JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Oktober 2024 tercatat sudah mencapai Rp309,2 triliun atau 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, nilai tersebut masih terbilang kecil dari Pagu defisit APBN 2024 .

"Ini masih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani merincikan, pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp2.247 triliun atau 80,2% dari target APBN 2024. Kemudian belanja negara tercatat Rp2.556 triliun atau setara dengan 76,9% dari pagu anggaran di APBN 2024.

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebetulnya dubandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,1 persen year on year dan ini berikan dampak perekonomian yang cukup baik," tuturnya.

Sementara, dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp97,1 triliun. "Dan ini berarti keseimbangan primer positif," pungkasnya.

JAKARTA - Di Eropa, kebijakan fiskal menyebabkan sakit kepala. Pemerintah Inggris dan Prancis menaikkan tarif pajak secara tajam. Jerman tertatih-tatih oleh rem utang yang dipaksakan sendiri dan Italia mengalami pemborosan utang.

Sementara, Irlandia menghadapi masalah berbeda, pemerintahnya kebanjiran uang tunai sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan uang tersebut. Perekonomian Irlandia berjalan dengan sangat baik. Pendapatan nasional bruto diproyeksikan akan tumbuh 4,9% tahun ini dan 2,7% tahun depan dan pengangguran hanya 4,3%.

Dikutip dari The Economist, inflasi Irlandia telah turun di bawah 2% dengan posisi fiskal pemerintah sangat solid. Irlandia mengalami surplus pada 2022-2023 dan diharapkan surplus lagi tahun ini.

Para menteri Irlandia memperkirakan surplus senilai 7,5% dari pendapatan nasional tahun ini dan 2,9% pada 2025, bahkan setelah meningkatkan pengeluaran dan memotong pajak.

Irlandia telah menawarkan tarif pajak perusahaan yang kompetitif untuk menarik perusahaan-perusahaan asing sejak tahun 1950-an. Bahkan ketika tunjangan kesejahteraan dipotong tajam dan pajak lainnya meningkat selama krisis euro pada awal 2010-an, pajak perusahaan tetap sebesar 12,5%.

Strategi ini telah menuai hasil yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2015, penerimaan pajak perusahaan mencapai ?7 miliar. Tahun lalu, penerimaannya telah mencapai ?24 miliar.

Pemerintah setuju pada tahun 2021 untuk menaikkan tarif pajak perusahaan, sebagai bagian dari kesepakatan yang melibatkan lebih dari 140 negara untuk menetapkan tarif minimum global. Namun, kenaikannya tidak terlalu besar tarif baru yang mulai berlaku tahun ini untuk perusahaan-perusahaan besar adalah 15%.

Ada juga ruang untuk hadiah. Dengan pemilihan umum yang akan diadakan awal tahun depan, anggaran baru-baru ini berisi hadiah. Sementara sebagian besar kementerian keuangan Eropa mundur dari dukungan yang diberikan selama guncangan harga energi pada 2021-2023, rumah tangga Irlandia akan menerima kredit energi sebesar ?250 pada musim dingin ini.

Tunjangan anak juga dicabut dan ambang batas pajak penghasilan dinaikkan. Investasi publik dalam infrastruktur ditingkatkan sebesar ?3 miliar. Masalah yang dihadapi para pembuat kebijakan Irlandia adalah kurangnya kelonggaran dalam perekonomian. Bank Sentral Eropa akan terus menurunkan suku bunga, menanggapi kondisi suram di tempat lain di benua ini.

Pasar kerja Irlandia sangat ketat. Para menteri di Irlandia sudah berada di bawah tekanan untuk menghamburkan lebih banyak uang. Para pembuat kebijakan Irlandia sadar bahwa basis pajaknya sempit dan juga berlimpah. Pada 2022, hanya 10 perusahaan yang menyumbang tiga perlima dari penerimaan pajak perusahaan. Selain itu, pajak perusahaan mencapai 27% dari semua penerimaan tahun itu, lebih dari dua kali lipat rata-rata OECD.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki kabinet yang cukup gemuk. Jumlah lembaga dalam Kabinet Merah Putih makin banyak bila dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

Untuk kementerian saja, bila di Kabinet Indonesia Maju hanya ada 34 kementerian, kini di Kabinet Merah Putih jumlahnya bengkak sampai 48 kementerian.

