PT PP (Persero) Tbk atau PTPP dipercaya menggarap sejumlah proyek besar di Tanah Air. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, bendungan, gedung, dan dan beberapa proyek lainnya.

PTPP juga turut berpartisipasi dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebut saja proyek Istana Negara IKN, Istana Garuda IKN, hingga Bandara VVIP IKN yang sukses dibangun BUMN Karya ini.

Berikut beberapa proyek garapan PTPP:

1. Istana Negara IKN

PT PP (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur di IKN, salah satunya membangun Istana Negara. Dilansir dari website PTPP, proyek tersebut menelan anggaran Rp 2,6 triliun dan mulai dibangun pada 11 November tahun 2022.

Hasil karya PTPP itu menjadi lokasi digelarnya upacara HUT RI ke-79 sekaligus yang pertama kali diselenggarakan di IKN. Bangunan megah itu didesain oleh pematung asal Bali, I Nyoman Nuarta. Tampak pilar-pilar besar menopang bagian depan istana serta lapangan luas yang membentang di depannya. Rencananya pepohonan dan aliran sungai juga akan mengelilingi Istana Negara IKN.

2. Istana Garuda IKN

Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, ruang konferensi pers, kamar tempat istirahat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

3. Bandara VVIP IKN

PTPP juga mengerjakan proyek Bandara VVIP IKN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. PTPP dipercaya untuk mengerjakan pembangunan sisi landasan udara yang memiliki panjang hingga 3.000 meter.

Saat ini Bandara Nusantara IKN memiliki landasan pacu berukuran 2.200 x 30 meter. Sederet uji coba terbang dan mendarat sudah dilakukan di Bandara IKN untuk melihat keselamatan dan keamanan penerbangan.

4. Bendungan Lolak Sulawesi Utara

Proyek Bendungan Lolak yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu proyek yang dikerjakan PTPP. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 16,23 Juta M3 dan memiliki luas genangan sebesar 101,75 Hektar.

Bendungan Lolak merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah dengan nilai kontrak senilai Rp 2,026 Triliun dan masa pelaksanaan dari 2015 sampai dengan 2023. Bendungan Lolak memiliki manfaat irigasi seluas 2.214 Hektar, Air Baku 500 lt/det, Mereduksi Banjir sampai dengan 29,42%, serta sebagai PLTMH dengan kapasitas 2,43 MW.

Proyek ini sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Februari 2024. Sebelumnya PTPP sudah menyelesaikan beberapa proyek bendungan yang merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu Bendungan Leuwikeris, Bendungan Lausimeme, Bendungan Tamblang, dan Bendungan Tiu Suntuk Paket II

5. Bali International Hospital

PTPP juga mendapat penugasan untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional pertama di Pulau Dewata, yakni Bali International Hospital (BIH)). Proyek yang berlokasi di KEK Sanur, Bali ini bekerja sama dengan Mayo Clinic USA.

Dalam proyek tersebut scope pekerjaan PTPP adalah perencanaan, persiapan, struktur, arsitektur, MEP, hingga Site Development & Infrastructure. BIH diharapkan dapat menjadikan Bali sebagai destinasi wisata kesehatan dan menghadirkan sarana pendukung kesehatan berkualitas premium di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penggabungan tujuh perusahaan kontraktor BUMN atau BUMN Karya terus bergulir. Adapun, total aset dari kontraktor pelat merah itu melebihi aset BUMN Pertambangan MIND ID.

Berdasarkan catatan Bisnis, total aset 7 BUMN karya yang bakal dilebur Menteri BUMN Erick Thohir mencapai Rp443,38 triliun di sepanjang 2023. Sebagai perbandingan, total aset itu lebih tinggi dibandingkan aset holding BUMN Pertambangan Indonesia, MIND ID, yang senilai Rp259,81 triliun.

Adapun ketujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan rencana peleburan 7 BUMN Karya menjadi 3 klaster terus berlanjut. Rencana ini diperkirakan memasuki babak baru jika dirinya meraih restu dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Untuk itu, Erick menyatakan bakal bertemu dengan Dody Hanggodo pada Rabu, 6 November 2024, untuk meminta lampu hijau terkait peleburan BUMN Karya.

“Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3 [klaster], sehingga kami bisa melakukan restrukturisasi, penyehatan, dan membangun keahlian di masing-masing BUMN,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Berdasarkan skenario Kementerian BUMN, Adhi Karya akan menjadi induk bagi Brantas dan Nindya. Selanjutnya, pemerintah bakal menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, sementara Waskita Karya bergabung dengan Hutama Karya.

Rencana penggabungan tersebut menarik untuk dicermati lantaran 7 BUMN Karya yang bakal dilebur memiliki aset bernilai jumbo secara akumulatif.

Melansir laporan keuangan 2023, total aset 7 BUMN Karya mencapai Rp433,38 triliun atau tumbuh 0,64% dari tahun sebelumnya yang meraih Rp440,54 triliun.

Jika dikomparasikan, total aset 7 BUMN Karya itu jauh lebih besar dibandingkan MIND ID yang dihuni PT Aneka Tambang Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, dan PT Timah Tbk.

Sepanjang tahun lalu, MIND ID mencatatkan total aset sebesar Rp259,81 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi 2022 yang mencapai Rp229,32 triliun.

Adapun kontributor terbesar aset BUMN Karya berasal dari Hutama Karya yang menggenggam Rp169,73 triliun sepanjang 2023. Perolehan ini meningkat 8,59% secara tahunan (year on year/YoY) atau dari posisi Rp156,31 triliun pada 2022.

Posisi Hutama Karya kemudian disusul oleh Waskita. Emiten dengan ticker WSKT ini menorehkan aset sebesar Rp95,59 triliun pada 2023, turun 2,68% secara tahunan.

Sementara itu, aset milik Wijaya Karya mencapai Rp65,98 triliun, PP membukukan Rp56,52 triliun, Adhi Karya sebesar Rp40,21 triliun, Brantas Abipraya senilai Rp9,27 triliun, dan Nindya Karya mengantongi Rp6,05 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Total aset 7 BUMN karya yang bakal dilebur Erick Thohir mencapai Rp443,38 triliun di sepanjang 2023. Jika dikomparasikan, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan aset holding BUMN Pertambangan Indonesia, MIND ID.

Ketujuh BUMN Karya itu adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan rencana peleburan 7 BUMN Karya menjadi 3 klaster terus berlanjut. Rencana ini diperkirakan memasuki babak baru jika dirinya meraih restu dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Untuk itu, Erick menyatakan bakal bertemu dengan Dody Hanggodo pada Rabu, 6 November 2024, untuk meminta lampu hijau terkait peleburan BUMN Karya.

“Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3 [klaster], sehingga kami bisa melakukan restrukturisasi, penyehatan, dan membangun keahlian di masing-masing BUMN,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Berdasarkan skenario Kementerian BUMN, Adhi Karya akan menjadi induk bagi Brantas dan Nindya. Selanjutnya, pemerintah bakal menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, sementara Waskita Karya bergabung dengan Hutama Karya.

Rencana penggabungan tersebut menarik untuk dicermati lantaran 7 BUMN Karya yang bakal dilebur memiliki aset bernilai jumbo secara akumulatif.

Melansir laporan keuangan 2023, total aset 7 BUMN Karya mencapai Rp433,38 triliun atau tumbuh 0,64% dari tahun sebelumnya yang meraih Rp440,54 triliun.

Jika dikomparasikan, total aset 7 BUMN Karya itu jauh lebih besar dibandingkan MIND ID yang dihuni PT Aneka Tambang Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, dan PT Timah Tbk.

Sepanjang tahun lalu, MIND ID mencatatkan total aset sebesar Rp259,81 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi 2022 yang mencapai Rp229,32 triliun.

Adapun kontributor terbesar aset BUMN Karya berasal dari Hutama Karya yang menggenggam Rp169,73 triliun sepanjang 2023. Perolehan ini meningkat 8,59% secara tahunan (year on year/YoY) atau dari posisi Rp156,31 triliun pada 2022.

Posisi Hutama Karya kemudian disusul oleh Waskita. Emiten dengan ticker WSKT ini menorehkan aset sebesar Rp95,59 triliun pada 2023, turun 2,68% secara tahunan.

