Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai beberapa dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan kelompok negara BRICS, termasuk meningkatnya ketegangan dengan negara-negara Barat seperti AS.

Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menuturkan, minat Indonesia untuk bergabung ke BRICS merupakan salah satu bentuk diplomasi jalan tengah dan sikap yang lebih inklusif di dunia internasional setelah sebelumnya telah mengurus aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Di sisi lain, dia mengatakan Indonesia juga harus bersiap menghadapi dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan BRICS. Masuknya Indonesia ke BRICS dapat memicu ketegangan hubungan dengan negara barat, seperti AS dan sekutunya.

"Keberpihakan pada aliansi internasional yang non-barat akan menghasilkan karakter pola relasi yang agak penuh dengan kecurigaan. Indonesia bisa menghadapi ketegangan dengan negara-negara seperti AS atau Australia yang bisa disebut sebagai security sheriff AS di wilayah Pasifik," katanya dalam diskusi daring daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?' pada Rabu (30/10/2014).

Serupa, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS dapat mengganggu hubungan dengan AS.

Namun, dia mengingatkan Indonesia untuk tidak takut dan tetap berani melangkah untuk bergabung ke BRICS jika hal tersebut akan menguntungkan negara.

"Memang akan membuat hubungan kita dengan AS bermasalah. Dampak pasti ada, tetapi seberapa besar harus ditakar oleh Indonesia. Jangan sampai ketakutan terhadap dampak itu membuat Indonesia tidak berani melangkah," jelas Wijayanto.

Wijayanto mengatakan potensi risiko tersebut akan bergantung pada diplomasi yang dilakukan Indonesia ke depannya. Dia mengatakan, Indonesia harus mampu memberikan anggapan bahwa keputusan bergabung ke BRICS bukan merupakan langkah memihak blok tertentu.

Dia menuturkan, beberapa negara lain yang telah atau berminat menjadi anggota BRICS masih memiliki hubungan baik dengan AS, seperti dua negara pemrakarsanya, Brasil dan India.

"India dan Brasil sebagai salah satu inisiator BRICS adalah sahabat terdekat AS di Asia Selatan dan Amerika Selatan. Kemudian, Vietnam yang mendekat ke BRICS sudah memiliki perjanjian dagang bilateral dengan AS sejak 2000," tambahnya.

Sementara itu, Umam juga mengingatkan Indonesia harus mampu memanfaatkan kesempatan bergabung dengan BRICS dan OECD untuk meningkatkan pembangunan negara. Dia mengatakan, kerja sama dengan kedua organisasi tersebut akan memiliki manfaat besar terutama dari sisi ekonomi.

"Kalau kita lambat untuk memilih, itu akan memberikan dampak secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," kata Umam.

Peluang dan Risiko Gabung BRICS

Adapun, Umam mengatakan, bergabung dengan BRICS akan menambah akses Indonesia dalam pendanaan untuk infrastruktur. Pasalnya, BRICS memiliki lembaga pendanaan sendiri bernama New Development Bank (NDB) yang menyediakan alternatif pembiayaan infrastruktur.

"BRICS bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan infrastruktur untuk Indonesia yang persyaratannya tak seketat OECD. Ini bisa menggenjot agenda pembangunan infrastruktur Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Selain itu, dengan masuk menjadi anggota BRICS, Indonesia akan memiliki posisi tawar di dunia internasional, terutama dari sisi ekonomi. Ahmad menuturkan, hal ini akan menjadi penting dalam diplomasi ekonomi mengingat negara-negara anggota BRICS memiliki pengaruh yang lebih besar terkait arus investasi dan perdagangan dunia.

Namun, Umam mengingatkan Indonesia harus selalu menjalankan diplomasi jalan tengah dengan tidak terlalu condong ke barat maupun timur.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan Indonesia harus mengantisipasi potensi risiko ketergantungan ekonomi terhadap China. Hal ini mengingat posisi China sebagai negara anggota BRICS dengan kekuatan ekonomi terbesar.

