Presiden Prabowo Subianto mulai membahas lanjutan kerja sama proyek tersebut dengan PM Singapura Lawrence Wong. Pembahasan dilakukan saat kunjungan kenegaraan Wong untuk menemui Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Prabowo bilang Indonesia akan menindaklanjuti kerja sama tangkap simpan karbon dengan Singapura.

"Kami juga sepakat menindaklanjuti kerja sama penangkapan dan penyimpanan karbon, carbon capture storage," ungkap Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Senada, Lawrence Wong mengatakan potensi kerja sama antara Singapura dan Indonesia soal simpan tangkap karbon memang dibahas dalam pertemuan hari ini. Dia mengatakan proyek energi bersih bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi kedua negara.

"Kami juga berdiskusi tentang bagaimana kita bekerja sama di sektor energi bersih dan keberlanjutan. Ini akan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi negara kita, terutama saat kita mewujudkan proyek penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas di tahun-tahun mendatang," tegas Wong.

Dalam catatan detikcom, pada Februari 2024 yang lalu, Singapura sudah meneken komitmen letter of intent (LOI) dalam rangka kegiatan Carbon Capture and Storage (CCS) cross border dengan Indonesia. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Wakil Sekretaris (Industri) Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura Keith Tan dengan perwakilan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Dalam LOI tersebut, Indonesia dan Singapura menegaskan pentingnya CCS sebagai metode dekarbonisasi, dan potensi CCS untuk mendukung kegiatan industri yang berkelanjutan dan menciptakan peluang ekonomi baru. Salah satu poinnya juga menyebut soal potensi ekspor impor karbon di Indonesia.

(hal/fdl)

Kementerian ESDM buka-bukaan soal nasib realisasi penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) di Indonesia. Sejak Januari 2024 ini pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2024 sebagai regulasi utamanya.

Perpres tersebut diteken di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Lantas setelah kepemimpinan Indonesia berganti ke Presiden Prabowo Subianto, bagaimana nasib pengelolaan tangkap dan simpan karbon di Indonesia?

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sejauh ini pihaknya sedang fokus untuk membuat Peraturan Menteri sebagai aturan teknis dari Perpres 14 tahun 2024. Permen ini nantinya akan berisikan mengenai aturan dari sisi penyimpanan hingga sisi pasokan karbonnya.

"Kan sekarang Perpresnya sudah ada kan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya kita sedang selesaikan Permennya. Ini untuk bisa di sisi storagenya, sisi hulunya, sisi penyimpanan," ungkap Dadan di kantornya, Jumat (25/10/2024).

Dadan mengaku aturan ini akan segera selesai pembentukannya. Yang saat ini jadi fokus pekerjaan adalah menyusun aturan soal posisi penyimpanan karbonnya.

"Kalau CCS kan ada sumber CO2-nya dan tempat penyimpanannya, sekarang diselesaikan itu untuk sisi penyimpanannya, yang di reservoir, yang di bekas tambang. Ini sudah dekat," sebut Dadan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Pemerintah Indonesia terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi melalui kebijakan alternatif pembiayaan kreatif yang mengurangi beban APBN dan mendorong partisipasi swasta.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait telah menyelesaikan penyusunan regulasi pembiayaan kreatif, salah satunya melalui mekanisme Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau dikenal sebagai Land Value Capture (LVC) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK).

Plh. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Suroto mengatakan, regulasi tersebut menandai tonggak penting dalam memanfaatkan potensi implementasi P3NK di Indonesia.

Menurutnya, pengembangan mekanisme P3NK yang dapat diimplementasikan melalui Peraturan Menteri sangat penting untuk membantu Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan P3NK.

"Mekanisme ini menawarkan peluang baru untuk mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan yang baru,” ujar Suroto dalam keterangan resminya, Kamis (10/10).

Mekanisme P3NK atau LVC merupakan instrumen pembiayaan alternatif yang memanfaatkan peningkatan nilai lahan sebagai akibat dari adanya penyediaan infrastruktur, pembangunan, maupun kebijakan Pemerintah di dalam area atau kawasan tertentu.

Skema ini memiliki dua basis penerapan yakni berbasis pajak dan berbasis pembangunan.

“Melalui P3NK ini diharapkan memberikan manfaat yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi daerah, pengembangan kawasan kota yang lebih tertata, pertumbuhan ekonomi kawasan, dan pemerataan ekonomi di kawasan perkotaan,” katanya.

