Jakarta - Indonesia terus mengoptimalkan potensi proyek tangkap simpan karbon alias Carbon Capture Storage (CCS). Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki minat untuk mengembangkan proyek tersebut.

Presiden Prabowo Subianto mulai membahas lanjutan kerja sama proyek tersebut dengan PM Singapura Lawrence Wong. Pembahasan dilakukan saat kunjungan kenegaraan Wong untuk menemui Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Prabowo bilang Indonesia akan menindaklanjuti kerja sama tangkap simpan karbon dengan Singapura.

"Kami juga sepakat menindaklanjuti kerja sama penangkapan dan penyimpanan karbon, carbon capture storage," ungkap Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Senada, Lawrence Wong mengatakan potensi kerja sama antara Singapura dan Indonesia soal simpan tangkap karbon memang dibahas dalam pertemuan hari ini. Dia mengatakan proyek energi bersih bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi kedua negara.

"Kami juga berdiskusi tentang bagaimana kita bekerja sama di sektor energi bersih dan keberlanjutan. Ini akan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi negara kita, terutama saat kita mewujudkan proyek penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas di tahun-tahun mendatang," tegas Wong.

Dalam catatan detikcom, pada Februari 2024 yang lalu, Singapura sudah meneken komitmen letter of intent (LOI) dalam rangka kegiatan Carbon Capture and Storage (CCS) cross border dengan Indonesia. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Wakil Sekretaris (Industri) Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura Keith Tan dengan perwakilan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Dalam LOI tersebut, Indonesia dan Singapura menegaskan pentingnya CCS sebagai metode dekarbonisasi, dan potensi CCS untuk mendukung kegiatan industri yang berkelanjutan dan menciptakan peluang ekonomi baru. Salah satu poinnya juga menyebut soal potensi ekspor impor karbon di Indonesia.

(hal/fdl)

Jakarta: PT Pertamina International Shipping (PIS) kian mantap menatap bisnis pengangkutan karbon, khususnya dalam bisnis Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilisation and Storage (CCS/CCUS). Bersama Nippon Yusen Kaisha Group (NYK), PIS buka-bukaan tentang persiapan mereka dalam membangun armada dan infrastruktur pendukung bisnis CCS/CCUS dalam forum Gastech 2024, di Texas, Amerika Serikat.

Pada awal tahun ini, pemerintah mengeluarkan Perpres No.14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Perpres ini menjadi tonggak penting sekaligus lampu hijau bagi PIS dalam mengejar komitmen Pertamina mencapai Net Zero Emission pada 2060. Sekaligus, komitmen International Maritime Organization (IMO) mengurangi emisi dari industri perkapalan.

Menyambut momentum tersebut, CEO PIS Yoki Firnandi menyatakan pihaknya tengah menyiapkan armada dan terminal yang diperlukan dalam bisnis CCS/CCUS. "Suka atau tidak, kita harus bergerak cepat untuk mengantisipasi kebutuhan akan CCS di masa depan. Pada saat bersamaan, kami harus berinvestasi untuk menghadapi kebutuhan energi saat ini dan masa depan. Contohnya adalah melalui kerja sama kami dengan NYK dalam mengembangkan transportasi CCS di Indonesia," ujar Yoki, dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 September 2024.
Salah satu yang tengah PIS siapkan melalui kerja samanya dengan NYK adalah investasi kapal pengangkut LCO2 (liquid carbon dioxide) dan receiving terminal. Keduanya merupakan infrastruktur utama yang dibutuhkan dalam mengembangkan bisnis CCS/CCUS.

"Bagi PIS and NYK, CCS merupakan kesempatan yang luar biasa. Apalagi bila melihat volume CO2 yang bisa ditangkap seiring berjalannya waktu guna memastikan transisi yang lancar, serta transisi hijau untuk masyarakat yang lebih baik," jelas Managing Director NYK Group Europe and Norway Anders Lepsoe.