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Fajar Anandi, menambahkan Indonesia juga harus mampu menyeimbangkan hubungan antara negara-negara anggota BRICS, terutama Rusia dan China dan negara-negara Barat.

Fajar juga menyoroti hubungan dagang antara Indonesia dan China yang signifikan seiring dengan tingginya ekspor dan impor yang dilakukan kedua negara.

"Mau tidak mau kita akan lebih terikat dengan mereka (BRICS), terutama dengan China, karena ada kepentingan dalam konteks ekonomi dan lainnya. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia melakukan balancing dengan negara-negara Barat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara yang tergabung dalam BRICS, baik anggota penuh maupun negara mitra, telah berinvestasi atau menanamkan modal sebesar US$9,25 miliar atau setara Rp145,65 triliun (kurs Rp15.745 per dolar AS) ke Indonesia selama Januari—September 2024.

Sebagai informasi, BRICS merupakan blok ekonomi negara-negara berkembang dengan anggota penuh Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Belasan negara lain juga menjadi mitra BRICS yaitu Indonesia, Turki, Aljazair, Belarusia, Kuba, Bolivia, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand, Vietnam, Nigeria, dan Uganda.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Rusia ada 22—24 Oktober 2024, pemerintah Indonesia memang secara resmi telah mengajukan permohonan agar bisa bergabung ke blok ekonomi tersebut.

Sejumlah pihak meyakini, bergabungnya Indonesia ke BRICS akan menarik modal masuk dari negara-negara anggotanya ke Indonesia. Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Fithra Faisal Hastiadi misalnya.

Fithra melihat langkah pemerintah bergabung dengan berbagai organisasi internasional menjadi salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan investasi. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Menurut perhitungannya, Indonesia butuh investasi sekitar Rp10.000 triliun di sektor infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai. Masalahnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat memenuhi sekitar Rp500 triliun.

"Dalam lima tahun ke depan itu setidaknya butuh Rp10.000 triliun, Rp500 triliun APBN, Rp9.500 triliun non APBN yang berasal dari negara lain termasuk negara-negara yang tergabung dalam BRICS," ujarnya, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Investasi BRICS di Indonesia

Bagaimana faktanya? Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), negara-negara BRICS ‘hanya’ menyumbang sekitar 21,2% dari total penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia selama Januari—September 2024.

Secara total, ada US$43.62 miliar modal asing yang masuk ke Indonesia selama Januari—September 2024. Dari jumlah tersebut, negara-negara BRICS total menyumbang US$9,25 miliar atau mencakup 21,2%.

Lima negara-negara BRICS yang paling banyak menanamkan modal ke Indonesia yaitu China (US$6,06 miliar), Malaysia (US$2,72 miliar), Thailand (US$285,96 juta), Rusia (US$210,62 juta), dan India (US$153,96 juta).

Sementara itu, besaran realisasi belasan negara BRICS lainnya ke Indonesia tidak terlalu signifikan, yaitu di bawah US$42 juta. Bahkan, ada yang belum menanamkan modal ke Indonesia seperti Kuba.

Perdagangan, Bukan Investasi

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet tidak yakin bergabungnya Indonesia ke blok ekonomi BRICS akan otomatis meningkatkan realisasi investasi dalam negeri.

Yusuf menjelaskan negara-negara yang bergabung ke BRICS sejatinya tidak banyak yang berinvestasi ke Indonesia. Pengecualiannya hanya China.

"Hanya China yang relatif punya sumbangsih realisasi investasi besar di Indonesia, sementara negara-negara anggota lain seperti Rusia kemudian Afrika Selatan dan Brasil secara komponen masih relatif kecil," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Kendati demikian, dia meyakini bergabungnya Indonesia ke BRICS akan membuka peluang peningkatan kerja sama perdagangan dengan negara yang sudah tergabung.

Apalagi, sambungnya, prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS tidak kalah baik dibandingkan dengan negara di gerakan blok ekonomi lain yang setara.

