Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan bahwa pemerintah konsisten mengelola rasio utang secara cermat dan terukur.

Hal ini dilakukan dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal, sehingga APBN dapat dijaga sehat, kredibel, dan berkesinambungan.

Ferry menuturkan, upaya pengelolaan utang pemerintah yang tetap terkendali mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional selama ini.

Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal, imbuh dia, juga diakui oleh lembaga internasional.

“Pembiayaan melalui utang dilakukan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN ketika pendapatan negara belum sepenuhnya mampu membiayai keseluruhan belanja negara atau ketika dibutuhkan pembiayaan investasi,” katanya melalui keterangan resmi, Sabtu (24/8/2024).

Ferry mengatakan, utang juga menjadi alat strategis dalam mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, yang bermanfaat dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan global.

Dia merincikan, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 2014 hingga 2019 berada dalam kisaran 24,68% PDB sampai dengan 30,23% PDB.

Angka tersebut menurutnya meningkat dengan laju yang moderat, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Meski sempat mengalami kenaikan signifikan akibat pandemi Covid-19, kata dia, pemerintah berhasil mengendalikan laju kenaikan utang sejak 2021 hingga kini. Hal ini tercermin dari rasio utang pemerintah pada 2023 yang tercatat sebesar 39,21% PDB.

“Bahkan rasio utang Indonesia tahun 2023 juga lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia 67,3% PDB, China 83,6% PDB, dan India 82,7% PDB,” kata Ferry.

Hingga akhir Juli 2024, rasio utang pemerintah tercatat sebesar 38,68% terhadap PDB. Ferry mengatakan, tingkat tersebut masih jauh di bawah batas aman 60% sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

“Secara struktur, utang pemerintah juga masih tergolong sehat. Per akhir Juli 2024, profil jatuh tempo utang Pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di 8 tahun”.

Lebih rinci, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) domestik sebesar 70,49%, SBN valas sebesar 17,27%, dan pinjaman sebesar 12,24%.

Tercatat juga, kepemilikan SBN Domestik antara lain oleh lembaga keuangan memegang sekitar 39,6%, Bank Indonesia sekitar 24,3%, oleh asing hanya sekitar 14,0% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing, investor individu sekitar 8,7%, serta sisanya dipegang oleh institusi domestik lainnya.

“Pemerintah terus mendorong pasar SBN untuk lebih efisien sehingga meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan,” kata Ferry.

Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal, salah satunya melalui pengendalian rasio utang pada tahun depan.

Pemerintah memproyeksikan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai kisaran 37,82% hingga 38,71% PDB pada 2025.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah juga merencanakan pembiayaan utang (netto) sebesar Rp775,9 triliun, untuk menutup defisit anggaran sebesar 2,53% terhadap PDB.

“Pemerintah terus mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB melalui optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan melalui efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan barang milik negara, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan,” kata Ferry melalui keterangan resmi, Sabtu (24/8/2024).

Ferry mengatakan, pemerintah juga terus mendorong pembiayaan anggaran yang inovatif melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang sustainable dan lebih massif serta penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan layanan umum (BLU), special mission vehicles (SMV), dan sovereign wealth fund (SWF).

Ferry mengatakan, dengan pengelolaan utang yang cermat dan terukur, pemerintah memastikan APBN tetap sehat, kredibel, dan berkesinambungan.

“Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong penguatan belanja negara yang berkualitas untuk fokus kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2025.

Belanja non prioritas, khususnya belanja barang, juga terus diefisienkan. Belanja modal pun diutamakan untuk mendukung transformasi ekonomi, subsidi dan perlinsos yang efektif dan tepat sasaran, serta menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang.

