KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) bersama United States Agency for International Development (USAID) meningkatkan pemahaman teknologi carbon capture and storage (CCS) dan carbon capture utilization and storage (CCUS), melalui studi benchmarking ke beberapa perusahaan minyak dan gas bumi (migas) di Houston, Amerika Serikat (AS).

Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina meningkatkan pemahaman sekaligus membangun kolaborasi internasional dalam mengembangkan teknologi CCS dan CCUS di Indonesia.

“Penerapan teknologi CCS/CCUS merupakan salah satu komitmen Pertamina dalam dekarbonisasi, untuk mengurangi emisi sekaligus solusi energi berkelanjutan, dan mendukung pencapaian swasembada energi sebagaimana dicanangkan pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Sejak 2023, Pertamina dan USAID telah berkolaborasi dalam pendampingan teknis penerapan teknologi CCS/CCUS secara komersil yang dipertajam dengan melakukan benchmarking dengan para pelaku bisnis CCS/CCUS di AS.

“Kerja sama ini diharapkan akan lebih luas mencakup pemahaman tentang kerangka regulasi, potensi pasar, teknologi mutakhir serta dukungan finansial sehingga penerapan CCS dan CCUS di Indonesia bisa efektif dan menjadi bisnis yang menjanjikan di masa depan,” imbuh Fadjar.

Selain itu, Fadjar juga menambahkan bahwa Pertamina berinteraksi langsung dengan para pemimpin industri CCS/CCUS di AS dan berdiskusi banyak hal selama kegiatan tersebut berlangsung.

“Seperti dalam kunjungan ke ExxonMobil, yang mengakuisisi Denbury Inc., sebuah perusahaan pengembang yang berpengalaman dalam bidang CCS/CCUS solutions dan enhanced oil recovery,” tambahnya.

Dok.Pertamina Pertamina dan USAID tampak berinteraksi langsung selama kegiatan dilaksanakan.

Pertamina juga melakukan sharing session di Drilling Support Center dan Pipeline Control Center milik Chevron, bersama dengan USAID juga menghadiri knowledge-sharing sessions di kantor Occidental Petroleum (Oxy), sebuah perusahaan energi yang mengembangkan teknologi dan pendekatan baru untuk mencapai net-zero fuel solution.

Delegasi juga melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Rice University’s Baker Institute for Public Policy, dan The Center for Carbon Management in Energy (CCME) dari University of Houston.

Senior Energy Program Specialist USAID/Indonesia Retno Setianingsih mengatakan, AS mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperluas layanan energi yang andal dan adil untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Sebagai bagian dari komitmen ini, USAID telah memberikan pendampingan teknis untuk membantu Indonesia bertransisi menuju ekonomi rendah karbon," ujarnya.

Sementara itu, Sr Expert Investor Relations di Pertamina Stella Octaviani Bustan menambahkan bahwa kegiatan business best practice dapat memperkuat wawasan, kapasitas teknis dan keahlian Pertamina khususnya terkait implementasi CCUS.

“Upaya mencapai keberlanjutan memerlukan kerja sama dengan banyak pihak, dan kami sangat berterima kasih kepada USAID atas dukungan dan kerja sama yang sangat membantu kami mewujudkan transisi energi dengan menerapkan solusi rendah karbon dan mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih luas," katanya.

Perlu diketahui, Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target NZE 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social, and governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Sebagian besar proyek yang disepakati Indonesia dan Jepang melalui inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) disebut berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional.

"Kesepakatan AZEC menimbulkan kekhawatiran terkait biaya dan dampaknya pada iklim. Teknologi berbasis fosil, seperti co-firing amonia, CCS, hidrogen abu-abu dan biru, dan LNG, memiliki emisi yang lebih tinggi dibandingkan angin dan surya. Mengandalkan teknologi tersebut justru menjadi cara yang lebih lambat dan lebih mahal untuk dekarbonisasi Asia, dan berisiko menggagalkan target emisi sektor kelistrikan negara-negara yang ditetapkan dalam skenario netral karbon IEA (International Energy Agency)," kata Amy Kong, Peneliti Zero Carbon Analytics dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

Laporan Zero Carbon Analytics "Zero emissions or fossil fuel? Tracking Japan's AZEC projects" mencatat, sejak AZEC diluncurkan pada Maret 2023, total telah ada 158 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani Jepang dengan berbagai negara di Asia. Indonesia merupakan negara dengan terbanyak yang meneken MoU (43%) dalam inisiatif ini dengan total 68 MoU.