"Misalnya Rusia atau Brazil masih punya peluang untuk meningkatkan hubungannya dengan Indonesia mengingat saat ini share ekspor dari Indonesia ke negara-negara tersebut relatif masih kecil," kata Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics alias Core Yusuf Rendy Manilet tidak yakin bergabungnya Indonesia ke blok ekonomi BRICS akan meningkatkan realisasi investasi dalam negeri. Dari anggota yang ada, hanya China yang rajin menanamkan modal ke Indonesia.

Yusuf menjelaskan negara-negara yang bergabung ke BRICS sejatinya tidak banyak yang berinvestasi ke Indonesia. Pengecualiannya hanya China.

"Hanya China yang relatif punya sumbangsih realisasi investasi besar di Indonesia, sementara negara-negara anggota lain seperti Rusia kemudian Afrika Selatan dan Brazil secara komponen masih relatif kecil," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Kendati demikian, dia meyakini bergabungnya Indonesia ke BRICS akan membuka peluang peningkatan kerja sama perdagangan dengan negara yang sudah tergabung.

Apalagi, sambungnya, prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS tidak kalah baik dibandingkan dengan negara di gerakan blok ekonomi lain yang setara.

"Misalnya Rusia atau Brazil masih punya peluang untuk meningkatkan hubungannya dengan Indonesia mengingat saat ini share ekspor dari Indonesia ke negara-negara tersebut relatif masih kecil," kata Yusuf.

Di samping itu, Yusuf mengingatkan pemerintah Indonesia bisa menjelaskan posisinya apabila sudah resmi bergabung ke BRICS terutama ke negara-negara Barat yang juga menjadi mitra utama seperti Amerika Serikat. Bagaimanapun, lanjutnya, BRICS akan diasosiasikan dengan gerakan kepentingan politik tertentu.

Sebagai informasi, BRICS adalah kelompok ekonomi beranggotakan negara-negara berkembang yang digagas oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan penuh negara BRICS terkini telah bertambah dan mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Indonesia menjadi salah satu negara yang berminat untuk bergabung dalam BRICS. Saat ini, Indonesia juga telah resmi menjadi partner countries kelompok BRICS bersama beberapa negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan lainnya.

Sementara itu, negara BRICS yang kerap menanamkan modalnya ke Indonesia hanya China. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan, lima besar negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia selama Januari—September 2024 yaitu Singapura (US$14,35 miliar), Hong Kong (US$6,06 miliar), China (US$5,78 miliar), Amerika Serikat (US$2,82 miliar), dan Malaysia (US$ 2,72 miliar).

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara telah menunjukkan minat untuk menjadi anggota kelompok BRICS. Beberapa negara juga telah resmi menjadi negara mitra atau partner countries setelah KTT BRICS di Rusia pada 22—24 Oktober 2024 lalu, sehingga menambah daftar panjang negara anggota BRICS sekarang.

BRICS adalah kelompok ekonomi beranggotakan negara-negara berkembang yang digagas oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan penuh negara BRICS terkini telah bertambah dan mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Indonesia menjadi salah satu negara yang berminat untuk bergabung dalam BRICS. Saat ini, Indonesia juga telah resmi menjadi partner countries kelompok BRICS bersama beberapa negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan lainnya.

Salah satu hasil pertemuan pada KTT BRICS di Rusia pekan lalu adalah rencana penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara anggota dan mitra dagangnya.

Kesepakatan ini merupakan salah satu poin dari komunike KTT ke-16 BRICS yang disebut Deklarasi Kazan. Mengutip situs berita milik pemerintah Rusia, RT, komunike tersebut menyatakan negara-negara BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif.

