Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyebutkan Indonesia telah melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah China terkait dengan Deepening Blue Economy Cooperation atau ekonomi biru. Langkah itu dilakukan untuk memaksimalkan potensi sektor kelautan di Indonesia.

Adapun penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM) Wang Wentao di Great Hall of the People di Beijing, RRT, Sabtu (9/11/2024). Penandatangan MoU itu turut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, blue economy atau ekonomi biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan energi laut terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, inovasi, dan kerja sama industri.

Airlangga mengatakan sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dia mengatakan implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia.

"Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara," ungkapnya.

Dia menjelaskan melalui MoU ini Indonesia dan RRT sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

"Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029," tutupnya.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

(ega/ega)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Aliran dana dari investor asing tercatat kembali hengkang dari pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp 10,23 triliun keluar (capital outflow) dari pasar keuangan lokal sepanjang pekan pertama November 2024.

Berdasarkan data transaksi periode 4 hingga 7 November 2024 yang dihimpun Bank Indonesia (BI), aliran modal asing keluar dari pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Terdiri dari jual neto sebesar Rp 2,29 triliun di pasar saham, Rp 4,66 triliun di pasar SBN, dan Rp 3,28 triliun di SRBI,” tutur Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11).

Seiring dengan hengkangnya asing dari pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia mengalami penurunan. Ini terlihat dari premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 7 November 2024 sebesar 67,59 bps, turun dibanding dengan 1 November 2024 sebesar 71,58 bps.

Dengan perkembangan ini, berdasarkan data setelmen sampai dengan 4 November 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp38,51 triliun di pasar saham, Rp38,86 triliun di pasar SBN dan Rp192,99 triliun di SRBI.

Sementara itu, pada semester-II 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 38,17 triliun di pasar saham, Rp 72,82 triliun di pasar SBN dan Rp 62,65 triliun di SRBI.

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” kata Denny.

Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membentuk subholding bernama PLN Indonesia Power (PLN IP) dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik, dan mendukung transisi energi Tanah Air untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

"PLN IP merupakan salah satu subholding PLN yang memegang peran strategis. Peran utama PLN IP saat ini yaitu sebagai penyedia solusi energi yang meliputi pembangkitan tenaga listrik yang tersebar di Indonesia serta mengembangkan bisnis beyond KWh," kata Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11/2024).

Edwin mengungkapkan, PLN Indonesia Power dihadapkan pada lima tantangan utama. Pertama, pembentukan holding-subholding berimplikasi pada peralihan aset pembangkitan ke PLN IP, sehingga kapasitas pembangkit meningkat dua kali lipat, dari sebelumnya 10 GW menjadi 21 GW.

Kedua, ditetapkannya visi Transformasi 2.0 PLN untuk menjadi Global Top 500 Company dan PLN IP sebagai Subholding tentunya turut berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

"Ketiga, adanya aspirasi roadmap untuk mencapai NZE sesuai dengan agenda Indonesia menuju NZE 2060 dan PLN IP berperan penting untuk menyukseskan agenda tersebut. Keempat, perlunya ikut berperan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDG's) dan yang kelima yaitu adanya momentum untuk mempercepat pengembangan bisnis agar PLN IP memiliki keunggulan dalam pengembangan pembangkit hijau dan beyond KWh," tambah Edwin.

PLN IP meluncurkan salah satu program dalam meningkatkan kinerja pembangkit melalui implementasi Digital Power Plant atau Reliability and Efficiency Optimization Center (REOC).

Program ini bertujuan memantau dan mengelola kinerja pembangkit listrik secara real time melalui konektivitas digital yang diharapkan dapat mengoptimaikan dua indikator penting bisnisnya, yakni Equivalent Availability Factor (EAF) dan Equivalent Forced Outage Rate (EFOR).

Menurut Edwin, sejak dimulainya program Transformasi 2.0, PLN IP telah menghubungkan mesin pembangkit ke sistem REOC yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan secara lebih efisien.

Edwin menuturkan, pada tahun 2023 PLN IP menunjukkan realisasi EAF sebesar 89,54% dan EFOR berada di level 3,63%. Hal ini menempatkan PLN IP pada jalur untuk mencapai target menuju Top 10% standar North American Electric Reliability Corporation (NERC), yang merupakan standar internasional untu kinerja pembangkit listrik.

Dari aspek sustainability, PLN IP meningkatkan Kinerja pada aspek Environmental, Social and Governance (ESG) dalam 10 tahun terakhir yang terlihat dari pencapaian PROPER Beyond Compliance.