Ferry mengatakan, berbagai upaya tersebut sejalan dengan Article IV Consultation tahun 2024, di mana Dana Moneter Internasional (IMF) menegaskan bahwa Indonesia telah menunjukkan disiplin fiskal yang kuat, memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi risiko ke depan dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

IMF memproyeksikan utang pemerintah akan menurun secara bertahap menjadi sekitar 38,3% PDB dalam jangka menengah, terutama didorong oleh selisih pertumbuhan suku bunga kumulatif.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah hingga semester I-2024 atau per Juni 2024 mencapai Rp 8.444,87 triliun, naik 1,09% dibandingkan akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,13%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,71%.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa rasio utang pada periode tersebut masih dalam batas aman yang mengindikasikan bahwa pengelolaan utang masih prudent.

Namun, ke depannya arah rasio utang terhadap PDB akan sangat bergantung kepada proyeksi defisit fiskal ke depannya.

"Apabila defisit fiskal masih terjaga di bawah 3% terhadap PDB, kami melihat bahwa untuk rasio utang terhadap PDB masih akan tetap stabil," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Senin (29/7).

Apabila pemerintah mampu menjaga defisit fiskal di bawah 3% PDB, Josua memperkirakan rasio utang masih akan tetap berada pada kisaran 39% hingga 40% dari PDB.

"Belum ada indikasi bahwa kenaikan utang ini akan meningkat di atas level itu," katanya.

Josua melihat, beban pembayaran utang masih akan cukup tinggi pada periode 2025 hingga 2026. Namun setelah itu, beban pembayaran utang pemerintah cenderung akan mulai melandai atau ada normalisasi.

Kendati begitu, Josua mengingatkan faktor pentingnya bahwa kenaikan utang pemerintah seharusnya juga diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat akan menjadi salah satu hal yang dilihat oleh lembaga rating internasional.

"Kalau kenaikan utang tidak bisa merefleksikan pertumbuhan ekonomi yang cukup solid tentunya ini akan menjadi pertanyaan besar bahwa produktivitas dari utang cenderung menurun, kalau pertumbuhan ekonomi kita hanya akan ada di kisaran 5%-an saja," imbuhnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian Indonesia pada kuartal I-2024 tumbuh 5,11% secara year on year (YoY). Pertumbuhan ekonomi ini meningkat dari kuartal IV-2023 yang hanya 5,04%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah tampaknya harus lebih berhati-hati dalam mengelola utang.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi utang pemerintah hingga semester I-2024 atau per Juni 2024 mencapai Rp 8.444,87 triliun. Angka ini meningkat 1,09% dibandingkan posisi utang pada akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun.

Sementara berdasarkan angka rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tercatat sebesar 39,13% dari PDB. Angka ini nyaris mendekati level 40% dari PDB, seperti pada saat pandemi Covid-19 di mana rasio utang terhadap PDB per Desember 2021 mencapai 40,74%. Sementara pada Desember 2022 tercatat 39,70% PDB dan pada Desember 2023 tercatat 39,21% dari PDB.

Memang, rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PBB diklaim tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, tidak ada salahnya ini menjadi lampu kuning agar pemerintah lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan utang.

Lampu kuning pengelolaan utang juga disoroti oleh para ekonom.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susanto menilai bahwa apabila menggunakan indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB memang masih dalam batas aman.

Hanya saja, apabila menggunakan indikator lain seperti lembaga internasional, debt to revenue ratio atau rasio utang pemerintah terhadap pendapatan sudah mencapai 300% pada posisi per 31 Mei 2024. Angka ini melonjak tajam jika dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang hanya 292,6%.

Oleh karena itu, Akbar menilai posisi utang pemerintah terhadap pendapatan cenderung tidak aman lantaran melebihi batas yang ditetapkan oleh International Monetary Fund (IMF) dalam range 90% hingga 150%.

Tidak hanya itu, angka ini juga melebihi batas yang ditetetapkan oleh International Debt Relief yang berada pada kisaran 92% hingga 167%.

