Peningkatan harga kakao melonjak dua kali lipat sejak awal tahun ini, dan masih berada pada puncak harga tertingginya. Kenaikan harga kakao menyebabkan krisis bahan baku bagi para produsen permen dan cokelat yang tengah dikejar momen Halloween, waktu produksi cokelat terbesar dalam setahun. Bukan tidak mungkin, konsumen akan cenderung kesulitan menemukan permen dan cokelat pada momen Halloween tahun ini.

Sector Manger Well's Fargo Fargo's Agri-Food Institute David Branch menyatakan bahwa kakao tidak seperti komoditas lain. Tumbuhan ini memerlukan spesifikasi khusus untuk bisa tumbuh. Di tiga tahun terakhir, serangkaian cuaca buruk melanda Afrika Barat yang merupakan salah satu area dengan produksi 70% suplai kokoa secara global.

Peningkatan temperatur yang disebabkan badai El Nino menyebabkan stres pada tanaman kakao. Tidak cuma itu, tanaman kakao juga terinfeksi jamur yang juga mengurangi hasil panen International Cocoa Organization per Agustus 2024 sebesar 14,2%.

Salah satu produsen cokelat terbesar, Hersheys menyatakan, keuntungan yang didapat sebesar US$ 287,8 miliar terkontraksi sebesar 48,7% dibandingkan tahun lalu. Presiden Perusahaan Hersheys Michele Buck bilang bahwa harga kakao diprediksi masih akan mengarah ke harga yang lebih tinggi.

"Sejauh ini cuaca mulai membaik untuk produksi kakao tahun ini, dan akan membantu menambah suplai. Kami berharap harga kakao akan turun seiring dengan hal ini," ujar Branch, dikutip dari CNN, Minggu (21/10).

Seiring dengan sekelumit permasalahan produksi kakao yang diperkirakan terjadi hingga September 2025, produsen permen dan coklat berupaya mencari solusi dengan mengurangi gramasi produk namun dengan harga yang sama. Cara lainnya adalah dengan mengurangi penggunaan cokelat pada makanan seperti wafer atau kacang.

Produsen permen Mars menyatakan bahwa cokelat masih mendominasi preferensi konsumen. Maka, Mars memperluas produksinya dengan permen buah atau permen lunak edisi khusus Halloween untuk menyiasati kelangkaan kakao.

Dengan hal ini, National Confectioner's Association (NCA) 2024 State of Treating Report menyatakan adanya peningkatan penjualan dan produksi permen non-kakao sebesar 12,1%, sedangkan pertumbuhan penjualan coklat hanya 5,8% per 2023. Namun, penjualan cokelat masih menyokong lebih dari setengah penjualan, dengan nominal sebesar 25,9 triliun per 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – Pandangan analis terhadap saham PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) tetap terjaga, meskipun kinerja perusahaan dibayangi kenaikan bahan baku biji kopi dan kakao. Asa perbaikan daya beli dan momentum Pilkada 2024 menjadi katalis positif bagi Mayora.

Harga kakao berjangka diketahui terus menanjak bahkan melampaui level US$8.500 per ton, atau tertinggi sejak awal September 2024. Kenaikan ini dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap ketatnya pasokan kakao dari negara-negara produsen utama di Afrika Barat.

Bisnis.com, JAKARTA — Panen raya kakao segera menjelang di sejumlah belahan dunia, terutama di lumbung-lumbung utama di Afrika. Akan tetapi, tampaknya hasil panen musim kali ini tidak akan cukup untuk menurunkan harga cokelat secara signifikan.

Harga kakao berjangka melonjak di atas US$11.000 per ton di New York awal tahun ini setelah cuaca buruk dan penyakit tanaman merusak pohon-pohon tua di Afrika Barat, lumbung utama kakao dunia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bertepatan dengan Peringatan Hari Kakao Nasional, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan produksi dan daya saing produk turunan kakao, terutama produk cokelat artisan.

Jumlah industri cokelat artisan tercatat mengalami peningkatan, dari 31 perusahaan menjadi 39 perusahaan pada tahun 2023.

“Dalam lima tahun ke depan, diharapkan industri ini terus dapat berkembang hingga 120 industri,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika pada acara Peringatan ke-23 Hari Kakao Indonesia dikutip dari siaran pers di situs Kemenperin, Rabu (25/9).

