Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyebutkan Indonesia telah melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah China terkait dengan Deepening Blue Economy Cooperation atau ekonomi biru. Langkah itu dilakukan untuk memaksimalkan potensi sektor kelautan di Indonesia.

Adapun penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM) Wang Wentao di Great Hall of the People di Beijing, RRT, Sabtu (9/11/2024). Penandatangan MoU itu turut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, blue economy atau ekonomi biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan energi laut terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, inovasi, dan kerja sama industri.

Airlangga mengatakan sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dia mengatakan implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia.

"Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara," ungkapnya.

Dia menjelaskan melalui MoU ini Indonesia dan RRT sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

"Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029," tutupnya.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

(ega/ega)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Kerja Sama Mineral Hijau dan Kerja Sama Sumber Daya Mineral dengan China. Hal itu dilakukan di sela kunjungan kenegaraan delegasi Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara.

"MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok," kata Bahlil di Great Hall of the People, China dikutip dalam keterangan resmi, Minggu (10/11/2024).

Adanya kerja sama ini juga disebut menunjukkan keseriusan Indonesia dan Tiongkok dalam mewujudkan komitmen global mempercepat proses transisi energi yang berkelanjutan. "Kita bersama-sama berkontribusi dalam mencapai tujuan global untuk transisi energi yang adil dan insklusif," sambungnya.

MoU dilakukan dengan Menteri Perdagangan (MOFCOM) H.E. Wang Wentao dan Ketua National Development and Reform Commission (NDRC) H.E. Zheng Shanjie. Keduanya merupakan badan penting pemerintah Tiongkok yang berwenang memberikan persetujuan investasi outbond oleh perusahaan-perusahaan dari negara tersebut ke luar negeri.

MoU Kerja Sama Mineral Hijau dengan MOFCOM yang ditandatangani bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral hijau mulai penambangan sampai hilirisasinya di Indonesia, yang sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim. Istilah mineral hijau mengacu pada produk mineral yang diperlukan untuk pengembangan industri hijau dan rendah karbon, serta eksplorasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di semua tahapan.

"Bagi Indonesia, ini bisa membuka peluang besar untuk mengembangkan industri mineral hijau yang bernilai tambah tinggi. Ke depan, mineral hijau akan menjadi kunci dalam pengembangan energi bersih sebagaimana arahan Presiden Prabowo," tegasnya.

Sementara itu, MoU Bidang Mineral dengan NDRC berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan mineral yang sangat dibutuhkan dalam industri modern, membuka kesempatan kedua belah pihak untuk menjajaki peluang investasi dan kerja sama di sektor sumber daya mineral mulai penambangan sampai hilirisasinya, serta memperkuat rantai pasok sumber daya mineral yang aman dan berkelanjutan.

"Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM akan memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang mineral, serta diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor mineral Indonesia," tuturnya.

Indonesia dan RRT sendiri memiliki forum bilateral rutin dua tahunan yaitu Indonesia-China Energy Forum (ICEF), yang ke-7 baru saja diselenggarakan di Bali pada 3 September 2024. Pertemuan tersebut menekankan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan migas konvensional dan non-konvensional, batu bara, ketenagalistrikan dan energi bersih.

Di samping itu, pihak Indonesia juga menawarkan berbagai peluang investasi di sub sektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT. Forum ini juga membahas peluang pendanaan proyek-proyek energi yang didukung oleh lembaga finansial seperti Sinosure, China Development Bank, dan Exim Bank of China.

(aid/rrd)

Jakarta -

Periode pancaroba telah tiba. Hati-hati, selama perubahan musim ini banyak orang mudah terserang penyakit akibat imunitas yang menurun. Oleh karena itu penting untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa siap sedia kontaklayanan kesehatanbila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Seperti diketahui, musim hujan biasanya datang pada bulan menjelang akhir tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami puncak musim hujan pada bulan November-Desember 2024.

