JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) direncanakan melakukan transformasi kelembagaan.

Nantinya, Bulog akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dengan transformasi tersebut, Bulog tidak akan lagi berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ini Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya, langsung di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN) dong," ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (6/11/2024).

Wahyu mengaku Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan Bulog, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

Ia pun menegaskan tak mendapatkan arahan terkait instansi yang dipimpinnya akan berpindah di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saya tidak ada perintah begitu (di bawah Kementan). Saya diperintah presiden menyiapkan transformasi kelembagaan," kata dia.

Sebagai informasi, penetapan Perum Bulog sebagai BUMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Sebelum berubah menjadi badan usaha berpelat merah, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 pada 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog.

Tujuan pembentukan Bulog adalah untuk mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga.

Kemudian, pada tahun 2000, pemerintah mulai mendorong Bulog menjadi berstatus badan usaha dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik.

Tugas pokok Bulog kala itu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik.

Hingga pada akhirnya, di tahun 2003, LPND Bulog berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003.

Perubahan status itu pun membuat alur koordinasi vertikal Bulog yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden kini menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

Bocoran! Perum Bulog akan menjadi badan sendiri langsung di bawah Presiden. Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11/2024).

Wahyu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Selama ini, Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus.

Oleh sebab itu, menurut Wahyu, Presiden Prabowo Subianto memintanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ketika ditanya mengenai lebih lanjut terkait rencana tersebut, Wahyu menekankan Bulog ke depan tidak lagi menjadi bagian BUMN Pangan, dan langsung di bawah Presiden.

"Bulog nanti kita menjadi lembaga pemerintah lainnya lah ya. (Nggak masuk BUMN?) Nggak dong. Fungsinya coba dipelajari di sejarah gitu ya. Kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya apa? Badan Urusan Logistik. Ini kan kita kembali mirip seperti itu ya. (Di bawah siapa?) Langsung di bawah Presiden dong," jelas Wahyu saat ditemui usai rapat.

Terkait usulan Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin menaungi Bulog, Wahyu menyebut tidak tahu-menahu perihal itu. Dia menekankan perintah Prabowo langsung kepadanya hanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog.

"Saya tidak tahu, tapi perintah Pak Presiden kepada saya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan. Urgensinya supaya kuat," jelas Wahyu.

Sebagai informasi, usulan menarik Bulog ke bawah Kementan sebelumnya berawal dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Selain Bulog, Sudaryono juga mengusulkan PT Pupuk Indonesia (Persero) masuk dalam koordinasi Kementan. Tujuannya agar memudahkan komunikasi di sektor pangan dari hulu ke hilir.

"Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya' adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani," kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2024) lalu.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di lingkungan BKN, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan bagi seluruh pegawai BKN.

Penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya mempermudah operasional BKN sebagai institusi, tetapi juga menyediakan berbagai solusi perbankan yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai BKN.

Agus Noorsanto mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap upaya BKN dalam meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawainya.

"Sinergi ini mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung BKN dan seluruh pegawainya. Kami hadir dengan solusi inovatif seperti Cash Management System (CMS) dan QLOLA, yang memungkinkan BKN bertransaksi secara cashless, serta penyediaan kredit modal kerja dan Bank Garansi untuk mitra kerja BKN," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Dia mengatakan BRI juga berupaya memberikan kemudahan bagi pegawai BKN dalam mengelola keuangan mereka, baik melalui pengelolaan rekening payroll, tunjangan kinerja, hingga penyediaan fasilitas pinjaman pegawai dan Kartu Kredit Pemerintah.

Semua layanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pegawai BKN dapat memanfaatkan fasilitas perbankan yang mudah, cepat, dan aman.

Sementara itu, Haryomo Dwi Putranto menambahkan bahwa kerja sama dengan BRI ini kembali membuktikan kepercayaan yang tinggi terhadap BRI sebagai mitra strategis.