Berikut daftar negara BRICS yang terdiri dari anggota penuh, negara mitra, dan negara-negara yang telah mengumumkan minatnya untuk bergabung ke kelompok tersebut, yang dihimpun dari beragam sumber:

Negara Anggota Penuh BRICS:

• Brasil
• Rusia
• India
• China
• Afrika Selatan
• Iran
• Mesir
• Ethiopia
• Arab Saudi
• Uni Emirat Arab (UEA)
  

Negara Mitra (Partner Country) BRICS:

• Turki
• Indonesia
• Aljazair
• Belarusia
• Kuba
• Bolivia
• Malaysia
• Uzbekistan
• Kazakhstan
• Thailand
• Vietnam
• Nigeria
• Uganda
  

Negara yang telah menyatakan minat bergabung BRICS:

• Kamerun
• Republik Afrika Tengah
• Kongo
• Republik Demokratik Kongo
• Guinea Khatulistiwa
• Ghana
• Libya
• Mali
• Senegal
• Sudan Selatan
• Sudan
• Tunisia
• Zimbabwe
• Kolombia
• El Salvador
• Nikaragua
• Peru
• Venezuela
• Afganistan
• Azerbaijan
• Bahrain
• Bangladesh
• Irak
• Kuwait
• Laos
• Myanmar
• Pakistan
• Palestina
• Sri Lanka
• Suriah
• Serbia

IDXChannel - Presiden Rusia Vladimir Putin memuji potensi ekonomi negara-negara anggota BRICS dan mengusulkan beberapa inisiatif termasuk pembentukan bursa biji-bijian bersama dan platform investasi BRICS. Hal ini disampaikannya saat berbicara dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia, Rabu (23/10).

Aliansi BRICS yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ini telah melebarkan sayapnya dengan merangkul Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Turki, Azerbaijan, dan Malaysia juga telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota; diikuti sejumlah negara lain telah menyatakan minat mereka untuk bergabung.

“Pusat aktivitas bisnis secara bertahap bergeser ke arah pasar-pasar berkembang, sebuah model multipolar yang meluncurkan gelombang pertumbuhan baru – terutama di negara-negara di Selatan dan Timur dan, tentu saja, di negara-negara BRICS – kini sedang dibentuk,” kata Putin.

Putin menambahkan, “pendekatan yang seimbang” terhadap masalah iklim harus dipromosikan untuk “menangkal upaya-upaya menggunakan agenda iklim untuk menyingkirkan pesaing pasar.”

KTT BRICS yang berlangsung selama tiga hari ini dihadiri oleh 36 negara, termasuk China, India, Uni Emirat Arab dan Afrika Selatan. Pertemuan tingkat tinggi ini menunjukkan kegagalan upaya yang dipimpin Amerika untuk mengisolasi Rusia karena tindakannya di Ukraina.

Kremlin memuji KTT itu sebagai “pertemuan kebijakan luar negeri terbesar yang pernah diselenggarakan” oleh Rusia.

Kremlin telah menjadikan BRICS sebagai penyeimbang tatanan global yang didominasi Barat dan melipatgandakan upayanya untuk mendekati negara-negara di Global South setelah mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari 2022.

Rusia secara khusus mendorong diciptakannya sistem pembayaran baru yang akan menawarkan alternatif terhadap jaringan pesan bank global SWIFT dan memungkinkan Moskow menghindari sanksi Barat dan berdagang dengan mitranya.

Sehari menjelang pembukaan KTT BRICS itu, Putin – yang akan melangsungkan lebih dari selusin pertemuan bilateral – berunding dengan Xi, Modi dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

Sementara pada hari Kamis (24/10), Putin juga dijadwalkan bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres, yang akan melakukan kunjungan pertamanya ke Rusia dalam lebih dari dua tahun. Guterres telah berulang kali mengkritik tindakan Rusia di Ukraina.

(Dian Kusumo Hapsari)

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru International Monetary Fund atau IMF mengungkap peluang bahwa dunia akan semakin bergantung pada kelompok ekonomi berkembang BRICS untuk mendorong ekspansi, dibandingkan negara-negara barat yang lebih kaya seperti G7.

Hal itu tercantum dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2024 yang diterbitkan IMF atau Dana Moneter Internasional pada awal pekan ini. Laporan tersebut berjudul "Policy Pivot, Rising Threats" yang berarti Pergeseran Kebijakan, Meningkatnya Ancaman.

