Aroma semerbak bunga cengkeh tercium di antara jalanan menanjak menuju Desa Gurabunga, Tidore Kepulauan. Diselimuti udara yang sejuk pegunungan, tampak dari kejauhan para petani berada di ujung-ujung pohon cengkeh memetik bunga-bunganya.

Awal bulan Agustus hingga September merupakan musim panen cengkeh di daerah itu. Waktu yang sangat dinanti-nanti oleh para petani. Mereka saling bahu-membahu memanen cengkeh yang telah matang karena selain lokasi perkebunan yang cukup ekstrem, juga cara memanen cengkeh yang cukup menantang, yakni petani harus bertengger di ujung-ujung dahan dengan bantuan tangga bambu.

Para petani memetik satu persatu bunga cengkeh yang sudah mulai memerah dan dimasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan. Setelah terkumpul, mereka mengangkatnya dengan melewati tanjakan lereng-lereng pegunungan.

Hasil panen ini tak langsung dijual, melainkan dibawa pulang terlebih dahulu. Di malam hari, para petani saling membantu memisahkan batang dan bunga cengkeh. Keesokan paginya, cengkeh dijemur di tanah lapang dengan mengandalkan panas sinar matahari.

Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para petani. Mereka terpaksa mempersiapkan tenda-tenda darurat di sekitar lapangan untuk mengantisipasi apabila terjadi hujan.

Tidore dan Ternate memiliki sejarah panjang sebagai pusat produksi cengkeh dunia. Rempah yang dulu menjadi rebutan bangsa-bangsa Eropa ini masih menjadi andalan utama masyarakat.

Meskipun demikian, budi daya cengkeh di kawasan ini baru dimulai pada abad ke-16, tetapi cepat menyatu dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Cengkeh menjadi bagian dari cerita mereka, bukan hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam tradisi dan kebudayaan.

Bagi masyarakat Tidore dan Ternate, cengkeh lebih dari sekadar komoditas ekonomi. Tradisi turun-temurun dalam memanen dan memproses cengkeh, memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Di setiap musim panen, suasana kebersamaan tampak jelas, ketika gotong-royong menjadi cara hidup.

Tradisi ini melibatkan semua anggota keluarga, dari anak-anak hingga orang tua,  menandai bahwa cengkeh bukan hanya soal pendapatan, tapi juga simbol kekayaan budaya dan kebersamaan.

Di tengah perubahan zaman dan harga pasar yang fluktuatif, harapan para petani cengkeh ini tetap sederhana, yakni harga yang layak untuk hasil kerja keras mereka. Mereka berharap cengkeh tetap bisa menjadi penopang kehidupan, memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pemerintah setempat juga telah memberi dukungan dan penyuluhan kepada petani agar hasil panen petani makin meningkat dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.

"Cengkeh sudah menjadi bagian dari hidup kami," kata Gogo, seorang  petani dari Desa Gurabunga.

"Dari pohon-pohon inilah kami mendapatkan penghidupan, dan dari panen ini kami belajar tentang nilai kebersamaan," tambah Gogo.

Dengan segudang sejarah dan nilai sosial yang melekat, cengkeh terus berperan penting dalam membentuk identitas masyarakat Tidore dan Ternate. Hingga kini, di balik aromanya yang khas, tersembunyi cerita tentang ketekunan, kebersamaan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

JAKARTA, investor.id - Laporan World Population Review menyampaikan bahwa Indonesia memproduksi sekitar 109.600 ton cengkeh setiap tahun, yang menyumbang 70% dari total produksi dunia.

Meski Indonesia menjadi penguasa dalam produksi cengkeh global, beberapa negara lain juga berperan penting dalam pasar cengkeh internasional,

Dimana sekitar 96 persennya digunakan sebagai bahan baku rokok kretek. Semenara di posisi kedua, ada Madagaskar yang menyumbang sekitar 27% dari produksi dunia.

“Negara-negara seperti Komoro, Malaysia, China, Kenya, Sri Lanka, dan Tanzania juga menjadi pemain utama dalam produksi cengkeh. Meskipun demikian, Indonesia tetap unggul dengan iklim tropis dan sejarah panjang budidaya cengkeh,” kata Sekretaris Jendral Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) I Ketut Budhyman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Dilansir dari Mordor Intelligence, ukuran pasar cengkih diperkirakan akan mencapai US$ 5,80 miliar pada tahun 2024 dan tumbuh pada CAGR sebesar 3,70% hingga mencapai US$ 6,95 miliar pada tahun 2029.

Produksi cengkeh dunia sebagian besar terdapat di Indonesia dengan volume produksi sebesar 133.604 metrik ton pada tahun 2020, menurut FAO, yang menyumbang produksi global hampir 72,9%.

Produsen cengkeh besar lainnya termasuk Madagaskar, Tanzania, Komoro, dan Sri Lanka. Sebagai produsen cengkeh terbesar, Indonesia juga merupakan konsumen terbesar di dunia. Produsen ini mengkonsumsi sekitar 90% produksi cengkehnya sendiri.