Putu juga menyampaikan, potensi nilai tambah biji kakao jika diolah menjadi produk artisan bisa menghasilkan enam hingga sepuluh kali nilai tambah. Bahkan, apabila diolah menjadi produk farmasi seperti suppositoria, nilai tambahnya dapat mencapai 36 kali.

Untuk mendukung pengembangan industri pengolahan kakao nasional yang mandiri, Kemenperin telah melakukan program pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) berkolaborasi dengan Cocoa Mars Academy di Tarengge, Sulawesi Selatan.

Program pelatihan ini telah menghasilkan lebih dari 200 SDM terlatih dari seluruh Indonesia yang mampu melaksanakan Good Agricultural Practices (GAP) kakao, mulai dari membuat pembibitan/nursery terstandar, perawatan tanaman, sampai penanganan pascapanen. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan kakao mencapai 1-1,5 ton/hektare/tahun.

“Kami juga membuka kesempatan untuk talenta-talenta di perkakaoan Indonesia untuk on the job training di perusahaan atau pusat pengembangan kakao,” tutur Putu.

Selanjutnya, Putu menyampaikan bahwa pemerintah melalui program restrukturisasi menawarkan insentif investasi sebesar 35% untuk penggantian biaya mesin peralatan. Program ini dapat dimanfaatkan seluruh insan pengolahan kakao dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi.

Sementara itu, untuk dapat menembus pasar ekspor, industri kakao dalam negeri perlu memenuhi European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang menetapkan persyaratan uji tuntas bagi perusahaan yang menempatkan atau mengekspor komoditas tertentu yang terkait dengan deforestasi di pasar Uni Eropa.

Persyaratan tersebut berdampak pada tujuh komoditas termasuk kakao dan menjadi tantangan tersendiri bagi petani kakao. Selanjutnya, Kemenperin akan mendorong industri untuk membantu sertifikasi bagi petani dampingan dan memperluas kemitraan.

Untuk mendukung para pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan EUDR, Kemenperin telah menjalankan beberapa upaya, antara lain sosialisasi kepada pelaku usaha terkait EUDR dan mendorong diversifikasi negara tujuan ekspor kakao olahan ke negara konsumen selain negara Uni Eropa, seperti India, Amerika Serikat, China, Malaysia, Australia, Filipina, dan Kanada.

Sementara itu, beberapa produk cokelat artisan sendiri telah memiliki sertifikat seperti fairtrade, sustainability, hingga organik, sehingga diharapkan industri cokelat artisan lebih siap dalam menghadapi EUDR.

“Dengan adanya EUDR, Indonesia memperoleh kesempatan yang baik untuk menata proses bisnis industri kakao dan diharapkan cokelat artisan bisa menjadi tulang punggung industri kakao di Indonesia,” tutup Putu.

KOMPAS.com - Pohon kakao bisa dipanen usai tiga tahun ditanam. Setelahnya, hasil tanam kakao dapat dipanen dua kali dalam setahun.

Indonesia sempat menjadi penghasil kakao terbesar di dunia. Namun, jumlah produksi komoditas ini kian menurun dari tahun ke tahun.

Dari tiga terbesar negara penghasil kakao terbesar di dunia, kini turun menjadi peringkat ketujuh.

Turunnya produksi kakao Indonesia tak lepas dari produktivitas petani kakao. Sebab, pengerjaannya memang tak mudah.

Agung Widiastuti, Direktur Kalimajari, pendamping Koperasi Kakao Kerta Semaya Samaniya (KSS) Jembrana Bali, menyampaikan, setidaknya ada tiga tantangan utama bagi petani kakao dalam menghasilkan produksi bahan baku cokelat yang berkualitas.

1. Sulit mencari mitra bisnis yang peduli proses tanam

Agung yang juga seorang petani kakao, menggambarkan sulitnya produksi kakao berkualitas di Indonesia.

Proses tanam, panen, hingga pascapanen berjalan cukup panjang. Sayangnya, tahapan ini jarang dihargai banyak orang.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Foodplace (@my.foodplace)

Alhasil, sering kali terjadi proses tawar-menawar dalam menentukan harga jual kakao yang menyulitkan petani.

"Kami, sebagai petani dan koperasi kakao, betul-betul mencari partner yang menghargai proses itu dan tidak mudah," kata Agung saat ditemui Kompas.com usai pembukaan pabrik Pipiltin Gunung Sindur, Bogor pada Kamis (26/7/2024).

2. Menghasilkan kakao berkualitas

Menurut Agung, tidak semua petani tahu dan paham soal tingginya nilai kakao yang dihasilkan.