Sementara itu, aset milik Wijaya Karya mencapai Rp65,98 triliun, PP membukukan Rp56,52 triliun, Adhi Karya sebesar Rp40,21 triliun, Brantas Abipraya senilai Rp9,27 triliun, dan Nindya Karya mengantongi Rp6,05 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan konsolidasi BUMN Karya akan terus berlanjut. Pihaknya pun berencana menyambangi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk meminta restu terkait penggabungan tersebut.

Kementerian BUMN berencana melebur tujuh perusahaan pelat merah konstruksi menjadi tiga klaster. Tujuh perusahaan itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Skemanya, Adhi Karya akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Selanjutnya Kementerian BUMN bakal menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, sedangkan Waskita bergabung dengan Hutama Karya.

Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo pada Rabu, 6 November 2024. Pertemuan tersebut akan membahas persetujuan atas konsolidasi perusahaan konstruksi BUMN.

"Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3, sehingga kita bisa melalukan restrukturisasi, penyehatan, tetapi juga membangun keahlian di masing-masing BUMN," ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/11/202).

Dia menambahkan jika surat persetujuan sudah diraih, Kementerian BUMN bakal bergerak cepat untuk mengeksekusi rencana penggabungan sehingga mampu mempercepat penyehatan di BUMN Karya.

Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengungkapkan langkah integrasi antara perseroan dengan Hutama Karya merupakan salah satu upaya lanjutan dalam menyelamatkan Waskita.

Hanugroho atau akrab disapa Oho menuturkan Hutama Karya telah melakukan proses due diligence terkait rencana integrasi yang diinisiasi Kementerian BUMN. Uji tuntas yang dilakukan terhadap Waskita ini melibatkan konsultan independen.

Uji tuntas yang dilakukan melihat seluruh aspek, termasuk target penyelamatan Waskita. Dengan kehadiran Hutama Karya, Oho menyatakan proses penyehatan emiten berkode saham WSKT ini akan berjalan lebih cepat.

“Jadi, sudah dipastikan tentunya penyehatan bisa lebih cepat dan pemulihannya bisa lebih cepat lagi,” ujarnya dalam sebuah sesi wawancara, beberapa waktu lalu.

PT PP (Persero) Tbk sebagai salah satu BUMN Konstruksi dan Investasi di Indonesia melakukan peresmian pada Proyek Jalan Tol Indrapura-Kisaran Seksi 2 dan Proyek Bayung Lencir-Tempino.

Adapun proyek ini berlokasi di Gerbang Tol Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Presiden RI 2019-2024 Joko Widodo meresmikan secara langsung dengan penandatanganan prasasti sebagai bentuk simbolis.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut yaitu Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Anggota Komisi V DPR RI Bakri, Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Pjs Bupati Asahan Basarin Yunus Tanjung, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI Rachman Arief Dienaputra, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, dan Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto.

Dalam peresmian ini, Jokowi meresmikan 2 Proyek Tol Trans Sumatera yang digarap oleh PTPP yaitu Proyek Jalan Tol Indrapura-Kisaran Seksi II ruas Limapuluh-Kisaran. Kedua, Proyek

Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino yang di dalamnya terdapat Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 2, paket yang dikerjakan oleh PTPP.

Proyek Jalan Tol Indrapura-Kisaran ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki nilai kontrak Rp 4,5 triliun, memiliki panjang ruas 47,75 km, dengan masa pelaksanaan dari Desember 2018-Januari 2024.

Selanjutnya, Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 2 yang termasuk dalam paket pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino memiliki nilai kontrak sebesar Rp 1,18 triliun, dengan panjang ruas 11,004 km, dan memiliki masa pelaksanaan selama 415 hari dari Juni 2023-Agustus 2024.

Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan jalan tol tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur Trans Sumatera.

"Dengan adanya jalan tol, utamanya Trans Sumatera ini kita harapkan ada kecepatan dalam mobilitas orang, kecepatan dalam mobilitas barang, kecepatan dalam pengiriman distribusi logistik sehingga setiap daerah akan bisa bersaing dengan daerah di negara-negara lain karena persaingannya sekarang antar negara itu sangat ketat sekali," ungkap Jokowi, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10/2024).