Terdapat sejumlah perbedaan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari laporan terakhir IMF pada enam bulan lalu. Salah satu yang paling kentara, terdapat peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dalam lima tahun mendatang dari negara-negara BRICS.

Temuan potensi ekonomi BRICS itu mengacu pada paritas daya beli. Berdasarkan perhitungan itu pula, kontribusi ekonomi dari negara-negara maju di kelompok Group of Seven (G7), seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang justru direvisi turun.

"China akan menjadi kontributor teratas bagi pertumbuhan global selama lima tahun ke depan, dengan bagiannya 22% lebih besar daripada semua negara G7 secara keseluruhan, menurut perhitungan Bloomberg menggunakan perkiraan IMF terbaru," dikutip dari Bloomberg pada Jumat (25/10/2024).

Setelah China, India diperkirakan akan menambah hampir 15% dari total bagiannya terhadap perekonomian global. Hal itu menjadikan negeri Bharat sebagai salah satu raksasa pertumbuhan global lainnya.

Bloomberg juga menemukan bahwa beberapa perkiraan untuk negara-negara lain juga menggambarkan bagaimana ekonomi dunia menjadi lebih bergantung pada pasar berkembang, terutama berdasarkan ukuran daya beli dengan pendekatan upaya penyesuaian harga.

Bukan hanya itu, ekonomi dunia juga memberi porsi yang lebih besar kepada negara-negara yang lebih miskin tetapi berpenduduk lebih banyak dibandingkan negara-negara maju.

Bloomberg memperkirakan bahwa Mesir akan menambah 1,7% pada pertumbuhan global dalam kurun 2024—2029, sama dengan Jerman dan Jepang. Lalu, Vietnam diperkirakan akan memberikan kontribusi 1,4%, laju kenaikan yang sama dengan Prancis dan Inggris.

Negeri Paman Sam yang perkasa selama 25 tahun terakhir, terutama pada periode pascapandemi, menjadikannya kontributor terbesar bagi pertumbuhan dunia di antara negara-negara maju.

Namun demikian, China belum mampu mempertahankan pangsa ekonomi globalnya dalam hal paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) dibandingkan dengan trajektori India dan China sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia.

Adapun, dua negara G7 dengan ekonomi terkecil, yakni Kanada dan Italia diperkirakan masing-masing berkontribusi kurang dari 1% terhadap pertumbuhan ekonomi dunia hingga 2029 mendatang.

Laju ekonomi Kanada dan Italia itu lebih rendah dibandingkan negara-negara yang jauh lebih miskin tetapi populasinya lebih besar, seperti Bangladesh, Mesir, atau Filipina.

Perbesar

IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 dan memperingatkan meningkatnya risiko, dari perang hingga proteksionisme perdagangan.

IMF memperkirakan produk domestik bruto (PDB) global akan meningkat 3,2% tahun depan. Proyeksi ini lebih rendah 0,1 poin persentasi dari rilis WEO sebelumnya pada Juli 2024.

Adapun, outlook pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak berubah pada 3,2%, sedangkan inflasi global diperkirakan melambat menjadi 4,3% pada 2025 dari 5,8% tahun ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, IMF telah memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia cenderung landai dalam jangka menengah. Hal ini membuat negara-negara kekurangan sumber daya untuk mengurangi kemiskinan dan menghadapi perubahan iklim.

Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan risiko-risiko global semakin meningkat dan ekonomi global sedang dalam ketidakpastian yang semakin besar.

"Ada risiko geopolitik, dengan potensi eskalasi konflik regional, yang dapat memengaruhi pasar komoditas. Ada peningkatan proteksionisme, kebijakan-kebijakan proteksionis, gangguan-gangguan dalam perdagangan yang juga dapat mempengaruhi aktivitas global," ujar Gourinchas seperti dikutip Bloomberg, Rabu (23/10/2024).

