TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menanggapi adanya percaloan jual beli tiket di internal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni. Perusahaan pelayaran lintas pulau itu menyatakan masalah calo ini melibatkan 24 oknum pegawai kontrak atauoutsourcing. Puluhan orang yang menjual tiket secara ilegal disebut telah diberhentikan.

"Ya, seharusnya enggak ada alasan, masak tiket dikelola tenagaoutsourcing? Apa pun itu mau tenaga outsourcing maupun pegawai tetap, itu tetap menjadi tanggung jawab Pelni," kata Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hasan Sadili, melalui sambungan telepon, Jumat, 12 Juli 2024.

Hasan mengatakan, seluruh penyediaan tiket telah dibiayai dan disetujui oleh negara. Sehingga Pelni, kata dia, Pelni tak bisa beralasan bahwa penjualan tiket secara ilegal melalui calo melibatkan pegawai kontrak atau pegawai tetap harus ditindak tegas. "Harus ditindak dan tidak boleh terjadi," tutur dia.

Dia mengatakan, setiap tahun dilakukan perbaikan tata kelola perihal pelayanan di internal Pelni. Sehingga ada masalah berupa ketidaksesuaian pelayanan ditemukan dilaporkan masyarakat, Kementerian Perhubungan akan bertindak sesuai informasi tersebut.

Menurut Hasan, setiap tahun tiga kali Kementerian Perhubungan melakukan audit kegiatan operasional kapal penumpang kelas ekonomi di Pelni. Audit itu akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Dalam audit tersebut, banyak ditemukan masalah biaya, ketidaksesuaian biaya operasional, hingga prosedur standar operasional. "Tapi terkait ticketing, sarana prasarana memang kurang ter-capture," ujar dia. Hal itu akan terlihat ketika BPK melakukan audit yang meliputi keuangan dan kinerja. BPK juga akan mengecek sampai ke lapangan.

Dia berjanji akan menindaklanjuti masukan masyarakat untuk memperbaiki tata kelola di Pelni. Terutama tentang tiket elektronik. Dia mengatakan, akan melaporkan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk menyurati Pelni perihal percaloan. "Kalau saya lihat masih banyak calo-calo beredar di situ. Nah, kami akan concern ke calo-calo yang beredar itu," ucap dia.

Sebelumnya masalah percaloan yang menyebabkan masyarakat kesulitan membeli tiket itu disentil Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Komisi VI saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Dalam rapat membahas pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,5 triliun, Direktur Utama Pelni Tri Andayani diminta melakukan pembenahan.

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mufti Aimah Nurul Anam, mengatakan sejak tiga tahun lalu dia mengomentari masalah percaloan di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Namun sampai detik ini masih ada keluhan masyarakat yang tidak dapat membeli tiket di loket maupun secara online.

"Padahal tiket itu masih banyak di luar, tapi di loket tiket tidak ada. Dan harganya jauh lebih mahal di luar. Ternyata setelah di telisik, si calo tadi saudara dari orang yang jaga di loket," ucap dia. "Jadi kami ingin tanyakan, kalau Ibu bilang tadi sudahonline, itu bohong besar," kata dia, merespons penyampaian Tri Andayani soal penyediaan tiket elektronik di Pelni.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti masalah kesulitan akses tiket kapal penumpang di PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni. DPR menilai sejauh ini masih terus terjadi calon penumpang kesulitan mendapatkan tiket yang dijual di loket milik Pelni.

Anggota DPR Komisi VI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengatakan bahwa protes masyarakat kesulitan memperoleh tiket sudah disampaikan sejak 2019. Berikutnya tiket online itu pun tidak berjalan maksimal. "Kenyataannya sejak awal, selama bertahun-tahun, saya konsen soal calo tiket ini, sampai sekarang tidak diatasi," kata Mufti, saat dihubungi pada Jumat, 12 Juli 2024.

Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, menjelaskan dengan masalah calo tiket itu menyebabkan masyarakat yang akan membeli tiket di loket tak ada. Sementara di luar kantor Pelni yang dijual oleh calo tidak optimal. Sehingga ada banyak kursi di dalam kapal tidak terisi.

Menurut dia, kerugiannya bukan hanya ke masyarakat yang membeli tiket dengan harga mahal. "Kalau di konter harga tiketnya berapa, di luar itu harganya bisa dilur logika," tutur Mufti. Padahal, kata dia, di luar calon penumpang tak bisa berangkat karena mereka tak mendapatkan kepastian mendapatkan tiket.