BMKG pun mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrem, mulai dari hujan disertai petir dan angin kencang serta hujan es. Seringkali, perubahan cuaca ekstrem dari kemarau ke musim hujan ini membuat tubuh tak mampu beradaptasi dengan cepat. Akibatnya, tubuh pun mudah terserang virus dan bakteri.

Batuk, pilek, demam, dan diare menjadi penyakit 'langganan' yang kerap muncul saat musim hujan. Lantas bagaimana cara menjaga kondisi tubuh tetap fit agar aktivitas tetap lancar? Simak tipsnya berikut ini:

1. Konsumsi Makanan Sehat dan Bergizi Seimbang

Agar tidak mudah sakit, kamu disarankan untuk menjalankan gaya hidup sehat. Nggak hanya rajin olahraga saja, tapi juga memperhatikan asupan makanan. Pastikan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

Terutama makanan yang tinggi akan vitamin dan mineral, sehingga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. Salah satunya buah sitrus, seperti jeruk, jeruk lemon, jeruk nipis dan lainnya. Melansir laman Cleveland Clinic, kandungan vitamin C yang terdapat pada buah sitrus mampu memperpendek infeksi dengan cara meningkatkan fungsi sel imun.

2. Menjaga Kebersihan

Kuman dan bakteri banyak bersarang di tempat-tempat yang kotor. Jadi jika tidak ingin sakit, maka sebisa mungkin menjaga kebersihan tubuh. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyarankan untuk rutin mandi 2 kali sehari. Tidak lupa mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun atau hand sanitizer. Terdengar sederhana, tapi kedua hal ini penting untuk melindungi diri dari penyebaran infeksi.

3. Vaksinasi

Selain kedua hal di atas, langkah lain untuk mencegah penyakit di cuaca ekstrem seperti saat ini yaitu dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi akan memperkuat sistem imunitas tubuh, serta mengurangi kemungkinan terjangkit penyakit yang dapat mengancam kesehatan.

Jangan Ragu Menghubungi Layanan Kesehatan

Apabila kamu sedang tidak enak badan, atau merasakan gejala influenza akibat cuaca ekstrem, jangan ragu untuk pergi kelayanan kesehatandan berkonsultasi dengan dokter. Terlebih jika pilek, batuk, dan demam tak kunjung membaik dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Pengecekan sejak dini dapat mencegah penyakit semakin parah dan mengurangi risiko penularan ke orang lain. Kamu pun bisa mendapatkan perawatan yang tepat dan segera pulih kembali.

Temukan Merchant Kesehatan atau Apotek Terdekat dengan Sabrina BRI

Di tengah kondisi cuaca yang ekstrem seperti saat ini, tentu saja kesehatan menjadi perhatian utama yang harus terus dijaga. Untuk mempermudah dalam mencari tempat yang tepat untuk kebutuhan kesehatan selama masa pancaroba, kamu bisa mengandalkanSabrina BRI.

Buat yang belum tahu, Sabrina adalah virtual assistant dari BRI yang mengandalkan kemampuan AI, dan bisa berinteraksi dengan nasabah. ChatbotSabrina BRIdikembangkan dengan Natural Language Processing (NLP) dan Advance Analytics, yang dapat memahami percakapan dengan lebih baik.

Nggak cuma untuk mencari informasi seputar produk dan layanan BRI saja, lho. Sabrina bisa diandalkan untuk menemukan apotek atau Merchant kesehatan terdekat. Caranya mudah, ikuti langkah berikut ini:

1. Hubungi Sabrina melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017.

2. Ketik 'Lokasi Merchant' di pesan WhatsApp.

3. Pilih opsi 'Kesehatan'.

4. Kirimkan lokasi Anda.

Dengan langkah sederhana ini, Sabrina akan secara otomatis memberikan rekomendasi apotek atau Merchant kesehatan yang ada di sekitar lokasi. Kamu bisa langsung mendapatkan obat, vitamin, atau kebutuhan kesehatan lainnya dengan mudah tanpa harus pergi terlalu jauh.