SHUTTERSTOCK/AMMIT JACK Ilustrasi kakao, buah kakao, pohon kakao.

Padahal, kuantitas bukan menjadi satu-satunya fokus produksi kakao secara menyeluruh, melainkan kualitasnya.

Kualitas kakao bisa didapat dari proses pascapanen yang saat ini terbagi menjadi dua, yakni nonfermentasi dan fermentasi.

"Dari segi pascapanen, buat menghasilkan kakao berkualitas itu mesti difermentasi selama enam sampai tujuh hari," jelas Agung.

"Value-nya ada di sana. Nilai tambah kakao berkualitas asalnya dari sana dan itu yang kami jual," tambah dia.

Harga jual kakao berkualitas atau fermentasi tentu berbeda dengan produksi kakao biasa.

Jadi, Agung menuturkan, bila saja petani paham cara menghasilkan kakao berkualitas, harga yang ditawarkan pun bisa lebih premium, lebih mahal daripada harga kakao biasa.

3. Naik-turunnya harga kakao

Sama halnya dengan komoditas lain, petani juga mengalami naik-turun harga kakao. Harga kakao saat ini, per 2024, tercatat mengalami kenaikan tertinggi selama 10 tahun terakhir, seperti disampaikan Agung.

Kompas.com/Krisda Tiofani Agung Widiastuti, Direktur Kalimajari, pendamping Koperasi Kakao Kerta Semaya Samaniya (KSS) Jembrana Bali.

Meski petani merasa bahagia dengan kenaikan harga kakao, di sisi lain, petani perlu pintar-pintar mengatur kerja sama dengan mitra saat hal ini terjadi.

"Harga kakao saat ini sangat mahal. Sekitar dua bulan lalu, harga kakao naik dua hingga tiga kali lipat daripada tahun lalu," ungkap Agung.

"Kami menyampaikan kepada mitra chocolate maker lokal pertama, Pipiltin Cocoa, dan berhasil mempertahankan kerja sama dengan mengirimkan kakao yang terhitung sudah tiga kali dalam tahun ini," lanjutnya.

Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - Produksi kakao Ghana kembali mengalami penurunan setelah selesainya musim panen pada akhir Juni lalu. Data Dewan Pemasaran Cocobod pada Selasa (16/7) melaporkan hasil panen turun 55% menjadi 429.323 metrik ton.

Pada tanggal 21 Juni, Cocobod mengumumkan dimulainya panen ringan di Ghana. Panen ini lebih kecil dari dua panen tahunannya dan hanya menyumbang kurang dari 10% produksi satu musim penuh.

Produksi kakao tahunan Ghana rata-rata mencapai 800.000 ton selama lima musim terakhir. Data Organisasi Kakao Internasional mencatat puncak produksi tertinggi terjadi pada tahun 2020/2021 yang mencapai lebih dari 1 juta ton.

Namun pada tahun-tahun berikutnya mulai terjadi penurunan produksi. Tahun 2021/2022 produksi musim penuh sebesar 683.269 ton dan pada tahun 2021/22 sebesar 656.140 ton.

Data menunjukkan bahwa dua wilayah penghasil kakao utama di Ghana meliputi Ashanti dan Western South mengalami penurunan produksi. Ashanti memproduksi 103,976 ton biji kopi pada akhir bulan Juni, dibandingkan dengan angka satu musim penuh sebesar 160,855 ton pada musim lalu. Sementara itu, Western South mencatat produksi sebesar 96.810 ton pada akhir Juni, dibandingkan dengan 152.277 ton pada musim lalu.

Produsen kakao terbesar di dunia mengalami kendala akibat terdampak kondisi cuaca buruk, penyakit poho hingga dampak pertambangan informal dan penyelundupan.

Melansir Reuters, Nana Kwesi Barning, Koordinator Platform Kakao Masyarakat Sipil Ghana mengatakan penyakit pucuk bengkak (CSSVD) dan penambangan emas rakyat (galamsey) bertanggung jawab terhadap penurunan produksi tersebut.

“Galamsey dan CSSVD sangat besar di sana, terutama galamsey, berdasarkan analisis kami,” katanya kepada Reuters.

Ia yang juga seorang petani besar di wilayah Barat Selatan dengan luas perkebunan sekitar 80 hektar, mengatakan lebih dari separuh kakaonya harus ditebang dan ditanam kembali karena pucuknya bengkak. Kemudian penambangan emas ilegal, katanya, membuat generasi muda tidak mau bekerja di kebun kakao.