Saat ini, Kemenko Perekonomian serta K/L terkait tengah menyusun Petunjuk Teknis Implementasi P3NK. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan Asian Development Bank (ADB) dan PwC Indonesia melakukan sosialisasi untuk mengembangkan pedoman teknis, prosedur, dan mekanisme untuk P3NK atau LVC melalui Peraturan Menteri tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, ADB Country Director – Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga mengatakan, pembiayaan pembangunan infrastruktur masih merupakan tantangan penting yang harus diatasi di Indonesia, dan saya yakin LVC dapat memainkan peranan penting dalam mengatasi tantangan itu sebagai alat pembiayaan alternatif.

"Dengan memanfaatkan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi publik dan juga pembangunan perkotaan, LVC dapat menyediakan sumber pendanaan berkelanjutan untuk proyek-proyek infrastruktur, memastikan bahwa manfaat pertumbuhan perkotaan terbagi secara luas di antara semua penerima manfaat dan pemangku kepentingan,” katanya.

Lebih lanjut, Government and Infrastructure Leader PwC Indonesia Julian Smith menuturkan bahwa diharapkan melalui kegiatan sosialisasi kali ini, para peserta dapat memperoleh pemahaman lebih dalam serta memberikan aspirasi teknis untuk pengembangan pedoman lebih lanjut mengenai implementasi dan pipeline P3NK di Indonesia.

“Kegiatan ini juga merupakan wadah bagi para peserta untuk berbagi perspektif dan bertukar pikiran tentang pengembangan peraturan dan implementasi P3NK untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” tutup Julian.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia International Substanbility Forum (ISF) 2024 menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait industri hijau untuk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, nilai kesepakatan tersebut tembus puluhan dolar Amerika Serikat (AS).

Luhut menjelaskan, ada banyak kesepakatan yang tercapai dalam forum internasional tersebut. Pertama, ihwal ekspor green energy alias energi hijau ke Singapura.

"Itu sepaket 3,4 gigawatt. Itu mungkin bisa sampai US25-30 miliar dolar," jelas Luhut usai penutupan IISF 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Kedua, sambungnya, kesepakatan awal terkait industri and storage alias penangkapan dan penyimpanan karbon lintas negara.

"Itu juga bisa angkanya besar sekali itu, mungkin beberapa puluh miliar dolar [AS]. Itu dalam waktu dalam waktu 20-25 tahun ke depan," ujarnya.

Ketiga, kesepakatan dengan Malaysia terkait Asean Green. Kesepakatan tersebut akan mengkombinasikan konektivitas energi hijau antara negara.

"Karena Indonesia punya salah satu, yang memiliki 3.300 megawatt renewable energy potential [potensi energi terbarukan]. Jadi saya kira kerjasama yang bisa dilakukan," sambung Luhut.

Bahkan, menurut Luhut, Indonesia menjadi salah satu negara terdepan untuk perkembangan industri hijau. Dia mencontoh, Indonesia punya banyak produk hijau seperti mobil listrik hingga petrochemical.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan, gelaran ISF 2024 bakal menjadi acara sustainabilty atau berkelanjutan terbesar kedua se-Asia Pasifik.

“Dari sisi peserta akan menjadi acara sustainability atau climate relate nomor dua terbesar di Asia Pasifik setelah COP 29 di Azerbaijan,” ucap Rachmat dalam konferensi pers jelang ISF 2024, Kamis (29/8/2024).

Dia menyampaikan, sampai saat ini pihaknya mencatat peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti gelaran ISF 2024 telah lebih dari 8.000 orang dari 50 negara.

Pembangunan infrastruktur tetap akan menjadi prioritas pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Untuk menggenjotnya, pemerintah merilis dua skema pembiayaan baru untuk mendorong partisipasi swasta dan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Guna mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi melalui kebijakan alternatif pembiayaan kreatif yang mengurangi beban APBN dan mendorong partisipasi swasta," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8/2024).

Skema pembiayaan pertama yakni Hak Pengelolaan terbatas (HPT), yang merupakan skema optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) dan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur.