Selain itu, Sabrina juga dapat membantumu menemukan rekomendasi tempat belanja bulanan dan lainnya yang terdekat. Untuk memanfaatkan fitur-fitur bermanfaat dari Sabrina, cukup hubungi WhatsApp di nomor 0812 1214 017. Selanjutnya ketik 'Lokasi Merchant', dan pilih layanan yang dibutuhkan, seperti fashion, elektronik, kesehatan, dan lainnya. Kemudian share location kamu, setelah itu Sabrina akan langsung memberikan opsi Merchant terdekat.

Menjaga kesehatan di masa pancaroba memang memerlukan perhatian ekstra, namun dengan langkah-langkah yang tepat dan dukungan teknologi sepertiSabrina BRI, kamu bisa tetap fit dan lancar beraktivitas meski saat cuaca ekstrem.

#TanyaSabrinaAja #Sabrina #SabrinaBRI

(akn/ega)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Efisiensi tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

(ily/hns)

Jakarta -

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto menyambangi kantor Menteri BUMN, Erick Thohir. Kedua pihak sepakat bersinergi dalam mengawal proses pembangunan oleh Kementerian BUMN.

Dalam kesempatan itu, Erick juga menyatakan terus melakukan bersih-bersih seperti yang dilakukan di periode sebelumnya.

"Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, di mana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Dan tentu sekarang sama di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Erick menyebut untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan program-program ekonomi. Satu hal yang juga penting adalah memberantas korupsi.

"Saya membuka pintu selebar-lebarnya (untuk BPPIK) karena kita yakin kita bisa maju ke depan itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Aries, Sejak BPPIK dibentuk oleh Prabowo, dirinya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga di Tanah Air. Termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BPKP dan sekarang Kementerian BUMN.

"Tentunya nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, ke KPK dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti. Memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kita semuanya tahu, beliau sudah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia ini sangat luar biasa," bebernya.

Bahkan ada juga aparat atau orang dalam yang terlibat tindak pidana korupsi. Ia sempat menyinggung kasus judi online yang melibatkan orang dalam Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Oleh karena itu, kata Aries, pihaknya akan lebih concern untuk bekerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti potensi kasus serupa sampai ke akar-akarnya. Apalagi Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih.

"Aparat jangan menjadi maling. Uang rakyat justru harus mengamankan. Oleh karena itu, kebocoran yang cukup besar di APBN dan APBD akan kita tindak lanjuti terus. Dengan kebocoran yang semakin kecil, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi," tutur Aries.

Ia juga mengajak pengusaha bersinergi dengan pemerintah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, seperti illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal planting, penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya.

(ily/hns)

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal kembali melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal. Kali ini, produk tekstil yang diduga impor ilegal berupa kain gulungan asal China sebanyak 90 ribu rol dengan nilai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski puluhan ribu gulungan kain itu disita, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan aturan khusus tindakan pengamanan perdagangan (TPP) guna membatasi arus impor pakaian jadi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya bersama antar-kementerian yang bertujuan melindungi industri pakaian jadi lokal dari persaingan produk impor yang semakin deras.

“Ini sedang kita kerja sama dengan cepat dengan berbagai K/L, khususnya tadi disebut oleh Bu Menteri Keuangan, ini dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian sehingga kita siap-siap bersama melakukan pembahasan dan harapannya kita bisa langsung cepat rumuskan agar industri lokal kita, khususnya pakaian jadi ini, bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi,” kata Febrio saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Febrio menjelaskan, rencana ini merupakan respons dari adanya notifikasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) pada Kamis (7/11) yang telah memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Komoditas yang dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Menurut Febrio, sektor pakaian jadi termasuk salah satu industri penting yang menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, mulai dari proses produksi hulu hingga hilir. Oleh karena itu, penerapan tindakan perlindungan perdagangan seperti tarif bea masuk dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri ini.

