REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin Majelis Rasulullah Habib Nabiel Al Musawa mengimbau kepada umat Islam Indonesia untuk istiqomah melakukan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel dan membangkitkan produk-produk dalam negeri. Apalagi, menurut dia, MUI juga sudah mengeluarkan Fatwa No 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri.

Sebelumnya, MUI juga telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Karena itu, menurut dia, wajib hukumnya umat Islam membantu warga Palestina yang sampai saat ini masih dijajah Israel.

"Jadi yang pertama adalah bahwa kita membantu saudara kita kaum muslimin di sana, di Palestina, itu wajib hukumnya, dan haram hukumnya membuat satu hal apapun yang menguntungkan kepada musuh dari bangsa Palestina," ujar Habib Nabiel kepada Republika di sela-sela Forum Ukhuwah Islamiyah dengan tema “Ukhuwah Islamiyah dalam Polemik Afiliasi Israel” yang diselenggarakan MUI di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Habib Nabiel menjelaskan, di dalam hadits juga telah dikatakan bahwa Muslim dengan Muslim lain itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu yang terkena penyakit maka seluruh tubuh itu merasa sakit. "Nah perasaan seperti itu harus ada di seluruh kaum Muslimin. Ada satu yang diganggu tangannya maka seluruh tubuhnya juga berasa," ucap dia

Karena itu, dia pun mengimbau kepada seluruh kaum kaum Muslimin di Indonesia dan jamaah Majelis Rasulullah untuk selalu konsisten memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

"Nah oleh sebab itu maka saya mengimbau kepada seluruh kaum Muslimin, juga di jamaah Majelis Rasulullah, juga di yang lain-lain seluruh kaum Muslimin untuk betul-betul istiqomah konsisten memboikot produk Israel. Produk yang menguntungkan juga kepada seluruh sekutu-sekutunya Israel," kata Habib Nabiel.

Sebagaian masyarakat Indonesia mungkin masih menyatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza merupakan urusan bangsa Palestina. Sehingga, masyarakat Indonesia tidak perlu melakukan boikot. Namun, Habib Nabiel menyatakan bahwa boikot tersebut tidak hanya dapat membantu Palestina, tapi juga membantu membangkitkan produk dalam negeri.

"Tidak, tidak. Itu bukan hanya urusan bangsa Palestina. Ketika kita memboikot produk-produk yang seperti itu, itu kita juga menguntungkan produk lokal. Jadi, kaum Muslim di negeri kita itu lebih berhak kita bantu. Lebih berhak untuk kita besarkan perusahaan-perusahaannya," jelas Habib Nabiel. "Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama, kita membantu Palestina. Yang kedua, kita membangkitkan produk lokal," ucap dia.

Forum Ukhuwah Islamiyah ini dihadiri sekitar 30 peserta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Di antaranya, PBNU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, PUI. Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi dan pesantren.

Habib Nabiel berharap, forum termasuk bisa membangkitkan semangat seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memboikot produk-produk Israel atau produk yang terafiliasi dengan negara zionis itu.

"Ngapain kita terus-menerus dijajah sama produk-produk impor? Nah maka mudah-mudahan dengan ini semua, seluruh masyarakat, bukan hanya kaum muslimin, yang non-muslim juga, kembali kepada produk lokal. Untuk apa? Bukan hanya untuk bangsa Palestina, bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk seluruh NKRI yang kita cintai," kata Habib Nabiel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah, KH Arif Fahrudin dalam forum mengungkapkan sejumlah data terkait aksi boikot terhadap produk-produk afiliasi Israel dalam Forum Ukhuwah Islamiyah yang digelar Komisi Ukhuwah MUI di Jakarta Barat, Rabu (31/7/2024). Menurut dia, aksi boikot yang telah dilakukan masyarakat Indonesia efektif.