"PLN IP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja PROPER pada seluruh unit bisnis pembangkit perusahaan yang kini ada 36 unit," tandas Edwin. (kil/kil)

WASHINGTON - Krisis likuiditas sedang terjadi di seluruh negara berkembang, meningkatkan tekanan pada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang didukung AS untuk membantu negara-negara miskin memenuhi pembayaran utang yang meningkat dan mendorong investasi yang sangat dibutuhkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berbasis di Washington pada akhir Oktober lalu meluncurkan pendekatan tiga pilaruntuk membantu negara-negara menangani tembok utang jatuh tempo selama tiga tahun ke depan.

Negara-negara termiskin di dunia harus membayar utang luar negeri mereka lebih dari USD290 miliar pada beberapa tahun mendatang dan miliaran lebih banyak lagi kepada pemberi pinjaman domestik, menurut data Bank Dunia.

Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa tanpa pembiayaan jangka pendek dan perbaikan jangka panjang, situasinya berisiko menjadi gelombang gagal bayar. Dimana bisa melumpuhkan pemerintah, menghantam warganya dan memberikan kerugian bagi investor asing.

Analis di S&P Global Ratings mengatakan, bulan ini utang dan biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan gagal bayar selama dekade berikutnya dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir.

Krisis likuiditas berarti bahwa pemerintah membelanjakan lebih banyak uang untuk membayar utang, membatasi apa yang dapat mereka investasikan dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta adaptasi perubahan iklim.

Negara-negara termiskin di dunia tahun ini menghabiskan rata-rata 50% dari pendapatan mereka untuk membayar utang USD185 miliar kepada kreditur domestik dan asing, menurut data Bank Dunia.

Proposal bersama IMF-Bank Dunia menyerukan secara luas terhadap negara-negara rentan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan belanja publik; kreditur bilateral untuk menyediakan lebih banyak pendanaan konsesi; dan bagi pemberi pinjaman multilateral menyiapkan langkah-langkah baru seperti jaminan kredit untuk membantu menurunkan biaya pinjaman dan meringankan beban utang.

Namun rencana tersebut dikritik oleh AS ? pemegang saham terbesar IMF dan Bank Dunia. Sementara pemerintahan Biden telah menyambut baik keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam menghadapi masalah likuiditas.

Di antara kritikan lainnya, AS mengatakan inisiatif itu tidak terstruktur atau cukup didefinisikan untuk memperjelas negara mana yang dapat dan harus terlibat. Sementara itu tidak ada pihak yang ingin menyebutkan negara-negara tertentu dengan masalah likuiditas - yang kemungkinan akan menakut-nakuti investor dan menaikkan biaya pinjaman -, karena itu Washington menginginkan kerangka kelayakan yang lebih jelas, kata beberapa pihak.

IMF sejauh ini lebih memilih solusi khusus untuk negara manapun yang membutuhkan bantuan likuiditas, yang harus dirancang dan dipimpin oleh negara-negara itu sendiri, daripada IMF atau kelompok multilateral lainnya.

Upaya besar terakhir dari IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara-negara yang terbebani utang ? Kerangka Kerja Umum ? dikritik keras oleh debitur dan kreditur karena terlalu lambat dan penuh politik. Restrukturisasi utang, dalam beberapa kasus, sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

Rencana IMF diperkirakan akan dibahas oleh para pemimpin G20 yang bakal menggelar pertemuan di Brasil. Tidak jelas apakah mereka akan mendukung program tertentu, seperti yang mereka lakukan dengan Kerangka Kerja Umum.

Seorang juru bicara IMF mengatakan, bahwa ada konsensus tentang urgensi untuk mengatasi tantangan likuiditas dan "kami tetap terlibat erat" dengan para pemangku kepentingan, termasuk G-20, "tentang pentingnya terus memperkuat keterlibatan kami seputar masalah mendesak ini."

AS, bersama dengan Prancis, pada bulan September menyusun dokumen informal setebal tujuh halaman yang disebut "Pathway for Sustainable Growth" yang menyerukan dan meminta IMF dan Bank Dunia untuk "mengusulkan rencana spesifik yang dapat ditindaklanjuti" untuk dibahas selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia bulan lalu di Washington.

"Dalam lanskap utang negara yang kompleks saat ini, IMF memainkan peran penting sebagai pemandu, dan terkadang wasit dan pengontrol lalu lintas udara," kata Wakil menteri keuangan AS untuk urusan internasional, Jay Shambaugh di Dewan Atlantik seperti dilansir Bloomberg.