Bicara soal anggaran, sejauh ini APBN 2025 yang merupakan anggaran negara pertama yang dipegang Prabowo sudah ditetapkan dalam undang-undang, tepatnya UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Nah anggaran belanja negara, khususnya belanja pemerintah pusat, dalam undang-undang tersebut disusun dengan asumsi jumlah lembaga dalam kabinet Indonesia Maju. Lalu dengan perubahan jumlah lembaga yang terjadi saat ini apakah Prabowo bisa mengatur ulang anggarannya?

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024, dilihat Rabu (23/10/2024), dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian.

Meski anggaran disusun dengan asumsi jumlah lembaga di era Jokowi, dalam beleid tersebut disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah Prabowo. Dan apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan Peraturan Presiden.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam La,mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Prabowo sendiri akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

Sementara itu anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919.872.114.583.000. Terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Simak Video: Antisipasi Anggaran Berlebih Untuk Kabinet Baru

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

"Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD," tulis pasal 7 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024 dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian. Namun nomenklatur kementeriannya masih merupakan kementerian di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Saat ini, Prabowo Subianto sendiri sudah mengumumkan Kabinet Merah Putih yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Kabinet Indonesia Maju. Adapun di dalam beleid yang sama disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah. Apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan Peraturan Presiden.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Simak: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Banten -

Kementerian dan Lembaga (KL) di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan menggemuk dengan penambahan beberapa kementerian dan lembaga negara. Hal ini lantaran akan ada penambahan sejumlah badan baru hingga pemecahan kementerian.

Adapun jumlah kementerian sendiri di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, total ada 34 kementerian. Sedangkan pemerintah diberikan ambang batas maksimum hingga 44 kementerian.

Lalu, apakah penambahan KL ini akan membuat belanja APBN bengkak?

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan untuk penganggaran KL baru tersebut. Hal ini sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, rencana penambahan KL ini telah dicermati dengan baik. Antisipasi pun juga telah dilakukan melalui APBN pos belanja Non-KL.

"Dinamika reorganisasi di kelembagaan mungkin nanti ada beberapa KL bertambah, kemudian dipisah, itu tentu kita cermati. Tapi itu sudah kita hitung memungkinkan ditampung di belanja non-KL tadi," kata Wahyu, dalam sesi terpisah.

Dengan demikian, pemerintah telah menyiapkan skema sehingga nantinya penambahan KL ini tidak akan membebani belanja APBN. Selaras dengan itu, target defisit dijaga tetap di 2,53%.

"Jadi kan clue-nya ada dua, kita mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel," ujarnya.

"Dinamika itu kita cermati, kita akomodasi. Tapi dalam framework pengelolaan fiskal yang sehat, defisit tetap dikendalikan di 2,53%. Jadi nanti dinamikanya akan diakomodasi di belanja non-KL," sambungnya.

Pemerintahan Jokowi sendiri telah memberikan ruang diskresi dalam APBN 2025 untuk pemerintahan berikutnya melakukan penyesuaian. Diskresi sendiri diberikan dalam rangka memberikan ruang fleksibilitas dalam APBN. Hal ini diperlukan agar APBN bisa lebih responsif dalam mendukung proses transisi pemerintahan.

"Kemudian transisi ini kan juga harus dikawal, biar berjalan efektif. Artinya apa? APBN itu harus ada salah satu belanja yang fleksibel. Kalau APBN nggak fleksibel, itu nggak akan responsif. Makanya, di dalam APBN itu selalu ada ruang-ruang untuk fleksibilitas. Salah satunya adalah belanja," terangnya.

Namun demikian, Wahyu menekankan ruang-ruang fleksibilitas ini tetap harus dijalankan dengan mengacu pada payung hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, fleksibilitas tercantum dalam Undang-Undang APBN.

Simak Video: Kala Prabowo Bakal Usung Konsep Zaken Kabinet

[Gambas:Video 20detik]

(shc/rrd)

Jakarta -

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kesepakatan itu diperoleh dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI dengan pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9/2024). Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

"Apakah hasil rapat kerja pada hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ketika Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang? Setuju?," kata Said sambil mengetok palu di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

Salah satu hal yang disepakati terkait pendapatan negara. Said mengatakan, pendapatan negara tahun depan ditetapkan Rp 3.005,12 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.490,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.