“Berdasarkan data, kita bisa melihat boikot yang dilakukan masyarakat jelas efektif, terbukti dengan tergerusnya penjualan sejumlah perusahaan yang diyakini terafiliasi dengan Israel,” ujar Kiai Arif.

Hasi survei lembaga riset pemasaran Compas.co.id sepanjang periode 19 Mei-15 Juni 2024 menyebutkan bahwa sales value 156 dari 206 brand yang diyakini terafiliasi Israel menurun, sebaliknya manufaktur dalam negeri justru meningkat.

Total jumlah produk terjual (sales quantity) dari 206 merek terafiliasi Israel di Indonesia merosot tiga persen dibanding dua pekan sebelumnya, dan dari 6.884.802 jumlah produk terjual, turun ke angka 6.673.745 produk.

MUI sendiri telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 83 Tahun 2023, yang kemudian disusul dengab Fatwa No. 14/Ijtima'ulama/VIII/2023. Dalam fatwa ini, MUI mengimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan memboikot produk Israel.

Menurut Kiai Arif, fatwa MUI terbaru tersebut telah berhasil menggerakkan konsumen untuk beralih mengkonsumsi produk yang tidak terafiliasi Israel dan efeknya mendongkrak penjualan produk-produk dalam negeri.

Berlanjutnya boikot produk terafiliasi Israel diharapkan akan menghasilkan efek yang lebih besar, apabila diiringi dengan penguatan produk nasional, yang bisa dilihat dengan peningkatan penjualan.

Menurut dia, penguatan produk nasional akan memiliki banyak efek positif, karena meningkatnya konsumsi produk lokal akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian dalam negeri, seiring juga dengan meningkatnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

“Ini artinya, konsumen dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi,” kata Kiai Arif.

Dengan memprioritaskan produk lokal yang bebas dari afiliasi Israel, tambah dia, maka keuntungan mayoritasnya akan beredar di Indonesia, di mana para pengendali serta pemegang posisi-posisi kunci pada perusahaan adalah WNI, bukan orang asing.

“Boikot harus tetap berlanjut, tidak boleh kendor,” katanya tegas, sambil mengingatkan bahwa konsumen Muslim harus mewaspadai manuver perusahaan asing terafiliasi Israel yang masih berusaha kuat membelokkan persepsi publik dengan berbagai cara, termasuk melakukan kampanye hitam atas produk lokal untuk mematahkan efektivitas gerakan boikot.

Tidak hanya memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, menurut Kiai Arif, masyarakat Indonesia hendaknya juga memboikot produk atau perusahaan multinasional asal Prancis. Pasalnya, Prancis telah mengabaikan hak asasi manusia, termasuk hak umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dengan benar.

Seperti diketahui, pada September tahun lalu, Menteri Olahraga Prancis, Amelie Oudea-Castera, mengonfirmasi hijab dilarang untuk semua tim Prancis di Olimpiade yang sedang berlangsung sekarang, di bawah prinsip-prinsip sekularisme Prancis, yakni laicite. Kebijakan tersebut dikritik oleh Kantor HAM PBB dan Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Sebelumnya, pada 2012, atlet sepakbola wanita Prancis juga dilarang memakai jilbab saat bertanding, perempuan juga dilarang memakai jilbab di sekolah sejak 2004. Tapi, masih membolehkan untuk umat lain pemakaian kalung salib, bintang David, dan tangan Fatima dan larangan niqab di tempat umum pada 2010.

Prancis pun dikenal dengan sikapnya yang keras bahkan cenderung Islamofobia terhadap warga Muslim, seperti membiarkan penghinaan dengan karikatur yang mengejek Nabi Muhammad dengan dalih “kebebasan berekspresi”.

Dikaitkan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim, menurut Kiai Arif, maka boikot juga bisa ditujukan ke perusahaan multinasional Prancis yang beroperasi dan meraup profit besar dari sekitar 270 juta rakyat Indonesia.