Bencana panen di Ghana dan Pantai Gading sebagai dua negara produsen kakao terbesar di dunia telah menggerek harga sejak awal tahun. Kedua negara tersebut, secara keseluruhan menyumbang 60% pasokan dunia.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) buka suara terkait penambahan tugas baru terhadap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab terhadap komoditas kakao dan kelapa.

Ketua Umum Askindo, Arief Susanto, optimistis, kebijakan ini bisa menunjang produktivitas kakao dan meningkatkan daya saing secara global.

"Kami percaya bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia," jelas Arief pada Kontan.co.id, Senin (15/7).

Arief menguraikan langkah yang diambil oleh pemerintah dengan menginisiasi pembentukan dua kedeputian baru, yakni Deputi Kakao dan Deputi Kelapa di BPDPKS bisa memacu daya saing melalui penyerapan produk di pasar domestik, mengingat 99% kakao Indonesia dibudidayakan oleh pekebun rakyat.

Ia berharap, regulasi teknis yang nantinya diterapkan bisa menjawab kebutuhan bahan tanam berkualitas yang dibutuhkan, serta dekat dengan sentra produksi pekebun kakao.

Selain itu, melalui BPDPKS ini, pihaknya berharap ada kepastian ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi dan penyediaan tenaga penyuluh lapangan yang lebih memadai di sektor ini.

"Kami menyambut baik rencana ini, dan dengan senang hati bekerjasama dengan BPDPKS serta pemangku kepentingan lain," tambahnya.

Sebelumnya, pemberian tugas tambahan kepada BPDPKS ini diputuskan melalui rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Rabu (10/7) lalu.

Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan alasan penambahan tugas kakao dan kelapa ini merupakan sektor yang terkait dengan perkebunan rakyat.

"Jadi, BPDPKS nantinya tidak hanya melakukan replanting kelapa sawit, tetapi juga replanting/revitalisasi perkebunan kakao dan kelapa," urai Airlangga.

Dia menjelaskan produksi kakao dalam negeri saat ini sekitar 180.000 ton dan produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton. Adapun nilai ekspor kakao adalah US$ 1,3 miliar dan nilai ekspor kelapa US$ 1,2 miliar.

Kemudian, luas lahan perkebunan kakao saat ini 1,3 juta hektar dan luas lahan perkebunan kelapa 3,3 juta hektar.

Airlangga mengungkapkan, produksi kakao lokal memasok bahan baku sebanyak 45% dan 55% bahan baku berasal dari impor.

"Tadi arahan bapak presiden perlu dikelola memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS juga untuk bertanggungjawab untuk mereplanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa," ujar Airlangga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha kakao yang tergabung dalam Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) buka suara soal kebijakan pemerintah, terkait tata kelola kakao dan kelapa yang dilimpahkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Ketua Umum Askindo Arief Susanto mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah penting untuk meningkatkan produktivitas kakao Indonesia, serta tidak adanya tambahan pungutan untuk eksportir/industri kakao dan kelapa.

"Askindo percaya bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia, yang mengalami tantangan yang luar biasa dalam hal ketersediaan biji kakao dalam negeri, serta persaingan perdagangan dengan produsen/industri olahan kakao dari negara lain," kata Arief dalam keterangan resmi, Senin (15/7/2024).

Arief mengatakan peningkatan produktivitas kakao akan dapat menjamin ketersediaan bahan baku domestik bagi industri, dan memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan keluarga pekebun kakao Indonesia.

Adapun 99 persen kakao Indonesia dibudidayakan oleh pekebun rakyat (smallholder).

"Dengan adanya upaya peningkatan produktivitas kakao Indonesia, kami berharap akan terus meningkatkan daya saing kakao Indonesia, baik dari sisi ketersediaan bahan baku dan hilirisasi produk olahan kakao di tingkat global dalam perdagangan internasional yang sangat kompetitif," ujarnya.

Dilansir dari Kontan, Indonesia pernah menjadi negara pemasok kakao terbesar ketiga di dunia. Namun sejak 2016, posisi Indonesia harus turun jadi peringkat ke-7 di dunia.

Lebih lanjut, Arief mengatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan BPDPKS guna menjawab kebutuhan bahan tanam berkualitas yang tersedia dekat dengan sentra-sentra produksi pekebun kakao.