Dia menekankan, ini adalah kunci "bagi negara-negara untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alat yang ada untuk membantu mereka melalui tantangan likuiditas."

Selain itu G7 juga menyerukan IMF dan Bank Dunia untuk menyempurnakan pendekatan mereka. "Kami mendukung pendekatan multidimensi milik negara, berorientasi reformasi, dan mendorong IMF dan Bank Dunia untuk lebih mengembangkan proposal pendekatan tiga pilar," terangnya.

IDXChannel - Pengurus Daerah Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta, Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BKTKP) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) Indonesia menyelenggarakan Sekolah Semanggi Perencanaan Kota dan Wilayah.

Ketua IAP Jakarta sekaligus Ketua Penyelenggara Sekolah Semanggi, Adhamaski Pangeran menyatakan, kegiatan yang bertemakan 'Optimizing and nanaging Urban Assets, Leveraging Urban Advantages' ini bertujuan untuk mengetahui cara mengoptimalkan dan berinovasi dalam memanfaatkan aset-aset milik pemerintah, terutama aset terkait tanah dan bangunan di Jakarta.

Adhamaski menegaskan, data World Bank dan Bappenas menyebutkan, aset tanah dan bangunan yang merupakan barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD) memiliki potensi besar mencapai Rp210 triliun.

“Ini merupakan big opportunity, big money yang belum ditangkap oleh banyak orang. Kita harus berani membuka ide-ide baru untuk mengoptimalkan peluang yang ada dan tentunya bersinergi dengan pihak terkait, baik pusat dan daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Lebih lanjut menurut Adhamaski, optimalisasi aset Pemprov ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan untuk menjaga dan mengoptimalkan kekayaan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tri Indrawan menyatakan, pengelolaan aset daerah berupa tanah dan lainnya itu sudah dibuka peluangnya. Hal yang harus dipelajari adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Namun jika ada lokasi yang strategis namun pertuntukkannya ialah RTH (Ruang Terbuka Hijau)-nya, tetapi jika dimaksimalkan memiliki benefit dan manfaat untuk masyarakat itu bisa disinergikan,” kata dia.

Dia pun meminta semua pihak tak lagi menerapkan pola lama dalam berpikir. Jika asetnya memiliki nilai komersial yang memiliki benefit dan manfaat ekonomi yang besar, jangan berpikir tak bisa dimanfaatkan karena RTH-nya tinggi.

“Kita manfaatkan, bahkan harus bisa kita tingkatkan penggunaannya. Karena kita konsepnya benefit, dan teman-teman swasta melihatnya profit. Dan jika proposal penawarannya memberikan benefit tinggi maka bisa juga harganya bisa di bawah harga pasar. Tapi kita tetapkan pengelolaannya memberikan benefit seluas-luasnya bagi masyarakat, dampak ekonominya,” kata dia.

Sementara itu, Presiden EAROPH Indonesia Andira Reoputra menyebutkan, semoga Sekolah Semanggi Batch II ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita bersama. Andira Reoputra yang juga Direktur Utama Sarana Jaya (BUMD) menegaskan acara ini bertujuan untuk mengembangkan dengan Jakarta sebagai kota global.

Selain itu, menurutnya juga bisa memberikan ide, embrio baru terkait peluang baru untuk mengembangkan Jakarta menjadi kota global.

"Saya senang dengan tema Sekolah Semanggi Batch II ini dan semoga ada pengetahuan baru bagi teman-teman untuk mengakses akses yang diinginkan. Karena menurutnya, sebagai developer atau swasta juga ada keterbatasan memperoleh lahan," katanya.

“Seperti di Sarana Jaya ada beberapa proyek kita merupakan asset negara dan daerah yang di formulasikan dengan konsep BOT (Build Operate Transferdan) juga Build-Transfer-Operate (BTO). Dan ini sudah ada di Kemendagri melalui PP No 16 tahun 2016,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BKTKP) PII Soelaeman Soemawinata menyatakan, Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara harus dipersiapkan menjadi kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjadi kota global, jelas Soelaeman yang merupakan Dewan kehormatan DPP Real Estat Indonesia (REI), maka Jakarta harus mampu meningkatkan daya saingnya sebagai pusat finansial dan investasi dunia.

“Secara teori ada delapan syarat yang harus dipenuhi Jakarta untuk menuju kota global. Saat ini yang sudah terpenuhi baru tiga syarat yaitu populasi yang besar, adanya perusahaan multinasional dan dominasi ekonomi nasional,” kata dia.