Mufti mengatakan, saat diselidiki faktanya kepala calo atau broker utama calo memiliki hubungan kekeluargaan dengan petugas internal Pelni. Dalam kasus percaloan ini, bukan soal tak ada kemauan Pelni melakukan perubahan. "Tapi ketika ada perubahan, mungkin akan mengurangi pendapatan oknum-oknum yang ada di dalamnya," ucap dia.

Problem calo itu, menurut dia, merupakan masalah tata kelola di dalam Pelni. Masalah yang perlu dibenahi. Bagaimana perusahaan angkutan pelayaran bisa bermanfaat kepada masyarakat. "Saya melihat belum ada upaya perbaikan," ucap dia. "Maka ketika mereka minta tambahan PMN, kami salah satu yang tidak setuju."

Kementerian Perhubungan menyatakan belum mendapatkan informasi perihal percaloan jual beli tiket di PT Pelni. Kecuali telah terbukti ada petugas tertentu membeli tiket dengan jumlah banyak dan dijual di pelabuhan pada saat kapal akan berangkat. "Kami belum dapat informasi yang valid," kata Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hasan Sadili, melalui sambungan telepon, Jumat, 12 Juli 2024.

Dia mengatakan, ada 26 kapal melayani penumpang lintas laut dari Sabang sampai Merauke. Dalam melayani trayek pelayaran, Pelni telah memberlakukan pembelian pembelian tiket elektronik. Bahkan tiket elektronik telah diberlakukan bertahun-tahun tanpa masalah. Sehingga masyarakat bisa mudah mengakses pembelian tiket.

Namun, dia mengatakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui informasi pembelian tiket secara elektronik. Selain itu ada calon penumpang yang tidak bisa membeli tiket elektronik karena terkendala menggunakan teknologi dan informasi atau IT. "Tapi PT Pelni membuka akses pembelian tiket via situsnya, mereka punya sistem aplikasi e-ticketing," tutur dia.

Dia mengatakan, calon penumpang akan kesulitan mendapatkan tiket ketika karcis itu baru akan dibeli pada hari keberangkatan. "Kadang ada teman meminta bantuan, kami sampaikan ke PT Pelni, biasanya dapat tiketnya, kalau tiba-tiba, mendadak, kemungkinan agak sulit mendapatkan tiket," ucap Sadili.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, Nuraini Dessy, membenarkan masih banyak kasus percaloan dalam penjualan tiket. Dia menyatakan bahwa pihaknya telah memberhentikan sebanyak 24 pegawai tahun ini. Mereka dipecat karena diketahui bekerja sama dengan calo dalam penjualan tiket.

"Isu tentang calo ini masih banyak. Ada 24 orang sudah kami berhentikan. Itu memang tim loket yang bekerja sama dengan calo," kata Nuraini saat berkunjung di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Grogol Utara, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Nuraini mengatakan, sangat diperlukan masyarakat membeli tiket jauh sebelum hari keberangkatan. Menurut dia, Pelni pun telah mendagangkan karcis pelayaran itu jauh hari dari jadwal keberangkatan. Saat ini, dalam catatan Pelni penumpang membeli tiket di loket 35 persen dan pembelian karcis online 65 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti masalah kesulitan akses tiket kapal penumpang di PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni. DPR menilai sejauh ini masih terus terjadi calon penumpang kesulitan mendapatkan tiket yang dijual di loket milik Pelni.

Anggota DPR Komisi VI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengatakan bahwa protes masyarakat kesulitan memperoleh tiket sudah disampaikan sejak 2019. Berikutnya tiket online itu pun tidak berjalan maksimal. "Kenyataannya sejak awal, selama bertahun-tahun, saya konsen soal calo tiket ini, sampai sekarang tidak diatasi," kata Mufti, saat dihubungi pada Jumat, 12 Juli 2024.

Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, menjelaskan dengan masalah calo tiket itu menyebabkan masyarakat yang akan membeli tiket di loket tak ada. Sementara di luar kantor Pelni yang dijual oleh calo tidak optimal. Sehingga ada banyak kursi di dalam kapal tidak terisi.