"Itu kalau kita lihat bahwa posisi (utang pemerintah) kita sudah gak aman. Baik kalau kita mengikuti versi IMF maupun menurut versi International Debt Relief. Jadi kalau kita lihat indikator-indikator disitu kita sudah gak aman," ujar Akbar dalam acara Midyear Review CORE Indonesia 2024, Selasa (23/7).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, blak-blakan mengenai rencana kebijakan utang pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Informasi ini terungkap setelah tim Prabowo, yaitu Burhanuddin Abdullah, Sudrajat Djiwandono, dan Thomas Djiwandono, menemui para ekonom termasuk dirinya dan Chatib Basri.

Dari diskusi yang ada, Heriyanto mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen menjaga rasio utang pada kisaran 37% hingga 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sampai tahun 2030.

"Di dalam presentasi mereka ke kita itu sampai tahun 2030 itu masih dikisaran 37% hingga 38% PDB kok, yaitu status quo," kata Henry dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7).

Heriyanto menilai bahwa pemerintahan Prabowo tidak mungkin akan menaikkan rasio utang hingga 50% dari PDB. Jika hal tersebut terjadi, Indonesia akan menghadapi situasi yang lebih buruk dibandingkan Bangladesh.

"Jika rasio utang mencapai 50% dari PDB, pembiayaan bunga dibagi dengan penerimaan negara bisa mencapai angka 30%. Ini akan melejit dan lebih parah dari Bangladesh. Bagaimana bisa sanggup begitu?" kata Heriyanto.

"Saya rasa pemikiran pemerintah yang akan datang tidak seperti itu," tambahnya.

Sebelumnya, rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menaikkan rasio utang pemerintah hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat.

Kabar ini disampaikan langsung oleh saudara sekaligus penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, seperti dikutip dari Reuters. Peningkatan rasio utang hingga 50% dari PDB ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Belum lama ini beredar isu mengenai rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mengerek rasio utang menjadi 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa Tim dari presiden terpilih yakni Burhanuddin Abdullah, Sudrajat Djiwandono dan Thomas Djiwandono telah menemui para ekonom termasuk mantan Menteri Keuangan Chatib Basri untuk membahas terkait pengelolaan fiskal pemerintahan baru.

"Sebenarnya yang ikut diskusi sama saya adalah pak Chatib Basri. Cuma dia gak mau bocorin," kata Chatib dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7).

Heri menyebut diskusi tersebut dilakukan pada dua atau tiga minggu yang lalu. Dari diskusi tersebut, dirinya membantah mengenai kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo yang beredar selama ini.

"Orang-orang yang memikirkan ekonomi ke depan dan kebijakan itu, itu menurut saya woles-woles aja lah. Gak kaya 50% to GDP dan spendingnya gak bertanggung jawab. Saya rasa jauh dari itu," katanya.

Bahkan dirinya menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak berencana mengerek rasio utang 50% dari PDB hingga tahun 2030.

"Di dalam presentasi mereka ke kita itu sampai tahun 2030 itu masih di kisaran 37% hingga 38% kok," imbuh Hery.

Sebelumnya, rencana presiden terpilih Prabowo Subianto mengerek rasio utang pemerintah hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat.

Pasalnya, kabar tersebut disampaikan langsung oleh saudara sekaligus penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusomo, seperti dikutip dari Reuters. Peningkatan rasio utang hingga 50% terhadap PDB ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto mengerek rasio utang pemerintah hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat.

Pasalnya, kabar tersebut disampaikan langsung oleh saudara sekaligus penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusomo, seperti dikutip dari Reuters.

Peningkatan rasio utang hingga 50% terhadap PDB ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

Saat dikonfirmasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan tetap menjaga rasio utang di bawah 40% terhadap PDB.

"Kita tetap komitmen pada makroprudensial di mana tingkat utang kita 40%," ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/7).

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir April 2024.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang pemerintah hingga 30 April 2024 tercatat Rp 8.338,43 triliun.

Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 76,33 triliun atau meningkat sekitar 0,92% dibandingkan posisi utang pada akhir Maret 2024 yang sebesar Rp 8.262,1 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,64%. Namun ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang mencapai 38,79%.

Kemenkeu menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir April 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%.