PIS Buka-bukaan Bisnis Angkutan Karbon di AS. Foto: dok PIS

Baca juga: Bisnis Pengapalan PIS Jadi Urat Nadi Energi RI Mendunia

Bisnis CCS punya potensi yang sangat besar

Anders menambahkan, bisnis CCS punya potensi yang sangat besar. Kuncinya adalah memahami teknologi, memahami pengangkutan CO2 sebagai sebuah kargo, memahami industri perkapalan, regulasi, dan lainnya. PIS telah memiliki keahlian di bidang ini, sehingga CCS bisa menjadi kesempatan bagi PIS untuk menjadi kontributor dalam transisi energi.

Bisnis hijau atau bisnis yang berkelanjutan senantiasa menjadi fokus utama PIS dalam mendukung komitmen pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060. Guna mewujudkan komitmen tersebut, PIS menargetkan menurunkan 30 persen dari total emisi karbon dalam operasional perusahaan di akhir 2030.

Implementasi transformasi hijau secara cepat sudah dilakukan PIS, seperti peremajaan armada dengan kapal yang lebih ramah lingkungan dan menggunakan bahan bakar alternatif seperti dual-fuel dan biodiesel. Tidak berhenti di situ saja, sejumlah inisiatif ke depan juga sudah dimulai. PIS berencana terus memodernisasi armada dengan fitur-fitur yang lebih hemat energi, memperluas penggunaan bahan bakar alternatif, dan melakukan investasi untuk siap menjadi bagian dari rangkaian bisnis CCS/CCUS.

"Berdasarkan diskusi kami dengan NYK mengenai CCS terutama mengenai transportasinya, memang tidak mudah dilakukan, jauh lebih kompleks. Namun apa yang kami lakukan dengan NYK akan menjawab semua tantangan yang ada. Di saat yang sama, langkah ini akan memberikan kepastian bagi pemerintah, pelaku industri, dan emitter, bahwa kami siap menjadi bagian dari rantai nilai yang melayani kebutuhan pengapalan CCS terutama dalam pengiriman karbon lintas negara dan di kawasan," tambah Yoki.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta -

PT Pertamina International Shipping (PIS) akan ikut bermain di bisnis pengangkutan karbon, khususnya dalam bisnis Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilisation and Storage (CCS/CCUS).

PIS menggandeng mitra strategis Nippon Yusen Kaisha Group (NYK), PIS buka bukaan tentang persiapan mereka dalam membangun armada dan infrastruktur pendukung bisnis CCS/CCUS dalam forum Gastech 2024, di Texas, Amerika Serikat.

Pada awal tahun ini, pemerintah mengeluarkan Perpres No.14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Perpres ini menjadi tonggak penting sekaligus lampu hijau bagi PIS dalam mengejar komitmen Pertamina mencapai Net Zero Emission pada 2060. Sekaligus, komitmen International Maritime Organization (IMO) mengurangi emisi dari industri perkapalan.

Menyambut momentum tersebut, CEO PIS Yoki Firnandi menyatakan pihaknya tengah menyiapkan armada dan terminal yang diperlukan dalam bisnis CCS/CCUS. "Suka atau tidak, kita harus bergerak cepat untuk mengantisipasi kebutuhan akan CCS di masa depan. Pada saat bersamaan, kami harus berinvestasi untuk menghadapi kebutuhan energi saat ini dan masa depan. Contohnya adalah melalui kerja sama kami dengan NYK dalam mengembangkan transportasi CCS di Indonesia," ujar Yoki, dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Salah satu yang tengah PIS siapkan melalui kerja samanya dengan NYK adalah investasi kapal pengangkut LCO2 (liquid carbon dioxide) dan receiving terminal. Keduanya merupakan infrastruktur utama yang dibutuhkan dalam mengembangkan bisnis CCS/CCUS.

Pada kesempatan yang sama, Anders Lepsoe, Managing Director NYK Group Europe and Norway, mengatakan, "Bagi PIS and NYK, Carbon Capture and Storage merupakan kesempatan yang luar biasa. Apalagi bila melihat volume CO2 yang bisa ditangkap seiring berjalannya waktu guna memastikan transisi yang lancar, serta transisi hijau untuk masyarakat yang lebih baik."

