Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera menetapkan tarif pungutan ekspor atau PE untuk komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini sejalan dengan diperluasnnya tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)—yang akan berganti menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)—untuk mengelola dana dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Deputi II (Pangan dan Agribisnis) Kemenko Perekonomian Dida Gardera menuturkan penetapan tarif tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) teknis.

"Baru mau dibahas segera di Rakor Teknis," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dida menjelaskan, pada dasarnya kebijakan yang telah dibahas sejak Jokowi memimpin, merupakan perluasan tugas dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Bila saat ini BPDPKS berfokus pada sawit dan sisi hulu saja, BPDP ditujukan untuk mengelola dana dari sawit, kokoa, dan kelapa hingga produk turunannya.

Adapun, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken pada 18 Oktober 2024, Kementerian Keuangan akan menetapkan BPDP.

Penetapan organisasi BPDP dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Artinya, paling lambat penetapan BPD pada Januari 2025. Hingga saatnya tiba, BPDPKS akan tetap menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan saat ini untuk ekspor biji kakao dikenakan bea keluar. Sedangkan untuk produk kelapa dan turunannya belum dikenakan pungutan baik dalam bentuk BK maupun PE.

Rencananya, ke depan bea keluar untuk biji kakao akan dialihkan atau dikonversi ke pungutan ekspor. Eddy tidak menjelaskan secara detail alasan dibaliknya muncul rencana tersebut.

Untuk diketahui, tarif BK biji kakao berkisar dari 0% hingga 15% tergantung pada Harga Referensi (HR) yang berlaku. Per Oktober 2024, HR biji kakao senilai US$7.581,49/MT dan tarif BK 15%.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa untuk kelapa dan turunnya saat ini belum dikenakan BK maupun PE. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan kajian terkait kemungkinan-kemungkinan pengenaan pungutan atas komoditas ekspor tersebut.

"Saat ini sedang di kaji terkait dengan possibility pengenaan pungutan ekspor terhadap kakao dan kelapa serta produk turunannya," jelasnya.

Bea Keluar menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Sampai dengan Agustus 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan BK mencapai Rp10,9 triliun atau tumbuh 59,3% (year on year/YoY). Utamanya ditopang oleh BK tembaga. Sementara BK dari kelapa sawit turun sejalan dengan penurunan rata-rata harga dan volume ekspor.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tambahan penugasan untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurus kakao dan kelapa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Pengarah BPDPKS, menjelaskan, alasan penambahan tugas BPDPKS untuk mengurus kakao dan kelapa.

Dari segi perdagangan, nilai ekspor kakao mencapai US$ 1,3 miliar dan nilai ekspor kelapa mencapai US$ 1,2 miliar.

Namun di satu sisi, jumlah produksi kakao dan luas lahannya berkurang. Produksi kakao lokal hanya mampu memasok 45% bahan baku dan sisanya 55% bahan baku berasal dari impor.

“Dua duanya ini adalah small holder atau kebun rakyat, jadi penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk revitalisasi (replanting) kakao dan kelapa,” ujar Airlangga dikutip Kamis (11/7).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Arief Zamroni meminta pemerintah melibatkan asosiasi petani kakao dalam menyusun mekanisme pengurusan kakao oleh BPDPKS ke depannya. Sebab, petani kakao belum pernah dilibatkan dalam pembicaraan terkait hal ini.

“Jadi secara garis besar saya menyambut baik, tapi tidak bisa komentar banyak, kecuali kita sudah duduk bersama dan seyogianya ikut terlibat,” ujar Arief kepada Kontan, Kamis (11/7).

Lebih lanjut, Arief mengatakan, beberapa kebun kakao beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Ia memperkirakan 10% dari satu juta hektar kebun kakao beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.

Dengan bertambahnya tugas BPDPKS mengurus kakao, petani berharap BPDPKS juga dapat melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM), penelitian dan pengembangan (litbang), penyediaan sarana dan prasarana bagi petani kakao rakyat, seperti yang selama ini dilakukan terhadap pengembangan komoditas kelapa sawit.

“(Alih fungsi lahan kakao menjadi kelapa sawit) karena alasan kemungkinan lebih sejahtera,” ucap Arief.

Sementara itu, Dewan Nasional Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, selama ini banyak masyarakat membuka kebun kelapa sawit karena komoditas ini ditunjang teknologi, biaya dan penguatan SDM. Sedangkan, komoditas lain tidak.

"Akhirnya orang ramai-ramai buka (lahan) sawit," ucap Darto kepada Kontan.

Menurutnya, jika ada dukungan untuk komoditas lain, tentu masyarakat punya alternatif. Termasuk petani sawit.

Petani sawit bisa kembangkan komoditas tambahan itu, sebagai pilihan lain agar tidak sawit saja yang dikelola.

"Aturannya sebaiknya diubah dulu jika hendak digunakan untuk komoditas lain. Terutama di PP dan Perpres yang mengatur tentang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit," jelas Darto.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri acara Familiarization Trip Speciality Coffee and Cacao Buyer Filipina, yang berlangsung di Pendopo Pemkab Bandung.

Acara tersebut merupakan kegiatan business watching yang diselenggarakan di rumah dinas Bupati Bandung, Rabu (10/7/2024) petang.