Rempah cengkeh asal Indonesia memiliki ciri khas yang unik dari negara-negara lain. Dilansir dari kemlu.go.id, ciri khas cengkeh Indonesia yaitu dipetik langsung dengan menggunakan tangan, pengeringan dilakukan tanpa proses fermentasi, mengandung kadar minyak diatas 18 persen, mengandung kadar eugenol diatas 70 persen serta tumbuh di jenis tanah dengan kadar PH yang sempurna. Hal ini membuat komoditas cengkeh Indonesia berkualitas tinggi.

Menurut data dari trademap.org, tercatat sebanyak 122 perusahaan Indonesia yang mengekspor cengkeh ke pasar internasional. Hal ini karena komoditas cengkih Indonesia memiliki jumlah permintaan yang besar di pasar Internasional. 

Sebelumnya Wapres Ma'ruf Amin menyatakan, Indonesia memiliki peluang besar sebagai pemasok rempah dunia yang berkontribusi memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan petani. Pada 2023, Indonesia telah mengekspor sekitar 157 ribu ton rempah dengan nilai mencapai US$ 613 juta.

Tolak RPMK

Para petani cengkeh secara bersama-sama menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta aturan turunannya, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), di mana kedua kebijakan tersebut memuat aturan zonasi larangan penjualan dan pembatasan iklan produk tembakau hingga kemasan rokok polos tanpa merek.

I Ketut Budhyman menegaskan bahwa aturan-aturan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan berbagai pihak, termasuk petani, retail, buruh tembakau dan juga konsumen itu sendiri.

"Logikanya, jika produksi rokok menurun, hal ini juga akan berdampak pada sektor hulu, termasuk tenaga kerja dan serapan bahan baku. Jika serapan bahan baku menurun, terutama cengkeh, bisa terjadi oversupply karena produksi cengkeh sudah mencukupi kebutuhan," ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan menjamurnya penyebaran rokok ilegal jika aturan kemasan rokok polos tanpa merek dijalankan oleh pemerintah. Dengan kondisi saat ini saja yang cukainya sudah tinggi, kata dia, rokok ilegal sudah tersebar luas di tengah masyarakat.

"Ini bisa menjadi peluang bagi peredaran rokok ilegal. Jadi, intinya, apapun yang menyebabkan turunnya produksi pasti akan berdampak pada kita, terutama dalam serapan bahan baku. Tentu saja, kita tidak setuju dengan aturan ini dan menolak pemberlakuannya," katanya.

Budhyman mengingatkan pemerintah bahwa rokok bukanlah barang terlarang atau ilegal. Menurutnya, hingga saat ini industri rokok telah memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan negara.

Oleh karena itu, dia menekankan pemerintah agar bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan yang mencakup kehidupan banyak orang. Ia mengatakan kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya pada berbagai pihak, bukan malah merugikan masyarakat luas.

Terlebih lagi, pemerintah belum memiliki solusi atas dampak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK maupun zonasi larangan penjualan dan iklan produk tembakau pada PP 28/2024 khususnya kepada buruh, petani tembakau dan cengkeh, hingga penerimaan negara.

"Pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja, tetapi aturan ini justru bisa menghilangkan banyak pekerjaan," pungkas Budhyman

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pakar hukum Profesor Aminuddin Ilmar (Prof Ilmar) berpandangan konflik lahan antara perusahaan tambang emas, PT Masmindo Dwi Area (MDA) dengan warga perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini juga menyarankan proses hukum dapat berjalan sekaligus dengan land clearing supaya operasional perusahaan dapat berlangsung.

Sebagai konteks, pernyataan dari Prof Ilmar itu merespons video viral di berbagai media sosial terkait pihak PT Masmindo Dwi Area yang menebang paksa pohon cengkeh milik warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam pengakuan perusahaan, tindakan itu dilakukan karena negosiasi dan kompensasi dengan warga menemui jalan buntu.

Prof Ilmar menerangkan, dengan kontrak karya yang dipegang oleh MDA, tidak ada lagi pihak yang dapat menghalangi perusahaan terkait untuk berkontribusi terhadap keuangan negara. Kontrak karya diberikan negara karena ada potensi sumber daya, yang kemudian negara tidak mampu mengolahnya.

“Oleh karena itu, negara menyerahkannya kepada pihak swasta untuk mengelola, tentunya dengan harapan ada kontribusi kepada negara. Jadi, jika kita melihat kontrak karya tersebut, jelas memberi keuntungan besar bagi negara dengan potensi sumber daya yang dimiliki,” ungkap Prof Ilmar dalam keterangannya, pada Selasa (24/9/2024).

Menurut dia, saat ini PT Masmindo Dwi Area terkendala oleh pihak-pihak yang mengklaim hak mereka di tanah konsesi yang masuk dalam kontrak karya MDA. Ia menekankan bahwa permasalahan tersebut harus segera diselesaikan, mengingat MDA memiliki timeline produksi yang harus dipenuhi. Apabila mediasi antara pihak yang mengklaim hak atas lahan dan perusahaan tidak membuahkan hasil, maka jalur hukum adalah solusi terbaik.