Sebanyak 27 MoU dari kesepakatan tersebut, masih berkaitan dengan bahan bakar fosil, yang mencakup proyek gas, gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), co-firing amonia, hidrogen, dan teknologi penangkapan dan pemanfaatan kembali emisi karbon (CCS/CCUS).

Sementara MoU yang fokus pada teknologi energi terbarukan dan elektrifikasi hanya 15 MoU, sisanya 9 MoU terkait biomassa, 2 MoU tentang pasar karbon, dan 15 MoU lainnya.

"Rencana AZEC saat ini sangat membutuhkan lebih banyak rencana pengembangan energi terbarukan dan jaringan listrik, mengingat negara-negara Asia baru memanfaatkan sedikit dari potensinya. Fokus berlebihan pada jalur transisi yang belum terbukti dan berbiaya tinggi dapat membahayakan transisi energi, lantaran berujung pada teknologi-teknologi yang justru memperpanjang pemanfaatan bahan bakar fosil sementara energi terbarukan kurang dikembangkan," tambah Putra Adhiguna, Managing Director Energy Shift Institute.

Laporan Zero Carbon Analytics mengungkap, didorongnya LNG sebagai energi transisi akan meningkatkan emisi metana, yang berasal dari kebocoran berbagai infrastruktur gas. Metana membuat pemanasan global 80 kali lebih parah dibanding emisi karbon dalam 20 tahun setelah dilepaskan ke atmosfer. Selain itu, produksi, pengangkutan, pencairan, dan regasifikasi kembali LNG menghasilkan emisi karbon sama besarnya dengan ketika gas dibakar.

Kemudian, di Asia, teknologi CCS/CCUS lebih banyak digunakan dalam operasi minyak dan gas bumi untuk menaikkan produksinya. Salah satunya, PT Pertamina (Persero) dan Japan Petroleum Exploration Corporation memulai proyek uji coba injeksi CO2 untuk pengurasan minyak (enhanced oil recovery/EOR) di lapangan Sukowati pada pertengahan 2023. Keberhasilan proyek ini diikuti kesepakatan injeksi CO2 yang lebih luas dengan dukungan Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC).

Teknologi CCS/CCUS memungkinkan pembakaran bahan bakar fosil terus berlanjut yang dapat menghabiskan 30% sisa anggaran karbon global. Pasalnya, tingkat keberhasilan teknologi ini dalam menangkap karbon tercatat lebih rendah dari yang dijanjikan. Selain itu, IPCC menemukan bahwa teknologi CCS/CCUS kurang efektif menangkap emisi dan lebih mahal biayanya dibandingkan dengan beralih ke elektrifikasi.

"Langkah Jepang melalui kesepakatan AZEC yang mendorong negara-negara berkembang untuk mengimpor teknologi yang lebih mahal dan problematik seperti CCS, akan menaikkan beban utang yang berdampak pada ruang fiskal negara berkembang dan kinerja keuangan BUMN," ungkap Bhima Yudhistira, Direktur Center for Economic and Law Studies (CELIOS).

Selanjutnya, co-firing amonia di pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti gas dan batu bara juga problematik. Co-firing amonia dengan rasio di bawah 50% akan hasilkan emisi karbon lebih besar daripada pembangkit listrik berbahan bakar gas. Di sisi lain, co-firing amonia dengan rasio 20% saja, akan menaikkan modal belanja pembangkit listrik hingga 11%. Semakin besar rasio amonia, semakin besar pula kenaikan biayanya.

