Belum genap sebulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikutip Sabtu (9/11), Perpres 193/2024 ini berisi struktur organisasi KKP yang diperluas menjadi 10 unit dari yang awalnya hanya sembilan unit kerja Eselon 1. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 8 November itu, pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, unit kerja Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang.

Penguatan struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sudah menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021. Tiga program tersebut meliputi, perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600% berkat transformasi kinerja penataan ruang laut.

Namun, tugas dan fungsi tersebut berubah karena adanya Perpres baru ini. Mengacu pada Pasal 12 dan 13 Perpres 193/2024, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki tujuh fungsi meliputi,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 15 dan 16, Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Unit ini juga memiliki tujuh fungsi, antara lain,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan,adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja Eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tiga staf ahli, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut juga tidak mengalami perubahan karena perpres ini.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Perum Bulog dikabarkan akan melepas status BUMN, dan menjadi sebuah badan yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pertama kali disampaikan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara merespons hal itu. Erick menilai Bulog yang langsung di bawah Presiden dapat membantu upaya pemerintah untuk secepat-cepatnya swasembada pangan.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" ucapnya lagi.

Ia menyebut perubahan status menjadi penting mengingat salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya.

Di sisi lain, menurut perhitungan Erick, Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp 26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Walaupun dalam pelaksanaan operasi pasar itu Bulog bisa rugi hingga Rp 5-6 triliun.

"Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," katanya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Di mana selama ini status Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang selama ini termasuk dalam BUMN sektor pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Namun saat ini Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) lalu.

Perum Bulog mengusulkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan awal tahun depan. Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyebut agar penyaluran kedua program itu dapat dilakukan pada Januari sampai Februari 2025.

Wahyu menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Sejalan dengan itu, dia mengusulkan agar penyaluran bantuan pangan sebesar 220 ribu ton dan SPHP sebesar 150 ribu ton per bulan disalurkan pada Januari hingga Febuari 2025.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras di pasar pada bulan tersebut. Bahkan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Bidang Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

"Dengan asumsi satu bulan, bantuan pangan sebesar 220 ribu dan SPHP sebesar 150 ribu ton satu bulan, ini akan dilepas untuk stabilisasi harga bulan Januari hingga Februari. Kami menyarankan melalui Pak Menko Pangan tadi agar supaya keseimbangan angka inflasi kita," terang Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator seharusnya telah menyediakan anggaran untuk kedua program tersebut. Dia menilai stok beras yang terlalu besar dapat membebani bunga Perum Bulog.

"Stok yang terlalu besar maka akan membebani bunga yang di Perum bulog. Saya kira mekanismenya ketika melakukan pengadaan dana dari perbankan ketika masuk dalam persetujuan persediaan maka itu sudah masuk dalam utang dan bunganya akan bergerak. Semakin tidak ada penyaluran, tidak ada penjualan. Karena penjualan kita adalah captive di bantuan pangan melalui regulasi dari Kepala Badan Pangan," jelas Wahyu.

Sebagai informasi, realisasi bantuan pangan tahap 1 sebesar 659.352 ton beras dan tahap 2 sebesar 653.613 ton beras dengan sasaran penerima sebesar 22 juta kepala keluarga (KK). Kemudian realisasi penyaluran stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP untuk sejumlah 1.230.273 juta ton beras atau sebesar 81,07% dari target sebesar 1.517.500 ton.

"Penyaluran SPHP tertinggi bulan Februari 2024. Terjadi penurunan penyaluran SOHP pada Maret sampai dengan Juni 2024 karena harga beras di pasaran umum turun," terangnya.

Perum Bulog memastikan sisa kuota impor beras 2024 sebanyak 700 ribu ton masuk ke Indonesia pada akhir tahun. Saat ini, realisasi impor beras hingga Oktober 2024 baru mencapai 2,9 juta ton dari kuota penugasan impor sebesar 3,6 juta ton beras.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono telah meminta Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto agar dapat mempercepat proses tersebut. Dia menyebut sisa kuota impor tersebut diharuskan masuk pada pertengahan Desember.