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan dengan peresmian Proyek Jalan Tol Ruas Indrapura-Kisaran seksi 2 dan Proyek Bayung Lencir-Tempino maka secara resmi PTPP telah menyelesaikan PSN pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

"Peresmian proyek Jalan Tol Ruas Indrapura-Kisaran Seksi 2 merupakan lanjutan dari Proyek Jalan Tol ruas Indrapura-Limapuluh yang sebelumnya telah diresmikan oleh Jokowi di awal tahun 2024. Dengan adanya peresmian pada hari ini, maka PTPP telah menyelesaikan amanahnya dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam pembangunan infrastruktur Trans Sumatera yaitu pada Proyek Indrapura-Kisaran dan Proyek Bayung Lencir Tempino dengan kualitas baik, sesuai target, dan mengutamakan aspek keselamatan," tegas Novel.

Saat ini, PTPP terus berkomitmen dalam menyelesaikan PSN yang masih ongoing sesuai dengan target pelaksanaan.

"Untuk proyek infrastruktur PSN lainnya yang masih dikerjakan oleh PTPP yaitu seperti Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 3, Jalan Tol Japek Selatan Paket 2 Seksi 2A, Jalan Tol Semarang Demak Seksi 1B, dan Proyek Serang-Panimbang Seksi 3, pastinya akan terus dimonitor untuk dapat selesai dengan kualitas terbaik dan tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing nasional," pungkasnya.

10 Tahun Presiden Joko Widodo: Wujudkan Mimpi Indonesia

10 Tahun Presiden Joko Widodo: Wujudkan Mimpi Indonesia

PT PP (Persero) Tbk sebagai salah satu BUMN Konstruksi dan Investasi di Indonesia melakukan peresmian Proyek Bendungan Lau Simeme yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bendungan ini turut diresmikan Presiden RI Joko Widodo dengan penandatanganan prasasti sebagai bentuk simbolis.

Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PT PP Yul Ari Pramuraharjo mengatakan bahwa sesuai dengan kualitas dan target, PT PP telah menyelesaikan satu lagi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pekerjaan bendungan.

"Setelah sebelumnya Presiden RI telah meresmikan proyek bendungan Leuwikeris di Provinsi Jawa Barat dan proyek bendungan Tiu Suntuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat, satu lagi proyek bendungan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Proyek Bendungan Lau Simeme di Provinsi Sumatera Utara yang telah diselesaikan oleh PT PP dan diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo," jelasnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

"Penyelesaian ini tentunya menjadi kebanggaan sendiri bagi PT PP yang telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional, khususnya proyek infrastruktur seperti bendungan, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain. Ke depannya, tentunya PT PP berharap dapat terus berpartisipasi dan diamanahkan dalam pembangunan nasional, terutama proyek-proyek infrastruktur yang berada di seluruh penjuru Indonesia," imbuh Yul.

Proyek Bendungan Lau Simeme adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di provinsi Sumatera Utara. Di proyek ini, PT PP sebagai kontraktor utama bertanggungjawab dalam menyelesaikan dua paket pekerjaan, yaitu pekerjaan di paket dua dan paket lanjutan yang memiliki total nilai kontrak dari kedua proyek tersebut sebesar Rp 738 Miliar dengan masa pelaksanaan dari tahun 2017 sampai dengan 2024.

Bendungan Lau Simeme memiliki kapasitas tampung sebesar 21,07 Juta M3 dan memiliki luas genangan sebesar 125,85 hektare. Fungsi dari bendungan, antara lain, sebagai penyediaan air baku 2,85 m3/dt (Kota Medan 1,307 m3/dt dan Deli Serdang 1,543 m3/dt), dapat mereduksi banjir di kota Medan dan sekitarnya sebesar 289 m3/detik (dengan early release gate), serta sebagai sumber penyediaan energi listrik sebesar 1 MW.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Bendungan Lau Simeme ini adalah Bendungan ke-47 yang telah diresmikan dalam periode sepuluh tahun kepemimpinan. Pembangunan Bendungan memakan waktu yang tidak singkat dan termasuk bendungan yang besar di Indonesia.

"Bendungan ini sangat besar, nanti kalau airnya sudah naik akan terlihat betapa Bendungan Lau Simeme ini secara luas dan volume sangat besar. Saya berharap ini akan bermanfaat untuk Provinsi Sumatera Utama," ucap Jokowi.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Pj Bupati Deli Serdang Wiriya Alrahman, Ditjen SDA Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia, dan Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PT PP Yul Ari Pramuraharjo.