Anders menambahkan, bisnis CCS punya potensi yang sangat besar. "Kuncinya adalah memahami teknologi, memahami pengangkutan CO2 sebagai sebuah kargo, memahami industri perkapalan, regulasi, dan lainnya dimana baik kami dan dan PIS telah memiliki keahlian di bidang ini, sehingga CCS bisa menjadi kesempatan bagi kami untuk menjadi kontributor dalam transisi energi."

Bisnis hijau atau bisnis yang berkelanjutan senantiasa menjadi fokus utama PIS dalam mendukung komitmen pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060. Guna mewujudkan komitmen tersebut, PIS menargetkan menurunkan 30% dari total emisi karbon dalam operasional perusahaan di akhir 2030.

Implementasi transformasi hijau secara cepat sudah dilakukan PIS, seperti peremajaan armada dengan kapal yang lebih ramah lingkungan dan menggunakan bahan bakar alternatif seperti dual-fuel dan biodiesel. Tidak berhenti di situ saja, sejumlah inisiatif ke depan juga sudah dimulai. PIS berencana terus memodernisasi armada dengan fitur-fitur yang lebih hemat energi, memperluas penggunaan bahan bakar alternatif, dan melakukan investasi untuk siap menjadi bagian dari rangkaian bisnis CCS/CCUS.

"Berdasarkan diskusi kami dengan NYK mengenai CCS terutama mengenai transportasinya, memang tidak mudah dilakukan, jauh lebih kompleks. Namun apa yang kami lakukan dengan NYK akan menjawab semua tantangan yang ada. Di saat yang sama, langkah ini akan memberikan kepastian bagi pemerintah, pelaku industri, dan emitter, bahwa kami siap menjadi bagian dari rantai nilai yang melayani kebutuhan pengapalan CCS terutama dalam pengiriman karbon lintas negara dan di kawasan," pungkas Yoki.

(rrd/rir)

Jakarta -

PT Pertamina International Shipping (PIS) menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab tantangan transisi energi dunia. Di antaranya dengan terus memodernisasi armada untuk operasional yang prima.

CEO PIS Yoki Firnandi mengatakan PIS berencana meremajakan dan memodernisasi 130 kapal. Dia menjelaskan rencana modernisasi armada tak lepas dari tuntutan peran PIS yang bertanggung jawab atas kebutuhan energi nasional, sekaligus menjawab permintaan market internasional yang terus bertumbuh.

"Kami sudah berencana untuk meremajakan dan memodernisasi lebih dari 130 kapal dalam tujuh tahun ke depan untuk modernisasi operasional kami," ujar dia dikutip Senin (23/9/2024).

Hal ini dikatakan oleh Yoki dalam sesi panel diskusi di booth PIS dalam gelaran Gastech 2024 di Texas, Amerika Serikat.

Modernisasi operasional ini merupakan bagian dari komitmen PIS dalam menjawab tantangan transisi energi dunia yang bergerak cepat. Peremajaan kapal tersebut tak hanya untuk kapal milik, juga termasuk kapal sewa yang dioperasikan oleh PIS.

Perlu diketahui bahwa PIS saat ini menjadi urat nadi virtual energi Indonesia dengan mengangkut sekitar 160 miliar liter energi ke penjuru negeri dalam 20 ribu kali pengiriman.

Lebih dari itu, Yoki juga menegaskan bahwa pihaknya juga tak hanya bersiap dalam peremajaan armada. Ia menyebut PIS juga terus bergerak dalam menyiapkan infrastruktur Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS). Upaya ini tercermin dari kerja sama antara PIS dengan Nippon Yushen Kabushiki Kaisha Group (NYK), perusahaan perkapalan terkemuka asal Jepang.

"Pada saat bersamaan, kami harus berinvestasi untuk menghadapi kebutuhan energi dan masa depan. Contohnya adalah kerja sama kami dengan NYK dalam mengembangkan transportasi CCS di Indonesia," imbuh Yoki.

