ekBis#1

Indonesia Ingin Masuk BRICS, Bakal Menguntungkan?

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia menyampaikan keinginannya untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Rusia (24/10). Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

BRICS adalah aliansi yang beranggotakan 5 negara besar yakni Brasil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Sehingga mestinya tidak memasuki dalam satu blok.

Namun, menurutnya, BRICS semakin kesini, semakin menguntungkan anggotanya. Terlebih dengan adanya 40 negara yang dikabarkan berminat masuk ke BRICS.

Toto menilai, dengan menjadi anggota BRICS akan dapat meningkatkan kerja sama perdagangan diantara negara-negara anggota BRICS. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, perekonomian, membuka lapangan kerja, dan hal lainnya.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu memberi pemahaman kepada masyarakat terkait rencana dan manfaat apabila menjadi anggota BRICS.

“Jadi kalau menurut saya sah-sah saja sepanjang betul-betul para menteri kita mempertimbangkan, memperhitungkan manfaat dan kerugiannya untuk bangsa ini,” ujar Toto saat dihubungi Kontan, Senin (28/10).

Dikonfirmasi secara terpisah, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia bagus jika bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi negara-negara OECD.

Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang tergabung dengan OECD dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS.

“Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan,” ujar Hikmahanto.

Menurutnya, pemerintah Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Karenanya Indonesia perlu masuk ke BRICS yang kekuatan pasarnya sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD. Belum lagi Indonesia menjadi importir besar BBM yang disuling.

Hikmahanto mengatakan, Amerika Serikat (AS) tidak membolehkan Indonesia untuk beli dari Rusia karena serangan Rusia ke Ukraina. Padahal Rusia karena diembargo oleh negara-negara OECD tidak punya pembeli dan bersedia untuk menjual dengan murah.

“Kalau kita di BRICS kendala seperti ini akan tidak ada. Belum lagi dunia saat ini kan punya ketergantungan pada dolar AS. Sementara BRICS akan memperkenalkan mata uang di luar dolar AS,” kata Hikmahanto.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, dimana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka.

Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.

Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

“Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” ujar Sugiono.

Mau Gabung BRICS, Ini Dampak Positif dan Negatifnya Buat RI

IDXChannel - Indonesia berniat untuk bergabung dengan kelompok BRICS atau kelompok negara-negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa).

Niatan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dibuktikan lewat pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Sugiono saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia, pekan lalu.

BRICS ingin melakukan terobosan dari yang paling ekstrem, yaitu dedolarisasi dengan membentuk mata uang alternatif pengganti USD atau dolar AS.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo mengatakan, tidak mudah melawan atau menggantikan hegemoni dolar AS.

Mata uang BRICS perlu waktu untuk dapat digunakan sebagai mata uang internasional sebagaimana uang EURO saat awal dimunculkan hingga akhirnya Inggris menyatakan keluar dari Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

"Masuknya Indonesia dalam BRICS justru bisa dilihat sebagai perluasan jaringan internasional Indonesia sebagai perwujudan hubungan politik bebas aktif. Kesetaraan sebagai sesama negara berkembang dalam BRICS akan membuka kesempatan peluang kerja sama beragam bidang," jelas Arianto kepada MNC Portal, Senin (28/10/2024).

Menurut Arianto, khusus dalam bidang ekonomi, tidak dipungkiri bahwa China sebagai salah satu negara BRICS telah sangat dominan berbisnis dengan Indonesia, seperti investasi China ke Indonesia meningkat sangat pesat dalam 10 tahun terakhir, selain juga perdagangan yang sangat besar.

"Peluang pertumbuhan semacam ini tentunya menjadi salah satu yang diharapkan Indonesia terwujud dari Rusia, India, Brasil, UAE, dan lainnya yang adalah anggota BRICS ini," katanya.

Selain itu, menurut Arianto, BRICS akan lebih optimal ketika pertukaran mata uang sudah aman dengan landasan hukum yang juga kuat.

"Mata uang BRICS akan optimal digunakan saat pasar uang dunia tersedia untuk memastikan pertukaran mata uang tersebut aman, andal dan dilengkapi dengan perangkat transaksi dan hukum yang kuat," ujar Arianto.

Terpisah, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa menilai, dengan adanya BRICS harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena ada dua dampak yang akan ditimbulkan.

"Karena ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau kita lihat lawannya BRICS kan Barat, kita di posisi mana? Apakah kita unaligned seperti zaman non-block? Apakah kita Timur, apa Barat? Kita pikir harus dipertimbangkan dengan baik supaya dampaknya ke kitanya seimbang," ujar Purbaya.