Meskipun prospek IMF tidak secara eksplisit menyebutkan pilpres AS pada November mendatang, perhelatan politik AS tersebut akan pertemuan tahunan menteri keuangan dan gubernur bank sentral dunia di markas besar IMF dan World Bank di Washington, yang berjarak hanya tiga blok dari Gedung Putih.

Proyeksi IMF terhadap Ekonomi Indonesia

IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mencapai 5,0%. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di tren 5%.

Sayangnya, perkiraan IMF ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Misalnya, pada 2025 laju ekonomi diperkirakan hanya mencapai 5,1%.

Bahkan, IMF memproyeksikan bahwa pada 2029 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap di 5,1%.

Seperti diketahui, 2029 merupakan akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka.

Padahal, Prabowo bercita-cita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Proyeksi IMF itu seolah menunjukkan bahwa ambisi Prabowo masih cenderung sulit tercapai.

Adapun, indikator lainnya yang diproyeksikan oleh IMF adalah inflasi Indonesia akan stabil di 2,3% pada 2024. Lalu, neraca transaksi berjalan 2024 diperkirakan -1,0%, dan tingkat pengangguran pada 2024 sebesar 5,2%. (Aprianto Cahyo Nugroho)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono ikut foto Bersama para petinggi negara yang hadir di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia.

Dalam foto tersebut, Sugiono berada di barisan ketiga di belakang Presiden China Xi Jinping. Terlihat Sugiono mengenakan jas dan peci hitam.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berpartisipasi dalam foto tersebut, ditemani dengan petinggi negara-negara BRICS lainnya seperti Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan Presiden Afrika Selatan Ramaphosa.

Foto para petinggi negara yang hadir di KTT BRICS tersebut diunggah oleh akun Instagram Kedutaan Besar Rusia pada Kamis (24/10/2024).

"Foto bersama para kepala delegasi yang menghadiri KTT ke-16 BRICS di kota Kazan, Rusia," tulis akun Instagram @rusemb_indonesia.

Menlu Sugiono hadir di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia pada Selasa (22/10). Dirinya membawa misi khusus dalam KTT ke-16 BRICS di Rusia yakni terkait perdamaian

“Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas. Serta, memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” kata Kemlu RI dalam penyataan resminya pada Rabu (23/10).

Kunjungan ini adalah menjadi yang perdana dilakukan Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Dan, memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS,”

Tak hanya menghadiri KTT, Sugiono juga diagendakan bertemu dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas soal isu bilateral.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono ikut foto Bersama para petinggi negara yang hadir di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia.

Dalam foto tersebut, Sugiono berada di barisan ketiga di belakang Presiden China Xi Jinping. Terlihat Sugiono mengenakan jas dan peci hitam.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berpartisipasi dalam foto tersebut, ditemani dengan petinggi negara-negara BRICS lainnya seperti Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan Presiden Afrika Selatan Ramaphosa.

Foto para petinggi negara yang hadir di KTT BRICS tersebut diunggah oleh akun Instagram Kedutaan Besar Rusia pada Kamis (24/10/2024).

"Foto bersama para kepala delegasi yang menghadiri KTT ke-16 BRICS di kota Kazan, Rusia," tulis akun Instagram @rusemb_indonesia.

Menlu Sugiono hadir di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia pada Selasa (22/10). Dirinya membawa misi khusus dalam KTT ke-16 BRICS di Rusia yakni terkait perdamaian

“Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas. Serta, memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” kata Kemlu RI dalam penyataan resminya pada Rabu (23/10).

Kunjungan ini adalah menjadi yang perdana dilakukan Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Dan, memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS,”

Tak hanya menghadiri KTT, Sugiono juga diagendakan bertemu dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas soal isu bilateral.

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara anggota kelompok BRICS sepakat menggunakan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara anggota dan mitra dagangnya.

Kesepakatan ini merupakan salah satu poin dari komunike KTT ke-16 BRICS yang diselenggarakan di kota Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024.