"Pelarangan-pelarangan hak asasi seperti itu kan mengurangi hak asasi manusia yang sangat mendasar. Dan itu tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, kalau sampai ada perusahaan yang jelas-jelas berasal dari kawasan atau negara manapun yang terlihat jelas melakukan pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran hak dasar beragama, ya kita harus bersikap," kata Kiai Arif.

Artinya, kata dia, masyarakat Indonesia masih bisa menggunakan produk-produk lain yang bukan berasal dari negara yang Islamofobia. "Kenapa kita harus menjadi makmum kepada perusahaan yang berasal di negara yang Islamopobia? PBB sendiri sudah jelas, tegas, untuk melarang Islamopobia kan?" ucap dia.

Saat ditanya soal perusahaan multinasional asal Perancis yang saat ini beroperasi di Indonesia, Kiai Arif tidak menjawabnya secara gamblang. Dia hanya menyebutkan inisial perusahaannya.

"Ya, yang sudah sangat jelas itu nanti bisa kita lihat lagi perusahaan-perusahaan yang dari sana. Oh iya, inisialnya DN. Ini perusahaan ya. Pokoknya itu salah satunya ya," kata Kiai Arif.

Jika perusahaan tersebut juga terafiliasi dengan Israel, kata dia, maka sudah jelas umat Islam harus menolaknya. "Tolak, jelas itu. Sudah sangat jelas pandangan MUI dengan fatwa nomor 83 tahun 2023 itu dan juga fatwa keputusan Ijtima Ulama tahun nomor 14 bahwa menolak segala yang terafiliasi dengan Israel," jelas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- McDonald's mengumumkan anjloknya penjualan di seluruh dunia lebih dari tiga tahun. Penurunan ini disebabkan konsumen yang lelah dengan inflasi sehingga mencari menu makanan harga diskon dan menghindari menu mahal seperti Big Mac. Banyak pula konsumen yang mengurangi intensitas makan di luar rumah.

Dalam keterangan resminya pada Senin (27/7/2024), disebutkan penjualan McDonald's di seluruh dunia turun 1 persen dalam periode April-Juni. Ini merupakan penurunan pertama sejak kuartal terakhir pada 2020 saat pandemi Covid-19 masih melanda seluruh dunia. Saat itu, sebagian besar pemerintah di seluruh dunia menerapkan kebijakan pembatasan yang memaksa segala bisnis tutup dan jutaan orang harus tetap di rumah.

Dikutip dari Reuters, Analis Edward Jones, Brian Yarbrough mengatakan, pukulan terbesar bagi McDonald's adalah konsumen berpendapatan rendah benar-benar mengurangi kunjungannya ke waralaba tersebut. Hal tersebut lebih dari sekadar mengimbangi penurunan penjualan yang biasanya dialami McD di masa ekonomi sulit.

Tahun ini, saham McDonald's juga dilaporkan turun 15 persen. Untuk menarik kembali konsumen, akhirnya McDonald's membuat strategi penjualan dengan menawarkan paket menu murah seharga 5 dolar AS yang diluncurkan pada akhir Juni lalu.

Tak disangka, penjualan paket murah di waralaba tersebut menyebabkan saham McDonald's naik 4,5 persen pada Senin (29/7/2024) pagi. Para investor tampaknya yakin dengan rencana jaringan makanan cepat saji tersebut untuk mempertahankan keuntungannya.

Para eksekutif mengatakan penawaran makanan seharga 5 dolar AS yang diluncurkan pada bulan Juni telah terjual lebih cepat dari perkiraan, promosi tersebut pun akan diperpanjang di sebagian besar gerai AS setelah bulan Agustus.

“Kami bertekad untuk menghidupkan kembali pertumbuhan saham di semua pasar utama kami terlepas dari kondisi pasar yang berlaku. Ini tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi akan terjadi,” tegas CEO Chris Kempczinski dikutip Kamis (1/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Indonesia baru saja melangkah lebih jauh dalam dukungannya terhadap Palestina dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 83 Tahun 2023 tentang dan Fatwa No. 14/Ijtima'ulama/VIII/2023. Dalam fatwa ini, MUI mengimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam untuk memprioritaskan produk dalam negeri.

