu, kasus penipuan registrasi prabayar akan turun drastis bahkan menghilang..

“Jadi tidak ada lagi penipuan-penipuan registrasi prabayar, sehingga nomor itu tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain karena sudah menggunakan NIK, No.KK dan face recognition ini. [berlaku] mudah-mudahan tahun depan, ” kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Lebih lanjut, dengan sudah adanya operator selular yang menerapkan biometrik untuk registrasi kartu prabayar, Wayan menyebut operator sudah menjalankan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dimana, operator sudah menerapkan standar Know Your Customer (KYC) untuk memastikan validitas data pelanggan serta mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas pelanggan.

“Artinya pada saat registrasi online maupun sendiri datang ke gerai dengan adanya face recognition, nanti ditambah sehingga NIK No KK ditambah wajah aslinya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Implementasi biometrik diyakini dapat menekan kasus penyalahgunaan data pribadi. Sistem ini lebih ketat dibandingkan dengan mendaftar lewat SMS.

Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan implementasi biometrik sebagai metode pendaftaran akan membuat data pribadi masyarakat makin aman.

Diketahui beberapa waktu lalu, kepolisian menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan kartu sim.

Pelaku memasukan data masyarakat yang telah bocor dari berbagai sumber ke dalam kartu sim yang dibeli. Total ada 4.000 kartu sim yang rencananya akan diisi oleh oknum menggunakan aplikasi.

“Itu pasti (memberantas). Sebab biometrik kan tujuannya memberantas perilaku penggunaan data pribadi palsu atau data pribadi milik orang lain,” kata Heru kepada Bisnis, (14/10/2024).

Heru menuturkan, penerapan biometrik ini bakal berpengaruh terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjual kartu prabayar atau konter pulsa.

Namun, Heru mengatakan, tak semua UMKM penjual pulsa rumahan akan terdampak dalam kebijakan baru ini. Sebab, konter pulsa yang bakal gulung tikar adalah konter yang menyalahgunakan identitas pribadi.

“Kalau (konter pulsa) mati yang selama ini mereka memfasilitasi registrasi prabayar palsu. Kalau yang jujur-jujur saja sih tidak masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan penerapan biometrik hanya dapat dilakukan oleh gerai resmi operator seluler. Penjual kartu SIM di kalangan UMKM kecil kemungkinan untuk mengakomodir sistem ini.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa penerapan biometrik ini bakal merubah tata niaga penjualan kartu sim.

Selama ini, mayoritas kartu SIM masih dipasarkan melalui konter pulsa baik dengan skala besar, menengah dan kecil. Penjualan kartu sim melalui kanal digital, dan gerai operator seluler belum terlalu signifikan.

Implementasi biometrik, menurut Wayan, bakal merombak tata niaga kartu sim di Tanah Air.

“Otomatis tidak bisa (konter gabisa registrasi kartu). Ini tata niaganya pasti berubah,“ kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Wayan Toni Supriyanto mengatakan aturan registrasi kartu subscriber identity module (SIM) menggunakan biometrik untuk mencegah penipuan.

Wayan mengatakan dengan aturan ini, proses registrasi kartu SIM tidak hanya menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (noKK), tapi juga pengenalan wajah (face recognition).

"Jadi tidak ada lagi penipuan-penipuan di dalam registrasi prabayar, sehingga nomor-nomor itu tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain karena sudah menggunakan NIK, noKK dan face recognition mereka sendiri," ujar Wayan di Jakarta, Senin.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan aturan mengenai registrasi kartu SIM yang akan menggunakan teknologi biometrik.

Langkah ini diharapkan dapat mencegah penipuan dan penyalahgunaan data yang kerap terjadi pada registrasi kartu prabayar di Indonesia.

Saat ini, beberapa operator seluler, seperti XL, Telkomsel, dan Indosat, telah melakukan uji coba sistem biometrik sebagai bagian dari penerapan aturan baru ini.

Wayan mengatakan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan keamanan identifikasi pengguna, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan nomor telepon untuk aktivitas ilegal.

Saat ini, kata dia, Kementerian Kominfo tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kesiapan teknis dalam pelaksanaan aturan tersebut.

Namun, Wayan mengatakan penerapan aturan ini masih membutuhkan waktu, terutama karena sejumlah tantangan teknis. Salah satunya adalah fakta bahwa tidak semua masyarakat memiliki ponsel pintar yang mendukung teknologi biometrik.