Mengutip situs berita milik pemerintah Rusia, RT, pada Kamis (24/10/2024), komunike yang dinamakan Deklarasi Kazan atau Kazan Declaration tersebut menyatakan negara-negara BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif.

“Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara Brics dan mitra dagang mereka. Kami mendorong penguatan jaringan perbankan koresponden dan memungkinkan penyelesaian dalam mata uang lokal,” demikian tulis deklarasi tersebut.

Dorongan penggunaan mata uang lokal ini mengikuti Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS (BCBPI), yang bertujuan untuk mempermudah pembayaran dan meminimalkan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota.

Sebelumnya, Rusia Vladimir Putin menyerukan sistem pembayaran internasional alternatif dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 BRICS di kota Kazan, Rusia.

Seruan ini diungkapkan dalam pidato pembukaan KTT pada Selasa (22/10/2024). Penggunaan mata uang bersama ini bertujuan untuk mencegah AS menggunakan dolar sebagai senjata politik.

“Dolar digunakan sebagai senjata. Kami benar-benar melihat hal ini. Saya pikir ini adalah kesalahan besar bagi mereka yang melakukan hal ini,” ungkap Putin seperti dilansir The Guardian, Kamis (24/10/2024).

Putin mengatakan bahwa hampir 95% perdagangan antara Rusia dan China sekarang dilakukan dalam rubel dan yuan.

Para pemimpin negara BRICS lainnya mendukung penciptaan sistem pembayaran lintas batas bersama. Hal ini akan membantu negara-negara BRICS melakukan perdagangan satu sama lain, melewati sistem keuangan global yang didominasi dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok BRICS dikabarkan berencana meluncurkan uang kertas yang akan digunakan oleh negara-negara anggota grup tersebut.

Mengutip akun X resmi kantor berita Sputnik, @SputnikInt, pada Kamis (24/10/2024), Presiden Rusia, Vladimir Putin diberikan uang kertas BRICS secara simbolis di sela-sela Penyelenggaraan KTT BRICS di Kazan, Rusia.

Dalam video yang diunggah pada akun tersebut juga menunjukkan Putin yang tengah memegang uang kertas tersebut sambil berjalan meninggalkan sebuah ruangan. Dia kemudian menunjukkan uang simbolis tersebut kepada orang-orang yang ada di ruangan tersebut.

Adapun pada bagian depan uang kertas tersebut terdapat gambar bendera negara pendiri BRICS (Rusia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan). Uang kertas itu disebut mewakili kerja kolektif yang dilakukan dalam kerangka BRICS.

Perlu diketahui, uang kertas yang ditunjukkan oleh Putin pada unggahan tersebut adalah uang simbolis yang tidak digunakan untuk transaksi umum.

Sputnik melaporkan, negara-negara anggota BRICS akan membahas pembuatan mata uang bersama dalam KTT tersebut.

"Perdebatan tentang pembentukan mata uang bersama BRICS diadakan secara tertutup pada pertemuan puncak hari ini," demikian kutipan unggahan akun tersebut.

Sebelumnya, Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, meminta negara-negara anggota blok BRICS untuk melakukan transaksi keuangan mereka menggunakan mata uang lokal untuk menggantikan penggunaan dolar AS.

“Mesir menegaskan pentingnya memajukan kerangka kerja sama di bidang penyelesaian keuangan dengan menggunakan mata uang lokal, dan mengambil manfaat dari keunggulan komparatif negara-negara anggota untuk meluncurkan proyek ekonomi, investasi dan pembangunan bersama,” kata Sisi dikutip dari Kantor Berita Anadolu.

Pemimpin Mesir tersebut menyuarakan dukungan terhadap Dewan Bisnis BRICS, termasuk Aliansi Bisnis Perempuan, untuk meningkatkan kerja sama antara sektor swasta dan pemilik bisnis di negara-negara anggota sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono hadiri KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia, pada Selasa (22/10/2024).