"Sekarang (beras impor) sedang berproses. Ini saya minta ini Direktur Supply Chain Pak Yamto, itu harus di Desember lah masuk pertengahan. Kita lebih cepat, lebih baik," terang Wahyu saat ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Namun, Wahyu menyebut total impor beras yang masuk hingga akhir tahun bisa mencapai 1 juta ton. Sebab, ada sisa kuota impor tahun 2023 yang ikut masuk di tahun ini.

"(1 juta ton beras) itu yang termasuk carryover-nya lah," kata Wahyu.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Wahyu menjelaskan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton.

"Tanggal 1 November atau hari Jumat, stok komoditas beras sebesar 1.653.799 ton, tepung terigu 224 ton, minyak goreng 5.237 kiloliter, daging sapi 20 ton, gula pasir 17.934 tom, telur 9 ton, serta jagung PSO 97.131 ton dan jagung komersial 18.281 ton," ujar Wahyu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke China. Rencanaya dalam kunjungan tersebut akan diteken perjanjian terkait sektor kelautan dan perikanan.

"Ada perjanjian antara Indonesia dengan Cina, technical cooperation guideline, soal perjanjian kelautan dan perikanan," kata Sakti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Sakti mengatakan pemerintah akan mendorong kerja sama investasi. Dia mengatakan, kerja sama tersebut seperti pengolahan atau industri sektor hilirisasi perikanan.

"Terus sekarang ini ditandatangani di depannya Presiden. Jadi antara Menteri Kelautan Perikanan Indonesia dan Menteri Mara China," ungkapnya.

Sakti mengatakan, dia hanya menemani Prabowo dalam kunjungan ke China. Saat ditanya komitmen investasi, Sakti mengatakan belum dibicarakan.

Namun, dia bilang, China tertarik masuk sektor kelautan dan perikanan.

"Kita belum bicara soal komitmen investasi, tapi bahwa dari China interest untuk masuk di sektor kelautan dan perikanan," katanya.

Perum Bulog menyampaikan realisasi impor beras hingga Oktober 2024 mencapai 2.928.326 ton. Jumlah impor tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI hari ini.

Wahyu mengatakan realisasi impor itu diambil dari berbagai negara dengan melalui proses tender. Sementara itu, penugasan impor beras Perum Bulog untuk tahun 2024 totalnya mencapai 3,6 juta ton.

"Impor beras realisasinya 2.928.326 ton. Kami ambil dari berbagai negara dan melalui proses tender," terang Wahyu dalam rapat dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menjelaskan impor beras tersebut berasal dari berbagai negara, seperti Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Rincian besaran realisasi impor beras berdasarkan negara asalnya, yakni Myanmar sebesar 451 ribu ton, Pakistan sebesar 388 ribu ton, Thailand sebesar 1,04 juta ton, dan Vietnam mencapai 1,02 juta ton.

Sementara itu, sampai dengan tanggal 1 November 2024, Bulog telah menyerap gabah dalam negeri sebesar 1.128.730 ton setara beras. Penyerapan ini dilakukan oleh unit bisnis masing-masing sebesar 58 ribu ton gabah dan 54 ribu untuk beras.

"Penyerapan gabah kering panen oleh spp yg dilaksanakan oleh unit bisnis industri masing-masing sebesar 58 ribu ton untuk gavah dan 54.968 ribu ton untuk beras. Ada beras asalan yang kita olah kembali untuk menjadi beras yang lebih baik," jelas dia.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan stok tersebut aman sampai akhir tahun.

Untuk stok beras di Jakarta saja mencapai 140 ribu ton. Zulhas juga meyakini pasokan beras akan meningkat seiring dengan program cetak sawah yang digenjot pemerintah.

"Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup, oleh karena itu publik, pedagang, masyarakat tidak usah khawatir ya, beras cukup. Apalagi nanti tahun depan dengan program sawah baru, intensifikasi, dan lain-lain sudah juga berjalan dengan baik," kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Pemerintah menugaskan Bulog agar stok pada akhir tahun mencapai 2 juta ton. Zulhas menyebut masih ada beras impor yang akan masuk 850 ribu ton lagi dari kuota 3,6 juta ton tahun ini.

"Ya memang sekarang sekurang-kurangnya 2 juta (ton) (stok Bulog), yang belum itu 850 ribu ton. Ya tentu akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai 850 ribu ton itu bisa masuk semua. Berarti stok kita akan jauh lebih banyak, lebih siap, lebih kuat," terangnya.

Di lokasi yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono juga memastikan stok Bulog saat ini 1,6 juta ton cukup untuk sampai akhir tahun. Namun, masih akan proses masuk beras impor 850 ribu ton.

"Hari ini 1,6 juta ton. (Stok) Sangat lebih dari cukup. Masih proses (beras impor masuk) kan biasa, akan ada di pelabuhan di 33 wilayah (beras impor yang masuk)," jelasnya.

Perum Bulog menargetkan sebanyak 340 ribu ton beras impor akan masuk ke Indonesia pada pertengahan bulan Desember 2024. Beras tersebut merupakan sisa dari 3,6 juta ton impor beras penugasan di tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, saat ini pihaknya tengah dalam proses tender untuk bisa impor 340 ribu ton beras tersebut. Tender telah berlangsung sejak satu bulan lalu.

"Kami menargetkan selesai pertengahan Desember, harus selesai," kata Wahyu, ditemui di Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Wahyu menjelaskan, saat ini proses tender tersebut tengah memasuki tahap Aanwijzing, di mana calon peserta lelang mendapatkan penjelasan secara langsung tentang objek maupun pelaksanaan lelang.

"Aanwijzing itu penjelasan nanti kontraknya bunyinya kayak apa. Ada harga, ada termin penyerahan, pelabuhan mana, itu yang kita serahkan. Kita kan nanti tidak semuanya jatuh di Jakarta, ada yang langsung ke Cilacap, ada yang langsung ke Kupang, ada yang langsung ke pelabuhan dimana ada Perum Bulog," jelasnya.

Saat ditanya lebih lanjut menyangkut negara asal impor, Wahyu belum dapat memastikannya. Lingkupnya sendiri antara Thailand, India, ataupun Myanmar.

Sedangkan saat ditanya terkait rencana impor di tahun 2025 mendatang, Wahyu mengaku belum ada pembahasan terkait hal itu. Menurutnya, ke depan Indonesia perlu berubah dan mengurangi impor beras.

"Tidak, belum ada. Kita harus berubah ya, penyerapan dalam negeri lah. Semangat kita, semangat dalam negeri," ujar dia.

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, saat ini Bulog sendiri mengelola setidaknya kebutuhan untuk bantuan makan setiap bulan sebanyak 220 ribu ton. Itu berarti kebutuhan beras Indonesia sekitar 2,64 juta ton per tahun.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Opsi pemerintah impor 1 juta ton beras ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Impor beras itu untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapat laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa kemarin.

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan menteri, wakil menteri (wamen) hingga kepala badan menggunakan mobil dinas produksi PT Pindad, Maung. Menanggapi arahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya siap jika harus menggunakan Maung.

Dia pun telah bertanya langsung ke PT Pindad soal ketersediaan kendaraan itu. Menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari (2025) siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri. Untuk ketahui PT Pindad adalah perusahaan yang memiliki pabrik yang memproduksi produk pertahanan, mulai dari senjata, munisi, kendaraan khusus hingga alat berat.

"Supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono pun akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menggunakan mobil dinas Maung, produksi PT Pindad. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya bersedia untuk menggunakan kendaraan dinas tersebut.