"Makanya kami koordinasi dengan masyarakat, kan kita pelan-pelan yang smartphone untuk beralih ke biometrik ini," kata dia.

Nantinya, aturan teknis terkait registrasi biometrik ini akan dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Wayan memperkirakan aturan ini akan mulai diterapkan secara bertahap pada tahun depan.

Dia menyebut aturan ini kemungkinan tidak hanya untuk pengguna kartu SIM baru, tapi juga pengguna kartu SIM lama. Proses biometrik ini bisa dilakukan melalui gerai operator seluler dan sistem pada ponsel pintar.

"Ke gerai, ke outlet-outlet juga bisa. Nanti kan bisa di sistem seluler yang akan meregistrasi wajah mereka," kata Wayan.

Dengan aturan ini, nantinya penjual kartu SIM seperti konter pulsa tidak bisa lagi langsung mengaktifkan kartu. Pembeli harus melakukan registrasi biometrik baik melalui gerai maupun sistem pada ponsel pintar.

"(Aturan ini) enggak (menutup bisnis penjual kartu SIM). Justru kita malah menata mereka," ucap Wayan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan penerapan biometrik hanya dapat dilakukan oleh gerai resmi operator seluler. Penjual kartu SIM di kalangan UMKM kecil kemungkinan untuk mengakomodir sistem ini.

Adapun, Kemenkominfo sedang mengkaji penerapan biometrik untuk registrasi kartu prabayar guna mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat yang selama ini digunakan oknum untuk mengisi SIM kosong guna mengejar bonus.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa penerapan biometrik ini bakal merubah tata niaga penjualan kartu sim.

Selama ini, mayoritas kartu SIM masih dipasarkan melalui konter pulsa baik dengan skala besar, menengah dan kecil. Penjualan kartu sim melalui kanal digital, dan gerai operator seluler belum terlalu signifikan.

Implementasi biometrik, menurut Wayan, bakal merombak tata niaga kartu sim di Tanah Air.

“Otomatis tidak bisa (konter gabisa registrasi kartu). Ini tata niaganya pasti berubah,“ kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Meski tak bisa meregistrasi kartu secara ilegal, Wayan menuturkan bahwa konter masih bisa menjual kartu perdana.

Namun, untuk registrasi kartu tersebut pihak konter pulsa harus menggunakan wajah yang membeli kartu perdana untuk mengaktifisasi kartu tersebut.

“Boleh (menjual), tapi wajahnya kan orang yang harus datang kesana (konter),” ujarnya.

Lebih lanjut, Wayan memastikan bahwa adanya aturan ini tidak membuat konter pulsa akan gulung tikar. Sebab, aturan ini bakal membantu konter tersebut terbebas dari mafia kartu prabayar.

“Justru kita malah menata mereka, tata niaga yang selama ini dia menggunakan mesin bisa sejuta, registrasi, nipu, bisa dijual. Setelah ini kan ga bisa lagi, operator diselamatkan kalau digunakan orang yang tidak benar itu,” ucap Wayan.

Wacana biometrik sendiri merupakan wacana yang telah bergulir sejak lama dan terus disempurnakan.

Pada 2020, saat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) masih ada. Komisioner BRTI I Ketut Prihadi mengatakan bahwa verifikasi biometrik ini merupakan salah satu upaya penyempurnaan dari Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No. 12/2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Kemudian, pada pemberitaan Bisnis 9 September 2023, PPI Kemenkominfo juga sempat menggaungkan rencana Biometrik karena maraknya penipuan lewat OTT.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan tidak ada lagi peniupan setelah operator seluler mulai menerapkan biometrik untuk registrasi kartu prabayar.

Diketahui beberapa waktu lalu, kepolisian menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan kartu sim.

Pelaku memasukan data masyarakat yang telah bocor dari berbagai sumber ke dalam kartu sim yang dibeli. Total ada 4.000 kartu sim yang rencananya akan diisi oleh oknum menggunakan aplikasi.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa dengan diterapkannya biometrik untuk registrasi kartu, kasus penipuan registrasi prabayar akan turun drastis bahkan menghilang..

