Jakarta (ANTARA) - Aplikasi dompet digital (e-wallet) Dana Indonesia terus mengoptimalkan fitur proteksi untuk mencegah kejahatan siber sehingga masyarakat aman dalam keuangan digital.

"Kami terus berinovasi untuk meningkatkan fitur proteksi karena keamanan menjadi faktor utama yang meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan dompet digital," kata CEO & Co-Founder Dana Indonesia Vince Iswara dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Vince menjelaskan, Dana Indonesia terus berupaya untuk mencegah kejahatan siber dan penipuan secara daring (online) melalui fitur Dana Protection.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan deteksi dini ‘Scam Checker’, melalui pengecekan keabsahan nomor, akun media sosial, nomor rekening bank, hingga tautan yang tidak diketahui oleh pengguna.

Ada pula fitur ‘Aduan Nomor’, yang terhubung langsung dengan AduanNomor.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang berfungsi untuk melacak pemilik nomor tersebut.

Tidak hanya itu, pengguna dapat meningkatkan keamanan akunnya dengan melihat rekomendasi pengaturan keamanan atau ‘Security Suggestions’ yang dianjurkan bagi akun miliknya.

Rekomendasi keamanan ini termasuk mengganti PIN secara berkala, mengaktifkan Passkey, menambah pertanyaan keamanan untuk verifikasi, mengaktifkan autentikasi wajah DANA VIZ, sampai izin lokasi.

Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi data dan transaksi pengguna, Dana Protection memberikan 100 persen jaminan uang kembali sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

Cakupan perlindungan ini meliputi penggantian saldo jika ada transaksi yang tidak dilakukan oleh pengguna atau pemilik akun dan terjadi hanya dalam 60 hari terakhir.

Ia menyampaikan, pengguna cukup melaporkannya melalui asisten virtual DIANA, untuk bisa melakukan klaim.

"Melalui cara ini, pengguna bisa semakin waspada terhadap nomor-nomor yang terindikasi penipuan," ujarnya.

Lebih lanjut Vince mengatakan bahwa Dana Indonesia memiliki fitur tambahan bertajuk Waspada Online dan Tipu Online.

Pada kedua mini program, pengguna bisa mencoba edukasi yang dikemas dalam bentuk gamifikasi.

Usai menyelesaikan tantangan, pengguna akan diberikan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kejahatan siber.

Pihaknya juga berfokus pada edukasi melalui kampanye-kampanye program di media sosial di antaranya Monitor, Konfirmasi, dan Lapor yang menginformasikan berbagai jenis modus kejahatan siber seperti Customer Service (CS) tidak resmi, tautan palsu, dan lainnya.

Melengkapi kampanye tersebut, Dana menggagas kampanye lain bertajuk Cek Ulang Yuk (CUY), yang berfokus untuk meningkatkan kembali kesadaran pengguna terhadap modus kejahatan siber.

Kampanye ini khusus dibagikan melalui media sosial korporasi, untuk menjangkau segmen yang lebih spesifik.

Ia menambahkan, Dana Indonesia terus bekerja sama dengan berbagai pihak dan seluruh pemangku kepentingan untuk memerangi kejahatan siber.

Selama enam tahun beroperasi di Indonesia, Dana mengklaim telah memiliki 180 juta pengguna, di mana sebanyak 850.000 pengguna merupakan UMKM dan sebanyak 9.000 pengguna adalah online merchants.

"Komitmen ini kami bangun dengan memegang teguh tiga prinsip utama yaitu trusted, friendly, accessible. Prinsip ini senantiasa kami bawa dalam mengembangkan berbagai inovasi dan inisiatif yang bertujuan melayani kebutuhan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Gangguan sistem informasi global pekan lalu menyebabkan terganggunya berbagai layanan publik, terutama yang menggunakan transaksi tanpa uang tunai. Aktivis menekankan kejadian itu menggarisbawahi risiko menuju cashless society yang makin marak di berbagai negara termasuk Indonesia.

Supermarket, bank, pub, kafe, stasiun kereta api dan bandara semuanya terkena dampak kegagalan sistem Microsoft pada Jumat, menyebabkan banyak orang tidak dapat menerima pembayaran elektronik. Dampaknya sangat parah bagi bisnis yang tidak lagi menerima uang tunai.

Payment Choice Alliance (PCA), yang berkampanye menentang gerakan menuju masyarakat tanpa uang tunai, mencantumkan gangguan pekan lalu berdampak pada 23 perusahaan dan kelompok, setidaknya beberapa diantaranya hanya menerima kartu kredit atau debit.

