Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus impor gula. Penetapan ini diumumkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, dalam jumpa pers di Kanto Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Tom Lembong bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong. Ia merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di tanah air. Tom kini merupakan pentolan tim ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Cak Imin.

Tom pun sebenarnya pernah berada di dalam lingkup pemerintah. Dia menduduki jabatan bergengsi di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tepatnya, dia pernah menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

Bahkan, di masa pemerintahan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tom Lembong sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).

Berdasarkan catatan detikcom, jejak karier Tom diketahui terbentang panjang di berbagai perusahaan finansial. Dia pernah menjabat CEO dan Managing Partner di perusahaan asuransi Quvat Capital.

Tom Lembang juga sempat bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley, Farindo Investments, dan sempat 2 tahun bekerja sebagai Kepala Divisi dan Senior VP di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Tom merupakan salah satu sosok yang bertanggung jawab mengelola aset para obligator BLBI di BPPN. Alumnus Universitas Harvard ini pun sempat menjadi sorotan ketika restrukturisasi aset Sinar Mas pada 2001.

Selain itu, Tom Lembong pernah dinobatkan sebagai Young Global Leader (YGL) di World Economic Forum (Davos) pada 2008. Tom Lembong kini menjabat sebagai Co-Captain di Timnas AMIN.

Bisnis.com, JAKARTA —Sudono Salimatau Liem Sioe Liong, mendiang taipan bisnis di Indonesia, sudah termasyhur sebagaikonglomeratdanentrepreneurandal.

Di bawah tangan dinginnya, fondasiGrup Salim—yang awalnya didirikan bersama dengan menggandeng Sudwikatmono, kerabat dekat Presiden Soeharto, Djuhar Sutanto dan Ibrahim Risjad—terbentuk. Kelekatan hubungan dengan Presiden ke-2 RI itu menjadi tuahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Krisis moneter atau krismon 1998 membawa malapetaka kepada konglomerasi Grup Salim.

Pasca-krisis mendera, kerajaan bisnis yang mulanya dirintisSudono Salimatau Liem Sioe Liong—bersama Sudwikatmono, sepupu Soeharto, Djuhar Sutanto dan Ibrahim Risjad atau yang belakangan dijuluki The Gang of Four—harus berhadapan dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan, penyelesaian hak tagih negara atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terus berjalan. Untuk mengejar target pengumpulan pada 2025, Kementerian Keuangan butuh anggaran Rp 10,25 miliar.

Anak buah Sri Mulyani Indrawati itu mengatakan tahun depan ada hak tagih negara yang masih perlu dikejar sebesar Rp 2 triliun. Hal itu terdiri dari penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penguasaan fisik dan penyitaan dan menyelesaikan kasus-kasus hak tagih negara.

”Kebutuhan ekstra effort yang kami bayangkan sebesar Rp 10,25 miliar untuk pembentukan komite penanganan hak tagih dana BLBI sebagai penganti Satgas,” ujar Suahasil saat rapat dengan Komisi XI di Senayan, dikutip dari YouTube DPR Selasa, 10 September 2024.

Selain untuk pembentukan komite pengganti Satgas, anggaran Rp 10 miliar bakal digunakan untuk melanjutkan upaya pembatasan pendataan. Juga meningkatkan informasi debitur dan obligor. “Serta pelatihan kemampuan aset tracing,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Keuangan memaparkan capaian satuan tugas atau Satgas BLBI yang mengumpulkan dalam berbagai macam bentuk tagihan dari obligor BLBI. Hingga 5 September 2024, jumlahnya Rp 38,88 triliun.

Suahasil merinci, ada yang berbentuk PNBP ke kas negara sebesar Rp 1,84 triliun ada pula bentuk sita atau penyerahan barang jaminan sebesar Rp 18,13 triliun. Lalu, ada penguasaan aset properti sebesar Rp 9,21 triliun, PSP dan hibah Rp 5,93 triliun dan PMN non-tunai Rp 3,77 triliun.

BLBI adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia kepada bank umum pada saat krisis moneter tahun 1997-1998. Bendahara negara mengatakan saat itu negara harus melakukan penalangan atau bail out terhadap kondisi yang terjadi.

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, penyelesaian disebut dilakukan lewat pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan tersebut menyuntikkan dana atau menanggung kewajiban dari bank-bank yang terlilit krisis. Akhirnya banyak dari utang yang ditanggung oleh BPPN tidak bisa direalisasikan sepenuhnya, meninggalkan beban utang besar kepada negara hingga pemerintah membentuk satgas untuk memastikan pengembalian hak tagih.

Satgas BLBI dibentuk sejak 2021 oleh Presiden Jokowi dan tugas Satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024, namun Kemenkeu menilai masih terdapat hak negara dari obligor atau debitur yang belum diselesaikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perut yang laparlah yang boleh jadi menyelamatkan Grup Salim dari hantaman krisis. Konglomerasi itu keluar dari kemelut 1997/1998 dengan masih menggenggam salah satu cabang bisnis utamanya, Indofood, setelah kehilangan dua angsa bertelur emas lainnya, BCA dan Indocementt.

Alasannya mungkin sederhana saja, pada saat krisis, orang boleh kehilangan tabungan, kegiatan konstruksi bisa terhenti seketika, tetapi perut yang lapar dan periuk nasi yang kosong, tidak bisa dibiarkan lama-lama menganggur.