“Jadi tidak ada lagi penipuan-penipuan registrasi prabayar, sehingga nomor itu tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain karena sudah menggunakan NIK, No.KK dan face recognition ini. [berlaku] mudah-mudahan tahun depan, ” kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Lebih lanjut, dengan sudah adanya operator selular yang menerapkan biometrik untuk registrasi kartu prabayar, Wayan menyebut operator sudah menjalankan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dimana, operator sudah menerapkan standar Know Your Customer (KYC) untuk memastikan validitas data pelanggan serta mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas pelanggan.

“Artinya pada saat registrasi online maupun sendiri datang ke gerai dengan adanya face recognition, nanti ditambah sehingga NIK No KK ditambah wajah aslinya,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, Dua operator seluler besar di Tanah Air, Telkomsel dan XL Axiata, mulai menjajal penerapan biometrik pengenalan wajah untuk registrasi kartu prabayar guna mencegah praktik penipuan dan meningkatkan keamanan data.

Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit mengatakan teknologi biometrik pengenalan wajah ini diharapkan dapat melengkapi metode validasi yang telah ada, seperti penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Teknologi biometrik diterapkan untuk memfasilitasi proses registrasi kartu prabayar dan ganti kartu melalui mesin layanan mandiri Telkomsel, GraPARI, dan GraPARI Online agar layanan menjadi lebih aman, cepat, dan efisien.

“Solusi teknologi terkini ini tidak hanya mempermudah dan mempercepat proses validasi pelanggan, tetapi juga memperkuat perlindungan data pribadi,” kata Sigit dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (5/10/2024).

Keberadaan teknologi kecerdasan buatan atau AI sudah tidak terpisahkan lagi dengan kehidupan sekarang, termasuk di sektor layanan bandara. Seperti apa?

Dalam Indonesia Tourism Outlook, Kamis (10/10/2024) Technology & Digitalization Group Head Pt Angkasa Pura Indonesia Wahyu Cahyadi mengatakan operasional bandara sudah melibatkan AI. Dia mengatakan AI tidak hanya mempermudah petugas dan bandara, namun juga memudahkan penumpang.

"Kami punya CCTV Analytics yang mempermudah petugas melihat kepadatan di beberapa titik. Nanti petugas akan datang dan mengurai kepadatan tersebut. Kita juga berkoordinasi dengan maskapai, apabila kepadatan terjadi waiting point, maka kita akan minta maskapai untuk menambah konter lagi," ujar Wahyu.

Kecanggihan CCTV Analytics juga digunakan untuk mendeteksi ancaman bahaya di bandara. AI pun diprogram untuk mengenali beberapa gerak mencurigakan dan berpotensi membahayakan.

"CCTV Analytics ini sudah kita training supaya dia mengenal suspicious behavior. Jadi kalau melihat penumpang yang bolak-balik di kotak itu saja atau yang meninggalkan barang barangnya cukup lama bisa terdeteksi. Juga misalnya ada anomali asing yang mencurigakan di bandara. Nah ini bisa membantu rekan-rekan keamanan untuk segera mengambil tindak lanjut," kata dia.

Saat ini bandara Soekarno Hatta sedang melakukan uji coba autogate di terminal 3. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan AI yang memudahkan wisatawan untuk check in lebih cepat. Saat ini teknologi biometrik adalah AI tercanggih yang dimanfaatkan di bandara.

Dengan adanya autogate, traveler tak perlu lagi menunjukkan dokumen fisik (KTP atau boarding pass) dan bertatap muka saat check ini. Cukup dengan menunjukkan wajah ke mesin dan nanti datamu akan disesuaikan hingga gate terbuka.

"Dengan teknologi ini kita tak hanya mempercepat saja, namun juga mengurangi penggunaan kertas dan dokumen cetak," ujar Wahyu.

Selain memanfaatkan CCTV Analytics dan biometrik, saat ini Angkasa Pura juga mengembangkan aplikasi 'Traveling: Injourney Airport'. Aplikasi yang memanfaatkan AI ini akan memberikan kemudahan wisatawan mencari informasi seperti, rekomendasi perjalanan hingga informasi akurat seputar penerbangan dan bandara.

Bicara soal kecanggihan biometrik, traveler harus tahu nih, salah satu bandara yang paling canggih dalam memanfaatkan AI adalah Korea Selatan.