"Terpilihnya BRI sebagai mitra kami merupakan bukti bahwa BRI dipercaya untuk mendukung peningkatan kinerja BKN. Peningkatan layanan ini tidak hanya fokus pada kebutuhan BKN sebagai institusi, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemudahan pegawai dalam mengakses fasilitas perbankan," tutupnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menjalin sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan kebutuhan layanan perbankan.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Sinergi Peningkatan Kualitas Layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Kerjasama Antara Mitra Perbankan.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto, Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto, dan Direktur Kepatuhan & Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno, serta Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro.

Kolaborasi pada ekosistem BPJS Kesehatan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) melalui skema Supply Infrastructure Financing (SIF).

Melalui kerjasama ini, BRI berkomitmen menyediakan pilihan fasilitas pembiayaan yang mudah dijangkau oleh seluruh fasilitas kesehatan yang tujuannya untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan kolaborasi ini juga merupakan bentuk nyata dukungan BRI terhadap peningkatan mutu pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sinergi ini, kata Amam, merupakan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam meningkatan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Dalam menghadirkan Supply Infrastructure Financing, kami berupaya memberikan solusi pembiayaan yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan," ujar Amam, dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, diharapkan ke depannya fasilitas kesehatan dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh Masyarakat peserta JKN-KIS.

Selain SIF, ruang lingkup sinergi BPJS Kesehatan dengan BRI yakni pemanfaatan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS, kerja sama layanan perbankan lainnya termasuk kerjasama pengelolaan aset.

BRI akan terus berkomitmen dalam menghadirkan solusi layanan perbankan yang terdepan dan inovatif dalam mendukung transformasi layanan kesehatan di Indonesia, baik melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun penyediaan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan skema pembiayaan inovatif bagi mitra BPJS Kesehatan berupa SIF yang dapat dimanfaatkan oleh FKTP dan FKRTL kini makin diminati. Ia mengatakan peningkatan mutu layanan tidak hanya dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan peserta JKN-KIS, namun juga untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak perbankan dalam menyediakan kemudahan pembiayaan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP dan FKRTL melalui SIF," ujar Mundiharno.

Mundiharno juga mengapresiasi BRI terhadap upaya pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembiayaan bagi fasilitas kesehatan. Ia mengatakan kehadiran skema pembiayaan SIF ini dapat dimanfaatkan FKTP dan FKRTL sebaik-baiknya untuk mendukung operasional, sehingga pelayanan kepada peserta JKN-KIS semakin baik.

"Ke depan diharapkan makin banyak bank yang dapat meluncurkan layanan SIF, terutama bank-bank di daerah, sehingga FKTP dan FKRTL dapat lebih leluasa dalam memilih kerja sama dengan perbankan," pungkasnya.

Persi Yakin BPJS Saat Ini Punya Sistem untuk Minimalkan Klaim Fiktif

Persi Yakin BPJS Saat Ini Punya Sistem untuk Minimalkan Klaim Fiktif

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Ia memaparkan hasil disertasinya berjudul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Dalam paparannya, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Reformulasi yang kami sarankan adalah pertama, 30-45%, kami pingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah," kata Bahlil, di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Usulan ini berangkat dari porsi DBH yang menurutnya terbilang kecil. Padahal, sektor hilirisasi yang memberikan sumbangsih cukup besar terhadap negara, diiringi dengan dampak cukup besar terhadap kesehatan masyarakat di daerah terkait.

Bahlil mengatakan, nilai ekspor mengalami peningkatan signifikan berkat hilirisasi. Pada tahun 2017, ekspor nikel menghasilkan US$ 3,3 miliar, sedangkan berkat hilirisasi, saat ini nilainya mencapai US$ 34 miliar.

Hasil besar itu juga seiring dengan besarnya beban tanggungan oleh masyarakat sekitar kawasan. Berdasarkan hasil temuannya, berbagai masalah yang terjadi di daerah tempat hilirisasi industri nikel berada. Adapun untuk penelitiannya, ia mengambil Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku.

"Kesehatan ISPA di Sulawesi, di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali 54% itu kena semua. Kemudian di Halmahera Tengah itu jauh lebih baik. Dan air disana untuk air di Morowali, waduh itu minta ampun. Tapi ini jauh lebih baik ketimbang di Halmahera Tengah," ujarnya.