"Dan ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi, serta tenaga penyuluh lapangan yang mumpuni di sentra-sentra produksi kakao," ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melaksanakan rapat terbatas mengenai Badan Pengelola Dana Kakao dan Kelapa di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, ratas tersebut telah memutuskan bahwa pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan membentuk dua kedeputian baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

Selanjutnya, penghimpunan dana tetap dilakukan melalui skema pungutan ekspor yang dikelola langsung oleh BPDPKS.

”BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao dan kelapa sehingga bisa berjalan segera,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran persnya, Kamis (11/7/2024).

Untuk diketahui, Indonesia pernah menduduki peringkat ke-3 negara penghasil biji kakao hingga tahun 2015, namun saat ini berada pada peringkat ke-7. Dari sisi industri, Indonesia sejauh ini menjadi salah satu produsen dan pengekspor ke-4 produk olahan kakao di dunia pada tahun 2023.

Selama periode 2015-2023, terjadi penurunan produksi kakao Indonesia sebesar 8,3 persen per tahun dan terjadi peningkatan impor dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton.

Pertumbuhan industri pengolahan kakao belum dibarengi dengan ketersediaan bahan baku yang menyebabkan 9 dari 20 perusahaan berhenti beroperasi. Industri pengolahan kakao saat ini harus mengimpor 62 persen bahan baku biji kakao.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia (ACBI) menyebut tata kelola kakao dan kelapa melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjawab tantangan penurunan produksi kakao Indonesia yang signifikan selama beberapa tahun terakhir dan peningkatan impor bahan baku.

Ketua Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia Olivia Putri Prawiro mengatakan pihaknya berharap kelembagaan ini dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas kakao, hasil olahan, dan jaminan penyerapan panen bagi petani.

"Kami berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi,” ujarnya, dikutip Minggu (14/7/2024).

Terlebih, Olivia ingin agar kebijakan ini akan mengatasi tantangan yang dihadapi industri pengolahan kakao saat ini, termasuk kebutuhan untuk mengimpor sebagian besar bahan baku biji kakao.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa skema penguatan hulu kakao juga mesti didorong dengan mendukung petani kakao fine flavor yang fokus pada fermentasi untuk memberikan nilai tambah terhadap biji kakao tersebut dengan semangat keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menilai langkah pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kakao melalui BPDPKS dapat meningkatkan produktivitas kakao nasional.

Ketua Umum Askindo Arief Susanto mengatakan dengan bertambahnya Deputi Kakao dan Kelapa dalam BPDPKS maka dapat makin mendorong pengembangan daya saing kakao dari segi ketersediaan bahan baku dan hilirisasi produk olahan kakao di tingkat global yang kompetitif.

"Askindo percaya bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia yang mengalami tantangan yang luar biasa dalam hal ketersediaan biji kakao dalam negeri serta persaingan perdagangan dengan produsen atau industri olahan kakao dari negara lain," ujarnya.

Menurut Arief, peningkatan produktivitas kakao akan dapat menjamin ketersediaan bahan baku domestik bagi industri. Terlebih, dia meyakini pendapatan pekebun kakao Indonesia akan meningkat.

"Di mana 99% kakao Indonesia dibudidayakan oleh pekebun rakyat,” imbuhnya.

Langkah ini pun selaras dengan upaya Kementerian Perindustrian dalam pembentukan kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing, serta meningkatkan nilai tambah.

Di sisi lain, pihaknya juga mengapresiasi atas kerja sama dan koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian terkait, BPDPKS, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Terutama untuk implementasi rencana ini melalui kelembagaan yang ditunjuk, regulasi teknis, guna menjawab kebutuhan bahan tanam berkualitas yang tersedia dekat dengan sentra-sentra produksi pekebun kakao, ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi, serta tenaga penyuluh lapangan yang mumpuni di sentra-sentra produksi kakao,” ujarnya.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bakal menambah tugas BPDPKS untuk mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa.

Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai komoditas cokelat dan kelapa di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," ujarnya.

Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - Pemasok coklat industri terbesar, Barry Callebaut melaporkan penurunan volume penjualan pada kuartal yang berlangsung dari Maret - Mei 2024. Lonjakan harga kakao membuat permintaan berkurang sehingga pada akhirnya mempengaruhi volume penjualan perusahaan.

Perusahaan asal Swiss ini merilis volume penjualannya turun 0,3% dan pendapatan penjualan melonjak hampir 27% menjadi US$ 2,98 miliar selama Maret - Mei 2024.