“Jika tidak ada jalan lain, penyelesaiannya melalui jalur hukum adalah salah satu opsi yang paling tepat. Kita tidak bisa berharap perusahaan terus menunggu sampai penggarap setuju. Ada timeline yang harus dipenuhi, dan itu yang harus dijalankan,” jelasnya.

Prof Ilmar juga menyarankan agar proses hukum berlangsung secara paralel dengan aktivitas land clearing, agar PT Masmindo Dwi Area dapat tetap menjalankan operasionalnya.

“Itu yang kita harapkan. Menurut saya, investasi ini harus berjalan. Tidak mungkin menunggu hingga izin investasi terbuang percuma karena tidak ada kesepahaman. Oleh karena itu, menurut saya, mestinya proses hukum dan land clearing bisa berjalan bersamaan, selama pihak investor sudah menyiapkan kompensasi yang sesuai dan semua tahapan sudah ditempuh. Jika tetap menemui jalan buntu, ya harus tetap berjalan sesuai timeline,” urai dia.

Penyerobotan Lahan?

Sementra terkait tudingan bahwa MDA melakukan penyerobotan lahan, Prof Ilmar menilai hal tersebut tidak benar. Dia berpandangan, tidak ada pihak yang memiliki hak atas tanah di dalam area konsesi. Klaim yang diajukan oleh beberapa pihak hanya terkait aset yang ada di atas tanah, bukan kepemilikan tanah itu sendiri.

“Itu sebenarnya bukan penyerobotan, karena untuk disebut penyerobotan harus ada dasar kepemilikan seseorang atas tanah konsesi. Dalam kasus ini, lahan konsesi sudah jelas diberikan kepada MDA. Sementara pihak yang mengklaim hak mereka adalah penggarap. Mereka hanya berhak atas kompensasi untuk aset di atas lahan garapan, bukan terhadap tanah itu sendiri,” ujar dia.

Prof Ilmar menambahkan bahwa aktivitas pertambangan MDA harus segera dilanjutkan. Meskipun secara administrasi proyek ini bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), investasi yang dihasilkan tetap penting bagi negara.

“Memang proyek ini tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional, tapi pemberian konsesi oleh negara juga merupakan bentuk dari proyek strategis nasional. Ini menyangkut investasi, yang penting adalah investasi itu sesuai dengan koridor hukum dan aturan yang ada. Kehadiran investasi ini tidak hanya berdampak pada satu pihak, tapi juga bagi negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara,” ungkap dia.

Prof Ilmar menuturkan, untuk melancarkan kontribusi MDA terhadap negara, diperlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat hingga pemerintah.

“Harapan kita adalah para pemangku kepentingan bisa menjadi fasilitator dan memberikan dukungan penuh. Investasi membutuhkan kondisi yang aman dan kondusif, dimana tidak ada gangguan. Pemerintah harus memberikan jaminan tersebut. Jika jaminan itu tidak tercipta, maka investasi ini sulit berkembang, terutama di daerah. Kita berharap pemerintah dalam hal ini kabupaten dan provinsi mengawal ini dengan baik, agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik investor maupun masyarakat. Apalagi, proses ini sudah berlangsung lama dan butuh kepastian. Tidak ada jalan lain selain menyelesaikannya dengan cepat,” demikian jelas Prof Ilmar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

KONTAN.CO.ID - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) terus berupaya menyampaikan suara penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik serta aturan acuannya. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023. Salah satu upaya penolakan yang dilakukan adalah ikut menyampaikan masukan melalui laman https://partisipasisehat.kemkes.go.id/naskah/detail?param=usulan-tertulis milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Suara penolakan disampaikan dari berbagai sentra-sentra tembakau di Indonesia salah satunya adalah dari petani tembakau Aceh. “Kami tegas menolak karena berdampak pada mata pencarian kami sebagai petani tembakau. Kami memohon kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi kami dari pulau terujung di Indonesia,” ujarnya Ketua DPD APTI Aceh Tengah, Hasiun dalam keterangan resminya, Kamis (19/9).

Hasiun mengatakan, para petani tembakau di Aceh selama ini tidak pernah dilibatkan pemerintah dalam pembuatan regulasi yang berdampak pada mereka. Untuk itu, para petani tembakau di Aceh menolak secara tegas pengaturan pasal-pasal pertembakauan di PP 28/2024 yang telah disahkan Juli lalu dan RPMK yang saat ini sedang didorong Kemenkes untuk segera disahkan bulan ini.

"Peraturan yang dibuat tidak memberikan kesempatan kepada petani untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, makanya ketika aturannya muncul, justru tidak sinkron,” sebutnya.

Padahal bagi masyarakat Aceh menanam tembakau telah dilakukan secara turun temurun. Hampir seluruh masyarakat di Aceh memiliki kemampuan dalam mengolah tanaman tembakau. Aceh memiliki lahan pertanian yang luas dan sangat cocok untuk pembudidayaan tembakau. Tembakau Aceh terkenal dengan keunikan cita rasanya yang mencakup 25 dari 75 jenis tembakau di dunia.