Laporan Zero Carbon Analytics tidak memasukkan biomassa sebagai energi terbarukan lantaran emisinya. Pembakaran biomassa kayu akan hasilkan emisi karbon 30% lebih banyak daripada batu bara. Tak hanya itu, dibutuhkan 44-104 tahun atau bahkan lebih, bagi pohon baru untuk menyerap emisi yang dilepas ketika ada penebangan pohon.

"Dikhawatirkan AZEC akan memantik pemanfaatan biomassa yang akan mendorong deforestasi secara masif di Indonesia dan akan memperpanjang usia PLTU batu bara. Hal ini akan menggagalkan target netral karbon," tutur Bhima.

Dari total 158 MoU di bawah inisiatif AZEC, sebanyak 56 MoU (35%) mencakup teknologi fosil. Sementara 54 MoU (34%) terkait teknologi energi terbarukan dan elektrifikasi, dan hanya 11 MoU di dalamnya yang menyangkut proyek energi angin dan/atau surya. Sebanyak 11 negara tercatat menjadi mitra AZEC, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Indonesia.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina melaksanakan Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Penjajakan Potensi dan Implementasi ISO dalam Penyelenggaraan Proyek Carbon Capture Storage (CCS)/ Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) dengan PT Sucofindo.

Untuk diketahui, teknologi CCS/CCUS merupakan tren baru dalam menghadapi transisi energi demi mencapai target Net Zero Emission global.

Melalui penguatan kerja sama ini, PHE dan Sucofindo akan mematangkan dan menyiapkan rancangan model komersial terkait sertifikasi untuk pengembangan CCS/CCUS di fasilitas produksi atau area kerja PHE.

“Kami yakin teman-teman Sucofindo sesuai dengan keahliannya, bisa mensupport kami dari sisi ISO dan dari sisi sertifikasi nanti Kedepannya. Karena kami melihat, kalau bisa dalam negeri, kenapa harus ke luar negeri lagi terkait sertifikasi ini,” terang Akbar, VP Upstream Innovation PHE dalam keterangan resmi, Selasa (6/8).

Direktur Keuangan dan Investasi PHE, Dannif Danusaputro, menyampaikan inisiatif yang strategis sekali bagi PHE, karena pada intinya ini adalah salah satu inisiatif yang tidak hanya untuk mengurangi emisi CO2, tapi juga berpotensi untuk membuat bisnis baru untuk upstream yang cukup besar, karena Indonesia itu bisa berpotensi menjadi Hub untuk CO2 storage.

“Di sini saya melihat peran dari Sucofindo sangat penting, karena melakukan sertifikasi, melakukan assessment, ini proyek yang benar-benar harus bisa diterima oleh pihak internasional,” imbuh Dannif.

Direktur Layanan Industri PT Sucofindo Budi Utomo, juga menyampaikan bahwa keterlibatan Sucofindo dalam proyek ini merupakan salah satu komitmen perusahaan sebagai sinergi sesama BUMN dalam mendukung upaya pemerintah melaksanakan program dekarbonisasi.

Ia melanjutkan, hal tersebut sesuai dengan RJPP BUMN 2025 -2034, dalam tema strategis 2034 bahwa BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau, khususnya pada program CCS/ CCUS.

”Kami mensupport PHE untuk pengembangan CCS/ CCUS dalam skala nasional dan internasional melalui peranan Sucofindo, sebgai lembaga TIC, dan berlandaskan SNI ISO SNI ISO 27914, SNI ISO TC 27915, SNI ISO TC 27918, dan SNI ISO TC 27923, sesuai dengan skema CCS/CCUS,” ujar Budi Utomo.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT PLN (Persero) siap mengimplementasikan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) sebagai upaya dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN telah menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi emisi karbon dalam mewujudkan Net Zero Emissions 2060 salah satunya dengan mengembangkan teknologi CCS.

“PLN memegang peranan penting dalam transisi energi Indonesia ke energi bersih. Kami telah memiliki peta jalan transisi energi yang komprehensif dan berkomitmen untuk menjalankan peta jalan tersebut untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060,” terang Darmawan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/8).