Selanjutnya, belanja negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp 1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.

"Keseimbangan primer (Rp 633,31 triliun), defisit Rp 616,18 triliun alias 2,53% terhadap PDB," ujar dia.

Selain itu, juga telah disetujui sasaran indikator 2025. Pertama, tingkat kemiskinan di 7-8%, tingkat kemiskinan ekstrem 0, ratio gini 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0, Indeks Modal Manusia 0,56. Berikutnya ada nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.

Kemudian terkait kebijakan fiskal 2025, Said menjelaskan, arsitektur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi efektif dengan tetap menjaga QPBN kredible dan sustainable. Hal ini sejalan dengan growth APBN yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan.

"Ini sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas 2045. Yang cemas tambahan saya," kelakar Said.

Simak juga Video: KPU Bikin Film Pakai APBN, Ahmad Doli: Siapa yang Nonton?

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/ara)

Jakarta -

Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambahkan anggaran untuk 15 Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Tambahan anggaran itu sebanyak Rp 4,8 triliun.

Kementerian Keuangan mengungkap tambahan anggaran itu seiring untuk menambah program prioritas Prabowo yang dinamakan Program Quick Win Pemerintahan Baru 2025 senilai Rp 113 triliun. Dengan begitu belanja negara ada tambahan sebanyak Rp 117,8 triliun.

"Ini adalah hasil pengalokasian sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang disepakati atau yang diarahkan oleh Bapak Presiden terpilih. Mulai dari MPR, kemudian DPR, BPK, dan seterusnya, ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan raker Banggar yang terakhir plus arahan dari Bapak Presiden Terpilih," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Dalam paparannya, 15 instansi mendapatkan tambahan anggaran Rp 4,8 triliun dibagi menjadi dua. Pertama, Rp 3,4 triliun untuk Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Komnas HAM, BPIP, BP2MI, dan Kementerian Perdagangan. Kedua, Rp 1,4 triliun untuk MPR RI, DPR RI, Mahkamah Agung, DPD RI, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, dan BPKP.

Sementara tambahan anggaran Rp 113 triliun untuk 5 Kementerian. Kelima Kementerian itu memang diprioritaskan untuk Program Quick Win, pertama untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun. Anggaran itu untuk mendukung program utama pemerintahan baru yakni Makan Bergizi Gratis.

Kedua untuk Kementerian Kesehatan mendapat tambahan Rp 3,2 triliun. Tambahan itu untuk program pengecekan kesehatan gratis yang mencakup 13 jenis skrining, tensi, gula darah hingga kolesterol. Kemudian juga untuk pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun.

Lalu tambahan untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Agama, di antaranya Rp 20 triliun untuk renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan. Keempat untuk Kementerian Pertanian Rp 15 triliun untuk intensifikasi 80 ribu ha lahan dan cetak sawah 150 ribu ha.

(ada/kil)

Jakarta -

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik sejumlah anggaran tahun pertama masa pemerintahan Prabowo Subianto yang banyak turun. Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan anggaran subsidi hingga bantuan sosial (bansos) turun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Belanja negara RAPBN belanja untuk kelompok penerima manfaat mengalami banyak penurunan dibandingkan APBN 2024. Perkiraan realisasi belanja modal Rp 148 triliun, belanja subsidi turun Rp 4,8 triliun, belanja bansos turun Rp 700 miliar, subsidi pupuk turun Rp 6,45 triliun," kata dia dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan 2024-2025, Selasa (20/8/2024).

Sementara di sisi belanja pegawai menurutnya malah naik Rp 52,4 triliun dan pembayaran utang juga naik Rp 53,9 triliun. Pihaknya memberi pesan, meski belanja negara banyak mengalami penurunan tetapi pemerintah diharapkan tidak mempengaruhi peran pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

"Pemerintah harus dapat memastikan belanja negara yang turun tersebut tidak mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bantuan pupuk dan lain-lain," tuturnya.