Skema pembiayaan kedua yakni Pengelolaan Peningkatan Perolehan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC), yang merupakan skema pendanaan berbasis kewilayahan dengan pemanfaatan peningkatan perolehan nilai tanah yang dihasilkan dari adanya investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah di suatu kawasan.

"Kebijakan tersebut memiliki dua basis penerapan yakni berbasis pajak dan berbasis pembangunan," jelas Airlangga.

Adapun skema HPT pertama kali dicanangkan oleh Australia pada tahun 2014 dan telah diimplementasikan pada infrastruktur Pelabuhan Melbourne dan Bandara Sydney. Selain itu, untuk skema P3NK juga sebelumnya telah berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Inggris, Hongkong dan Jepang.

Oleh karena itu, inovasi dalam skema pembiayaan dinilai menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional. Regulasi pembiayaan kreatif dibentuk sebagai katalisator untuk menarik investasi swasta yang diperlukan.

Dengan memberikan kepastian hukum dan insentif yang menarik, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif para pelaku usaha dalam membiayai dan mengelola proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, diharapkan juga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mendorong investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang ramah lingkungan dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim.

"Untuk dua perpres ini masih dibutuhkan beberapa aturan turunan sehingga nanti di dalam pelaksananya bisa betul-betul sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan harapkan bersama. Kemudian kita nanti juga akan melakukan berbagai diskusi dan pembahasan, khususnya mengenai hal-hal teknis implementasinya supaya kedua skema pembiayaan ini baik yang melalui HPT, P3NK betul-betul bisa kita dorong pelaksanaannya," tutur Plt Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Susiwijono Moegiarso.

Berdasarkan RAPBN Tahun 2025, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran yang telah dicanangkan tersebut didorong untuk mendukung Visi Indonesia Maju 2045 dalam mencapai rasio infrastructure stock sebesar 49% dari PDB pada 2024.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan teknologi penangkap dan penyimpanan karbon alias carbon capture and storage (CCS) menarik minat investor asing.

Pasalnya, Indonesia memiliki potensi cadangan penyimpanan karbon hingga 630 gigaton (GT) dan CCS pun dapat memberikan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan, yaitu sekitar US$ 478 miliar dan membuka lebih dari 53.000 lapangan pekerjaan hingga 2050.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, investor asing tertarik membenamkan investasi untuk bisnis CCS di Indonesia. Investor tengah membidik penerapan CCS di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Banten.

"Teknologi yang akan digunakan menyimpan emisis CO2 di PLTU Suralaya akan terpasang dalam baru siap 2027," kata Luhut dalam 2nd International & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024 di Jakarta, (31/7).

Luhut menuturkan bahwa Indonesia memiliki peran sentral dalam investasi teknologi CCS melalui berbagai proyek, di antaranya, proyek Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat dan di Cekungan Sunda-Asri, Jawa Barat.

"Ada peluang investasi senilai US$ 1,2 miliar. Kita lagi hitung berapa sih angka yang bisa didapat dari potensi CCS kita. Pasalnya, kita punya 630 gigaton kapasitas penyimpanan CO2," tutur Luhut.

Selain itu, Luhut menegaskan dirinya akan menjadi pemimpin mempercepat aturan turunan CCS yang dibutuhkan.

Sementara itu, Staf khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi, Ego Syahrial mengatakan, Teknologi emisi low carbon yang inovatif seperti CCS dapat dipasang dalam kondisi tertentu untuk memanfaatkan bakar fosil dan memanfaatkan rencana kita untuk mengecepat reaksi emisi dalam transisi ke lingkungan yang lebih bersih.

"Sekarang ada 15 proyek CCS CCUS di Indonesia di berbagai kawasan. Dengan total sumber daya penyimpanan lebih dari 500 gigaton, kita percaya Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan CCS/CCUS perkembangan bisnis. Proyek yang berpotensi memiliki jangkauan yang mencapai target 2030," ungkap Ego.

Secara terpisah, Founder dan Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai, langkah pemerintah untuk mempercepat aturan turunan CCS merupakan langkah yang baik agar dalam aturan turunannya disiapkan skema dan model bisnisnya di setiap sektor.

"Di PLTU misalnya, kan akan beda dg di hulu migas. Di hulu migas, agar djadikan bagian dari operasi kegiatan perminyakan. Di sektor lain, mestinya investasi ini dikategorikan sbg bagian dari upaya pencapaian NZE, sehingga ada insentif fiskal dan kemudahan non-fiskal yang bisa diberikan," ungkapnya kepada Kontan, Rabu (31/7).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan transaksi perdagangan karbon melalui Bursa Karbon terus berkembang positif.