PIS juga baru saja menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk penyediaan angkutan karbon sebagai wujud sinergi Pertamina Group.

Sepanjang tahun 2024, PIS tercatat telah menambah 6 armada tanker baru sepanjang semester pertama 2024. Termasuk dengan tanker-tanker pengangkut gas raksasa, sebagai wujud perusahaan dalam mempercepat transisi energi.

Tak hanya dari aspek armada, PIS juga aktif mempersiapkan infrastruktur pendukung bisnis dan operasional yang berkelanjutan mulai dari green terminal hingga pengembangan bisnis Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS).

Partisipasi PIS di Gastech kali ini juga sebagai wujud komitmen perusahaan mendukung masa depan energi yang aman dan berkelanjutan, bersama sama dengan ratusan pelaku industri energi, praktisi, dan pengambil kebijakan lainnya untuk berkolaborasi di skala internasional dan menjawab tantangan energi dunia yang bergerak cepat.

Simak Video: Just Energy Transition

[Gambas:Video 20detik]

(ada/rrd)

Jakarta -

Indonesia akan menggelar International Sustainability Forum (ISF) pada 5-6 September 2024 di JCC Senayan, Jakarta. Dalam acara ini, sejumlah nota kesepahaman akan diteken salah satu terkait ekspor listrik ke Singapura.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimudin menjelaskan, pihaknya tengah mengumpulkan sejumlah nota kesepahaman yang akan diteken dalam acara tersebut.

"Mengenai MoU sampai dengan saat ini kita terus mengumpulkan. Sebenarnya kesulitan kita ini bukan mengumpulkan kerjasamanya tapi mencari waktu kapan bisa di announce," katanya di kantornya, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Hingga saat ini, pihaknya telah mengakomodir 10 MoU yang akan diteken. Salah satunya ialah terkait dengan ekspor listrik ke Singapura yang bernilai miliar dolar Amerika Serikat (AS).

"Tapi hari ini yang sudah kita akomodir itu ada 10 ya dan tentunya ada beberapa yang akan besar yaitu satu, rencananya pemberian conditional license transfer listrik ke Singapura itu nilainya bisa billion usd mungkin detailnya nanti kita bisa pastikan ke temen-temen," ungkapnya.

Nota kesepahaman lain yang juga akan diteken ialah terkait dengan carbon capture and storage (CCS) dengan PT Pertamina (Persero).

"Juga ada kerja sama carbon capture and storage antara dengan Pertamina," katanya.

Simak juga Video 'Tes Lengkap Neta V-II: Mobil Listrik Terbaik di Kelasnya?':

[Gambas:Video 20detik]

(acd/rrd)

TEMPO.CO, Tuban - PT Pertamina EP (PEP) menargetkan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS di Lapangan Sukowati dapat diimplementasikan secara menyeluruh alias full scale pada tahun 2032.

“Dari roadmap ini ditargetkan kita bisa full scale itu sekitar akhir 2032,” tutur Irfan, Assistant Manager Petroleum Engineering Pertamina EP Sukowati, saat pemaparan implementasi CCUS di kantor PEP Sukowati Field Mudi Office, di Tuban, Jawa Timur pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Irfan menjelaskan, tahap full scale ini merujuk pada tahapan implementasi penuh teknologi CCUS di Lapangan Sukowati. Pada tahap tersebut, semua sumur minyak di Sukowati rencananya telah selesai diinjeksikan CO2 sehingga diharapkan bisa meningkatkan produksi minyak.

Sementara itu, untuk saat ini, PEP Sukowati masih dalam tahap uji coba lapangan. “Pada posisi field trial, kita mungkin hanya menggunakan 1 (hingga) 2 sumur, kita ingin mencoba untuk melihat bagaimana perubahan atau bagaimana respon minyak yang ada di bawah terhadap CO2 yang kita injeksikan,” ungkap Irfan.

Tahapan uji coba lapangan ini, Irfan menjelaskan, terbagi menjadi tiga, yaitu fase huff and puff, lalu dilanjutkan tahap inter-well injection, dan yang terakhir merupakan fase evaluasi hasil kedua tahap sebelumnya.