Jokowi Tak Ingin Konstruksi Hanya soal Bangun Beton: Tapi Juga Estetika

Jokowi Tak Ingin Konstruksi Hanya soal Bangun Beton: Tapi Juga Estetika

Proyek Pelabuhan multipurpose EMTJ di Lamongan ini merupakan salah satu bukti bahwa perseroan berhasil menyelesaikan amanah tidak hanya pada pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia atau proyek dengan sumber dana APBN saja, namun pers

Jakarta (ANTARA) - PT PP (Persero) Tbk, BUMN konstruksi dan investasi, menyelesaikan Proyek Pelabuhan East Java Multipurpose Terminal dan melaksanakan kolaborasi dengan East Java Multipurpose Terminal (EJMT), anak usaha dari International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) yang mengelola terminal pelabuhan di 19 negara.

“Proyek Pelabuhan multipurpose EMTJ di Lamongan ini merupakan salah satu bukti bahwa perseroan berhasil menyelesaikan amanah tidak hanya pada pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia atau proyek dengan sumber dana APBN saja, namun perseroan juga menyelesaikan proyek dengan sumber dana swasta dengan kualitas yang baik, tepat waktu, dan zero accident," kata Direktur Utama PTPP Novel Arsyad dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dengan penyelesaian ini juga, katanya, perseroan telah berhasil membuktikan bahwa standard kualitas pengerjaan proyek telah sesuai dengan standard pemilik asing.

Novel juga menegaskan bahwa dengan pengalaman yang ada, kedepannya perseroan akan terus meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan daya saing serta berkomitmen dalam penyelesaian proyek-proyek yang telah diamanahkan kepada Perseroan secara tuntas sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan.

”Dengan kompetensi ini, perseroan optimistis dalam mendapatkan serta menyelesaikan proyek-proyek yang diamanahkan baik proyek strategis nasional maupun proyek swasta. Serta, kami berharap pelabuhan ini ke depannya dapat bermanfaat bagi semua pihak dan berkontribusi pada kemajuan perdagangan serta perekonomian Indonesia

Proyek East Java Multipurpose Terminal Development ini merupakan proyek swasta asing yang digarap dan memiliki nilai kontrak sebesar Rp767 miliar.

Masa pelaksanaan konstruksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama yang meliputi pekerjaan pengerukan (dredging) dengan volume 1.800.000 m³ dan pembangunan jetty sepanjang 180 m dan Container Yard seluas 0,9 ha selama 16 bulan, serta bagian kedua yang mencakup pembangunan jetty sepanjang 120 m dan container yard seluas 0,6 ha selama 18 bulan.

Proses konstruksi pada proyek ini menerapkan metode inovasi yang salah satunya diterapkan pada pekerjaan stone column di laut yang terbukti menjadi salah satu inovasi autentik dan mampu menjadi solusi dari tantangan faktor alam perairan Lamongan yang memiliki ombak tinggi pada periode tahunan angin barat, sehingga proyek ini dapat diselesaikan oleh PTPP tepat waktu pada tanggal 3 September 2024 dengan tetap mengedepankan kualitas dan keselamatan.

Ke depannya Pelabuhan EJMT ini diharapkan dapat mendukung kemajuan perekonomian di bidang manufaktur, bahan mentah, hingga barang olahan, seperti produk beku, makanan, serta produk dan bahan baja dan bangunan khususnya di Kawasan Jawa Timur dan sekitarnya.

CEO East Java Multipurpose Terminal (EJMT) Patrick Chan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada perseroan yang telah menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan dengan kualitas yang sangat baik. "Saya sangat mengapresiasi kinerja dalam menyelesaikan proyek ini dengan sangat baik.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) telah merampungkan proyek Pelabuhan East Java Multipurpose Terminal di Lamongan, Jawa Timur, dengan nilai kontrak Rp767 miliar.

Proyek East Java Multipurpose Terminal (EJMT) digarap melalui dua tahap konstruksi. Tahap pertama mencakup pengerukan dengan volume 1,8 juta meter kubik, pembangunan jetty 180 meter, serta container yard 0,9 hektare dengan waktu 16 bulan.

