PT Bukalapak.com Tbk berencana mengajukan upaya hukum usai divonis membayar ganti rugi Rp 107 miliar berdasarkan ketetapan Mahkamah Agung. Vonis ini buntut putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Harmas Jalesveva, pemilik Gedung One Belpark Office.

Sekretaris Perusahaan Cut Fika Lutfi mengatakan pihaknya telah menerima putusan kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menyebut pihaknya berupaya mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Menindaklanjuti ketetapan hukum tersebut, Perseroan memutuskan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," katanya dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (1/11/2024).

Cut menegaskan tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap operasional dan keuangan perusahaan atas kasus hukum tersebut. Dia juga menekankan tidak ada informasi /kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjaga stabilitas operasional dan kepatuhan hukum dengan memperkuat kebijakan internal serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap proses operasional.

"Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah hukum dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan," terangnya.

Dalam catatan detikcom, permasalahan berawal dari tindakan Bukalapak memutus secara sepihak terkait LOI Sewa Gedung One Belpark Office di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Bukalapak awalnya menjanjikan akan menyewa seluruh lantai gedung tetapi membatalkannya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Harmas.

PT Harmas sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyediakan gedung sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Bukalapak. Namun, setelah PT Harmas menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan gedung, Bukalapak justru menuding PT Harmas lalai karena terlambat menyelesaikan pembangunan gedung.

"Pembatalan sepihak Bukalapak terhadap LOI menyebabkan klien kami merasa dirugikan. Sedangkan klien kami sudah membayarkan komisi kepada agen properti yang ditunjuk oleh Bukalapak, PT Leads Property Services Indonesia, dan sisanya dibayarkan untuk service charge lainnya," ujar Kuasa hukum PT Harmas Jalesveva Dolvianus Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain meminta keadilan dalam permasalahannya, perkara ini juga memberikan kepastian hukum kepada PT Harmas. Pasalnya, eksklusifitas LOI tersebut membuat PT Harmas ragu untuk menyewakan dan menawarkan Gedung One Belpark Office kepada pihak lainnya.

Usai diputus inkracht di tingkat kasasi, PT Harmas sudah memohonkan eksekusi. Namun, Bukalapak belum melaksanakan isi putusan dengan membayarkan ganti rugi kepada PT Harmas secara sukarela. Adapun dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan peneguran (aanmaning) terhadap Bukalapak untuk segera membayar kerugian kepada PT Harmas sebesar Rp 107 miliar.

PT Bukalapak.com Tbk divonis membayar ganti rugi Rp 107 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun vonis ini buntut putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Harmas Jalesveva, pemilik Gedung One Belpark Office.

Permasalahan berawal dari tindakan Bukalapak memutus secara sepihak terkait LOI Sewa Gedung One Belpark Office di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Bukalapak awalnya menjanjikan akan menyewa seluruh lantai gedung tetapi membatalkannya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Harmas.

Sebelumnya, PT Harmas sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyediakan gedung sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Bukalapak. Namun, setelah PT Harmas menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan gedung, Bukalapak justru menuding PT Harmas lalai karena terlambat menyelesaikan pembangunan gedung.

"Pembatalan sepihak Bukalapak terhadap LOI menyebabkan klien kami merasa dirugikan. Sedangkan klien kami sudah membayarkan komisi kepada agen properti yang ditunjuk oleh Bukalapak, PT Leads Property Services Indonesia, dan sisanya dibayarkan untuk service charge lainnya," ujar Kuasa hukum PT Harmas Jalesveva Dolvianus Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain meminta keadilan dalam permasalahannya, perkara ini juga memberikan kepastian hukum kepada PT Harmas. Pasalnya, eksklusifitas LOI tersebut membuat PT Harmas ragu untuk menyewakan dan menawarkan Gedung One Belpark Office kepada pihak lainnya.

Usai diputus inkracht di tingkat kasasi, PT Harmas sudah memohonkan eksekusi. Namun, Bukalapak belum melaksanakan isi putusan dengan membayarkan ganti rugi kepada PT Harmas secara sukarela. Adapun dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan peneguran (aanmaning) terhadap Bukalapak untuk segera membayar kerugian kepada PT Harmas sebesar Rp 107 miliar.