Menurut dia, kerugiannya bukan hanya ke masyarakat yang membeli tiket dengan harga mahal. "Kalau di konter harga tiketnya berapa, di luar itu harganya bisa dilur logika," tutur Mufti. Padahal, kata dia, di luar calon penumpang tak bisa berangkat karena mereka tak mendapatkan kepastian mendapatkan tiket.

Mufti mengatakan, saat diselidiki faktanya kepala calo atau broker utama calo memiliki hubungan kekeluargaan dengan petugas internal Pelni. Dalam kasus percaloan ini, bukan soal tak ada kemauan Pelni melakukan perubahan. "Tapi ketika ada perubahan, mungkin akan mengurangi pendapatan oknum-oknum yang ada di dalamnya," ucap dia.

Problem calo itu, menurut dia, merupakan masalah tata kelola di dalam Pelni. Masalah yang perlu dibenahi. Bagaimana perusahaan angkutan pelayaran bisa bermanfaat kepada masyarakat. "Saya melihat belum ada upaya perbaikan," ucap dia. "Maka ketika mereka minta tambahan PMN, kami salah satu yang tidak setuju."

Kementerian Perhubungan menyatakan belum mendapatkan informasi perihal percaloan jual beli tiket di PT Pelni. Kecuali telah terbukti ada petugas tertentu membeli tiket dengan jumlah banyak dan dijual di pelabuhan pada saat kapal akan berangkat. "Kami belum dapat informasi yang valid," kata Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hasan Sadili, melalui sambungan telepon, Jumat, 12 Juli 2024.

Dia mengatakan, ada 26 kapal melayani penumpang lintas laut dari Sabang sampai Merauke. Dalam melayani trayek pelayaran, Pelni telah memberlakukan pembelian pembelian tiket elektronik. Bahkan tiket elektronik telah diberlakukan bertahun-tahun tanpa masalah. Sehingga masyarakat bisa mudah mengakses pembelian tiket.

Namun, dia mengatakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui informasi pembelian tiket secara elektronik. Selain itu ada calon penumpang yang tidak bisa membeli tiket elektronik karena terkendala menggunakan teknologi dan informasi atau IT. "Tapi PT Pelni membuka akses pembelian tiket via situsnya, mereka punya sistem aplikasi e-ticketing," tutur dia.

Dia mengatakan, calon penumpang akan kesulitan mendapatkan tiket ketika karcis itu baru akan dibeli pada hari keberangkatan. "Kadang ada teman meminta bantuan, kami sampaikan ke PT Pelni, biasanya dapat tiketnya, kalau tiba-tiba, mendadak, kemungkinan agak sulit mendapatkan tiket," ucap Sadili.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, Nuraini Dessy, membenarkan masih banyak kasus percaloan dalam penjualan tiket. Dia menyatakan bahwa pihaknya telah memberhentikan sebanyak 24 pegawai tahun ini. Mereka dipecat karena diketahui bekerja sama dengan calo dalam penjualan tiket.

"Isu tentang calo ini masih banyak. Ada 24 orang sudah kami berhentikan. Itu memang tim loket yang bekerja sama dengan calo," kata Nuraini saat berkunjung di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Grogol Utara, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Nuraini mengatakan, sangat diperlukan masyarakat membeli tiket jauh sebelum hari keberangkatan. Menurut dia, Pelni pun telah mendagangkan karcis pelayaran itu jauh hari dari jadwal keberangkatan. Saat ini, dalam catatan Pelni penumpang membeli tiket di loket 35 persen dan pembelian karcis online 65 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni menyatakan masih banyak kasus percaloan dalam penjualan tiket. Perusahaan pelayaran lintas pulau itu telah memberhentikan sebanyak 24 pegawai tahun ini, yang ditemukan bekerja sama dengan calo dalam penjualan tiket.

"Isu tentang calo ini masih banyak. Ada 24 orang sudah kami berhentikan. Itu memang tim loket yang bekerja sama dengan calo," kata Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni, Nuraini Dessy, di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Grogol Utara, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Nuraini mengakui menemukan banyak penumpang membeli tiket melalui calo. Tiket kapal itu dijual di atas harga normal. Menurut dia, BUMN yang bergerak di bidang pelayaran ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak membeli tiket melalui calo. Alasannya, para calo itu memperoleh tiket menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sembarangan.