Sementara itu, tahap kedua meliputi pembangunan jetty sepanjang 120 meter dan container yard seluas 0,6 hektare dengan masa pengerjaan mencapai 18 bulan.

Dalam pengerjaan proyek swasta asing ini, PTPP menerapkan metode inovasi termasuk penggunaan stone column di laut untuk menghadapi ombak tinggi di Lamongan. Dengan demikian, proyek dapat selesai tepat waktu pada 3 September 2024.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan proyek EJMT merupakan pelabuhan multipurpose dengan harbour crane atau derek pelabuhan terbesar di Jawa Timur, serta salah satu proyek swasta asing yang telah diselesaikan perseroan.

“Tidak hanya pembangunan Proyek Strategis Nasional [PSN] atau proyek dengan sumber dana APBN saja, tetapi PTPP juga menyelesaikan proyek dengan sumber dana swasta dengan kualitas yang baik, tepat waktu, dan zero accident,” ujarnya Kamis (3/10/2024).

Dia menyatakan penyelesaian proyek tersebut juga menunjukkan emiten BUMN Karya ini mampu memenuhi standar kualitas pengerjaan proyek sesuai keinginan pemilik asing.

Selain itu, Novel menegaskan komitmen PTPP untuk terus meningkatkan kompetensi dan daya saing dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis di masa depan, baik proyek nasional maupun swasta, demi kemajuan perdagangan dan ekonomi Indonesia.

CEO EJMT Patrick Chan turut mengapresiasi kinerja PTPP yang berhasil menyelesaikan proyek dengan kualitas tinggi dan tepat waktu. Dia menyampaikan pelabuhan ini juga dilengkapi dua unit harbour mobile crane berkapasitas terbesar di Jawa Timur.

“Infrastruktur dan alat penunjang telah siap digunakan, dan peru saya sampaikan bahwa pelabuhan ini dilengkapi dengan dua unit harbour mobile crane atau HMC dengan kapasitas terbesar yang ada di Jawa Timur,” ucapnya.

PTPP, sampai dengan Juli 2024, telah memperoleh nilai kontrak baru sebesar Rp13,11 triliun. Perolehan kontrak baru ini didominasi oleh proyek dengan sumber dana dari pemerintah sebesar 49%, BUMN mencapai 32%, swasta 18% dan lainnya 1%.

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengatakan masih ada 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dalam kondisi sakit. Saat ini 14 BUMN tersebut masih menjadi 'pasien' PPA.

Sebagai informasi, PPA merupakan anak usaha Danareksa. PPA dan Danareksa mendapat mandat dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengelola perusahaan pelat merah yang sakit.

Direktur Investasi PT PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan pihaknya masih memastikan keberlanjutan bisnis dari 14 perusahaan pelat merah tersebut. Dia bilang pihaknya harus memastikan beberapa hal, mulai dari stabilitas keuangan perusahaan hingga pengelolaan aset dapat optimal.

"Total kan 22 (perusahaan). Dari 22 itu kan 6 sudah ada PP pembubarannya, 2 masih on progress. Nah yang 14 tadi saya jelaskan masih dalam memastikan bisnisnya sustain, memastikan breakthrough keuangannya juga sudah stabil, memastikan efisiensinya terjadi dan asetnya juga optimal. Kira-kira itu 14 masih dalam kajian," katanya saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Dia menegaskan pihaknya tidak bisa sembarang memutuskan perusahaan tersebut dibubarkan. Sebab, dia harus melaporkan terlebih dahulu kajiannya tersebut ke Menteri BUMN. Terkait dibubarkan atau tidak, dia bilang keputusannya berada di tangan Menteri BUMN.

"Target waktu kami belum bisa tentukan. Karena gini, kami ini kan mendapatkan mandat dari Menteri. Tentunya hasil kajian kami kan kami harus laporkan dulu ke Menteri. Bukan kami memutuskan. Jadi memang kita nggak boleh langsung, ini bisa," jelasnya.

Namun, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan pelat merah yang dapat diselamatkan. Dia menekankan pentingnya keberlanjutan bisnis.

"Jadi kami belum bisa mengatakan sekarang. Karena sustainability bisnis menjadi krusial. Kalau bisnisnya ini bisa sustain, jangan. Kalau bisnisnya tetap nggak sustain, ya mungkin arahnya ke sana," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten BUMN konstruksi dihadapkan pada tantangan di tengah adanya indikasi penurunan anggaran infrastruktur pada 2025.

Namun, sederet strategi diyakini berpotensi besar untuk memacu kinerja perusahaan konstruksi pelat merah seperti PTWijaya Karya(Persero) Tbk. (WIKA), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PTAdhi Karya(Persero) Tbk. (ADHI) pada tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten BUMN konstruksi dihadapkan pada tantangan di tengah adanya indikasi penurunan anggaran infrastruktur pada 2025.

Namun, sederet strategi diyakini berpotensi besar untuk memacu kinerja perusahaan konstruksi pelat merah seperti PTWijaya Karya(Persero) Tbk. (WIKA), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PTAdhi Karya(Persero) Tbk. (ADHI) pada tahun depan.

KOMPAS.com – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Konstruksi dan Investasi di Indonesia, PTPP (Persero) Tbk, meresmikan Rumah Sakit (RS) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Vertikal atau RS Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Makassar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (6/9/2024).

Peresmian tersebut dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menekan tombol sirene dan menandatangani prasasti.

Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Sulsel Ishaq Iskandar, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto hadir di acara itu.

Jokowi mengatakan bahwa dari delapan proyek rumah sakit yang telah diresmikan di seluruh Indonesia, RS Kemenkes Makassar merupakan rumah sakit terbesar.

“Saya sudah meresmikan 8 RS (dengan ukuran) kira-kira sebesar ini. Tadi pagi di Surabaya, kemudian sore hari ini diajak Pak Menteri Kesehatan ke Makassar. Tapi, memang yang terbesar adalah yang di Makassar ini,” ucap Jokowi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (8/9/2024).

Menurut Jokowi, RS tersebut memiliki kualitas setara hotel bintang lima dengan empat tower, 12 lantai, 920 tempat tidur, dan peralatan supermodern, baik di fasilitas cath lab, MRI, CT Scan, maupun ruang operasi.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menyebutkan bahwa kegiatan itu merupakan peresmian proyek rumah sakit yang ketiga. Sebelumnya, Jokowi telah meresmikan proyek pembangunan RS MCHC Dr Hasan Sadikin Bandung dan RS Kanker Dharmais Jakarta.

“Alhamdulillah, satu lagi proyek rumah sakit garapan PTPP yang telah diresmikan oleh Presiden. Penyelesaian proyek ini merupakan bukti nyata bahwa PTPP juga turut serta dalam mendukung program pemerintah dalam pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia,” jelas Novel.

Pembangunan proyek itu, lanjut dia, juga menambahkan spesialisasi perseroan dalam pembangunan gedung fasilitas kesehatan yang memiliki kualitas baik dan berstandar internasional.

Novel mengatakan, perseroan akan terus berinovasi untuk menciptakan karya terbaik, mempertahankan kualitas dan mengutamakan keamanan, serta membidik proyek-proyek pembangunan fasilitas kesehatan yang menjadi fokus pemerintah Indonesia.

RS UPT Vertikal Makassar merupakan RS terbesar di Indonesia bagian timur yang memiliki luas bangunan 144.280 m2 dengan nilai kontrak Rp 1,56 triliun.

RS itu menjadi “superhub” atau rumah sakit spesialis rujukan yang menangani penyakit kronis, seperti jantung, strok, dan kanker. RS ini dikhususkan untuk mengakomodasi pasien-pasien di wilayah Indonesia bagian tengah, seperti Kalimantan, dan Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi dan Papua.

Adapun pekerjaan PTPP pada proyek tersebut mencakup 11 bangunan, termasuk 4 bangunan utama, yaitu podium, pelayanan jantung, pelayanan otak, dan pelayanan kanker.

Ada pula fasilitas unggulan, seperti fasilitas cyclotron. Fasilitas ini pertama kali dimiliki rumah sakit milik Kemenkes di seluruh Indonesia untuk menghasilkan radioisotop guna mendiagnosis dan mengobati kanker.