Adapun Pertamina EP Sukowati telah melakukan implementasi CCUS tahap pertama di Lapangan Sukowati melalui injeksi perdana CO2 menggunakan metode huff & puff pada Desember 2023. Dengan metode tersebut, CO2 diinjeksikan ke sumur selama beberapa hari, ditutup selama sepekan, kemudian dibuka dan selanjutnya diharapkan minyak atau gasnya naik.

Tahap kedua uji coba lapangan rencananya akan dilakukan pada Oktober mendatang. PEP Sukowati menyebutkan, pada fase ini, Pertamina akan melakukan injeksi CO2 antar sumur minyak di Sukowati. Lewat metode ini, CO2 diinjeksikan pada satu sumur, namun produksi minyak akan dilakukan di sumur lainnya.

Kemudian, pada tahap terakhir uji coba lapangan di Sukowati, Pertamina akan melakukan evaluasi hasil tahapan implementasi huff and puff dan inter-wellinjection. Hasil evaluasi ini akan dijadikan acuan bagi Pertamina untuk melanjutkan ke tahap implementasi CCUS menyeluruh di Lapangan Sukowati.

“Kita akan melihat bagaimana CO2 ini bisa mempengaruhi dan meningkatkan produksi minyak yang ada di sekitar sumur SKW 26. Ini nanti menjadi dasar (dan) menjadi bahan studi untuk bagaimana mengembangkan CO2 ke depan itu sampai ke tahap full scale,” pungkas Irfan.

Sebagai informasi tambahan, CCUS merupakan metode Enhanced Oil Recovery atau EOR yang dapat menangkap emisi CO2 dari operasi industri dan pembangkit listrik sehingga tidak terlepas ke atmosfer.

Setelah ditangkap, sebagian emisi CO2 ini disimpan dan sebagian lagi dipergunakan ulang untuk meningkatkan produksi minyak. Sementara itu, EOR sendiri merupakan upaya mengoptimalkan produksi minyak dengan menginjeksikan sumber energi eksternal yang tidak terdapat di reservoir minyak.

Pengimplementasian teknologi CCUS dalam skala nasional merupakan bentuk komitmen dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada lahun 2060.

Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan teknologi Carbon Capture Storage atau CCS dapat menjadi mesin pertumbuhan baru bagi perusahaan di masa depan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pupuk Indonesia dalam penurunan emisi karbon, sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi saat menjadi pembicara di salah satu acara panel diskusi The International Indonesia CCS (IICS) Forum 2024 yang mengangkat topik 'Industries commitment for long term decarbonization effort' di Jakarta.

"Bagi kami, ini adalah cara untuk menciptakan mesin pertumbuhan baru, karena kami perlu tumbuh dengan lebih sedikit karbon, dan CCS memberikan jalan untuk mencapai hal tersebut," ujar Rahmad dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 3 Agustus 2024.

"Kami sudah memiliki CO2 dengan kemurnian tinggi, jadi yang kami butuhkan hanya penyimpanan dan cara untuk memasukkan CO2 tersebut ke dalam tanah. Kami tidak perlu proses penangkapan lebih lanjut. Yang diperlukan hanya memasukkan CO2 ke dalam tanah," tambah dia menekankan.

Di awal tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS).

Perpres Nomor 14 Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memenuhi target iklim dalam nationally determined contribution (NDC) dan mencapai netralitas karbon atau net zero emission (NZE). Pupuk Indonesia menegaskan komitmennya untuk turut andil dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi CCS.

Pupuk Indonesia sendiri telah merencanakan beberapa proyek terkait CCS, termasuk rencana produksi 4,3 juta ton blue ammonia. Proyek-proyek ini mencakup greenfield projects di Aceh dan Sumatra Selatan. Selain itu, pabrik amonia yang sudah ada juga akan digunakan dalam pengembangan ini.