Senada dengan Hasiun, Ketua DPC APTI Pemakesan, Samukrah menuturkan bersama perwakilan petani di 13 kecamatan, mereka beramai-ramai telah berpartisipasi memberikan suara penolakan atas RPMK di website Partipasi Sehat.

“Sudah sangat jelas pasal-pasal pertembakauan di PP No 28 tahun 2024 dan penyusunan RPMK mengancam dan mematikan Industri Hasil Tembakau khususnya di Madura. Madura merupakan sentra terbesar untuk perkebunan tembakau. Kami terdzolimi dengan pasal-pasal Pertembakauan di PP dan RPMK yang mau menghilangan mata pencaharian kami,” seru Samukrah.

Ia meminta agar Kemenkes dapat melaksanakan ulang public hearing dengan melibatkan keterwakilan petani tembakau yang berimbang dalam pembahasan aturan terkait pasal-pasal pertembakauan. “Kemenkes harus memberikan solusi kepada petani tembakau agar kami tak kehilangan mata pencaharian,” tambahnya.

Perwakilan petani tembakau dari DPD APTI Jabar, Undang Herman, juga turut memberikan masukan terkait penyusunan RPMK secara daring. Ia mempertanyakan, pasal-pasal pertembakauan di PP No.28 Tahun 2024 masih polemik, namun mengapa Kemenkes terkesan tancap gas merampungkan RPMK.

‘’Merujuk kajian proses penyusunan PP No 28 Tahun 2024 sejak awal sudah menuai polemik, prosesnya sangat tidak transparan dan tanpa partisipasi bermakna. Padahal, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak dijamin dalam Undang-Undang. Maka, saat ini, dalam penyusunan RPMK, semua masukan petani harus didengarkan, dipertimbangkan, dan diakomodir,” kata Undang.

Undang menyebut pasal-pasal di dalam PP No 28 Tahun 2024 sangat tidak berkeadilan, bertujuan mematikan industri tembakau. Seperti pasal 435 adalah titipan untuk menuju kemasan polos yang sudah lama jadi misi kelompok anti tembakau yang memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan yang terlampau ketat dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

''Perlu dicatat, negara yang mempunyai pertanian tembakau dan industrinya seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, Argentina, dan lain-lain secara gamblang menolak diintervensi dalam mengatur industri tembakau di negaranya masing-masing. Sekarang, mengapa masih didorong juga dalam RPMK untuk dilaksanakan. Negara mau mematikan jutaan petani?” tambahnya.

LUWU, iNews.id – Beredar video seorang gadis di Kabupaten Luwu menangis histeris ketika pohon cengkeh di kebun milik orang tuanya ditebangi karyawan perusahaan tambang emas. Peristiwa itu viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, tampak karyawan pertambangan emas menebang pohon cengkeh milik warga yang tengah berbuah. Aksi itu mendapat pengawalan dari Brimob dan TNI bersenjata lengkap.

Satu per satu tanaman cengkeh milik warga ini ditebang oleh karyawan di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.

Melihat tanaman cengkehnya ditebangi, seorang anak gadis berusaha menghentikannya, namun aksinya dihalang petugas keamanan.

Lahan kebun milik warga ini diklaim sebagai lahan konsesi perusahaan yang akan dijadikan tambang emas.

Penjabat Bupati Luwu, Muhammad Saleh mengatakan, telah memerintahkan dinas terkait untuk turun mengumpulkan keterangan terkait latar belakang permasalahan tersebut.

Dia juga akan meminta perusahaan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan pembebasan lahan masyarakat.

“Jika terbukti melakukan penyerobotan, pemerintah diminta meninjau ulang izin operasional perusahaan itu. Kapolri juga diminta memeriksa dan memberi sansi ke seluruh personel kepolisian yang ikut mengawal proses eksekusi sepihak tersebut,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian (Kementan) Rizal Ismail menerima surat permohonan perlindungan dari perwakilan petani tembakau dan petani cengkeh. Surat yang diserahkan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) ini meminta Kementan melindungi keberlangsungan tembakau dan cengkeh sebagai komoditas strategis nasional.

Saat ini para petani khawatir dengan kepungan regulasi yang diskriminatif, yakni ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang tengah dikebut penyusunannya oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). RPMK ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 yang juga menuai penolakan dari berbagai pihak, tidak terkecuali petani.

“Kontribusi tembakau dan cengkeh sangat besar. Ini perlu disuarakan dan ini akan menjadi concern kita bersama. Untuk ke depan, kita akan terus mengawal. Masih ada ruang dan waktu untuk perbaikan. Kami setiap saat di Kementan terbuka untuk menerima masukan,” ujar Rizal Ismail dilansir Jumat, 13 September 2024.
Sekretaris Jenderal DPN APTI Kusnasi Mudi mengatakan, saat ini adalah masa puncak panen tembakau di seluruh Indonesia. Seluruh petani tembakau di 15 provinsi sedang menuai hasil panen dengan penuh optimisme. Namun, sayangnya di tengah perasaan riang gembira tersebut, mereka dihadapkan pada ketakutan dan tekanan atas regulasi eksesif.

