PT PP (Persero) Tbk atau PTPP dipercaya menggarap sejumlah proyek besar di Tanah Air. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, bendungan, gedung, dan dan beberapa proyek lainnya.

PTPP juga turut berpartisipasi dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebut saja proyek Istana Negara IKN, Istana Garuda IKN, hingga Bandara VVIP IKN yang sukses dibangun BUMN Karya ini.

Berikut beberapa proyek garapan PTPP:

1. Istana Negara IKN

PT PP (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur di IKN, salah satunya membangun Istana Negara. Dilansir dari website PTPP, proyek tersebut menelan anggaran Rp 2,6 triliun dan mulai dibangun pada 11 November tahun 2022.

Hasil karya PTPP itu menjadi lokasi digelarnya upacara HUT RI ke-79 sekaligus yang pertama kali diselenggarakan di IKN. Bangunan megah itu didesain oleh pematung asal Bali, I Nyoman Nuarta. Tampak pilar-pilar besar menopang bagian depan istana serta lapangan luas yang membentang di depannya. Rencananya pepohonan dan aliran sungai juga akan mengelilingi Istana Negara IKN.

2. Istana Garuda IKN

Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, ruang konferensi pers, kamar tempat istirahat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

3. Bandara VVIP IKN

PTPP juga mengerjakan proyek Bandara VVIP IKN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. PTPP dipercaya untuk mengerjakan pembangunan sisi landasan udara yang memiliki panjang hingga 3.000 meter.

Saat ini Bandara Nusantara IKN memiliki landasan pacu berukuran 2.200 x 30 meter. Sederet uji coba terbang dan mendarat sudah dilakukan di Bandara IKN untuk melihat keselamatan dan keamanan penerbangan.

4. Bendungan Lolak Sulawesi Utara

Proyek Bendungan Lolak yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu proyek yang dikerjakan PTPP. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 16,23 Juta M3 dan memiliki luas genangan sebesar 101,75 Hektar.

Bendungan Lolak merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah dengan nilai kontrak senilai Rp 2,026 Triliun dan masa pelaksanaan dari 2015 sampai dengan 2023. Bendungan Lolak memiliki manfaat irigasi seluas 2.214 Hektar, Air Baku 500 lt/det, Mereduksi Banjir sampai dengan 29,42%, serta sebagai PLTMH dengan kapasitas 2,43 MW.

Proyek ini sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Februari 2024. Sebelumnya PTPP sudah menyelesaikan beberapa proyek bendungan yang merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu Bendungan Leuwikeris, Bendungan Lausimeme, Bendungan Tamblang, dan Bendungan Tiu Suntuk Paket II

5. Bali International Hospital

PTPP juga mendapat penugasan untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional pertama di Pulau Dewata, yakni Bali International Hospital (BIH)). Proyek yang berlokasi di KEK Sanur, Bali ini bekerja sama dengan Mayo Clinic USA.

Dalam proyek tersebut scope pekerjaan PTPP adalah perencanaan, persiapan, struktur, arsitektur, MEP, hingga Site Development & Infrastructure. BIH diharapkan dapat menjadikan Bali sebagai destinasi wisata kesehatan dan menghadirkan sarana pendukung kesehatan berkualitas premium di Indonesia.

JAKARTA, iNews.id - Nama Benny Rhamdani yang menjabat sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Idonesia (BP2MI) sudah akrab di telinga masyarakat Sulawesi Utara (Sulut). Dia merupakan salah satu putra terbaik Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya.

Benny Rhamdani yang akrab dengan panggilan BRANI tercatat pernah tiga periode menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut dari Partai PDI Perjuangan (1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014). Dia juga pernah duduk sebagai wakil ketua komisi di DPRD Sumut.

Belakangan ini pernyataannya menggemparkan seluruh warga Indonesia. Dia menyebut mengetahui otak pengendali judi online yakni berinisial T, sosok yang disebutnya tidak pernah tersentuh hukum sejak Republik ini berdiri. Bahkan dia mengaku sudah pernah melaporkan hal ini langsung kepada Presiden.

Dikutip dari laman BP2MI, BRANI lahir di Bandung, 3 Maret 1968. Sejak mahasiswa, dia sudah menjadi aktivis yang memegang beberapa posisi penting di organisasi kemahasiswaan maupun kemasyarakatan.

BRANI pernah menjadi Wakil Sekretaris Cabang DPC GMNI Cabang Manado (1993-1994), Ketua Cabang PMII Cabang Manado selama 2 periode (1994-1997 dan 1997-1999).

Baca Juga

Buntut Viralnya Inisial T Pengendali Judi Online, Polri Bakal Periksa Benny Rhamdani

Selain itu, Benny Rhamdani juga pernah menjadi Direktur Eksekutif Komite Perjuangan Pembaruan Agraria (KPPA) Sulawesi Utara (2003-sekarang) serta menjadi PW Gerakan Pemuda Ansor, Sulawesi Utara selama 2 periode (2004-2009 dan 2009-2014), dan Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (2015-2020).

Bukan hanya bergerak dalam bidang sosial-kemasyarakatan, Benny Rhamdani juga memiliki hobi olahraga, terutama sepak bola dan pernah menjadi Ketua Asosiasi Kota PSSI Kotamobagu (2015-2019). 

Jabatan terakhir BRANI yakni sebagai anggota DPD RI Dapil Sulut (2014-2019). Selama menjadi anggota DPD, beberapa jabatan pernah diamanahkan, yakni sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI (2014-2017 dan 2017-2017) serta menjadi anggota Badan Sosialisasi MPR (2017-2018). 

Sebagai seorang politikus dan aktivis 98, Benny Rhamdani memiliki segudang pengalaman yang akrab dengan dunia aktivisme dan keberpihakan kepada rakyat, terutama yang tertindas dan tergusur tanahnya akibat konflik agraria.

BRANI terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura (2015-2024) dari sebelumnya menjadi Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura (2016-2020).

Benny Rhamdani merupakan Direktur Kampanye Tim Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin yang diamanahkan Presiden untuk menjadi BP2MI.

Diketahui, hari ini Bareskrim Polri memanggil Benny Rhamdani untuk diklarifikasi terkait penyataan inisial T pengendali judi online.

 "Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Benny Ramdhani kita minta untuk hadir," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikutip Senin (29/7/2024).

Sigit menambahkan, Benny dipanggil penyidik sebagai saksi. Dia berharap Benny membantu penegak hukum untuk mempercepat pengungkapan judi online. 

"Sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud," katanya. 

Sementara itu, Benny mengaku siap memberikan keterangan kepada penyidik atas pernyataannya tersebut. Dia memastikan akan memenuhi pemanggilan polisi,

"Hadir dong, hadir dong, diminta klarifikasi masak nggak hadir," ucap Benny.

Editor: Donald Karouw