Baca juga: Genjot Dekarbonisasi, Pupuk Indonesia-Chevron Kembangkan Teknologi Penangkapan Karbon

Gandeng Chevron

Masih dalam rangkain acara IICCS 2024, Pupuk Indonesia juga menandatangani Joint Development Study Agreement (JDSA) atau perjanjian studi pengembangan bersama dengan Chevron New Energies International Pte. Ltd., terkait penangkapan karbon untuk dekarbonisasi dan memungkinkan Produksi Ammonia Rendah Karbon di Kalimantan Timur. Fasilitas penyimpanan karbon di Kalimantan Timur tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2030.

"Ke depan, produksi amonia kami akan meningkat dari tujuh juta ton menjadi 12 juta ton, tetapi sebagian besar akan berasal dari amonia bersih. Grey ammonia kami akan dikurangi menjadi hanya 2,3 juta ton. Kami akan mengonversi beberapa pabrik kami menjadi amonia biru dan membangun greenfield projects untuk amonia biru dan hijau. Inilah gambaran perusahaan kami pada tahun 2045," ucap dia.

"Bagi Pupuk Indonesia, CCS bukan hanya upaya dekarbonisasi. Jika dilihat sebagai upaya dekarbonisasi saja, maka ini hanya dianggap sebagai biaya. Tetapi bagi kami, ini adalah jalan yang akan membawa kami ke masa depan yang lebih baik. Ini adalah mesin pertumbuhan baru kami di masa depan," tegas Rahmad.

Dengan rencana strategis ini, Pupuk Indonesia menunjukkan kesiapan dan tekadnya dalam memanfaatkan teknologi CCS untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan mendukung komitmen global untuk mengurangi emisi karbon.

(HUS)

Jakarta: Sejumlah investor asing disebut tertarik menanamkan modal untuk bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS) di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia memiliki potensi cadangan penyimpanan karbon hingga 630 giga ton di akuifer garam serta reservoir minyak dan gas yang sudah habis.

Luhut menuturkan, salah satu proyek yang tengah dibidik investor adalah penerapan CCS di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Banten.

Baca juga: Kemenko Marves Jamin Prabowo-Gibran Teruskan Pengembangan Industri Carbon Capture

Teknologi penyimpan emisi CO2

Teknologi yang digunakan untuk menyimpan emisi CO2 di PLTU tersebut diperkirakan akan terpasang dalam waktu tiga tahun ke depan.

"Banyak investor yang antre (untuk proyek CCS), misalnya di Suralaya. Teknologinya baru siap pada 2027," ujar dia dalam acara 2nd International & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), dilansir Media Indonesia, Rabu, 31 Juli 2024.
Di tingkat global, investasi CCS mencapai USD6,4 miliar atau setara Rp104 triliun (kurs Rp16.289), dengan Asia memberikan kontribusi sebesar USD1,2 miliar atau senilai Rp19,5 triliun.

Luhut menegaskan, Indonesia memiliki peran sentral dalam investasi teknologi CCS melalui berbagai proyek, seperti proyek Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, dan di Cekungan Sunda-Asri, Jawa Barat.

"Ada peluang investasi sebesar USD1,2 miliar. Kita sedang menghitung berapa angka yang bisa didapat dari potensi CCS kita, karena kita memiliki kapasitas penyimpanan CO2 sebesar 630 giga ton," jelas dia.

(ANN)

Jakarta: Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Parulian Paidi Aritonang meminta pemerintah untuk mewadahi kepentingan yang lebih luas terkait dengan aturan carbon capture storage (CCS) guna menangkap peluang ekonomi, terutama pada sektor ketenagalistrikan.

"Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha," ujar Parulian, saat menggelar FGD Pemanfaatan Teknologi CCS dengan para pakar di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 8 Juli 2024.

Diketahui, dua regulasi penting terkait CCS sudah dikeluarkan pemerintah, yaitu Perpres 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM 2/2023 tentang Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Parulian, teknologi CCS memiliki potensi tidak hanya untuk menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik tetapi juga untuk mendukung percepatan transisi energi di Tanah Air.

"Saya berharap FGD ini dapat menghasilkan kajian kelayakan, potensi manfaat, tantangan, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu meminimalkan risiko kenaikan tarif listrik yang penting bagi perekonomian masyarakat," tutur dia.