Kini, boikot produk Israel bukan hanya sekadar simbol perlawanan, tetapi juga dorongan kuat untuk mendongkrak konsumsi produk dalam negeri. Namun, masyarakat mungkin masih banyak yang bingung untuk meninggalkan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

Karena itu, Fatwa MUI terbaru tersebut menjawab kebutuhan masyarakat konsumen Muslim akan panduan yang jelas mengenai kriteria dan indikator produk yang terafiliasi dengan Israel.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan saat Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI, ada beberapa kriteria yang jelas dalam memastikan bahwa suatu produk terafiliasi Israel. Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menyebutkan diantaranya.

"Ya indikator yang produk Israel tentu adalah secara politik memang afiliasi kepada Israel. Yang kedua, saham-sahamnya memang punya Israel atau usahanya punya Israel. Yang ketiga adalah hasil-hasilnya itu disumbangkan untuk Israel," kata Kiai Cholil usai menjadi pembicara dalam Forum Ukhuwah Islamiyah bertema "Ukhuwah Islamiyah dalam Polemik Afiliasi Israel" di Jakarta Barat, Rabu (31/7/2024).

Berikut lima kriteria untuk menentukan produk afiliasi Israel menurut MUI:

1. Saham mayoritas dan pengendali perusahaan dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki afiliasi yang jelas dengan Israel.

2. Pemegang saham pengendali perusahaan merupakan entitas asing yang memiliki bisnis aktif di Israel.

3. Sikap politik pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel atas Bangsa Palestina.

4. Nilai-nilai yang dianut produsen bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan UUD 1945, seperti LGBT, terorisme, dan ultraliberalisme.

5. Sikap dan pernyataan politik dan ekonomi perusahaan, termasuk perusahaan global sebagai induknya, yang masih mempertahankan investasi di Israel.

Sebaliknya, telah pula ditegaskan tentang 10 kriteria produk nasional yang layak didukung untuk menggantikan produk yang diboikot terkait afiliasinya dengan Israel:

1. Kepemilikan Nasional

Produk yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan atau individu Indonesia, dengan wewenang/otoritas pengambil keputusan yang menentukan arah atau sikap perusahaan. Untuk perusahaan publik, saham mayoritas dimiliki individu atau perusahaan Indonesia.

2. Sumber Bahan Baku Dalam Negeri

Produk yang bahan bakunya diambil dari sumber -sumber dalam negeri, mendukung petani dan produsen dalam negeri.

3. Rantai Pasokan Dalam Negeri

Produk yang rantai pasokannya melibatkan perusahaan -perusahaan nasional, sehingga memberikan manfaat ekonomi pada berbagai sektor dalam negeri.

4. Inovasi dan Teknologi Nasional

Produk yang mengandalkan inovasi dan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan atau institusi pendidikan dalam negeri.

5. Kebijakan Ramah Lingkungan

Produk yang diproduksi dengan metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

6. Dukungan Terhadap Komunitas Dalam Negeri

Produk dari perusahaan yang berkomitmen untuk mendukung komunitas dalam negeri, baik melalui program sosial maupun investasi dalam infrastruktur komunitas.

7. Kualitas dan Keamanan

Produk yang memiliki standar kualitas dan keamanan yang tinggi, serta memiliki sertifikasi dari badan pengawas nasional.

8. Pemberdayaan Tenaga Kerja nasional

Produk dari perusahaan yang memberdayakan tenaga kerja nasional dengan memberikan pelatihan dan peluang kerja yang adil, dengan jajaran manajemen dari level atas hingga bawah adalah WNI.

9. Transparansi dan Etika Bisnis

Produk dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan transparansi dan etika yang tinggi.