“Ingat, ada 2.5 juta petani tembakau yang akan terdampak langsung dari pasal-pasal pertembakaun di peraturan ini. Padahal, hanya tembakau satu-satunya andalan mata pencaharian petani yang masih bisa tumbuh di saat kemarau. Hanya tembakau lah yang bisa diandalkan. Secara otomatis, aturan kemasan polos dan PP ini akan memukul petani,” tegas Muhdi.

Ia mengungkapkan kekecewaan dan keberatannya atas wacana kemasan rokok polos tanpa merek dan berbagai pasal lainnya dalam PP. No 28 tahun 2024 yang memukul sektor pertembakauan. Menurutnya, hal ini menunjukkan ketidaksinambungan penyusun kebijakan, ketika di satu sisi tembakau diusulkan bahwa tembakau sebagai komoditas strategis.

“Di sisi lain ada aturan yang memberatkan. Kami, berharap pemerintah dapat menghentikan segala proses aturan turunan PP ini dan meninjau ulang pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif di PP. No 28 Tahun 2024, hingga masukan petani diakomodir,” ujarnya.

Baca juga: Tak Hanya Langgar HAKI, Wacana Kemasan Polos Bikin Rokok Ilegal Semakin Marak

Untuk diketahui, Indonesia memiliki perkebunan tembakau seluas 191,8 ribu hektare (ha) pada 2023. Luasnya berkurang sekitar 4,38 persen dari 2021 yang sempat mencapai 200,6 ribu ha. Sepanjang 2023, hanya ada 15 provinsi yang memiliki perkebunan tembakau dengan Jawa Timur menjadi provinsi dengan perkebunan tembakau terluas, yakni 90,6 ribu ha.

Senada, Sekjen APCI I Ketut Budhyman Mudara menegaskan, keberadaan PP 28/2024 dan perampungan RPMK-nya jelas mengancam posisi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara eksportir cengkeh terbesar di dunia. Indonesia mencatat rata-rata volume ekspor 24,45 ribu ton atau memberikan kontribusi 32,18 persen dari total volume ekspor cengkeh dunia pada 2017-2021.

“Produktivitas 1,5 juta petani cengkeh di Indonesia diserap 97 persennya untuk industri rokok kretek. Dan, harus diingat pula, bahwa tanaman cengkeh di Indonesia lebih kurang 97 persen diusahakan oleh rakyat dalam bentuk perkebunan rakyat yang tersebar di seluruh provinsi. Efek dari keberadaan aturan yang tidak adil ini sangat besar bagi nasib petani cengkeh kedepannya,” ujarnya.

Ia pun berharap pemerintah dapat benar-benar memproteksi tembakau dan cengkeh sebagai komoditas dwi tunggal yang diserap dalam industri hasil tembakau. Apalagi mengingat kontribusinya signifikan bagi penerimaan negara serta memiliki dampak berganda bagi perekonomian nasional dan daerah, disamping juga telah menjadi warisan serta budaya.

Sebelumnya, APTI dan APCI berulang kali menolak aturan kemasan rokok polos tanpa merek hingga pasal-pasal tembakau yang bermasalah dalam PP 28/2024. APTI dan APCI bersama dengan 20 asosiasi industri hasil tembakau lainnya menolak ketentuan standarisasi berupa kemasan polos dengan menghilangkan identitas merek produk tembakau.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai abai terhadap nasib jutaan petani tembakau, cengkeh, pekerja sigaret kretek tangan (SKT), hingga UMKM yang akan terdampak dari rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Rancangan aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.17/2023 tentang Kesehatan.

“2,5 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600.000 pekerja SKT, UMKM hingga pekerja kreatif akan jadi korban pengetatan kebijakan di hilir yang buru-buru disiapkan pemerintah dengan alasan mengendalikan konsumsi tembakau,” kata Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau (AMTI) I Ketut Budhyman Mudara dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (8/9/2024).

Budhyman menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menyiapkan aturan di tengah situasi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Sebab, kebijakan yang membabi buta berpotensi memperparah jurang pengangguran dan akan menambah beban pemerintahan yang akan datang.

Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan sektor lainnya dalam memberlakukan sebuah kebijakan. Jangan sampai, lanjut dia, rancangan aturan tersebut justru membunuh ekosistem tembakau nasional.

“Ada ancaman nyata di depan mata atas jika tidak peka dan hati-hati dalam menyiapkan aturan,” ujarnya.

Kalangan petani juga merasa kecewa lantaran Kemenkes tidak melibatkan pemangku kepentingan terdampak dalam proses penyusunan rancangan aturan.