Sedangkan syarat yang belum dipenuhi Jakarta sebagai kota global yaitu terkait belum seragamnya pembangunan di Jakarta (Hi Degree of Urban Development). Kemudian unsur significant and globalized financial sector tidak ada. Selanjutnya unsur well developed transportation infrastructure yang kurang maksimal dan tidak simple, serta globally influential output of ideas; innovations, or cultural products.

“Jakarta akan tetap strategis terlebih karena berperan sebagai kota global. Sebagai kota terbesar di Indonesia, kata Soelaeman, peran Jakarta akan tetap eksis karena terdapat banyak institusi keuangan dan kantor pusat perusahaan multinasional,” katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta, Investor.id- Sepanjang tahun 1976 hingga kini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengaku menyalurkan 5,5 juta kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan nonsubsidi baik melalui KPR konvensional maupun pembiayaan syariah.

Belakangan ini, kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni,” papar Nixon dalam siaran pers Sabtu (9/11/2024).

Karena itu, kata Nixon, pengurangan biaya total 21% untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri atas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) dan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon juga mengatakan bahwa BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki dampak turunan (multiplier effect) terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Sementara itu, dalam diskusi Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas PPN menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan BPHTB dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir Program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” ujar Menteri PKP.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” kata Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Penawaran SBN ritel syariah ST013 resmi dibuka dengan dua tenor, yakni 2 tahun untuk ST013T2 dan 4 tahun untuk ST013T4, pada Jumat (8/11/2024).

Adapun untuk tenor ST013T2 penawaran kupon sebesar 6,4% per tahun, dan ST013T4 dengan penawaran kupon sebesar 6,5% per tahun, dan penawaran ini akan dibuka hingga 4 Desember 2024. Lalu, bagaimana cara menghitung imbal hasil atau kupon bersih ST013 per bulan?

Perhitungan imbal hasil atau kupon ST013 adalah berupa persentase per tahun, tetapi dibayarkan secara bulanan, artinya, nilai kupon per tahun dibagi menjadi 12, dan dipotong pajak kupon sebesar 10%.

Lebih lanjut, apabila investor membeli satu unit ST013 baik ST013T2 maupun ST013T4 maka cara perhitungan imbal per bulan sebagai berikut.

Keterangan	Cara Perhitungan
Nilai Investasi
Kupon/tahun	1.000.000 x kupon%
Kupon/bulan	Kupon per tahun /12
Pajak/bulan	Kupon per bulan x 10%
Imbal atau kupon bersih/bulan	Kupon - Pajak

	Imbal atau Kupon Bersih/Bulan
Nilai (Rupiah)	ST013T2	ST013T4
	6,4%	6,5%
1.000.000	4.799	4.875
5.000.000	23.998	24.375
10.000.000	47.997	48.750
50.000.000	239.985	243.750
100.000.000	479.970	487.500
500.000.000	2.399.850	2.437.500
1.000.000.000	4.799.700	4.875.300

Menurut simulasi, jika investor membeli ST013T2 sebanyak 1 unit, kupon bersih per bulan sebesar Rp4.800, sementara untuk ST013T4 kupon bersih per bulan sebesar Rp4.875.

Seperti terlihat dalam tabel, dengan nilai investasi Rp500 juta, maka imbal/kupon bersih per unit ST013T2 sebesar Rp2,4 juta dan kupon bersih per unit ST013T4 sebesar Rp2,43 juta.

Jumlah pembayaran imbal/kupon dalam Rupiah penuh. Investor bisa membeli ST013 baik seri ST013T2 maupun ST013T4 senilai mulai dari Rp1 juta (1 unit).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyatakan bahwa penawaran ST013 untuk ST013T2 dan ST013T4 ini akan berlangsung mulai 8 November 2024 pukul 09.00 WIB, sampai dengan 4 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Pembelian ST013 dapat dilakukan secara online melalui empat tahap, yaitu registrasi/pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan setelmen.

Minimal pembelian ST013 sebesar Rp1 juta dan kelipatannya, sedangkan maksimum pemesanan ST013T2 sebesar Rp5 miliar, sedangkan ST013T4 senilai Rp10 miliar. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan mitra distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN.

Sebelum melakukan pemesanan pembelian, setiap calon investor disarankan untuk memahami memorandum informasi Sukuk Tabungan Seri ST013T2 dan Seri ST013T4.