10. Keberagaman dan Inklusivitas

Produk dari perusahaan yang mendorong keberagaman dan inklusivitas dalam praktik bisnisnya, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan, dan tidak mendukung nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila dan Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjualan makanan cepat saji McDonald's secara global mengalami penurunan pertamanya sejak 2020. Penurunan di tengarai disebabkan karena konsumen di seluruh dunia mengeluh dengan harga burger, kentang goreng, dan minuman ringan yang semakin lebih mahal. Aksi boikot di beberapa negara juga ikut mempengaruhi.

Seperti dilansir dari laman Financial Times, Senin (30/7/2024), penjualan pada kuartal kedua (April-Juni) turun 1 persen secara year on year. Kepala eksekutif perusahaan Chris Kempczinski mengatakan konsumen lebih selektif dalam membelanjakan uang mereka.

Akibat penurunan konsumsi, pendapatan kuartalan McDonald tidak tumbuh atau mencatat 6,49 miliar dolar AS hampir tidak berubah dari tahun lalu. Adapun laba bersih turun 12 persen menjadi $2,02 miliar sehingga tidak memenuhi ekspektasi Wall Street.

"Anda melihat bahwa konsumen lebih sering makan di rumah," katanya.

Penurunan permintaan ini telah memicu kekhawatiran terhadap penjualan makanan cepat saji itu setelah bertahun-tahun membantu menopang ekonomi AS sejak pandemi.

Indeks makanan AS yang dikonsumsi di luar rumah naik 30 persen dari pertengahan 2019. McDonald's,juga telah menaikkan harga. Pada saat yang sama, rumah tangga yang memiliki uang tunai mulai menahan diri setelah pandemi.

Joe Erlinger, presiden McDonald's AS, mengatakan dalam surat terbuka pada bulan Mei bahwa biaya rata-rata Big Mac Meal telah naik 27 persen dari sejak 2019, menjadi 9,29 dolar di AS. Ia pun mengakui bahwa harga terimbas oleh tekanan inflasi.

"Pada akhirnya, kami memperkirakan pelanggan akan terus merasakan tekanan ekonomi dan biaya hidup yang lebih tinggi setidaknya selama beberapa kuartal berikutnya dalam lanskap yang sangat kompetitif ini," kata Erlinger kepada para analis pada hari Senin.

Perusahaan dan para pesaingnya sekarang menawarkan diskon untuk menarik kembali pelanggan. Kesepakatan $5 untuk sandwich, nugget ayam, kentang goreng, dan minuman yang diluncurkan McDonald's di AS akhir bulan lalu diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung.

McDonald's memiliki lebih dari 40.000 restoran di lebih dari 100 negara. Sekitar 41 persen dari pendapatannya sebesar 25,5 miliar dolar AS pada tahun lalu berasal dari AS.

Sementara penjualan internasional menurun lebih dari 1 persen. Perusahaan baru-baru ini memperingatkan bahwa perang di Gaza telah merugikan bisnisnya di beberapa negara Timur Tengah, serta Indonesia dan Malaysia.

Penjualan juga terjadi lebih rendah di Prancis dan Tiongkok, tempat di mana Kempczinksi mengatakan bahwa McDonald's menghadapi persaingan yang agresif.

Dilansir dari laman Reuters, perusahaan seperti McDonald's dan Starbucks (SBUX.O), menderita akibat boikot konsumen terkait dengan perang Gaza, yang berdampak pada penjualan mereka di pasar Timur Tengah.

Namun, McDonald's tetap berpegang pada anggaran belanja modalnya hingga $2,7 miliar, dengan lebih dari setengahnya dialokasikan untuk restoran baru di AS dan pasar internasional.

Perusahaan memperoleh laba $2,97 per saham berdasarkan penyesuaian pada kuartal kedua. Angka itu meleset dari ekspektasi $3,07 per saham.