Pemerintah dinilai abai terhadap prinsip partisipasi bermakna dalam Public Hearing Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, yang diselenggarakan Kemenkes pada Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, pemerintah seharusnya wajib memberikan ruang kepada hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan untuk memaparkan fakta dan realita yang ada.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Elemen tersebut tidak diundang, sedangkan pemerintah melibatkan hampir 50 asosiasi elemen pemerhati kesehatan.

Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) K. Muhdi menambahkan, adanya kebijakan ini tidak hanya mengecewakan para petani, tapi juga khawatir hasil produktivitas mereka tidak terserap baik dan berdampak pada turunnya kesejahteraan petani. Padahal, hasil panen tembakau tahun ini sangat baik.

Selain itu, Muhdi menyebut, para petani di sejumlah sentra tembakau seperti Madura, Ngawi, Bojonegoro, dan Temanggung tengah menyiapkan panen.

Alih-alih mendorong dan mendampingi agar kesejahteraan petani meningkat, pemerintah justru menekan para petani dengan peraturan yang sangat mendiskriminasi dan mengancam hajat hidup petani.

“Kemenkes tega sekali dengan petani, mentang-mentang kami rakyat kecil lantas diperlakukan tidak adil,” ungkapnya.

Jakarta -

Petani tembakau hingga cengkeh meminta pemerintah meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan tersebut dinilai dapat berdampak pada penurunan produksi hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), K. Muhdi mengatakan produksi tembakau pada 2023 mencapai 307,2 ribu ton atau senilai Rp 15-20 triliun, dengan asumsi rata-rata harga tembakau Rp 50.000 per kilogram (kg). Saat ini di Indonesia ada 14 sentra tembakau dengan lebih dari 100 jenis tembakau.

Sekitar 70% dari 200 ribu ton tembakau yang diproduksi oleh petani di Indonesia diserap oleh Industri Hasil Tembakau (IHT). Sementara itu, 99,96% dari total luas lahan sentra tembakau nasional merupakan perkebunan rakyat.

"Ada 2,5 juta petani di 14 provinsi di Indonesia yang menggantungkan ekonominya pada pertembakauan," katanya dalam konferensi pers di Sotis Hotel, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Menurutnya, dampak aturan tersebut secara perlahan dirasakan petani. Dengan adanya aturan yang melarang penjualan rokok radius 200 meter dari sekolah dan taman bermain hingga batasan usia konsumsi rokok naik menjadi 21 tahun, dapat berdampak pada penjualan rokok yang menurun. Padahal produksi tembakau dalam negeri mulai membaik setelah mengalami fase krisis selama beberapa tahun terakhir.

Apabila hal tersebut terjadi, maka serapan produk tembakau dan cengkeh di petani juga merosot. Tidak menutup kemungkinan, pengurangan tenaga kerja juga berpotensi terjadi.

"Saya kira bicara dampak ya ini tidak berdampak langsung ke petani tembakau dan cengkeh lebih ke hilirnya, industri hasil tembakaunya. Dampaknya perlahan, dampak ke depan petani, sehingga penjual rokok turun dan serapan cengkeh tembakau juga turun. Kalau turun ya akan terjadi efisiensi," terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Dahlan Sahid mengatakan 97% produktivitas petani cengkeh diserap utuh oleh industri rokok kretek. Cengkeh merupakan dwi tunggal sebagai bahan baku utama rokok kretek. Oleh karena itu, petani cengkeh sangat bergantung pada keberlangsungan IHT.

Menurutnya, gangguan terhadap IHT akan berakibat turunnya produksi rokok dan berujung pada petani cengkeh karena akan mengurangi serapan industri yang tentunya akan berakibat pada turunnya harga cengkeh.

"Akhirnya, akan menurunkan penghasilan petani. Hal ini akan berefek panjang, seperti tidak ada sektor industri lain yang dapat menyumbang ke kas negara seperti sektor tembakau," ujarnya.

Sebagai informasi, larangan penjualan rokok diatur dalam Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 434. Aturan tersebut melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak," bunyi pasal 434 PP 28/2024.

Aturan tersebut juga melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri, kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

(ara/ara)

Jakarta: Perwakilan petani tembakau dan cengkeh menolak implementasi pasal-pasal pertembakauan di Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 tentang Pelaksana UU Kesehatan No 17 Tahun 2023. Apalagi ada 2, 5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh yang terkena imbas dari peraturan ini.

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) K. Muhdi mengatakan, saat ini jutaan petani bersiap memasuki masa panen tembakau yang tengah meningkat. Menurutnya, yang menjadi urgensi kebutuhan petani saat ini adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas.

“Bukan sebaliknya, melahirkan peraturan seperti PP No 28 Tahun 2024 yang bisa mematikan ladang penghidupan kami, apalagi disebut-sebut ancaman peraturan turunan PP Kesehatan ini akan segera disahkan,” ujar Muhdi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
Menurutnya, dukungan ini yang sangat dibutuhkan agar terus dapat bertumbuh, berdaya saing dan sejahtera. Pemerintah seharusnya dapat melindungi harapan dan mata pencaharian petani dengan regulasi yang adil dan berimbang sehingga dapat menjadi payung pelindung bagi ekosistem pertembakauan.