Hal itu menyebabkan penumpang akan naik kapal dengan identitas berbeda. Menghindari adanya penumpang kapal menggunakan tiket dengan identitas berbeda, telah diantisipasi melalui sistem kontrol keberangkatan. "Ketika masyarakat ini mau naik kapal, kami akan mengecek lagi," tutur dia.

Saat ini, kata Nuraini, perseroan telah melakukan kroscek secara serius perihal tiket yang dimiliki penumpang dengan identitasnya di KTP. "Sekarang itu banyak yang menyadari bahwa membeli tiket harus sesuai identitas," ujar dia.

Nuraini mengatakan, sangat diperlukan masyarakat membeli tiket jauh sebelum hari keberangkatan. Menurut dia, Pelni pun telah mendagangkan karcis pelayaran itu jauh hari dari jadwal keberangkatan. Saat ini, dalam catatan Pelni penumpang yang membeli tiket melalui loket 35 persen dan belanja karcis melalui layanan online 65 persen.

Dalam masalah lain selain masalah percaloan, dia menjelaskan bahwa masih ada pelabuhan yang belum steril. Menurut dia, itu menjadi kendala Pelni dalam menertibkan penumpang yang tidak memiliki tiket, tapi bisa naik ke atas kapal. "Karena penjagaan belum steril," ucap Nuraini.

Bisnis.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kini mewajibkan pengguna jasa membeli tiket kapal feri penyeberangan secara online melalui aplikasi Ferizy untuk mencegah adanya calo.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menjelaskan, kebijakan ini diberlakukan seiring dengan diluncurkannya program "Say No to Calo" mulai Juli 2024. Shelvy mengatakan, program ini akan berlaku di empat pelabuhan utama yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Shelvy menjelaskan, program ini bertujuan untuk melindungi pengguna jasa dari praktek percaloan. Dia menuturkan, kehadiran calo berdampak negatif terhadap pelayanan prima di pelabuhan diantaranya ketidaknyamanan penumpang karena mendapatkan tiket kapal feri dengan harga yang melambung sangat tinggi dari harga resmi.

“Selain itu, banyak pengguna jasa melaporkan yang mengalami kerugian saat membeli tiket via calo karena boarding pass tidak dapat digunakan saat masuk ke pelabuhan. Hal ini tentu menjadi concern kami untuk dibenahi," jelas Shelvy dalam keterangan resminya, Senin (8/7/2024).

Shelvy melanjutkan, ASDP secara aktif berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket feri secara online via Ferizy. Hal ini terbukti telah memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrean di pelabuhan.

Apalagi, ASDP semakin gencar dalam penerapan reservasi tiket online di Cabang melalui aplikasi maupun website trip.ferizy.com.

Dia menjelaskan, saat ini terdapat 28 pelabuhan yang telah menerapkan pemesanan tiket online yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, Ambarita, Jangkar, Sape, Labuan Bajo, Lembar, Padangbai, Jepara, Karimun Jawa, Ujung, Kamal, Kayangan, Pototano, Tanjung Kalian, Pagimana, Gorontalo, Galala, Hunimua, Waipirit, Namlea, Batulicin, Tanjung Serdang, Bajoe, dan Kolaka.

Selain itu, ASDP meningkatkan patroli di pelabuhan dan menerapkan sistem geofencing yang memastikan pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui loket resmi dan aplikasi Ferizy. Hanya penumpang dengan tiket resmi yang dapat masuk ke area pelabuhan, berkat filterisasi ketat di titik masuk.

Shelvy menambahkan, ASDP juga mempermudah pembelian tiket melalui layanan tiket online Ferizy karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Pemesanan tiket ferry sekarang dapat dilakukan hingga 60 hari sebelum keberangkatan lewat aplikasi Ferizy, dengan pembayaran via transfer bank, virtual account, atau e-wallet.

Dia melanjutkan, mekanisme transfer bank dan virtual account tersedia layanan Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BCA, hingga layanan e-wallet seperti LinkAja, ShopeePay, OVO, dan Dana. Hal ini memudahkan pengguna karena dapat memilih metode yang paling nyaman sesuai kebutuhan masing-masing.

"Dengan kemudahan ini, kami sangat mengharapkan kerjasama dan konsistensi pengguna jasa dan seluruh masyarakat agar tidak lagi membeli tiket melalui calo,” pungkasnya.