Sementara itu, Saham McDonald's ditutup naik 3,7 persen pada Senin (29/7/2024) karena pasar bereaksi terhadap penurunan penjualan, yang "sedikit lebih baik dari yang dikhawatirkan."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjualan makanan cepat saji McDonald's secara global mengalami penurunan pertamanya sejak 2020. Penurunan di tengarai disebabkan karena konsumen di seluruh dunia mengeluh dengan harga burger, kentang goreng, dan minuman ringan yang semakin lebih mahal. Aksi boikot di beberapa negara juga ikut mempengaruhi.

Seperti dilansir dari laman Financial Times, Senin (30/7/2024), penjualan pada kuartal kedua (April-Juni) turun 1 persen secara year on year. Kepala eksekutif perusahaan Chris Kempczinski mengatakan konsumen lebih selektif dalam membelanjakan uang mereka.

Akibat penurunan konsumsi, pendapatan kuartalan McDonald tidak tumbuh atau mencatat 6,49 miliar dolar AS hampir tidak berubah dari tahun lalu. Adapun laba bersih turun 12 persen menjadi $2,02 miliar sehingga tidak memenuhi ekspektasi Wall Street.

"Anda melihat bahwa konsumen lebih sering makan di rumah," katanya.

Penurunan permintaan ini telah memicu kekhawatiran terhadap penjualan makanan cepat saji itu setelah bertahun-tahun membantu menopang ekonomi AS sejak pandemi.

Indeks makanan AS yang dikonsumsi di luar rumah naik 30 persen dari pertengahan 2019. McDonald's,juga telah menaikkan harga. Pada saat yang sama, rumah tangga yang memiliki uang tunai mulai menahan diri setelah pandemi.

Joe Erlinger, presiden McDonald's AS, mengatakan dalam surat terbuka pada bulan Mei bahwa biaya rata-rata Big Mac Meal telah naik 27 persen dari sejak 2019, menjadi 9,29 dolar di AS. Ia pun mengakui bahwa harga terimbas oleh tekanan inflasi.

"Pada akhirnya, kami memperkirakan pelanggan akan terus merasakan tekanan ekonomi dan biaya hidup yang lebih tinggi setidaknya selama beberapa kuartal berikutnya dalam lanskap yang sangat kompetitif ini," kata Erlinger kepada para analis pada hari Senin.

Perusahaan dan para pesaingnya sekarang menawarkan diskon untuk menarik kembali pelanggan. Kesepakatan $5 untuk sandwich, nugget ayam, kentang goreng, dan minuman yang diluncurkan McDonald's di AS akhir bulan lalu diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung.

McDonald's memiliki lebih dari 40.000 restoran di lebih dari 100 negara. Sekitar 41 persen dari pendapatannya sebesar 25,5 miliar dolar AS pada tahun lalu berasal dari AS.

Sementara penjualan internasional menurun lebih dari 1 persen. Perusahaan baru-baru ini memperingatkan bahwa perang di Gaza telah merugikan bisnisnya di beberapa negara Timur Tengah, serta Indonesia dan Malaysia.

Penjualan juga terjadi lebih rendah di Prancis dan Tiongkok, tempat di mana Kempczinksi mengatakan bahwa McDonald's menghadapi persaingan yang agresif.

Dilansir dari laman Reuters, perusahaan seperti McDonald's dan Starbucks (SBUX.O), menderita akibat boikot konsumen terkait dengan perang Gaza, yang berdampak pada penjualan mereka di pasar Timur Tengah.

Namun, McDonald's tetap berpegang pada anggaran belanja modalnya hingga $2,7 miliar, dengan lebih dari setengahnya dialokasikan untuk restoran baru di AS dan pasar internasional.

Perusahaan memperoleh laba $2,97 per saham berdasarkan penyesuaian pada kuartal kedua. Angka itu meleset dari ekspektasi $3,07 per sama.

Sementara itu, Saham McDonald's ditutup naik 3,7 persen pada Senin (29/7/2024) karena pasar bereaksi terhadap penurunan penjualan, yang "sedikit lebih baik dari yang dikhawatirkan."