“Yang harusnya diputuskan bersama saja Kementerian Kesehatan tidak transparan apalagi untuk Peraturan Menteri Kesehatan. Petani pastikan akan mengawal aturan tersebut dan tidak segan turun ke jalan jika Peraturan Menteri Kesehatan mengancam sektor tembakau,” ungkapnya.

Saat ini ada 14 sentra pertembakauan dengan lebih dari 100 jenis tembakau. Sekitar 70 persen dari 200 ribu ton tembakau yang diproduksi oleh petani tembakau di Indonesia diserap oleh industri hasil tembakau (IHT). Dan, 99,96 persen dari total luas lahan sentra tembakau nasional, merupakan perkebunan rakyat.

Baca juga: Merasa Dirugikan, Serikat Pekerja Rokok Nilai PP Kesehatan Tak Transparan

Ganggu ekosistem IHT

Ketua Umum Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Dahlan Sahid mengungkapkan, 97 persen produktivitas petani cengkeh diserap utuh oleh industri rokok kretek. Cengkeh merupakan dwi tunggal sebagai bahan baku utama rokok kretek. Oleh karena itu, petani cengkeh sangat bergantung pada keberlangsungan IHT.

“IHT adalah lokomotif yang menyerap komoditas bahan baku, tenaga kerja dan pedagang. Sebagai satu kesatuan maka satu gangguan yang terjadi di salah satu mata rantai ekosistem IHT, baik di hulu maupun di hilir maka akan dirasakan akibatnya oleh yang lainnya,” jelas Dahlan.

Ia melanjutkan, gangguan terhadap IHT akan berakibat turunnya produksi rokok dan berujung pada petani cengkeh akan mengurangi serapan industri yang tentunya akan berakibat pada turunnya harga cengkeh. Padahal sektor ini juga turut menyumbang ke kas negara seperti sektor tembakau lainnya.

“Jangan mentang-mentang akan segera selesai masa jabatannya lantas Menteri Kesehatan mengesahkan aturan turunan tanpa mempertimbangkan keberadaan kami di sektor hulu. Kecenderungannya pemerintah saat ini ugal-ugalan mengesahkan aturan yang justru akan memberatkan pemerintahan baru,” ujar dia.

Potensi panen bagus

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman menyebut, PP Kesehatan yang baru saja disahkan akan mematikan seluruh petani tembakau dan cengkeh. Padahal para petani tembakau di Madura, Tulungagung, Temanggung, sedang optimistis karena hasil panennya bagus.

“Petani berbudidaya dan panen dengan harapan semua hasilnya dengan kualitas baik akan jadi sumber penghasilan. Namun harapan tersebut malah dihancurkan. Cukup sudah berbagai regulasi yang menekan sektor tembakau. Aturan pemerintah ini ibarat menembak kaki sendiri,” katanya.

Ia menegaskan, pasal-pasal di hilir sangat membuat para petani yang ada di hulu khawatir. Bahkan ia pun menyayangkan sikap Kementerian Kesehatan yang dinilai tidak mengindahkan masukan Kementerian Pertanian yang mencoba mencari jalan tengah dengan tetap melindungi petani tembakau dan cengkeh.

“Kebijakan di hilir untuk mengendalikan konsumsi tembakau akan turut berdampak kepada pemangku kepentingan di sisi hulu, para petani. Saat ini beberapa daerah pertanian tembakau memulai proses panen. Namun di sisi hilir ancaman PP Kesehatan justru menimbulkan ketidakpastian,” ujar dia.

(END)

Jakarta: Rencana penyederhanaan struktur tarif cukairokok oleh pemerintah mengundang kritikan dari industri. Bagi pelaku industri kebijakan tersebut hanya akan merugikan industri kecil-menengah.

Hal tersebut menjadi keluhan dari Gabungan Pabrik Rokok Surabaya (Gaperosu) menyampaikan kekhawatirannya terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan simplifikasi cukai tembakau. Dalam pandangan mereka, kebijakan ini tidak hanya merugikan industri kecil-menengah, tetapi juga bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif yang lebih luas.

Menurut Gaperosu, kebijakan simplifikasi yang berfokus pada penyederhanaan tarif akan memberikan beban besar bagi industri, terutama bagi pabrik-pabrik kecil.

"Pendekatan setiap golongan dengan tarif lebih tinggi akan menaikkan harga jual rokok. Ini bisa menyebabkan konsumen beralih ke rokok ilegal yang lebih murah," kata Ketua Gapero Surabaya, Sulami Bahar dalam keterangan tertulis, Selasa 13 Agustus 2024.

Asosiasi ini juga menyoroti beban pajak yang harus ditanggung oleh industri tembakau. Tercatat hingga sekarang, pajak yang dibayarkan oleh produsen rokok mencapai 78–81 persen dari harga jual sebelum rokok dijual. Mereka menegaskan, kebijakan ini dapat menurunkan pendapatan cukai yang diterima pemerintah.