Bey Machmudin menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan kopi ke Filipina, mengingat kedatangan para pengusaha kopi dan cokelat dari Filipina yang diantar oleh Duta Besar Filipina.

"Acara ini diadakan untuk meningkatkan volume penjualan kopi ke Filipina karena ada pengusaha kopi dan cokelat dari Filipina, yang diantar Pak Dubes. Mereka sangat tertarik dan ini bukti kopi kita sangat terkenal," ujar Bey.

Selain itu, Bey juga menyebut bahwa kopi dari Jabar telah diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Malaysia dengan nilai ekspor mencapai US$780.000 dalam empat bulan pertama tahun 2024.

Ia sangat mendukung upaya yang dilakukan Disperindag dan Pemkab Bandung dalam meningkatkan volume ekspor kopi.

"Kopinya enak-enak, saya surprise tadi omzetnya besar sekali dari kopi ini. Mereka betul-betul fokus mengembangkan kopi dan kakao dengan sangat baik," tambah Bey.

Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk ASN yang akan pensiun agar mereka dapat berpartisipasi dalam industri kopi dan kakao secara produktif.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Jabar atas perhatian dan dukungannya terhadap kemajuan produksi petani di Kabupaten Bandung.

"Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur yang memberi perhatian terhadap kemajuan produksi petani Kabupaten Bandung. Kali ini hampir 20 buyer yang datang dan tadi malam dinner dengan Pak Gubernur. Semoga hasil para petani Kabupaten Bandung betul-betul ada pasarnya," ungkapnya.

Dadang menambahkan pula bahwa Kabupaten Bandung tak hanya terkenal dengan kopi, tetapi juga dengan komoditas lain seperti cokelat, cengkeh, dan jahe.

Ia berharap dengan adanya big data yang akan selesai dalam dua bulan ke depan, hasil produksi para petani dapat disuplai untuk kebutuhan lokal, regional, nasional, dan ekspor.

Menurutnya, acara tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan devisa negara dan mendukung pertumbuhan UMKM di Jabar serta memberikan dampak positif bagi petani maupun pelaku usaha kopi dan kakao di Kabupaten Bandung.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menambah tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa.

Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai komoditas cokelat dan kelapa di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan.

Ketua Umum Partai PAN itu menjelaskan bahwa alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi.

Presiden Jokowi, imbuhnya, menilai apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk membangun badan baru maka akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa penambahan divisi atau deputi di BPDPKS ini akan dilakukan secepatanya setelah keputusan ini disetujui oleh Presiden Ke-7 RI tersebut.

Tak hanya itu, Zulhas melanjutkan usulan dari kementeriannya adalah tidak ada pembebanan iuran kepada pengusaha atau eksportir kelapa dan coklat.

"Nah itu tadi saya usul tidak ditambah lagi. Iya kan ada iuran apa [di BPDPKS] saya lupa tadi, tapi tidak ditambah lagi," pungkas Zulhas.

Bisnis.com, BANDUNG--Komoditas ekspor kopi dan kakao Jawa Barat terus menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahun. Tak keliru jika dua komoditas ini menjadi incaran pengusaha dari negara lain, salah satunya Filipina.

Asisten Administrasi Setda Jabar Hening Widiatmoko mengatakan kopi dan kakao yang masih berbentuk biji dan produk olahannya adalah komoditas potensial. Data yang dimiliki pihaknya menunjukkan dari Januari-April 2024 komoditas ini berhasil mengantongi nilai ekspor US$782.000.

"Nilai tersebut meningkat 11,6% dari periode yang sama pada tahun 2023. Produk kopi Jawa Barat paling banyak diekspor ke Thailand, Malaysia dan Amerika Serikat," katanya di acara Familiarization Trip for Specialty Coffee and Cacao Filipino Buyers in West Java di Gedung Sate, Bandung, Selasa (9/7/2024).

Di sisi lain, pihaknya juga mencatat kakao Jawa Barat meraup US$95 juta dari ekspor ke berbagai negara menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga 59% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Produk kakao Jawa Barat sendiri paling banyak diekspor ke India, Australia dan Rusia.

Acara yang dihadiri Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di Filipina Agus Widjojo dan Sekda Jabar Herman Suryatman juga Asisten Secretary Regional Operational Group Departement of Trade and Industry Philipines Grace Baluyan juga diharapkan bisa menjembatani hubungan pemerintah serta pengusaha Indonesia dan Filipina dalam meningkatkan perekonomian melalui perluasan peluang bisnis lebih lebar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Noneng Komara mengatakan Filipina selama ini menjadi salah satu destinasi ekspor komoditas Jawa Barat yang cukup besar. Karena itu pihaknya berharap acara hari ini bisa menjadi pintu masuk yang lebih lebar bagi komoditas perkebunan Jawa Barat.

"Selama ini 98% ekspor kan manufaktur, kita harapkan ada peningkatan dengan adanya ekspor kopi dan tea ," ujarnya.

Produk perkebunan Jawa Barat yang paling banyak saat ini menurutnya masih didominasi oleh specialty coffee yang sudah mencatat keunggulan di berbagai kompetisi dunia.

"Bukan dalam mass product, jadi specialty itu tidak bisa banyak tapi kualitasnya paling tinggi," ujarnya.