Dia pun mengaku telah bertanya kepada pihak Pindad untuk ketersediaan kendaraan dinas tersebut. Menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Iya saya mau pakai Maung. Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan tak masalah beralih menggunakan produksi lokal. Karena menurutnya hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri.

"Pokoknya supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono juga akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Lihat Video: Gerindra Respons soal Rencana Maung Pindad Jadi Mobil Dinas Menteri

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto sudah melantik para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin kemarin. Di bidang ekonomi, sebagian besar menteri sudah menjabat sejak pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin.

Mulai dari Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto yang menjadi Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia yang menjadi Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita yang jadi Menteri Perindustrian dan lain sebagainya.

Berkat itu harta kekayaan para menteri ini sudah tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK. Dari laporan itu, terlihat ada sejumlah menteri yang memiliki harta sangat berlimpah bahkan hingga triliunan rupiah.

1. Sakit Wahyu Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berada di posisi pertama sebagai menteri kabinet Merah Putih paling tahir dengan kekayaan senilai Rp 2,6 triliun. Jumlah kekayaannya ini ia laporkan pada 26 Maret 2024 lalu untuk periodik 2023.

Sakti melaporkan kepemilikan 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman dengan total nilai Rp 91 miliar.

Kemudian dirinya juga melaporkan kepemilikan tiga alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp 1,8 miliar, harta bergerak lainnya Rp 22,9 miliar, surat berharga Rp 2,2 triliun kas dan setara kas Rp 156,1 miliar dan harta lainnya Rp 166,9 miliar. Di luar itu dirinya tidak memiliki utang dalam bentuk apapun.

2. Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mempunyai harta kekayaan senilai Rp 2,3 triliun, menjadikannya menteri bidang ekonomi terkaya kedua di RI. Laporan itu ia sampaikan ke KPK pada 27 Maret 2024 untuk periodik 2023.

Erick tercatat mempunyai 34 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Pasuruan, Bogor, Tangerang, dan Manggarai Barat senilai Rp 419,6 miliar. Kemudian ada juga empat unit alat transportasi dan mesin senilai Rp 4,96 miliar.

Erick turut mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya Rp 28,5 miliar; surat berharga Rp 1,7 miliar; kas dan setara kas Rp 192,3 miliar. Meski begitu dirinya juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 203 miliar.

3. Rosan Roeslani

Rosan Perkasa Roeslani mempunyai harta kekayaan sebesar Rp 860,7 miliar. Hal ini terungkap dalam LHKPN pada 10 Juni 2024 lalu untuk periodik akhir menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Pria yang kini menduduki posisi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal mempunyai 26 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Badung, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara senilai Rp 511 miliar.

Kemudian dirinya juga memiliki empay alat transportasi dan mesin senilai Rp 3,1 miliar. Lalu Rosan juga mempunyai harta bergerak lainnya sejumlah Rp 18,1 miliar; surat berharga Rp 17,8 miliar; kas dan setara kas Rp 61,6 miliar; serta harta lainnya sejumlah Rp 248,8 miliar; dan tidak memiliki utang.

4. Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kekayaan senilai Rp 411,6 miliar ke KPK pada 26 Maret 2024 untuk periodik 2023.

Ia tercatat mempunyai tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar, Australia, dan Manado senilai Rp107,8 miliar. Kemudian dirinya juga mempunyai lima unit alat transportasi dan mesin dengan harga keseluruhan Rp 2,8 miliar.

Airlangga juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp873.500.000; surat berharga Rp56,4 miliar; kas dan setara kas Rp305,8 miliar; harta lainnya Rp 16,6 miliar. Namun dirinya tercatat memiliki utang senilai Rp 78,9 miliar.

5. Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan harta kekayaan senilai Rp 310,4 miliar ke KPK pada 1 April 2024 untuk periodik 2023 saat dirinya masih memimpin di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil mengaku mempunyai 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, dan Sragen senilai Rp 291,6 miliar. Lalu untuk alat transportasi dan mesin dirinya hanya memiliki dua unit mobil dengan total nilai Rp 98.400.000.