Dalam agenda tersebut, Menlu Sugiono bertemu dengan berbagai petinggi negara lain seperti India dan Thailand untuk membahas masalah bilateral.

Mengutip dari situs resmi Kemlu, Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu India S. Jaishankar, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia (23/10).

Pertemuan itu membahas komitmen Indonesia untuk memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif RI - India, dan mendorong kolaborasi Indonesia – India di berbagai forum multilateral.

Menlu Sugiono pun menyampaikan bahwa India merupakan mitra penting bagi ketahanan pangan Indonesia.

Terkait hal ini, Menlu RI menyambut baik keputusan India yang telah mencabut larangan ekspor beras putih non-basmati. Keputusan ini telah membuka peluang peningkatan perdagangan bilateral untuk komoditas beras yang akan mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Selain isu pangan, kedua Menlu juga bertukar pandangan dan menjajaki berbagai kerja sama bilateral termasuk program makan siang bergizi, perumahan, farmasi, industri kreatif, pertahanan dan pendidikan.

Dalam kesempatan ini, Menlu RI mengundang Menlu India untuk menghadiri pertemuan Joint Commission Meeting Indonesia-India yang ke-8 yang akan diselenggarakan di Jakarta.

Sejumlah prioritas kerja sama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain di sektor ekonomi, industri pertahanan, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan (R&D).

Tak hanya itu, Sugiono juga bertemu dengan Menlu Thailand Maris Sangiampongsa. Keduanya sepakat menyoroti pentingnya meningkatkan kerja sama regional dan global termasuk melalui ASEAN, PBB, BRICS, dan forum-forum lain.

BRICS pun dinilai menjadi forum strategis, khususnya bagi negara-negara emerging economies, untuk turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-16 digelar di Kazan, Rusia pada Selasa (22/10/2024).

Sejumlah negara hadir untuk menyelenggarakan KTT tersebut hingga hari ini, Kamis (24/10).

Pertemuan tersebut juga menghasilkan Deklarasi Kazan yang membahas berbagai krisis dan tantangan global serta menyerukan tatanan internasional yang lebih adil dan lebih setara.

Dokumen tersebut juga menguraikan visi kelompok tersebut untuk tata kelola global, pembangunan ekonomi, dan kerja sama internasional.

Salah satu isu yang dibahas dalam Deklarasi Kazan adalah isu Timur Tengah yang saat ini ramai menjadi perhatian dunia.

Dalam deklarasi tersebut BRICS menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan global melalui diplomasi, mediasi dan dialog inklusif.

Meskipun mengakui perlunya menghormati kekhawatiran keamanan yang sah dan masuk akal dari semua negara, kelompok ini menekankan perlunya terlibat dalam upaya pencegahan konflik, termasuk dengan mengatasi akar permasalahannya.

Pihaknya ikut menyoroti permasalahan pendudukan Israel atas Palestina yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 lalu.

“Kami menegaskan kembali keprihatinan kami atas memburuknya situasi dan krisis kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya peningkatan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai akibat dari serangan militer Israel,” bunyi deklarasi tersebut.

Kelompok tersebut juga mengatakan, operasi Israel telah menyebabkan pembunuhan massal dan cederanya warga sipil, pengungsian paksa dan kehancuran infrastruktur sipil secara luas.

Mereka menyerukan Hamas untuk segera membebaskan sandera Israel, dan Israel untuk segera menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza. Pengeboman dan invasi darat Israel ke Lebanon juga dikutuk, sementara sabotase terhadap ribuan perangkat komunikasi Hizbullah pada bulan September digambarkan sebagai “serangan teroris.”

Dokumen tersebut mengutuk “kehadiran militer asing ilegal” di Suriah, mengacu pada sekitar 800 tentara AS yang masih berada di negara tersebut meskipun bertentangan dengan keinginan Damacus.

Serta mengecam pemboman Israel terhadap konsulat Iran di ibu kota Suriah, yang menewaskan Brigadir Jenderal Iran Mohammad Reza. Zahedi dan delapan perwira militer Iran lainnya.