Perlu pemetaan wilayah kerja migas

Sementara itu, Expert Advisor PT ESSA Haposan Napitupulu menyatakan implementasi CCS pada bisnis hulu migas tidak mengalami kendala karena biayanya sudah diakomodasi dalam cost recovery.

"Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery," tegas Haposan.

Menurutnya, Kementerian ESDM perlu memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon yang dihasilkan industri hilir.

Diketahui, saat ini belum ada landasan hukum khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan CCS di sektor ketenagalistrikan. Peraturan yang ada, seperti Perpres No 14/2024, hanya mengatur skema penyelenggaraan CCS di sektor hulu.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 dengan pemanfaatan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.

Baca juga: Pertamina Gandeng KNOC, dan ExxonMobil Garap Carbon Capture Storage

Berperan penting pangkas emisi karbon

Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Ridha Yasser menjelaskan implementasi CCS di berbagai sektor memegang peranan penting dalam upaya mengurangi emisi karbon dunia.

"Saat ini, pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasinya di lapangan. CCS akan diimplementasikan aturannya, dan ini dalam rangka kita bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan peluang penerapan skema karbon sebagai agenda global," ungkap Ridha.

Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT Didi Setyadi, menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan dalam negeri. Dirinya juga menyoroti tantangan dari sisi ekonomis penerapan teknologi baru ini.

"Kita harus mengikuti, mengadopsi, menerapkan teknologi yang baru itu. Kan di situ harus menambahkan biaya. Nah apakah biaya ini kemudian ekonomis atau tidak ekonomis dibandingkan dengan harga jual listriknya sendiri. Nah itu kan yang jadi persoalan," jelas Didi.

Menanggapi hal itu, Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero) Nurlely Aman menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penerapan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Namun, ia mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas. "Monetisasi depleted well/reservoir yang tidak dimanfaatkan harus dioptimalkan dan regulasi terkait CCS harus ditempatkan dengan tepat, apakah sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara," tukas dia.

(HUS)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Parulian Paidi Aritonang menyerukan pemerintah untuk memperluas aturan terkait carbon capture storage (CCS) guna menangkap peluang ekonomi, khususnya di sektor ketenagalistrikan.

“Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha,” kata Parulian dalam FGD Pemanfaatan Teknologi CCS, seperti dikutip Minggu (7/7).

FGD ini digelar menyusul terbitnya dua regulasi penting, yakni Perpres No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM No. 2/2023 tentang Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Parulian, teknologi CCS tidak hanya menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik, tetapi juga mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.

"Saya berharap FGD ini menghasilkan kajian kelayakan, potensi manfaat, tantangan, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu meminimalkan risiko kenaikan tarif listrik," tambahnya.

Haposan Napitupulu, Expert Advisor PT ESSA, menyatakan bahwa implementasi CCS pada bisnis hulu migas tidak mengalami kendala karena biayanya sudah diakomodasi dalam cost recovery.

“Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery,” tegasnya.

Ia menyarankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon.

Saat ini, belum ada landasan hukum khusus untuk CCS di sektor ketenagalistrikan. Perpres No. 14/2024 hanya mengatur skema CCS di sektor hulu, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.

Ridha Yasser, Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, menekankan pentingnya CCS dalam mengurangi emisi karbon global. “Pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasi CCS. Ini penting untuk bersaing dalam skema karbon global,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT, Didi Setyadi, menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon dalam negeri dan menyoroti tantangan ekonomi dari teknologi baru ini.

"Kita harus mengadopsi teknologi baru, namun perlu dipertimbangkan apakah biaya ini ekonomis dibandingkan harga jual listriknya," jelas Didi.

Nurlely Aman, Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero), menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penerapan CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia, tetapi mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas.

Menurutnya, monetisasi depleted well/reservoir harus dioptimalkan dan regulasi CCS harus ditempatkan dengan tepat, baik sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara.

FGD ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi CCS untuk mendukung transisi energi di Indonesia.