Bisnis.com, JAKARTA — Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mengaku tertarik untuk mendapatkan konsesi pengelolaan tambang seperti yang ditawarkan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Ketua Umum Pusat BKPRMI Said Aldi Al Idrus mengatakan ketertarikan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan undangan ihwal agenda musyawarah nasional BKPRMI pada 7—10 Agustus mendatang di Medan.

Said mengaku bahwa organisasi mereka juga mengapresiasi kebijakan baru Jokowi tersebut dan tertarik untuk turut mengelola tambang seperti ormas keagamaan.

"Pada silaturahim tersebut kami juga memberikan apresiasi pada Presiden yang baru-baru ini telah mengamanahkan kepada ormas-ormas untuk mengelola tambang. Kami selaku ormas Islam sangat apresiasi," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, dia berkata kebijakan ini memberikan angin segar sehingga ormas keagamaan akan lebih mudah untuk menunjukan kontribusi mereka kepada Negara.

Apalagi, kata Said, dengan mengelola tambang akan mendorong kemandirian organisasi sehingga baik untuk kemaslahatan umat dan masyarakat sekitar.

“Kami melihat dulu Muhammadiyah dan NU mengelola, mudah-mudahan itu pasti manfaatnya sangat luar biasa. Bagi ormas-ormas Islam. Termasuk nanti BKPRMI,” ucapnya.

Kendati demikian, dia menekankan bahwa tak ada pembicaraan untuk memberikan izin tambang untuk BKPRMI saat bertemu Jokowi. Mengingat, organisasi masih mengkaji berbagai regulasi sebelum mengajukan pengelolaan tambang.

“Kami hanya berkesempatan saja menyampaikan, berterima kasih karena telah memberikan ormas-ormas Islam. Dan pada saat ini kami di BKPRMI sangat mendukung itu,” tuturnya.

Namun, dia tak menampik bahwa beberapa anggota BKPRMI memang berkecimpung sebagai pengusaha tambang. Sehingga mereka punya keahlian apabila turut diberi kepercayaan oleh pemerintah.

"Ya kami memberikan dahulu pada abang tertua NU dan Muhammadiyah. Kami adik-adik ini melihat dahulu barang itu. Kalau paten barang itu baru nanti kami ikut," pungkas Said.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan alasan pemerintah untuk memberikan konsesi kelola tambang kepada ormas keagamaan.

Menurutnya, pemerintah hanya ingin mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi dapat terjadi di Indonesia. Mengingat, kata Jokowi, terdapat dorongan dari ormas keagamaan yang meminta hak kelola tambang.

“Banyak komplain kepada saya, ‘pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan besar, kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok, waktu saya datang ke pondok pesantren berdialog di Masjid,” ujarnya usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengamini berbekal banyaknya permintaan dari ormas keagamaan mendorong pemerintah untuk segera membuat regulasi tersebut.

“Itu lah yang mendorong kami membuat regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang tetapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi, maupun PT dan CV maupun yang lain-lain,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Jokowi kembali menekankan bahwa pemerintah tak pernah mendorong ormas keagamaan untuk mengelola tambang, tetapi hanya memberikan akses apabila ada organisasi yang meyakini memiliki kapabilitas untuk mengajukan konsesi tambang.

“Jadi, kami tidak ingin menunjuk atau mendorong dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu ndak, kalau memang berminat ada keinginan, regulasinya sudah ada,” tandas Jokowi.

Sekadar informasi, Kepala Negara menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada ormas keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres No. 76/2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, 22 Juli 2024.

Dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Selasa, ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.

Perpres tersebut mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).

Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto meminta Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Riau mampu menghidupkan masjid dengan mengembangkan kreativitas berwirausaha untuk memakmurkan umat.

"Selain mengedukasi umat juga buat Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai sarana pengembangan ekonomi umat," katanya saat pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) BKPRMI Provinsi Riau periode 2024-2028 di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa.

Peran remaja masjid tak hanya mengedukasi masyarakat dengan ilmu tauhid. Namun juga membuat usaha-usaha untuk menjadi sarana pengembangan ekonomi umat.

Lebih lanjut menurutnya dengan menghidupkan masjid maka bisa sebagai penangkal paham radikal yang masuk ke Provinsi Riau. Pasalnya remaja masjid memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam kerangka pemberdayaan dan pembinaan remaja Islam.

"Sebagai sebuah organisasi, remaja masjid harus menjadi wadah pemersatu serta dapat membentengi dan mencegah agar generasi muda Islam tidak terlibat perilaku negatif atau kenakalan remaja," ujarnya.

"Teruslah bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk umat benar-benar dapat memperkuat keimanan dan ketaqwaan kita. Oleh karena itu mari memakmurkan masjid-masjid yang ada di Riau," tukasnya.

Setelah dilantik sebagai Ketua BKPRMI Riau Muhammad Hasbi menyampaikan bahwa pengurus banyak dari guru dan para ustadz sehingga menjadi modal penting pembinaan masyarakat.

Ia berharap dengan dilantiknya kepengurusan tersebut dapat menjadi semangat untuk saling memperkokoh bersilaturahmi satu dengan yang lainnya.

"Mudah-mudahan pelantikan dan silaturahmi ini menjadi penyemangat untuk kita agar lebih baik ke depannya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan jajaran pengurus pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (31/7/2024).

Dalam kesempatan tersebut, BKPRMI menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.

"Pada silaturahmi tersebut kami juga memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden yang baru-baru ini mengamanahkan kepada ormas-ormas untuk mengelola tambang," kata Ketua BKPRMI Said Aldi Al Idrus seusai bertemu Jokowi, Rabu siang.

Saldi berharap, izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah dapat bermanfaat bagi ormas keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhamamdiyah yang telah memutuskan menerima izin tambang.

Saldi tidak menjawab ketika ditanya soal ada atau tidaknya tawaran dari Jokowi agar BKPRMI mengelola tambang.

Namun, ia tidak menyiratkan penolakan apabila BKPRMI diberikan izin tambang oleh pemerintah.

Ia hanya menyebutkan bahwa organisasi yang dipimpinnnya itu ingin belajar dari NU dan Muhammadiyah yang lebih dulu mendapatkan izin tambang.

"Iya, kami memberikan dulu abang tertua, NU dan Muhammadiyah. Kami adik-adik ini melihat dulu barangnya. Kalau paten barang ini tuh, baru nanti kami ikut," kata Saldi

Selain itu, BKPRMI juga menyampaikan undangan Jokowi untuk menghadiri Musyawarah Nasional BKPRMI yang akan digelar pada 7-10 Agustus 2024 di Medan, Sumatera Utara.

"Alhamdulillah kami akan melaksanakan Musyawarah Nasional BKPRMI di Medan, Sumut pada tanggal 7 sampai 10 Agustus. Dan bapak Presiden akan hadir pada Musyawarah Nasional BKPRMI di Medan," ujar Saldi.

Adapun aturan yang membolehkan ormas mendapatkan izin tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kepala Negara juga sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang memuat aturan teknis pelaksanaan izin tambang untuk ormas keagamaan.