Dengan beban besar ini, Bahlil mengatakan, pemerintah daerah hanya mendapat porsi DBH 1/6 dari total penerimaan industri tersebut. Menurutnya, kondisi ini cukup mengejutkan.

"Ini juga menggelitik. Jadi jujur ini curiga saya dari awal itu. Saya bisa buktikan disini. DBH, contoh di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah pusat hanya membagikan kepada mereka kabupaten itu tidak lebih dari Rp 1,1 triliun rupiah. Dan provinsi hanya Rp 900 miliar," ujar dia.

"Sementara Beban tanggung jawab kepada mereka cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," sambungnya.

Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dirinya mengusulkan peningkatan porsi DBH menjadi 30-45%. Selain DBH, ia juga mengusulkan untuk dilakukan oemisahan antara dana hasil minyak dan gas (migas) dengan hilirisasi.

"Harus kita bedakan antara dana mati hasil dari oil dan gas dengan hilirisasi. Oil dan gas ini punya banyak, melibatkan masyarakat dan lingkungan. Tetapi hilirisasi nikel itu sepanjang jalan, sepanjang masyarakat itu kena. Jadi antara pendapatan dan pemberian itu harus saya rasa Fair," katanya.

Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit. Setelahnya, Ketua sidang disertasi yang dipimpin oleh Prof.Dr. I Ketut Surajaya, S.S.,M.A mengumumkan hasil sidang tersebut.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji
memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil
Lahadalia menjadi doktor dalam program studi
Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium
cumlaude," kata Ketut.

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perubahan susunan direksi pada Perum Bulog. Erick Thohir mengganti Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Sonya Mamoriska dan Direktur Keuangan Bagya Mulyanto.

Kemudian, Erick Thohir menunjuk Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan.

Perum Bulog pun menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang diberikan Sonya dan Bagya terhadap perusahaan. Kemudian, mengucapkan selamat kepada Iryanto yang baru saja bergabung.

"Keluarga Besar Perum BULOG mengucapkan terima kasih atas dedikasi Bapak Bagya Mulyanto sebagai Direktur Keuangan Perum BULOG dan terima kasih kepada Ibu Sonya Mamoriska yang telah mengemban amanah Sebagai Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum BULOG," bunyi keterangan di Instagram Perum Bulog seperti dikutip Senin (14/10/2024).

"Kami juga mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan Perum BULOG," bunyi keterangan itu lebih lanjut.

Adanya perubahan susunan direksi di Perum Bulog ini dibenarkan Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso. Dia mengatakan, perubahan susunan direksi ini dilakukan Jumat pekan lalu.

"Iya betul, direktur teknis. Jumat sore," katanya kepada detikcom.

Stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat akan dipermak. Stasiun yang kebanyakan melayani kereta ekonomi ini akan dikembangkan dengan tambahan bangunan di sebelah stasiun yang ada saat ini.

Nantinya zona keberangkatan dan kedatangan dipisahkan. Rencananya, pembangunan untuk pengembangan Stasiun Pasar Senen memakan waktu sekitar dua tahun.

Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT KAI (Persero) Rudi As Aturridha menerangkan, konstruksi diperkirakan akan dimulai pada semester II-2025. Kemudian, pembangunan untuk pengembangan stasiun akan memakan waktu dua tahun.

"Insyaallah semester II di 2025, semester 3 tepatnya itu sudah mulai konstruksi, makan waktunya mungkin sekitar 2 tahunan mungkin 2027 kita harapkan sudah selesai," katanya dalam acara Ngobrol Santai Bersama KAI, di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Minggu (13/10/2024) kemarin.

Pihaknya akan berhati-hati dalam melakukan pengembangan Stasiun Pasar Senen ini. Sebab, terdapat bangunan cagar budaya, salah satunya pada peron stasiun.

Dia mengatakan, pengembangan Stasiun Pasar Senen ini akan memakan biaya Rp 70 miliar. "Mengenai biayanya sebenarnya sudah kita budgeting dari tahun ini, ini multiyears dari 2024 ini sampai dengan nanti penyelesaian kurang lebih kalau nggak salah, sekitar Rp 70 miliar," katanya.