(Fiki Ariyanti)

Mengenal BRICS, Blok Ekonomi Pesaing Geng Amerika Serikat Cs

KOMPAS.com - Indonesia baru-baru ini dikabarkan bakal menjadi mitra BRICS. Bergabung dengan BRICS bisa memberikan Indonesia peluang besar memperluas kemitraan ekonomi.

BRICS, yang mewakili sekitar tiga miliar penduduk dunia, menawarkan pasar ekspor potensial bagi produk-produk Indonesia, seperti hasil pertanian, tekstil, dan elektronik. Belum lagi kerja sama ekonomi di bidang lainnya seperti investasi.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono juga sudah resmi mengumumkan bahwa Indonesia tengah menjajaki keanggotaan bersama kelompok ekonomi penantang dominasi negara-negara Barat itu.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada Kamis 24 Oktober 2024.

Apa itu BRICS?

Mengutip BBC, organisasi ekonomi ini awalnya dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China. Nama BRIC kemudian diambil dari huruf pertama negara-negara anggotanya.

Keempat negara berkembang ini cukup mendominasi perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi keempat negara ini sangat tinggi sepanjang dekade tahun 2000-an.

Melihat peluang besar menantang dominasi ekonomi Amerika Serikat dan para sekutu Baratnya, Presiden Rusia Vladimir Putin kemudian menginisiasi pertemuan keempat negara dalam sebuah konferensi di Rusia.

Pertemuan itu sekaligus menjadi KTT BRIC resmi pertama. pada 2010, Afrika Selatan bergabung dengan blok tersebut atas undangan dari China. Dari sinilah nama BRIC berubah menjadi BRICS seperti yang kita kenal saat ini.

Kelompok ini dirancang untuk menyatukan negara-negara berkembang terpenting di dunia, untuk menantang kekuatan politik dan ekonomi negara-negara kaya di Amerika Utara dan Eropa Barat. BRICS adalah ancaman besar bagi kelompok G7 yang berisi negara-negara maju.

Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) diundang untuk menjadi anggota mulai 1 Januari 2024.

Argentina juga diundang untuk bergabung dengan BRICS, namun Presiden Javier Milei yang menang pemilu dan lebih cenderung pro-Barat kemudian menarik diri pada bulan Desember 2023, tak lama setelah menjabat.

Kelompok ini menetapkan prioritas ekonomi dan membuat keputusan pada setiap pertemuan tahunan. Para anggotanya bergiliran menjabat sebagai presiden selama setahun.

Karena masuknya beberapa anggota baru, BRICS kemudian diubah namanya menjadi BRICS+. Indonesia belakangan menyatakan minat bergabung sebagai mitra pada 2024.

Kelompok BRICS+ yang diperluas ini memiliki populasi gabungan sekitar 3,5 miliar, atau 45 persen dari penduduk dunia.

Jika digabungkan, ekonomi para anggotanya bernilai lebih dari 28,5 triliun dollar AS sekitar 28 persen dari ekonomi global.

Sementara dengan Iran, Arab Saudi, dan UEA sebagai anggota, negara-negara BRICS menghasilkan sekitar 44 persen minyak mentah dunia.

Kelompok BRICS sempat menuding bahwa negara-negara Barat mendominasi badan-badan global penting seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, yang meminjamkan uang kepada pemerintahan di berbagai negara berkembang.

Untuk menantang dominasi Bank Dunia dan IMF yang dikendalikan AS dan para sekutunya, maka pada tahun 2014, negara-negara BRICS mendirikan Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank (NDB), sebelumnya bernama BRICS Development Bank.

NDB dibentuk untuk meminjamkan uang guna meningkatkan infrastruktur. Donatur terbesar NDB tentu saja China yang ekonominya paling kuat di antara para anggota BRICS.

Pada akhir tahun 2022, negara ini telah menyediakan hampir 32 miliar dollar AS untuk mendanai proyek negara-negara berkembang seperti proyek jalan, jembatan, rel kereta api, dan pasokan air bersih.

Ini adalah tujuan utama China untuk BRICS, menurut Prof Padraig Carmody dari Trinity College Dublin.

"Melalui BRICS, China mencoba untuk menumbuhkan kekuatan dan pengaruhnya terutama di Afrika. China ingin menjadi suara terdepan bagi belahan bumi selatan," terang Carmody.

Kekuatan dunia utama lainnya dalam kelompok tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Dengan demikian, anggota BRICS punya agenda yang berbeda-beda.

"Rusia melihat (BRICS) sebagai bagian dari perjuangannya melawan Barat, membantunya mengatasi sanksi yang dijatuhkan setelah invasi Ukraina," kata Creon Butler dari lembaga pemikir Chatham House yang berbasis di London.

Mengenal BRICS, Blok Ekonomi Pesaing Geng Amerika Serikat Cs Halaman all