Bahlil turut melaporkan kepemilikan surat berharga senilai Rp 1,6 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp 17 miliar. Di luar itu dirinya mengaku tidak memiliki utang dalam bentuk apapun.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar forum perencanaan tata ruang laut tingkat internasional, Marine Spatial (MSP) Forum ke-6 di Bali. Dalam kesempatan ini, Indonesia menjadi tuan rumah pertama di Asia yang menggelar forum tersebut.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan forum tersebut digelar selama tiga hari, mulai dari tanggal 8-11 Oktober. Forum ini digelar bersama Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (UNESCO-IOC) dan the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission (DG MARE).

"Lalu posisi Indonesia sebagai host bersama UNESCO dan DG Mare, menyelenggarakan Internasional MSP Forum ke-6 ini dan merupakan forum pertama yang diselenggarakan di luar Eropa. Hal ini menggarisbawahi pengakuan global dan semakin pentingnya perencanaan tata ruang laut," kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam acara MSP, di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024).

Lebih lanjut, forum ini diikuti oleh pembuat kebijakan dan praktisi pemerintah daerah dan regional, pihak-pihak terkait di sektor maritim, perencana dan peneliti, serta 115 peserta yang mewakili dari 51 negara. Adapun tujuan penyelenggaraan International Marine Special Planning Forum yang ke-6 ini adalah membahas dan bertukar ide serta rekomendasi konkrit tentang penguatan hubungan antara perencanaan tata ruang maritim dan kelautan. Selain itu, juga membahas terkait pembaruan peta tematik jalan, seperti perlindungan dan pemulihan laut, perubahan iklim, ekonomi biru yang berkelanjutan.

Dia pun bersyukur Indonesia menjadi tuan rumah pertama di Asia. Sebab, selama ini forum tersebut hanya diselenggarakan di Benua Eropa sehingga tata ruang dan perencanaan lautnya menjadi baik.

"Bersyukur dipilih sebagai host yg selama ini MSP berputar di Eropa sehingga Eropa luar biasa bagusnya. Boleh dibilang jauh dari bencana. Sementara, kita dekat sekali dengan bencana. Nah ini yang saya kira mereka memilih kita sebagai host karena kita sudah concern bagaimana mengelola kelautan dengan baik, di mana ruang yang harus dikerjakan, di mana ruang untuk penelitian," terangnya.

Kepala Unit DG Mare Felix Leinemann mengatakan forum ini menjadi sebuah wadah bertukarnya informasi di sektor maritim. Dia melihat Indonesia dapat bekerja sama dengan berbagai lintas sektoral dalam hal perencanaan tata ruang laut.

"Di Uni Eropa kita mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengharuskan semua negara mempunyai rencana tata ruang maritim. Namun, Komisi Eropa tidak menentukan seperti apa rencana ini. Mereka hanya menyatakan kita perlu bekerja lintas otoritas hingga lintas batas negara. Saya likir itulah yang kita lihat di sini," kata Felix.

Lebih lanjut, Kepala Bagian Kebijakan Kelautan dan Koordinasi Regional UNESCO-IOC Julian Barbière mengatakan Bali mempunyai banyak hal yang dapat ditunjukan, termasuk perencanaan tata ruang laut.

"Kami selalu punya satu hari yang ditujukan untuk bertemu dengan stakeholders setempat dan memahami upaya apa yang dilakukan mereka. Ini kenapa hari ini, kami akan mengajak semua peserta berkeliling ke empat kunjungan tempat yang berbeda, melihat hutan bakau, melihat infrastruktur pelabuhan, melihat program pemulihan terumbu karang, dan sebagainya. Jadi saya pikir itu salah satu alasannya karena ada banyak hal yang bisa dibagikan dan ditunjukkan," terangnya.