"Ini salah satu sektor yang sangat penting bagi kita, memperkerjakan jutaan orang, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, untuk yang terkait dengan ini, kita sudah melakukan sebenarnya banyak sekali, baik safeguard maupun anti-dumping, baik itu produk tekstil yang dari hulu sampai ke hilirnya," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah persaingan global yang semakin ketat, terutama dengan membanjirnya produk murah dari negara seperti China. Kondisi ini kian mempersulit daya saing produk lokal di pasar dalam negeri.

Adapun melalui siaran pers pada Kamis (7/11), Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan TPP didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API).

API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

“Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya China sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut perampingan BUMN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto . Pasalnya, Kepala Negara meminta perlunya efisiensi jumlah perusahaan pelat merah.

Angka BUMN saat ini mencapai 47 perusahaan dengan 12 kalster dan akan dipangkas menjadi 30 perseroan dengan menyisakan 11 klaster.

?Yang diinginkan oleh Pak Prabowo yaitu bagaimana efisiensi itu harus dipangkas. Hampir 30 persen yang selalu disampaikan beliau dan kalau teman-teman media juga ingat di BUMN juga dari 114 jadi 47 itu juga efisiensi,? ujar Erick Thohir saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (8/11/2024).

Menjamurnya BUMN tidak serta merta bisa berkontrubusi terhadap pertumbuhan makro ekonomi, lantaran bisnis dan keuangannya yang tertekan atau ?sakit-sakitan?.

Dari 47 BUMN sebanyak 40 perusahaan dinyatakan sehat dan tujuh lainnya ?sakit-sakitan.' Erick menyebut, 85% perseroan masih dalam kondisi membaik, sekalipun Kementerian BUMN bekerja lebih keras lagi agar bisa menyehatkan tujuh perusahaan yang merugi.

?Tetapi dengan jumlah BUMN yang sekarang tinggal 47 membuktikan ini sehat. 40-nya sehat, tujuhnya masih restrukturisasi,? paparnya.

?Jadi ini yang kita akan follow up dan saya rencana akan mengumpulkan semua direksi dan komisaris di waktu yang tepat,? beber dia.

Adapun tujuh BUMN yang masih dinyatakan ?sakit? di antaranya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum PNRI.

Jakarta -

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono membeberkan sejumlah proyek tol yang bakal dilelang di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tol tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pulau Jawa dan Bali.

Salah satu yang disinggung Triono adalah Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali. Menurut Triono saat ini progres lelang tol tersebut sudah masuk tahap prakualifikasi.

"Sekarang ada tol Gilimanuk-Mengwi yang lagi proses prakualifikasi. Terus mudah-mudahan ini lagi sedang exercisetarget kita mudah-mudahan di pemerintahan yang baru awal, kita bisa melaksanakan Getaci, Gedebage-Tasik itu kita kerjakan," katanya di Kementerian PU, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Untuk proyek tol yang baru ada beberapa dalam proses lelang, misalnya Tol Bogor-Serpong via Parung yang tinggal memasuki penetapan pemenang. Dalam waktu dekat juga akan dilelang Tol Sentul Selatan-Karawang.

"Jalan tol Bogor-Serpong via Parung Ini udah proses lelang tinggal penetapan pemenang. Terus juga mudah-mudahan dalam waktu dekat juga nanti kita coba akan kerjakan yang Sentul Selatan-Karawang Barat. Jadi ini kalau saya bilang Bogor-Sepong sisi barat, yang sisi timurnya namanya Sentul Selatan-Karawang Barat," ujarnya.

Adapun nilai proyek Tol Bogor-Serpong adalah sekitar Rp 8,9 triliun untuk proyek tol sepanjang 31,12 km. Sementara Tol Sentul Selatan-Karawang Barat adalah Rp 33,3 triliun untuk proyek sepanjang 60,36 km.

Triono menargetkan proses lelang tersebut selesai dan dieksekusi tahun 2025. Terkait Tol Dalam Kota Bandung, Triono menyebut proyek tersebut bakal lanjut dan sedang dilakukan tahap feasibility study.