Selain itu, PDIP juga mengkritik nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam RAPBN 2025 yang diperkirakan berada di level Rp 16.100.

"Saat ini nilai tukar rupiah terhadap US dolar adalah Rp 15.700/US$. Pemerintah malah menetapkan pada 2025 senilai Rp 16.100/US$," tuturnya.

Pihaknya meminta agar pemerintah kembali pada kesepakatan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). "(Dalam KEM PPKF) dalam rentang nilai tukar Rp 15.300 sampai Rp 15.900/US$," jelasnya.

Simak Video: Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Masuk APBN 2025, Anggaran Rp 71 T

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025. Untuk belanja negara di tahun depan direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun.

Jumlah itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Demikian kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

?Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan,? ujar Jokowi.

Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, kemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp504,7 triliun, dimana agar bisa mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Adapun, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran itu ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Presiden menjelaskan, RAPBN 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.

?Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian,? ucapnya.

Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan.

Jakarta -

Belanja Negara pada 2025 yang menjadi kepemimpinan pertama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Jumlah itu terdiri untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Demikian kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun," kata Jokowi.

Jokowi merinci anggaran tersebut di antaranya untuk pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun. Anggaran itu akan dipakai untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," jelas Jokowi.

Selain itu, anggaran perlindungan sosial termasuk bansos dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Lalu anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Kemudian anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Selanjutnya anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar- daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," ucap Jokowi.

(aid/rrd)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan target defisit APBN di 2025 mencapai 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini masih berada di bawah ambang batas normal, yakni 3% terhadap PDB.

APBN 2025 sendiri adalah anggaran negara pertama yang menjadi tanggung jawab presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia akan mulai menjabat mulai Oktober 2024.

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp 616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," sebut Jokowi dalam Sidang Paripurna DPR RI dan Pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Jokowi juga memaparkan pemerintah selanjutnya juga akan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV).

"Serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro," beber Jokowi.

Jumlah defisit itu didapat dari hasil penerimaan negara Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

Sedangkan anggaran belanjanya mencapai Rp 3.613 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran akan sebesar Rp 616,2 triliun.

"Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun,serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun," jelas Jokowi.

(hal/fdl)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama semester I-2024 tercatat defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hingga akhir tahun 2024 diproyeksikan berada di angka 2,70% terhadap PDB melebar dari target APBN 2024 sebesar 2,29%.

"Proyeksi APBN 2024 sudah kita lihat di semester I dari sisi penerimaan kan tadi ada penurunan, terutama dari PPh Badan yang berbasiskan komoditas, harga batubara yang turun, kemudian harga nikel," ujar Sri Mulyani saat ditemui di DPR, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani menjelaskan hal itu disebabkan oleh faktor domestik dan global yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Sehingga berdampak juga pada fluktuasi nilai tukar sehingga kebijakan fiskal menjadi stimulus supaya tidak berdampak dalam terhadap konsumsi masyarakat.

Belum lagi, menurutnya defisit APBN hingga akhir 2024 dipengaruhi oleh penerimaan negara pada Semester I ini yang mengalami koreksi. Tercatat, penerimaan negara sebesar Rp1.320,7 triliun atau mengalami penurunan sebesar 6,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran sampai akhir tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,70% PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29% PDB.

Dia menjelaskan, dengan mencermati dinamika dan prospek ekonomi global dan domestic 2024, outlook pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7% secara tahunan (year on year/yoy) utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN dan peningkatan layanan Kementerian/Lembaga.

"Jadi yang komoditi base CPO yang kita lihat, berpengaruh pada kinerja. Mereka masih profitable tapi profitnya menurun sehingga penerimaan pajak dari sisi PPh dan PPn menurun," ujarnya.

Sementara, outlook belanja negara 2024 diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu APBN 2024. Hal ini seiring peran APBN sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.

"Belanja pemerintah tadi kita lihat kita perkirakan masih akan tumbuh 9% sampai dengan akhir tahun memang untuk belanja yg mengalami kenaikan seperti tadi yang saya sampaikan beberapa subsidi pupuk dinaikkan Rp24 triliun, kemudian belanja untuk bansos antisipasi juga mengalami kenaikan," pungkasnya.