Cara Beli Investasi SBN Ritel ST013:

1. Registrasi

Proses pendaftaran Calon Investor melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi (Midis). Memasukan data-data antara lain, data diri, nomor SID (Single Investor Identification), nomor Rekening Dana dan nomor Rekening Surat Berharga.

SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek lndonesia (KSEI) selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Calon investor yang belum memiliki nomor SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, akan dibantu oleh Mitra Distribusi.

2. Pemesanan

Setelah registrasi berhasil, Calon Investor melakukan pemesanan ST013 dengan sebelumnya membaca ketentuan dalam Memorandum Informasi. Pemesanan hanya dapat dilakukan pada saat masa penawaran ST013.

3. Pembayaran

Setelah pemesanan diverifikasi (verified order), Calon Investor mendapatkan kode pembayaran (Billing Code) melalui email/sms sesuai kebijakan masing-masing Mitra Distribusi.

Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui Bank Persepsi (teller, ATM, internet banking, mobile banking) dalam batas waktu yang ditentukan.

4. Konfirmasi

Setelah pemesanan diverifikasi (verified order), Calon Investor mendapatkan kode pembayaran (Billing Code) melalui email/sms sesuai kebijakan masing-masing Mitra Distribusi.

Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui Bank Persepsi (teller, ATM, internet banking, mobile banking) dalam batas waktu yang ditentukan.

Jakarta -

PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kegiatan Perawatan Berkala dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta. Penandatanganan dilakukan sebagai bagian dari program menjaga keandalan prasarana kereta api.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan penandatanganan kontrak ini merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, kualitas, dan kelancaran operasional layanan kereta api.

Adapun setiap harinya, di wilayah KAI Daop 1 Jakarta beroperasi 1.636 perjalanan KA yang terdiri dari 128 KA Jarak Jauh, 1.048 Commuter Line, 50 KA Barang, 32 KA Lokal, 82 KA Bandara, 308 KA Dinas Lok / Rangkaian dan 8 KLB Dinas.

"Penandatanganan kontrak ini adalah bagian dari komitmen KAI dalam memastikan bahwa prasarana perkeretaapian di Indonesia khususnya wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta tetap terawat dengan baik dan dapat dioperasikan dengan aman serta efisien. Kami mengapresiasi dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah selama ini, yang turut memperkuat upaya kami dalam menjaga kualitas layanan kereta api sebagai transportasi publik," ujar Anne dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Anne mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk menyediakan prasarana yang andal dengan melibatkan personel yang tersertifikasi sesuai ketentuan guna mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api.

"Semua petugas yang terlibat dalam perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan melalui sertifikasi yang sesuai, sehingga memastikan bahwa semua proses perawatan dan pengoperasian dapat dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur," tambah Anne.

Anne menambahkan, KAI terus berupaya menjalankan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan begitu, pengoperasian kereta api dapat berjalan secara optimal dan aman dengan dukungan prasarana andal.

"KAI berkomitmen melakukan pemeriksaan serta melakukan perawatan prasarana perkeretaapian secara berkala guna memastikan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian kereta api tetap dalam kondisi yang laik operasi. KAI berharap bahwa dengan dukungan ini, komitmen pemerintah dan KAI dalam meningkatkan kualitas operasional perkeretaapian dapat terus berjalan dengan baik demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia," pungkas Anne.

Sebagai informasi, penandatangan dilakukan di Ruang Rapat Lt. 14 Gedung Karya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Jumat (8/11). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal, Direktur Keselamatan DJKA Hengki Angkasawan, Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar beserta jajaran terkait.

(prf/ega)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penarikan utang baru ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16,90 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 53,2 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp 31,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 383 triliun.

Thomas menekankan, pentingnya menjaga efisiensi biaya utang atau cost of fund, serta memastikan risiko pembiayaan tetap terjaga dalam batas yang aman. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target pembiayaan negara tanpa menganggu stabilitas fiskal.

"Tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali," kata Thomas.

Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

KEBOCORAN anggaran di negeri ini bukanlah isu baru. Persoalan laten pengelolaan anggaran negara itu terjadi hampir di seluruh tingkatan pemerintahan. Belakangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali membongkar modus yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencurangi anggaran. Modus itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Hasil pengawasan BPKP pada 2023 menunjukkan lebih dari separuh perencanaan dan penganggaran pemda tidak efektif dan tidak efisien. Angkanya sangat tinggi, mencapai total rata-rata 53,95%. Nilai total ketidakefisienan tersebut melebihi Rp141 triliun.