“Gangguan sistem yang mengakibatkan pemadaman akan selalu terjadi,” kata Ron Delnevo, ketua PCA kepada the Guardian, Ahad (21/7/2024). “Tetapi jika tidak ada alternatif lain, maka segalanya akan runtuh di sekitar Anda.”

Pembayaran tunai meningkat untuk pertama kalinya dalam satu dekade tahun lalu, menurut UK Finance, yang mewakili bank. Jumlah orang yang tidak lagi menggunakan uang tunai, atau menggunakannya kurang dari sekali dalam sebulan, mencapai 23,1 juta orang pada 2021, namun menurun menjadi 21,6 juta orang pada tahun lalu. Departemen Keuangan Inggris mengatakan “pasti masih ada tempat” untuk uang tunai. “Terserah pada masing-masing bisnis, namun menurut kami memberikan pilihan kepada masyarakat adalah hal yang baik. Sebagian besar bisnis masih menawarkan uang tunai.”

Serikat GMB mengatakan pemadaman sistem informasi ini memperkuat apa yang telah mereka katakan selama bertahun-tahun: bahwa “uang tunai adalah bagian penting dari cara masyarakat kita beroperasi”. “Ketika Anda mengambil uang tunai dari sistem, orang-orang tidak mempunyai sandaran apapun, sehingga berdampak pada cara mereka melakukan hal-hal mendasar sehari-hari.”

Beberapa pemadaman sistem yang lebih kecil dan tidak terkait telah berdampak pada retail tahun ini. Pada bulan Maret, McDonald's, Tesco, Sainsbury's, dan Gregg's mengalami masalah dengan sistem pembayaran digital mereka.

Pihak berwenang di Cina dan AS telah mendenda perusahaan-perusahaan yang tidak menerima uang tunai. Martin Quinn, direktur kampanye PCA, mengatakan penggunaan uang tunai diperbolehkan untuk anonimitas. “Saya tidak ingin data saya dijual, dan saya tidak ingin bank, perusahaan kartu kredit, dan bahkan pengecer online mengetahui setiap aspek kehidupan saya,” katanya. Penganggaran dengan menggunakan uang tunai juga lebih mudah bagi sebagian orang, tambahnya.

Visa merilis laporan Visa Consumer Payment Attitudes Study 2023 di Indonesia yang terbaru pada hari ini (19/3/2024). Dalam laporan tersebut menunjukan budaya nontunai atau cashless semakin marak di tengah masyarakat Indonesia.

“Pembayaran melalui dompet digital terus mengalami peningkatan dengan penggunaan tertinggi sebesar 92 persen di kalangan masyarakat Indonesia, angka yang serupa dengan tahun lalu. Sementara uang tunai menurun menjadi 80 persen dari sebelumnya 84 persen pada 2022,” kata Presiden Direktur Visa Indonesia Riko Abdurrahman di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dia menjelaskan, pergeseran ke digital tersebut semakin terasa karena studi tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin banyak menggunakan berbagai mode opsi pembayaran nontunai. Terutama dalam dompet digital.

Riko menuturkan terjadi sedikit penurunan dari sisi kebiasaan tidak membawa uang tunai dari 67 persen pada 2022 menjadi 64 persen pada 2023. Hal tersebut dikarenakan kembalinya kebiasaan prapandemi masih terdapat peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan angka 2021 sebesar 61 persen.

Perilaku nontunai di negara tersebut didorong oleh generasi muda dari segmen Gen Z (76 persen) dan Gen Y (69 persen). Hampir tiga dari lima orang di antaranya telah berhasil mengadopsi gaya hidup cashless.

Para konsumen ini telah berhasil tidak menggunakan uang tunai selama 10 hari. “Pergeseran ini sejalan dengan meningkatnya penerimaan pedagang atau merchant terhadap pembayaran nontunai, terutama di sektor-sektor seperti makanan dan minuman (82 persen) pembelian di toko serba ada (81 persen), dan transaksi di supermarket (77 persen),” jelas Riko.

Riko menuturkan, masyarakat Indonesia semakin nyaman dengan pembayaran nontunai yang menandakan keberlanjutan pergeseran menuju masyarakat yang mengutamakan transaksi digital. Transisi tersebut didorong oleh semakin diterimanya berbagai metode pembayaran digital di berbagai jenis merchant.