Dia menyebut ada tiga proyek yang telah didaftarkan, yakni proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6, Pertamina Geothermal Energy, proyek pembangkit listrik bahan bakar gas Bumi Muara Karang, serta proyek pembangkit listrik tenaga air Mini Hydro Gunung Wugul. Sedangkan, untuk pengguna jasa karbon yang telah terdaftar di IDX Karbon sudah mencapai 68 entitas institusi.

"Dari unit karbon yang tersedia atas proyek-proyek tersebut telah terjadi transaksi, yaitu sebesar 609 ribu ton CO2 ekuivalen atau senilai Rp 36,8 miliar dengan total frekuensi sebesar 85 kali dan jumlah unit karbon yang telah diretur sebesar 417 ribu ton CO2 ekuivalen," kata Inarno dalam webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia yang disiarkan secara daring, dikutip Jumat (26/7/2024).

Melihat capaian tersebut, Inarno bilang perdagangan unit karbon Indonesia termasuk menggembirakan. Apalagi jika dibandingkan dengan perkembangan bursa karbon di negara lain, seperti Jepang dan Malaysia.

Meski begitu, dia bilang bisnis tersebut masih terbilang kecil dan tetap memerlukan upaya-upaya peningkatan. Dia menilai hal tersebut menjadi penting mengingat Indonesia mempunyai potensi karbon kredit yang besar, baik dalam hal suplai maupun demand, khususnya bagi sektor yang menjadi target Nationally Determined Contribution (NDC).

Di sisi lain, bisnis tangkap karbon juga sejalan dengan target Indonesia dalam mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. Untuk itu, OJK bersama dengan pemangku kepentingan terus berkomitmen mendukung berbagai inisiatif dalam meningkatkan perdagangan unit karbon.

"OJK bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait akan terus berkomitmen mendukung berbagai inisiatif dalam meningkatkan perdagangan unit karbon," jelasnya. (kil/kil)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina New and Renewable Energy (NRE) tengah menjajaki kerja sama untuk penerapan teknologi penangkap dan penyimpanan karbon alias carbon capture and storage (CCS) dengan produsen baja asal Asia yang beroperasi di Indonesia senilai antara US$ 200 juta-US$ 300 juta per satu ton CO₂ per tahun.

Head of CCUS Development Program Pertamina New & Renewable Energy, Bayu Prabowo menyatakan, pihaknya terbuka untuk kerja sama CCS dengan berbagai pemain. Pada akhir Juli, Pertamina NRE akan merilis perjanjian CCS dengan perusahaan tersebut. Namun, dia belum mau memberikan nama perusahaan tersebut.

"Kami baru akan launching beritanya dengan salah satu prominent steel company di dunia yang punya operasi di Indonesia. Satu hingga dua minggu lagi akan launching beritanya. Akhir Juli," kata Bayu saat ditemui Kontan.co.id, Kamis (4/7).

Bayu menambahkan, perjanjian kerja sama ini masih berbentuk studi atau kajian berupa masukkan untuk kebijakan pengembangan CCS untuk Indonesia maupun negara asal perusahaan baja.

Investasi kerja sama ini diperkirakan sekitar US$ 200 juta-US$ 300 juta per satu ton CO₂ per tahun. "Investasinya, kalau untuk capturing itu mungkin di angka, ini harus saya cek ya, angkanya sekitar US$ 200 juta-US$ 300 juta," ungkapnya.

Bayu bilang Pertamina akan memperluas kerja sama CCS dengan cara yang lebih utuh mulai dari capturing carbon, transportasi, sampai storing akan dilakukan di Indonesia. Kerja sama dengan pihak lain dinilai penting terutama negara lain dengan ekonomi yang lebih maju dari Indonesia.

Sebelumnya Kontan mencatat, PHE telah melakukan penandatanganan Pre-Liminary Agreement dengan ExxonMobil di dalam salah satu agenda kegiatan Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA CONVEX) ke-48 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.

Pre-Liminary Agreement ini merupakan salah satu perjanjian turunan dari Head of Agreement (HoA) antara pihak ExxonMobil - Pertamina – PHE yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 lalu.