Darmawan menambahkan sebagai perusahaan pionir yang menerapkan teknologi CCS sektor kelistrikan di Indonesia, PLN telah menggandeng berbagai mitra internasional dalam studi pengembangan teknologi CCS di 5 pembangkit listrik.

"Tantangan dalam menjalankan transisi energi sangat besar, untuk itu kolaborasi yang kuat antar komunitas global sangat dibutuhkan. Kami telah menggandeng berbagai mitra internasional untuk melakukan studi implementasi CCS di 4 PLTU dan 1 PLTGU milik kami," ujar Darmawan.

Sementara itu Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono dalam paparannya menerangkan bahwa saat ini 37,6 Gigawatt (GW) pembangkit telah memenuhi syarat untuk penerapan CCS dan 19 GW secara teknis layak dan diprioritaskan untuk implementasi CCS.

"CCS akan memainkan peran penting dalam upaya dekarbonisasi sektor pembangkitan listrik. Dalam hal ini, PLN menyiapkan implementasi CCS untuk total kapasitas 2 GW pada tahun 2040 dan 19 GW pada tahun 2060," jelasnya.

Untuk mensukseskan hal tersebut, PLN menggandeng mitra seperti JERA dan JGC, INPEX, serta Karbon Korea dalam studi penerapan CCS di PLTU maupun PLTGU milik PLN. Pembangkit yang menjadi percontohan penerapan CCS di antaranya PLTU Suralaya Unit 1-4, PLTU Suralaya Unit 5-7, PLTU Indramayu, PLTGU Tambak Lorok, dan PLTU Tanjung Jati B.

"Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk implementasi CCS di masa depan. Untuk pilot plan-nya, kami telah melakukan studi dengan beberapa pemangku kepentingan terkait penerapan CCS ini," pungkas Warsono.

Peraturan menteri sudah selesai proses harmonisasi dan sekarang sedang dalam proses untuk mendapatkan izin dari Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan peraturan menteri yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon telah diharmonisasi, dan penetapannya menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

“Peraturan menteri sudah selesai proses harmonisasi dan sekarang sedang dalam proses untuk mendapatkan izin dari Presiden,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam webinar bertajuk, “Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024”, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.

Melalui peraturan turunan tersebut, Dadan mengatakan akan terbuka peluang bagi Kementerian ESDM untuk turut berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon, khususnya dalam bentuk penangkapan dan penyimpanan karbon.

Penangkapan dan penyimpanan karbon ini dikenal dengan istilah Carbon Capture Storage (CCS).

Selain berkontribusi melalui CCS, Dadan juga mengatakan Kementerian ESDM saat ini sedang mengupayakan penggunaan energi baru terbarukan atau dalam bentuk energi yang rendah karbon.

Sebelumnya, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Migas ESDM Noor Arifin Muhammad mengungkapkan terdapat 17 poin yang dibahas untuk dimasukkan ke aturan turunan Perpres 14/2024, seperti sertifikasi kapasitas penampungan karbon, prosedur penyiapan lisensi karbon, prosedur lelang, hingga biaya penyimpanan.

Dari 17 poin tersebut, terdapat 7 poin yang harus dibicarakan lintas kementerian dan lembaga.

Noor Arifin mengatakan, peraturan turunan tersebut tidak hanya menjadi persoalan Kementerian ESDM, tetapi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lain.

“Marves, KLHK, BKPM, KKP, ATR/BPN untuk penggunaan lahan di darat, Kemenhub buat transportasi karbon bisa lewat pipa dan selain pipa, bisa kapal, truk,” kata Noor Arifin Muhammad dalam Indonesia Petroleum Association Conference and Exhibition (IPA Convex) 2024, di Tangerang, Banten, Rabu (15/5).

Ketika disinggung apakah proyek CCS berpotensi untuk menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN), Noor Arifin mengatakan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi apabila ada yang mengajukan.

“Bisa saja (jadi PSN). Kalau PSN kan nanti diusulkan. Kalau yang saat ini, yang PSN itu yang di Tangguh. Itu CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage),” ujar Noor Arifin.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024