"Teknologi Korea Selatan terkait biometrik terbaik di dunia. Mulai dari CCTV hingga gate-nya salah satu terbaik. Warga Korea kan suka operasi plastik dan satu orang bisa beberapa kali melakukan operasi. Nah, untuk mengidentifikasi perubahan ini butuh teknologi canggih yang menunjukkan dia adalah orang yang sama," kata dia.

"Jadi bagi warganya yang sering operasi plastik, tak perlu lagi mendaftarkan wajah terbarunya. Juga negara China juga bagus karena di sana datanya terintegrasi dengan pemerintah. Jadi untuk mengidentifikasi wajah sangat cepat," ujar CMO dan Coufounder Feedloop AI Muhammad Ajie Santika.

Texas Paksa Mark Zuckerberg Bersaksi soal Data Biometrik Ilegal Meta

Texas Paksa Mark Zuckerberg Bersaksi soal Data Biometrik Ilegal Meta

Telkomsel sukses melakukan uji coba teknologi biometrik pengenalan wajah (face recognition). Langkah ini dilakukan dalam rangka upaya mendukung kebijakan Kominfo dalam meningkatkan keamanan data pribadi pelanggan, serta akurasi proses registrasi kartu SIM prabayar.

Teknologi biometrik ini diterapkan untuk memfasilitasi proses registrasi kartu prabayar dan ganti kartu melalui mesin layanan mandiri Telkomsel, MyGraPARI dan GraPARI Online (https://graparionline.telkomsel.com/home).

Teknologi biometrik pengenalan wajah ini bekerja dengan cara memverifikasi identitas pelanggan melalui pemindaian wajah yang dicocokkan dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil, memastikan bahwa pelanggan yang mendaftar merupakan pemilik identitas yang sah.

Dengan adanya teknologi ini, Telkomsel mampu menghadirkan layanan yang lebih aman, cepat, dan efisien bagi pelanggan. Langkah ini tampaknya sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk menghadirkan solusi teknologi terkini yang tak hanya mempermudah dan mempercepat proses validasi pelanggan, tapi juga memperkuat perlindungan data pribadi.

Sejak peluncuran MyGraPARI pada 2015, Telkomsel diketahui secara bertahap telah menerapkan teknologi scan e-KTP dan fingerprint untuk validasi identitas pelanggan dalam melakukan penggantian kartu SIM. Teknologi biometrik pengenalan wajah yang diadopsi saat ini diharapkan dapat melengkapi metode validasi yang telah ada, seperti penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK), sehingga menghadirkan pengalaman registrasi lebih aman.

Wayan Toni Supriyanto, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang turut hadir dalam acara menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif dan kesiapan Telkomsel dalam menerapkan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk proses registrasi kartu Prabayar.

"Setiap penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan untuk menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) guna memastikan perlindungan data pribadi pelanggan. Melalui teknologi biometrik face recognition, kami berharap tantangan terkait validasi identitas dapat teratasi secara efektif,” ujar Wayan Toni.

"Kami juga sangat berharap bahwa seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi dapat melaksanakan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai regulator, kami mengapresiasi langkah Telkomsel yang telah mematuhi dan menjalankan peraturan ini dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, demi terciptanya ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dan terpercaya.”

Di sisi lain, Direktur Sales Telkomsel, Adiwinahyu Basuki Sigit, mengatakan bahwa inovasi biometrik ini sejalan dengan visi dan misi Telkomsel untuk terus menghadirkan konektivitas, layanan, dan solusi yang inovatif dan unggul, serta mengutamakan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pelanggan.

“Telkomsel bangga menjadi salah satu pelopor dalam gelaran uji coba registrasi kartu Prabayar menggunakan teknologi biometrik pengenalan wajah. Teknologi biometrik ini tidak hanya memudahkan proses registrasi, tapi juga mendukung penerapan standar Know Your Customer (KYC) yang diterapkan operasi telekomunikasi untuk memastikan validitas data pelanggan serta mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas pelanggan yang kerap terjadi di era digital saat ini,” katanya.

Sigit mengatakan, Telkomsel berkomitmen untuk menjaga integritas dan keamanan data pribadi pelanggan sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG) serta implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang senantiasa menjadi pedoman utama dalam menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan.

Selain itu, Telkomsel juga terus berupaya untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan melalui adopsi teknologi terkini yang mampu meningkatkan pengalaman dan kenyamanan pelanggan.