Dari materi yang disajikan, terdapat tiga poin penting dalam rencana pengembangan Stasiun Pasar Senen yakni pembangunan hall dan crossing penumpang baru, beutifikasi stasiun cagar budaya dan penataan landscape, pedestrian dan area parkir.

Adapun luas stasiun eksisting 15.900 m2. Kemudian, luas terdampak konstruksi 1.476 m2. Luas lantai baru 6.780m2. Dengan demikian luas stasiun baru akan menjadi 20.000 m2.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak pernah meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permintaan tambahan anggaran disebut langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menelepon sang Bendahara Negara.

"Saya nggak pernah minta tambahan (anggaran), yang minta presidennya, karena yang minta pak presiden langsung telepon beliau (Sri Mulyani) kalau tugas baru," ungkap Basuki yang membuat gelak tawa tamu undangan dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sri Mulyani yang juga hadir dalam acara tersebut tertawa. Dia bilang bahwa Basuki santai soal tambahan anggaran karena presiden yang meminta langsung.

"Teleponnya ke Pak Bas dan ke saya langsung. Jadi beliau (Basuki) tinggal ongkang-ongkang, udah ditelepon pak presiden," beber Sri Mulyani.

Sebelum itu, dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan hubungan pertemanannya dengan Basuki tidak selalu rukun seperti yang terlihat. Dia bilang Kementerian PUPR selalu meminta tambahan anggaran, sementara sebagai Bendahara Negara harus membaginya kepada semua kementerian dan lembaga (K/L).

"Kalau saya sama Pak Bas, mungkin masyarakat melihatnya selalu kelihatan rukun, itu tidak selalu begitu, tidak selalu. Karena semuanya tahu, beliau selalu meminta tambahan dan kami sebagai Bendahara Negara harus membagi kepada semua kementerian/lembaga sampai daerah yang semuanya pasti tidak ada yang volatil minta turun, tapi selalu minta nambah," tutur Sri Mulyani.

"Jadi ya kami selalu kemudian, 'Pak Bas agak direm sedikit, tolong yang ini'. Jadi itulah, tapi karena hubungan kami adalah secara profesional, saling menghormati dan saling memahami tugas masing-masing, maka kami bisa terus menjaga hubungan baik personal maupun kelembagaan yang baik," tambahnya.

Sri Mulyani menyebut hal itu menjadi dinamika yang sering terjadi. Dikarenakan hubungan baiknya berdasarkan kecintaan pada republik bersama, keduanya pun disebut bisa bertukar pikiran dan mencoba mencari solusinya.

"Kalau kita menghadapi berbagai hal, ya saya menjelaskan, 'Pak, situasinya seperti ini'. Pak Bas 'saya harus membangun ini karena diminta dan besok harus diresmikan'. Nah, ini semuanya menjadi salah satu dinamika," ucap Sri Mulyani.

Momen Suara Menteri PUPR Basuki Bergetar saat Pamitan ke DPR

Momen Suara Menteri PUPR Basuki Bergetar saat Pamitan ke DPR

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana merombak Kementerian Keuangan pada tahun pertamanya menjabat. Kabarnya akan ada Kementerian Penerimaan Negara.

Hal ini diungkapkan Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Dengan begitu, dipastikan akan ada Menteri Penerimaan Negara yang bertugas mengurusi pajak hingga bea dan cukai. Artinya gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Perlu ada semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama diubah ke Lembaga Penerima Negara. Mudah-mudahan Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Perombakan itu bertujuan untuk melaksanakan program strategis Prabowo. Karena menurutnya, political will nggak bisa melulu diandalkan. Maka diperlukan suatu kapasitas untuk melaksanakannya lewat perubahan kelembagaan.

"Jadi political will melulu nggak bisa, harus ada capacity to implement will itu. Karena itu lah maka perlu ada perubahan kelembagaan," ucapnya.

Selain itu, menurutnya juga harus ada transformasi untuk Kementerian BUMN. Dia menyebut nilai BUMN Indonesia itu mencapai US$ 1 triliun, namun sumbangsinya terhadap negara harus diperbaiki.

Burhanuddin mengatakan perubahan dari Kementerian/Lembaga untuk pemerintahan Prabowo akan dilakukan mulai Januari 2025.

"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.