Rupanya selama periode tersebut, harga kakao global telah naik hingga 131%, Untungnya sebagian besar kontraknya memungkinkan mereka menutup kenaikan harga input. Barry Callebaut memasok coklat untuk industri seperti Hershey, Nestle dan Unilever.

“Dalam kondisi kakao yang belum pernah terjadi sebelumnya, kami senang dengan pencapaian sedikit peningkatan penjualan dalam sembilan bulan pertama,” kata Chief Financial Officer Peter Vanneste dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Reuters, Kamis (11/7).

Barry Callebaut sendiri tengah melakukan restrukturisasi yang akan mengakibatkan PHK dan investasi besar untuk memodernisasi operasinya dan memasuki pasar Asia yang sedang berkembang.

Manajemen meminjam banyak uang untuk mendanai peningkatan nilai persediaan bahan bakunya, dengan menerbitkan enam obligasi senilai 2 miliar franc Swiss ($2,23 miliar) selama enam bulan terakhir, tambahnya.

Saham Barry Callebaut jatuh pada hari Kamis setelah pembuat coklat Swiss tersebut mengatakan volume penjualan kuartalan menurun dan harga kakao telah meningkatkan biayanya. Pernyataan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran investor.

Saham tersebut turun 10% pada perdagangan sore dan berada di jalur menuju hari terburuk sejak 2015, dan merupakan yang berkinerja terburuk pada indeks STOXX 600 di seluruh Eropa.

Dampak kinerja saham Barry Callebaut juga membebani rekannya, pembuat coklat Swiss Lindt & Spruengli, yang sahamnya turun 2%.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan rapat terbatas mengenai Badan Pengelola Dana Kakao dan Kelapa di Jakarta, Rabu (10/7).

Ratas tersebut memutuskan bahwa pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan membentuk dua kedeputian baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

Selanjutnya, penghimpunan dana tetap dilakukan melalui skema pungutan ekspor yang dikelola langsung oleh BPDPKS.

”BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao dan kelapa sehingga bisa berjalan segera,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan hasil rapat terbatas tersebut dalam siaran pers, Rabu (10/7).

Indonesia pernah menduduki peringkat ke-3 negara penghasil biji kakao hingga tahun 2015, namun saat ini berada pada peringkat ke-7.

Dari sisi industri, Indonesia sejauh ini menjadi salah satu produsen dan pengekspor ke-4 produk olahan kakao di dunia pada tahun 2023.

Selama periode 2015-2023, terjadi penurunan produksi kakao Indonesia sebesar 8,3% per tahun dan terjadi peningkatan impor dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton.

Pertumbuhan industri pengolahan kakao belum dibarengi dengan ketersediaan bahan baku yang menyebabkan 9 dari 20 perusahaan berhenti beroperasi. Industri pengolahan kakao saat ini harus mengimpor 62% bahan baku biji kakao.

Sementara itu, hilirisasi kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku kelapa belum optimal dan saat ini masih ada kelapa bulat yang diekspor. Hal ini mengakibatkan utilisasi industri pengolahan kelapa masih sekitar 55%.

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan global, sehingga masih terdapat ruang peningkatan hilirisasi kelapa yang sangat besar.

Diharapkan kelembagaan kakao dan kelapa akan memberikan dampak positif pada petani dan industri. Manfaat bagi petani meliputi peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peremajaan lahan, peningkatan hasil olahan dan jaminan kepastian penyerapan panen.

Sementara itu, manfaat bagi industri berupa peningkatan nilai tambah dan ekspor serta diversifikasi pada produk turunan bernilai tambah tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menambah tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa.

Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai komoditas cokelat dan kelapa di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan.

Ketua Umum Partai PAN itu menjelaskan bahwa alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi.

Presiden Jokowi, imbuhnya, menilai apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk membangun badan baru maka akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa penambahan divisi atau deputi di BPDPKS ini akan dilakukan secepatanya setelah keputusan ini disetujui oleh Presiden Ke-7 RI tersebut.

Tak hanya itu, Zulhas melanjutkan usulan dari kementeriannya adalah tidak ada pembebanan iuran kepada pengusaha atau eksportir kelapa dan coklat.

"Nah itu tadi saya usul tidak ditambah lagi. Iya kan ada iuran apa [di BPDPKS] saya lupa tadi, tapi tidak ditambah lagi," pungkas Zulhas.