Komitmen tersebut diwujudkan tidak hanya melalui inovasi seperti MyGraPARI dan GraPARI Online yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan berbagai transaksi secara mandiri, seperti registrasi kartu, ganti kartu, dan pembayaran tagihan, kehadiran Asisten Virtual Veronika yang dilengkapi dengan teknologi AI turut memperkaya pengalaman digital dan mempermudah pelanggan.

“Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Telkomsel untuk menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih aman, terpercaya, terlindungi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ke depannya, melalui implementasi ragam teknologi terkini, kami berharap dapat berperan aktif dalam mendukung keamanan data pelanggan dan meminimalkan risiko kejahatan digital.”

HANOI, investor.id – Pihak berwenang Vietnam telah mewajibkan penggunaan teknologi pengenalan wajah dengan biometrik untuk pembayaran digital melebihi US$ 390 (Rp 6,34 juta).

Persyaratan baru ini berlaku untuk transfer uang yang dilakukan melalui bank dan dompet elektronik, sehingga memerlukan pemindaian wajah melalui aplikasi perbankan ponsel pintar, menurut laman Biometric Update, dikutip pada Sabtu (6/7/2024).

Bank Negara Vietnam telah menyatakan tindakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan transaksi secara daring dan berbasis kartu. Meskipun demikian, peraturan tersebut telah memicu kekhawatiran privasi dan keamanan di kalangan pengguna internet, yang mengkhawatirkan pengumpulan data biometrik yang ekstensif dan potensi paparan terhadap ancaman dunia maya.

Kekhawatiran ini ditegaskan oleh tantangan keamanan siber yang dihadapi Vietnam. Pada 2023, domain web Vietnam .vn menduduki peringkat kelima paling rentan secara global terhadap serangan siber dan pencurian data, menurut laporan perusahaan keamanan siber Kaspersky.

Tren Global Menuju Biometrik

Pergerakan Vietnam menuju pengenalan wajah untuk pembayaran digital adalah bagian dari tren global di mana negara-negara semakin banyak memasukkan teknologi biometrik ke dalam sistem keuangan.

Langkah-langkah serupa telah diterapkan di negara-negara seperti China dan India, di mana data biometrik digunakan untuk verifikasi identitas dan mengamankan transaksi digital. Namun, inisiatif ini sering kali mendapat kritik karena potensi pelanggaran privasi dan risiko yang terkait dengan pelanggaran data.

Seiring kemajuan Vietnam dalam perjalanan transformasi digitalnya, keseimbangan antara peningkatan keamanan dan perlindungan privasi individu masih menjadi perdebatan utama. Lembaga keuangan kini ditugaskan untuk beradaptasi dengan peraturan baru, yang mungkin memerlukan peningkatan teknologi secara signifikan dan peningkatan biaya kepatuhan.

Perdebatan seputar perlunya dan implikasi dari langkah-langkah keamanan tersebut terus berkembang. Sementara itu, para pemangku kepentingan terus mengamati dampaknya terhadap sektor keuangan dan kebebasan individu.

Evolusi Teknologi

Kemajuan teknologi diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap kemanjuran dan keamanan sistem pengenalan wajah. Teknologi baru seperti AI dan pembelajaran mesin (ML) siap untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan sistem pengenalan wajah, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Algoritme kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI) menjadi lebih canggih dalam membedakan upaya nyata dan penipuan dalam menggunakan pengenalan wajah, sehingga meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan spoofing.

Sebagai informasi, spoofing adalah bentuk kejahatan siber dengan praktik penyamaran informasi yang dalam praktiknya pelaku seakan-akan berperan sebagai pihak berwenang, seperti dari bank atau institusi lainnya, untuk memperoleh akses secara tidak sah ke suatu komputer, telepon seluler atau handphone, surel, maupun sistem informasi.

Namun, seiring kemajuan teknologi, metode yang digunakan penjahat dunia maya untuk mengeksploitasi kerentanan juga ikut meningkat. Kebutuhan akan kewaspadaan terus-menerus dan adaptasi langkah-langkah keamanan tetap penting.

Pemerintah dan lembaga keuangan harus mengantisipasi potensi ancaman dengan terus memperbarui dan meningkatkan sistem pengenalan wajah mereka untuk mengatasi tantangan baru.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News