Sementara itu pihak Bukalapak menyatakan masih ada tahapan Peninjauan Kembali (PK) sehingga eksekusi tidak serta-merta bisa dilakukan. Terkait statement tersebut, Nana kembali mengingatkan Bukalapak bahwa upaya PK tidak menangguhkan eksekusi yang sudah diajukan oleh kliennya.

"Namun, dalam kesempatan ini, kami berterima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Kami merasa bersyukur masih ada keadilan yang hidup di Indonesia ini untuk klien kami yang sudah dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Bukalapak," pungkas Nana.

MUI: Bercerai dalam Kondisi Hamil Itu Boleh

MUI: Bercerai dalam Kondisi Hamil Itu Boleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro minta maaf buntut dihentikannya debat publik perdana bagi calon wakil bupati (cawabup) di Pilkada Bojonegoro, Sabtu (19/10).

Debat publik itu terpaksa dihentikan lantaran Calon Bupati Bojonegoro nomor urut 01, Teguh Haryono, memaksa naik ke panggung.

"Memang sangat disayangkan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada masyarakat Bojonegoro atas dihentikannya debat pertama Pilkada serentak ini," ujar Ketua KPU Bojonegoro, Robby Adi Perwira, Rabu (23/10).

"Jadi kemarin teman-teman media sama-sama mengetahui bahwa dihentikannya debat publik pertama calon wakil bupati karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Jadi saya mohon maaf terjadinya seperti itu," lanjutnya.

Terkait dengan pemberhentian itu, kata Robby, pihaknya akan memanggil tim dari masing-masing pasangan calon cabup dan cawabup Bojonegoro. Nantinya, akan dikoordinasikan kembali terkait dengan teknis dan format debat Pilbup Bojonegoro 2024.

"Rencana kami sangat amat berharap akan kami koordinasikan kepada kedua belah pihak dengan adanya mungkin dengan format baru yang sama-sama disetujui, sama-sama menerima untuk tetap menjalankan debat selanjutnya," jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa memang saat rapat koordinasi sebelum pelaksanaan debat publik perdana itu sempat deadlock atau tidak menemui kesepakatan dari kedua belah pihak paslon.

"Proses (deadlock) itu memang terjadi. Akan tetapi memang kita sudah beberapa kali mengkomunikasikan sehingga tidak terjadi kesepakatan. Semoga selanjutnya demi masyarakat Bojonegoro, demi keamanan dan ketertiban, semoga debat berikutnya saya juga akan mengkoordinasikan, saya harap kedua belah pihak bisa saling memahami dan kita akan melaksanakan debat dengan format baru yang sama-sama yang saling bisa menyetujui," ungkapnya.

Debat publik perdana antara cawabup nomor urut 01 Farida Hidayati dan cawabup nomor urut 02 Nurul Azizah, Pilkada Bojonegoro 2024 terpaksa dihentikan pada Sabtu (19/10) lalu.

Awalnya, moderator acara meminta kedua cawabup naik ke atas panggung, dan mempersilakan cawabup nomor urut 01, Farida Hidayati untuk menyampaikan visi dan misinya.

Namun sebelum menyampaikan visi dan misi, Cawabup Farida Hidayati malah meminta Cabup Teguh Haryono untuk naik ke atas panggung.

"Karena ini merupakan pasangan calon, maka saya meminta Mas Teguh Haryono untuk naik ke atas panggung," kata Farida Hidayati.

Permintaan cawabup Farida ini sontak mendapat sorakan riuh dari pendukung cawabup nomor urut 02 Nurul Azizah.

"Ini debat cawabup, bukan debat pasangan calon bupati, bilang saja gak berani," ujar salah satu pendukung cawabup 02 Nurul Azizah.

Alasan cawabup nomor Farida Hidayati mengajak Teguh Haryono naik ke atas panggung untuk ikut debat perdana karena Farida Hidayati mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 13 dan Kepoutusan KPU (KKPU) nomor 1363.