"Fix lanjut, cuma nanti ada trase-trase yang perbaikan-perbaikan dari trase yang lama," tutupnya.

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan ada dua isu besar yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah di bidang tata ruang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di RI. Adapun dua masalah tersebut yakni One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam Talkshow Tata Ruang sebagai bagian dari Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, hari ini.

"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Nusron menjelaskan, selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.

"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," ujar Nusron.

Isu besar kedua yang ditekankan Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

"Akibatnya tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya. Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih," jelasnya.

"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tapi tetap akuntabel, tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak melahirkan malapetaka apalagi menjadi bencana. Begitu juga dengan PKKPR, bagaimana caranya supaya dalam waktu ini urusan PKKPR menjadi selesai dengan catatan dengan tetap compliant ada unsur mitigasi risiko, akurat, dan akuntabel. Sehingga PKKPR-nya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertahankan ekosistem yang sudah ada," sambungnya.

Terkait dengan Talkshow yang berlangsung, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 200 orang secara luring maupun daring. Dia berharap, forum ini dapat menjaring masukan seluas-luasnya untuk penguatan perencanaan tata ruang di masa depan, termasuk penetapan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua," ucap Dwi Hariyawan.

Sebagai informasi, Talkshow yang membahas One Spatial Planning Policy ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Rosiana Silalahi. Hadir sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.

Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penanggap, perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

(anl/ega)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dua aspek kebocoran terhadap anggaran negara. AHY menyebut aspek yang pertama menyangkut dengan mark up atau penggelembungan anggaran.

Ia menegaskan praktik penggelembungan anggaran perlu dicegah dan diperangi. AHY menyatakan uang rakyat tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan untuk tujuan pribadi.

"Yang pertama karena ada niat untuk mark up kebocoran yang diniatkan ya tentu ini harus kita cegah dan kita perangi karena tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," kata AHY di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Kedua adalah inefisiensi dalam pembangunan suatu proyek namun hasilnya kurang terasa bagi masyarakat. Oleh karena itu ia mengingatkan perlunya hitung-hitungan matang sebelum melakukan eksekusi.

Namun AHY menyebut ada tantangan dalam melakukan hal tersebut. Apalagi banyak aspirasi dari masyarakat yang menginginkan adanya pembangunan dari pemerintah di wilayahnya.

"Memang tidak mudah, pasti masyarakat berharap tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak tapi harus dihitung dengan baik. Benar tidak kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, benar tidak dampak dari infrastruktur, karena biayanya juga tidak murah, ini sesuai dengan output, outcome," bebernya.

Ia juga menyebut perlu ada manfaat yang bisa dioptimalkan dalam proyek infrastruktur, misalnya dalam membuka lapangan pekerjaan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal tersebutlah yang harus dihitung dengan matang ke depannya.

"Jadi ini juga yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi, tugas kami adalah bagaimana ke depan kita semakin bagus, semakin baik, di sinilah urgensi dari Kemenko infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," tutupnya.

(ily/kil)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan itu terdiri dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sri Mulyani menerangkan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah perubahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihapus. Perubahan dari Badan ke Ditjen ini karena tugasnya yang banyak membuat kebijakan (policy).

"Kenapa kok diubah dari Badan menjadi Ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan-RB, kalau Badan itu nggak bikin policy, padahal (BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah jadi Direktorat Jenderal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menyebut posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal otomatis akan diisi oleh Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKF. Nantinya secara resmi akan dilakukan pelantikan.

"Pak Febrio ada dimana karena Badannya sudah hilang? Badannya menjadi Ditjen, jadi tetap aja itu menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," jelas Sri Mulyani.

Sementara untuk keberadaan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Sri Mulyani menyebut untuk memperkuat peranan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

"Untuk lebih memperkuat peranan Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," tuturnya.

Penambahan dua Ditjen itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain itu, ada tambahan satu badan yaitu Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Keberadaannya menambah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(acd/acd)