"Rokok ilegal tidak terbebani pajak ini, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang jauh lebih rendah, yang tentunya merugikan industri yang legal," tambah Sulami.

Gaperosu menyatakan mereka telah memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan cukai yang diterapkan harus mempertimbangkan empat aspek penting: penerimaan negara, keberlanjutan industri, kesejahteraan petani, dan pemberantasan rokok ilegal.

"Kami berharap kebijakan cukai yang dibuat mempertimbangkan keberlangsungan industri dan daya beli masyarakat," kata Sulami.

Peredaran rokok ilegal membludak

Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, banyak masyarakat yang mulai beralih ke rokok ilegal sebagai alternatif lebih murah untuk memenuhi kebiasaan merokok mereka. Fenomena ini terutama terlihat di kalangan berpendapatan rendah, di mana jumlah perokok jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan tinggi.

Mengutip data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tingkat peredaran rokok ilegal pada 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,86 persen. Angka itu menunjukkan ada potensi penerimaan negara yang tidak terselamatkan senilai Rp15,01 triliun.

Kondisi ini menurut pengamat dari Universitas Padjadjaran Wawan Hermawan mengatakan, faktor utama yang mendorong peningkatan konsumsi rokok ilegal adalah tingginya harga rokok yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Ditambah dengan lemahnya penegakkan hukum di Indonesia, peredaran rokok ilegal dikhawatirkan menjadi semakin masif.

"Menurut saya, yang utama adalah harga rokok yang sangat tinggi relatif terhadap pendapatan masyarakat. Ini di-drive oleh prevalensi merokok yang masih tinggi dan budaya rokok sebagai alat sosial di masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap produsen rokok juga masih lemah," pungkas Wawan.

(FJR)

IDXChannel - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan Indonesia masih mengimpor rempah-rempah hingga 1,5 juta ton. Padahal, RI dulunya dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah terbesar.

"Ekspor rempah kita hampir setiap tahunnya menurun, impor rempah kita justru malah luar biasa. Total impor rempah kita itu mencapai 1,5 Juta Ton," kata Zulhas dalam Pagelaran Pangan dan Rempah Nusantara di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Adapun rempah yang diimpor mencakup cabai, bawang, kopi, lada, dan cengkeh. Dia pun menyayangkan karena komoditas tersebut seharusnya bisa dipenuhi di dalam negeri.

"Cengkeh kita yang kualitasnya terbaik, kita masih banyak mengimpornya. Padahal kebutuhan rempah dunia itu potensinya sangat besar," kata Zulhas.

Dia menjelaskan kebutuhan pasar rempah dunia itu mencapai USD30 miliar.

"Potensi pasar rempah ini sangat besar, tetapi produksi di kita ini setiap tahunnya, selalu menurun," kata Zulhas.

(NIA DEVIYANA)

MANADO - Para petanicengkeh di Sulawesi Utara (Sulut), mengeluhkan penurunan harga jual komoditi unggulan tersebut. Mereka mengaku jika penurunan harga itu terus terjadi, di mana awalnya sempat dihargai Rp 110.000 per kilogram, saat ini tinggal menjadi Rp 91.000 per kilogram.

Belum lagi kata para petani, kualitas cengkeh yang sering disebut masih tinggi kadar air, sehingga harganya lebih turun lagi. Padahal, mereka mengaku jika cengkeh yang dijual biasanya sudah kering sempurna, tetapi tetap saja ada alasan agar harga turun.

Hal ini membuat para petani mau tidak mau harus cepat menjual cengkeh milik mereka karena takut harga yang terus turun, dan akhirnya mereka tak lagi mendapatkan keuntungan dari penjualan.

“Harga sekarang Rp 91.000 per kilogram, kemarin Rp 96.000. Kalau tidak jual sekarang, pasti harga akan lebih turun. Kasihan kami,” ujar Anto, petani cengkeh asal Rumengkor, Kabupaten Minahasa.

Tak hanya Anto, puluhan petani cengkeh juga terlihat berbondong-bondong menjual cengkeh mereka. Hal ini mengakibatkan terjadinya antrean di toko pembeli cengkeh. Seperti yang terpantau di salah satu toko yang ada di jalan Sam Ratulangi Kota Manado.

"Kami sudah antre sejak pukul enam pagi. Ya mau tidak mau kami harus jual sekarang, jangan sampai harga turun terus. Kalau turun terus, kami yang rugi, karena kami juga keluarkan biaya untuk memetik, menjemur dan lainnya," kata para petani tersebut.

Sementara itu, para petani ini berharap pemerintah dapat mengintervensi kondisi ini, sehingga petani dapat merasakan untung dari hasil mereka bertani. Mereka mengaku pemerintah seperti membiarkan kondisi tersebut, padahal mereka bisa melakukan intervensi.

"Ya harapan kami kepada pemerintah bisa bantu untuk menjaga harga cengkeh jangan sampai terus jatuh. Kasihan kami, karena harganya yang rendah. Semoga pemerintah mau bantu kami," ujar para petani ini kembali.

swingly m