Direktur Pengembangan & Produksi, Awang Lazuardi mengatakan, melalui penguatan kerja sama ini, PHE dan ExxonMobil akan mematangkan dan menyiapkan rancangan model komersial untuk pengembangan hub CCS/CCUS regional di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) dengan potensi untuk menyimpan CO2 domestik dan internasional melalui Asri Basin Project CCS Hub yang berada di Wilayah Kerja PHE OSES.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) hingga Mei 2024 mencatatkan produksi migas sebesar 1,05 juta BOEPD (barel setara minyak per hari), dengan rincian produksi minyak 556 ribu BOPD (barel minyak per hari) dan produksi gas 2.853 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari).

"Memasuki usia ke-17 pada 29 Juni 2024, PHE mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam berkontribusi menjaga ketahanan energi nasional. PHE akan terus semangat menggali potensi dan kekuatan guna terus mendukung target produksi nasional dan memenuhi pasokan energi dalam negeri,” ujar Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Chalid Said Salim dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hingga bulan Mei 2024, PHE juga mampu menyelesaikan kerja pengeboran 5 sumur eksplorasi, 278 sumur pengembangan, 381 workover dan 14.386 well services menggunakan 70 drilling rigs dan 139 WI rigs.

Chalid Said mengatakan, perseroan akan terus berupaya menggali potensi dari berbagai aspek untuk pencapaian target yang telah ditentukan.

"Hingga Mei 2024, PHE juga mampu mencapai tambahan sumberdaya 2C sebesar 253 juta barel setara minyak (MMBOE). Capaian eksplorasi saat ini juga sangat menggembirakan dimana PHE berhasil menemukan beberapa potensial big fish antara lain Ambar, SSD, Tedong, West Beluga dan Yaki Emas," tambah Chalid.

Capaian ini tidak terlepas dari upaya PHE mengelola strategi utama dalam mengelola baseline produksi, meningkatkan pertumbuhan produksi melalui rencana kerja dan merger dan akuisisi serta meningkatkan reserve & resource growth dengan selalu mengedepankan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG).

Dalam mewujudkan kontribusi ekonomi nasional kegiatan aktivitas hulu migas, lanjut Chalid, PHE juga mendapatkan 3 blok eksplorasi baru yaitu Blok East Natuna, Blok Peri Mahakam dan Blok Bunga sepanjang 2023.

Adapun dari aspek merger dan akuisisi, perseroan mencatatkan penambahan Participating Interest (PI) 10 persen di Irak, perpanjangan blok Algeria dan akuisisi 20 persen PI di Masela. Di awal tahun 2024, Subholding Upstream melalui PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi (PMEP) bersama mitra berhasil memenangkan lelang blok eksplorasi SK510 melalui Malaysia Bid Round (MBR) 2023.

Melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), PT Elnusa Tbk dan dan Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) juga telah meneken MoU kerja sama luar negeri bersama yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan memberdayakan anak perusahaan hulu dalam kerja sama internasional.

Chalid mengatakan, pihaknya terus membawa semangat baru dan simbol kebangkitan nasional untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional melalui capaian PDSI yang berhasil membawa jackup rig"Emerald Driller" yang sudah tiba di Laut Jawa. Rig tersebut digunakan dalam proyek pengeboran lepas pantai PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

PHE juga menyadari saat ini industri hulu migas harus mampu menjawab peluang dengan menjalankan green operation sebagai bagian dari green strategy perusahaan, dengan salah satu strategi energi transisi meliputi dekarbonisasi. Hingga Mei 2024, PHE mencatat pengurangan emisi karbon hingga 497.319 Ton CO2eq dengan 132 program yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Perkuat komitmen menuju net zero emission, PHE juga telah menandatangani kerja sama carbon capture dengan ExxonMobil yang akan mematangkan dan menyiapkan rancangan model komersial untuk pengembangan hub CCS/CCUS regional di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) dengan potensi untuk menyimpan CO2 domestik dan internasional melalui Asri Basin Project CCS Hub yang berada di Wilayah Kerja PHE OSES," ujar Chalid.

Seluruh capaian ini, menurut Chalid, tidak terlepas dari kerja keras lebih dari 14.000 Perwira (sebutan pekerja Pertamina) dan didukung oleh implementasi teknologi digital mutakhir.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024