Ketidakefektifan pengelolaan anggaran inilah yang membuka celah kebocoran anggaran, yang menurut BPKP modusnya tidak berubah sejak puluhan tahun silam. Meskipun beragam sistem dibangun, modus pencurian uang negara lewat penganggaran ternyata masih bisa dilakukan.

Modus pertama yang dilakukan pemda ialah manipulasi perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini yang paling banyak ditemukan BPKP. Modus lainnya ialah suap dan gratifikasi, nepotisme, serta kroniisme dalam perizinan. Selain itu, ada modus yang memanfaatkan diskresi kebijakan. Modus ini kerap dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Kemudian, modus penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa pun masih dipakai para pelaku rasuah.

Modus berikutnya ialah pungutan liar dalam pemberian izin serta manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan. Ini juga masih marak dilakukan oknum-oknum yang gemar menggerogoti uang rakyat.

Buruknya pengelolaan anggaran daerah juga tecermin dari minimnya jumlah pemda yang melakukan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai. Hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi yang sudah melakukan itu. Sisanya yang 91% tidak masuk kategori memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan.

Data tersebut jelas menggambarkan buruknya sistem dalam tata kelola anggaran. Seakan para pengguna kuasa anggaran ini enggan untuk berbenah, atau memang sengaja tidak ingin berbenah karena menganggap celah itu sebagai ladang keuntungan mereka.

Persoalan laten kebocoran anggaran ini menjadi penyakit yang tidak ditemukan obatnya. Padahal beragam sistem telah dibangun. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik bahkan telah diterapkan di hampir semua lembaga pemerintahan. Pun, sejumlah lembaga turut melakukan pendampingan dalam pembenahan tata kelola anggaran pemda, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, hingga lembaga-lembaga auditor.

Namun, nyatanya kebocoran tetap tidak bisa dihindarkan. Sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK ataupun kejaksaan ternyata justru dilakukan dengan mengakali sistem e-katalog dan e-procurement lewat cara persekongkolan. Para pelaku telah menyepakati harga dan sudah ada pemenangnya.

Sebagus apa pun sistem dibangun, tampaknya para pencuri anggaran tetap menemukan celah untuk mengakalinya. Inilah pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Komitmen Presiden kedelapan RI tersebut untuk mengatasi kebocoran anggaran di berbagai level, yang ia ungkapkan saat pidato pelantikan, sangat ditunggu realisasinya.

Jangan sampai anggaran yang seharusnya sepenuhnya untuk rakyat terus-terusan disodet oleh oknum-oknum culas demi memperkaya diri dan kelompoknya semata. Jangan ada lagi inefisiensi, celah penyimpangan, dan ruang patgulipat, karena sesungguhnya semua dana APBN harus terserap untuk pembangunan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, alasan penghapusan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) , sehingga adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Seperti diketahui, Prabowo Subianto resmi merombak susunan organisasi Kemenkeu yang saat ini terdiri atas Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), Inspektorat Jenderal, dua Badan dan delapan staf ahli.

Nah, jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang diresmikan oleh Kepala Negara tersebut.

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, perubahan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal didasarkan pada aturan organisasi di mana fungsi perumusan kebijakan lebih sesuai dipegang oleh direktorat jenderal daripada badan.

"Kenapa kok diubah dari badan menjadi dirjen? karena nomenklatur menurut MenPan-RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal," jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Selanjutnya, Menkeu juga mengungkapkan alasan dibentuknya Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang mempunyai tujuan strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sehingga menurutnya, peran Kementerian Keuangan menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini.

"Kita sering menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli) yang biasanya tidak memiliki struktur," jelasnya.

Bendahara Negara menyampaikan, penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan juga ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Badan ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian dengan berfokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan.

Menurutnya, badan ini penting untuk menghadapi perkembangan digitalisasi global dan dalam meningkatkan kemampuan analitik serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

"Dimana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen data analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," tutup Menkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp438,1 triliun dari APBN sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan, pemerintah menargetkan Rp648,1 triliun untuk pembiayaan utang. Angka tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman.

"Kinerja pembiayaan ini tetapon trackdan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, realisasi Rp438,1 triliun tersebut berasal untuk dua sumber utang yaitu SBN (neto) sebesar Rp394,9 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp43,2 triliun.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp202,3 triliun.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2024.

Penarikan utang untuk tahun anggaran 2024, sambungnya, mempertimbangkanoutlookdefisit APBN, likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan.

"Dan tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijagaon trackdengancost of fundyang efisien dan risiko yang terkendali," jelas Thomas.

Sementara itu, secara keseluruhan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari SBN dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.