REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi yang bersangkutan. Ia menyebut langkah Airlangga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden Joko Widodo.

"Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan/hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," kata Ari dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Ari menegaskan bahwa Airlangga saat ini masih menjalankan tugasnya membantu Presiden Jokowi sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. "Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara," katanya.

Airlangga Hartarto, yang terpilih sebagai ketua umum DPP Partai Golkar pada tahun 2017, mengumumkan pengunduran dirinya ke publik dalam rekaman video yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Ahad (11/8/2024). Dia menyebut mundur sejak Sabtu malam (10/8/2024).

Dalam rekaman video yang sama, dia menjelaskan alasan pengunduran dirinya karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas di tengah masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Sejak era reformasi, Partai Golkar silih berganti dipimpin para tokoh penting. Periode 1998-2004, partai beringin di bawah komando Akbar Tandjung. Kemudian dilanjutkan Jusuf Kalla untuk periode 2004–2009. Golkar kemudian dipimpin Aburizal Bakrie pada 2009–2014. Kemudian dari 2014-2016, terjadi dualisme antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Dari 2016-2017, Golkar dipimpin Setya Novanto. Setelah itu, Airlangga Hartarto memimpin Golkar sampai saat ini.

Dari semua ketua umum Partai Golkar sejak era reformasi tersebut, tak ada satupun yang pernah mengundurkan diri di tengah jalan. Setya Novanto saat itu terpaksa turun dari ketua umum karena kasus korupsi.

Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar,” begitu kata Airlangga dalam siaran pers video yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Airlangga Hartarto menjadi ketua umum partai Golkar sejak 2017. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 2019, menguatkan kembali dirinya untuk tetap menjadi ketua umum sampai 2024. Kepemimpinan Airlangga di partainya itu, rencananya akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar sangat mengejutkan. Tanpa ada tanda-tanda riak di internal, langkah Airlangga memunculkan spekulasi liar tentang adanya 'cawe-cawe' dari eksternal atau pihak di luar partai bergambar pohon beringin.

Partai Golkar membantah mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum terkait dengan spekulasi politik masuknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke jajaran elite partai. Ketua DPD Partai Golkar Ace Hasan Syadzil menegaskan, mundurnya Airlangga murni karena keputusan pribadi.

Sedangkan spekulasi yang mengaitkan dengan Jokowi, kata dia, sampai saat ini tak ada gelagatnya di internal Partai Beringin. “Tidak ada rencana seperti itu,” kata Ace di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat, Ahad (11/8/2024) malam.

Spekulasi politik tentang masuknya Jokowi ke Partai Golkar kembali mengemuka setelah Airlangga pada Ahad (11/8/2024) siang, resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Airlangga sudah menyampaikan pengunduran dirinya di kepengurusan partai sejak Sabtu (10/8/2024) malam.

Seiring pengumuman pengunduran diri itu, muncul spekulasi yang menyebut Jokowi bakal mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar, atau menjadikannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Ace mengaku, sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai siapapun yang bakal menggantikan Airlangga di pucuk kepemimpinan Partai Golkar.

Bahkan, kata dia, pembicaraan tentang penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum, baru akan dibahas pada rapat pleno internal partai pada Selasa (13/8/2024) mendatang. Ace mengakui banyak mendengar spekulasi politik di luaran yang mencuatkan nama-nama Plt.

Bahkan, yang disebut-sebut pengganti ketua umum definitif. Seperti munculnya nama Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia. Termasuk, perihal spekulasi tentang penguatan jajaran Dewan Pembina Partai Golkar dengan masuknya Jokowi. “Itu hak mereka untuk berbicara. Tetapi, sampai saat ini belum ada yang membicarakan itu,” begitu kata Ace.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, pun menambahkan, mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, tak menggambarkan situasi yang pecah di internal partainya. Pun tak menggangggu jalannya roda organisasi partainya itu.

Doli menegaskan, mekanisme internal yang sesuai AD/ART Partai Golkar akan menjadi rel dalam merespons mundurnya Airlangga. Hal yang sama juga akan diberlakukan dalam menunjuk Plt ketua umum yang mengisi kursi yang ditinggalkan Airlangga.

“Bagi Golkar, pengunduran diri institusi ketua umum itu, bukan sesuatu yang mengganggu perjalanan roda organisasi Partai Golkar. Karena insya Allah, partai ini sudah sangat berpengalaman, sudah bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang selama ini menjadi rujukan,” begitu kata Doli, Ahad (11/8/2024).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai kabar yang mengejutkan. "Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," kata Hasto.

Oleh sebab itu, Hasto telah melapor kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan dinamika politik nasional, termasuk Airlangga mundur dari jabatan ketua umum. Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa partainya tidak mau campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain.

"Akan tetapi, tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan, dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu," jelasnya.

Hasto menyatakan bahwa pihaknya prihatin karena Airlangga yang mundur dari ketum partai termasuk tantangan bagi bangsa dan partai politik untuk menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat.

"PDI Perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi-intervensi kekuasaan itu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat," katanya.