Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dirinya telah menghadap langsung kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Sri Mulyani menekankan bahwa ‘kisi-kisi’ yang sudah disepakati dengan DPR nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

"Untuk RUU [APBN] 2025 itu mengikuti apa yang sudah dibahas dalam KEMPPKF dengan DPR. Saya sudah laporkan langsung ke Pak Prabowo," ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Minggu (21/7/2024).

Adapun, laporan tersebut termasuk postur fiskal serta asumsi dasar ekonomi makro, seperti target pertumbuhan ekonomi di posisi 5,1%—5,5% dan defisit APBN di rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

Sebagaimana diketahui, saat ini Kementerian Keuangan tengah menyusun RAPBN 2025 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Presiden dan Wapres terpilih.

Penyusunan RAPBN 2025 dan Nota Keuangan pada masa transisi ini selain mengacu pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) serta Asumsi Dasar Makro untuk penyusunan RAPBN 2025 yang telah dibahas dan disepakati oleh DPR, juga harus disesuaikan (sinkron) dengan program pemerintah baru.

Sejauh ini, program presiden terpilih berupa makan bergizi gratis telah mutlak masuk dalam hitungan pemerintah.

"Anggaran yang nanti akan kita sampaikan termasuk program presiden terpilih sudah sampaikan, yaitu makan bergizi, beliau [Prabowo] juga concern mengenai gedung-gedung di sekolah yang rusak, itu semuanya akan kita masukkan dalam RAPBN,” ungkap Sri Mulyani.

Saat ini, Sri Mulyani melaporkan pihaknya mulai meramu angka-angka pasti, bukan lagi rentang nilai, untuk target pendapatan, penerimaan, belanja negara, hingga penarikan utang.

"Proses politiknya saya lapor ke Pak Jokowi dan presiden terpilih, sehingga proses ini berjalan dengan baik, selama ini komunikasi baik. Pak Prabowo fully aware sangat menyadari mengenai proses penyusnan anggaran dan beliau terus mendukungnya," tuturnya.

Untuk semakin memastikan sinkronisasi program presiden terpiih, Bendahara Umum Gerindra sekaligus keponakan dari Prabowo, Thomas Djiwandono, masuk dalam jajaran pejabat Kemenkeu sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Dirinya akan difokuskan untuk andil dalam penyusunan RAPBN 2025 dan meramu agar sesuai dengan postur yang sudah dibuat.

"Dengan adanya Mas Thomas, menjadi lebih mudah karena komunikasi sudah otomatis terjalin, untuk menampung berbagai program prioritas Prabowo dan Wapres terpilih, dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025," lanjut Bendahara Negara.

Berikut rincian asumsi dasar ekonomi makro 2025:

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah