TEMPO.CO, Jakarta - Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Manfaat JKP dapat dinikmati oleh peserta penerima upah (PU) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Manfaat JKP mencakup bantuan uang tunai bulanan hingga enam bulan, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Lantas, bagaimana cara mencairkan JKP?

Syarat Mencairkan JKP BPJS Ketenagakerjaan

Melansir laman resminya, berikut syarat mengajukan klaimmanfaat JKP:

-Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir.

-Membayar iuran selama enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

-Pelaporan PHK harus disertai bukti.

-Berkomitmen untuk bekerja kembali.

-Sudah dilaporkan sebagai pekerja non-aktif oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

-Pengajuan dilakukan paling lambat tiga bulan sejak PHK.

Cara Mencairkan JKP BPJS Ketenagakerjaan

Berikut tahapan untuk pengajuan klaim manfaat JKP:

1. Pelaporan PHK

Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data peserta yang terdampak PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal tujuh hari kerja sejak PHK.

Pemberitahuan dilakukan dengan cara mengisi formulir Lapor PHK melalui portal Wajib Lapor Kemnaker yang dapat diakses pada laman wajiblapor.kemnaker.go.id.

Selain itu, peserta juga dapat mengisi formulir Lapor PHK secara mandiri melalui situs SIAPKerja Kemnaker. Berikut langkah-langkahnya:

-Akses laman siapkerja.kemnaker.go.id.

-Tekan menu Akun di sudut kanan bawah layar.

-Pilih opsi Daftar Sekarang.

-Masukkan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung, lalu tekan tombol Berikutnya.

-Lengkapi profil dan biodata diri peserta PU.

-Periksa Lencana JKP. Jika belum ada pemberitahuan pemberi kerja atau perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka buat laporan PHK terlebih dahulu.

-Tekan opsi Buat Laporan.

-Isi formulir Lapor PHK, seperti nomor peserta JKP, tanggal mulai bekerja dan tanggal PHK, alasan PHK, nama dan alamat perusahaan, serta tipe pekerjaan.

2. Pengajuan Klaim

Setelah memiliki akun SIAPKerja Kemnaker, pekerja terkena PHK dapat mengajukan klaim manfaat JKPBPJS Ketenagakerjaandengan cara sebagai berikut:

-Kunjungi situs siapkerja.kemnaker.go.id.

-Tekan menu Akun.

-Isi alamat surel (email) atau nomor ponsel dan kata sandi.

-Tekan tombol Masuk.

-Pada menu Pengajuan Klaim, tekan tombol Ajukan Klaim.

-Isi data diri untuk kebutuhan pencairan dana bantuan bulanan.

-Lakukan swafoto (selfie) sesuai dengan instruksi.

-Masukkan data yang diminta, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika ada, nomor rekening bank, nama pemilik rekening, dan nama bank.

-Baca surat pernyataan, lalu tekan tombol Kirim Pengajuan.

3. Verifikasi Data oleh BPJS Ketenagakerjaan

Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data dan klaim. Pada tahap menunggu, peserta PU dapat melakukan asesmen atau penilaian diri pada laman SIAPKerja Kemnaker. Berikut langkah-langkahnya:

-Masuk ke akun (login) SIAPKerja Kemnaker siapkerja.kemnaker.go.id.

-Pilih menu Lakukan Asesmen, lalu ketuk tombol Asesmen Potensi Kerja.

-Isi data pekerjaan sebelumnya dan selesaikan asesmen.

-Perlu diketahui, asesmen tersebut tidak mempunyai jawaban benar dan salah.

4. Penerimaan Manfaat

Setelah dinyatakan layak menerima manfaat JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan, pekerja terkena PHK akan menerima beberapa keuntungan, meliputi:

a. Uang Tunai

Bulan pertama

Bantuan uang tunai bulan pertama akan dikirimkan setelah pengajuan manfaat dan peserta melakukan asesmen.

Bulan ke-2 hingga ke-6

Uang tunai bulan ke-2 hingga ke-5 diajukan paling lambat lima hari setelah tanggal acuan. Sementara uang tunai bulan ke-6 diajukan paling cepat lima hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP.

Manfaat uang tunai bulan ke-2 hingga ke-6 diberikan dengan ketentuan peserta belum mendapatkan pekerjaan kembali, tetapi aktif mencari kerja yang dibuktikan dengan bukti lamaran pekerjaan minimal di lima perusahaan dalam sebulan atau bukti panggilan tes/wawancara minimal di satu perusahaan dalam sebulan serta memenuhi presensi pelatihan kerja pada bulan sebelumnya minimal 80 persen kehadiran bagi penerima manfaat yang mengikuti pelatihan kerja.

b. Informasi Pasar Kerja

Penerima manfaat JKP yang telah melakukan asesmen dapat mengakses informasi pasar kerja yang mencakup konseling.

Pada tahap konseling, peserta akan mendapatkan rekomendasi pengembangan karier dari petugas antarkerja atau pengantar kerja di laman SIAPKerja Kemnaker.

c. Pelatihan Kerja

Peserta JKP juga dapat memanfaatkan pelatihan kerja sebanyak satu kali sesuai dengan jenis dan jadwal pelatihan yang dipilih.

Apabila peserta mendapatkan pekerjaan ketika pelatihan masih berlangsung, maka dapat menyatakan tidak melanjutkan pelatihan kerja dan berhak menerima surat keterangan telah selesai mengikuti pelatihan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang harus dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan semakin besar di tengah tren melesatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK pada bulan Juli 2024 mencapai 42.863, melesat 1.186% dibanding jumlah PHK pada Januari 2024 sebesar 3.332.

"Kalau dibilang PHK semakin banyak klaimnya, akan berkaitan klaim JKP juga. Artinya akan menjadi beban untuk JKP," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Meski lonjakan klaim menjadi beban dana JKP, Timboel menilai angkanya masih kecil dibanding dengan aset kelolaan di program JKP.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, iuran JKP diatur sebesar 0,46% dari total upah pekerja sebulan. Dari angka tersebut, 0,22% dibayarkan oleh pemerintah. Sisanya, 0,14% dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 0,10% rekomposisi iuran program Jaminan Kematian (JKM).

Timboel menghitung bahwa dari komponen iuran yang dibayar pemerintah menggunakan APBN tersebut setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan mendapat pemasukan iuran JKP sekitar Rp1 triliun.

"Belum yang rekomposisi 0,24%. Artinya 0,22% saja sekitar Rp1 triliun, itu 0,24% anggaplah Rp1 triliun juga berarti Rp2 triliun. Kalau di data klaim kan hanya ratusan miliar. Kecil. Jadi ketahan dana masih sangat kuat," kata Timboel.

Dalam PP 37/2021, manfaat JKP bisa berupa uang tunai dan pelatihan kerja. Timboel melihat, sangat sedikit yang memanfaatkan pelatihan kerja dalam manfaat JKP ini. Dengan aset kelolaan yang masih besar, dia menyarankan dalam revisi PP/2021 tersebut pelatihan kerja menjadi wajib.

"Dengan rasio klaim yang relatif kecil, anggaran yang cukup besar, pendapatan iuran cukup besar, menurut saya anggaran pelatihan harus ditingkatkan. Ini yang kita dorong di revisi PP 37. Kita dorong pekerja PHK ini bisa kerja lagi sebagai pekerja formal, jangan informal," kata dia.

Adapun hingga 31 Juli 2024 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sebanyak 32.931 klaim, atau meningkat 8,7% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan tersebut sebesar Rp237,04 miliar. Sementara itu, dana kelolaan program JKP hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp13,43 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 27.222 orang pekerja atau buruh dalam negeri yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari-Mei 2024.

PHK paling banyak terjadi di Provinsi Banten, yaitu 21,52 persen dari total keseluruhan kasus yang dilaporkan.

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atauBPJS Ketenagakerjaanmenyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang secara resmi berlaku sejak 1 Februari 2022.

Melalui JKP, pekerja atau buruh sebagai peserta program yang mengalami PHK bisa mencairkan saldo untuk dana darurat.

Syarat Mencairkan Saldo JKP BPJS Ketenagakerjaan

Untuk mengklaim manfaat JKP, peserta penerima upah (PU) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• Telah mempunyai masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan.
• Telah membayar iuran minimal enam bulan berturut-turut kepada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terdampak PHK.
• Periode pengajuan sejak dinyatakan PHK hingga tiga bulan.
• Mengalami kasus PHK yang dibuktikan dengan dokumen berupa:

1. Bukti diterimanya PHK oleh pekerja dan tanda terima laporan PHK dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
2. Perjanjian bersama yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial dan kata bukti pendaftaran perjanjian bersama.
3. Petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

• Belum bekerja kembali sebagai pekerja dalam kategori PU.
• Bersedia aktif mencari kerja dengan dibuktikan oleh surat komitmen aktivitas pencarian kerja (KAPK).

Cara Mencairkan Saldo JKP BPJS Ketenagakerjaan

Adapun langkah-langkah untuk mengajukan klaim manfaat JKP sebagai berikut:

1. Kunjungi laman SIAPkerjahttps://siapkerja.kemnaker.go.id/.
2. Tekan simbol ‘Akun’, lalu ketuk ‘Daftar Sekarang’.
3. Isi data diri meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, nama ibu kandung, alamat surel (email), dan nomor ponsel aktif.
4. Lengkapi biodata dan profil setelah berhasil mendaftarkan akun.
5. Buat laporan kondisi PHK. Kemudian, periksa lencana aktivitas di akun SIAPkerja. Apabila belum ada, maka pemohon harus membuat laporan kondisi PHK terlebih dahulu.
6. Buat laporan dengan melengkapi data, seperti tipe perjanjian kerja, data perusahaan, kondisi PHK, dokumen bukti PHK dari perusahaan, serta tanggal mulai bekerja dan PHK.
7. Tekan tombol ‘Ajukan Klaim’.
8. Isi data diri dan unggah beberapa dokumen untuk kebutuhan pencairan dana, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika ada, nama pemilik dan nomor rekening bank, nama bank, serta swafoto sesuai dengan instruksi.
9. Baca surat pernyataan sebelum menekan tombol ‘Kirim Pengajuan’.
10. Sembari menunggu data diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, pemohon harus melakukan asesmen atau penilaian diri di akun SIAPkerja. Caranya, tekan ‘Lakukan Asesmen’ dan ‘Asesmen Potensi Kerja’, lalu isi data sesuai dengan pekerjaan sebelumnya.
11. Tunggu pencairan dana ke rekening bank yang telah didaftarkan.

Manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan

Berikut deretan manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja terdampakPHK:

1. Uang Tunai

Uang tunai diberikan kepada peserta setiap bulan selama maksimal enam bulan setelah pekerja diverifikasi mengalami PHK.

Manfaat uang tunai JKP sebesar (45 persen x upah x 3 bulan) + (25 persen x upah x 3 bulan). Dasar upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan dengan batas sebesar Rp5.000.000.

2. Konseling

Layanan konseling atau konsultasi diberikan kepada peserta yang berkaitan dengan informasi seputar dunia kerja.

Melalui konseling, peserta akan mendapatkan rekomendasi pengembangan karier dari pengantar kerja atau petugas antarkerja dalam mencari pekerjaan.

3. Informasi Pasar Kerja

Manfaat informasi pasar kerja dalam program JKP akan mempertemukan peserta dengan para pemberi kerja berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, akses informasi pasar kerja juga mencakup bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen.

4. Pelatihan Kerja

Manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan juga mencakup pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemnaker.

Pelatihan kerja berupareskillinguntuk peserta yang akan beralih bidang pekerjaan (switch career) danupskillingbagi peserta yang akan mengembangkan keahlian.

MELYNDA DWI PUSPITA