Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyebutkan Indonesia telah melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah China terkait dengan Deepening Blue Economy Cooperation atau ekonomi biru. Langkah itu dilakukan untuk memaksimalkan potensi sektor kelautan di Indonesia.

Adapun penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM) Wang Wentao di Great Hall of the People di Beijing, RRT, Sabtu (9/11/2024). Penandatangan MoU itu turut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, blue economy atau ekonomi biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan energi laut terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, inovasi, dan kerja sama industri.

Airlangga mengatakan sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dia mengatakan implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia.

"Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara," ungkapnya.

Dia menjelaskan melalui MoU ini Indonesia dan RRT sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

"Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029," tutupnya.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Video Momen-momen Indonesia Dibekuk China, Garuda Masih di Peringkat Kelima

Video Momen-momen Indonesia Dibekuk China, Garuda Masih di Peringkat Kelima

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Deepening Blue Economy Cooperation dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM), Wang Wentao.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping, dalam acara pertemuan bilateral antara kedua Kepala Negara pada Sabtu sore 9 November 2024 di Great Hall of the People di Beijing, RRT.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, Blue Economy atau Ekonomi Biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan Energi Laut Terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan Perikanan dan Akuakultur, Pariwisata Maritim, Inovasi, dan Kerja sama Industri.

Sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini juga akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam siaran pers ditulis Minggu (10/11/2024).

Implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia. "Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara", ungkap Menko Perekonomian.

Melalui MoU ini Indonesia dan RRT juga sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (dep7)

Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) dari Cilegon hingga Gresik. Proyek ini dinilai perlu untuk menyelamatkan pantai utara (pantura) Jawa dari ancaman tenggelam.

Menurut Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ada dua masalah utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob. Kedua, penurunan permukaan tanah.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata AHY, saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Salah satunya ialah Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter. Namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya tengah dalam proses mengkaji adanya opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Selain Kalibaru, Muara Baru menjadi lokasi lainnya yang menurut AHY juga perlu mendapat perhatian. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai juga dibangun di Muara Baru.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," kata dia.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektar," sambungnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Saksikan Live DetikPagi:

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas megaproyek Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau GSW menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

"Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur, khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa," kata AHY dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

AHY menjelaskan, semangat pembangunan giant sea wall berangkat dari kondisi permukaan tanah yang kian menurun di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta.

"Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik. Panjangnya diproyeksikan mencapai 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Untuk penyediaan air bersih, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan SPAM Regional Jatilihur I yang bisa mensuplai air bersih 4.000 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang. Saat ini tengah disiapkan konstruksi SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik dan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II rencana KPBU berkapasitas 2.054 liter/detik.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, di sisi sanitasi saat ini tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1. "Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240.000 m3/hari. Progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana.

Lalu untuk pengendalian banjir, terus dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu Kementerian PU membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun sebagai pengendali banjir. Di bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sudetan Sungai Ciliwung selesai 2023.

Sedangkan di sisi hilir, dilakukan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong selesai pada 2023. Kemudian pembangunan tanggul pantai dan muara sungai tahap A, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air serta penataan kawasan (2014-2024).

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Lihat juga Video 'Jokowi Cek Tanggul Laut di Semarang, Rampung Bulan Agustus':

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menekankan Indonesia memegang prinsip bebas aktif selama untuk kepentingan nasional dan memiliki manfaat besar. Hal itu diungkapkan saat menanggapi pertanyaan terkait partisipasi Indonesia di forum BRICS dan potensi gangguan terhadap keanggotaan Indonesia di organisasi internasional lain seperti OECD.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan BRICS dan OECD memiliki peran yang berbeda, meskipun sama-sama organisasi internasional.

"Tolong jangan disamakan. OECD dan BRICS itu platform yang beda. OECD itu adalah lembaga benchmarking untuk standar, bukan trade block, makanya di dalam OECD tidak ada perundingan, yang ada adalah diskusi, konsultasi," jelas Edi kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2024).

BRICS merupakan kelompok negara-negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelompok ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik dan budaya antara negara-negara anggotanya, serta untuk meningkatkan pengaruh mereka di kancah global.

Sementara OECD adalah kepanjangan dari Organisation for Economic Cooperation and Development atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi yang beranggotakan 38 negara. Upaya keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat umum seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM menjadi pemain global, hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"BRICS sendiri sepertinya tidak hanya isu ekonomi," tutur Edi.

Edi mengungkapkan bahwa BRICS memiliki sejarah yang berbeda dan kini berkembang dengan fokus yang lebih luas. Indonesia disebut pernah ditawari untuk bergabung dengan BRICS, tetapi memilih untuk mempertahankan posisinya sebagai middle power.

"Kita posisinya seperti di G20, kita middle power, di tengah. Makanya kita menjaga supaya kita selalu bisa menjadi connectors, menjadi jembatan antara semua blok," tutur Edi.

Saat ditanya mengenai langkah BRICS yang fokus pada de-dolarisasi, Edi menegaskan bahwa Indonesia lebih berfokus pada efisiensi ekonomi. Indonesia telah mengembangkan transaksi dengan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) sebagai salah satu langkah efisiensi ekonomi.

Indonesia tidak ingin memihak oleh suatu negara tertentu yang bisa mengganggu keseimbangan dalam perekonomian nasional.

"Kalau kita sebenarnya melihatnya adalah efficient economy. Bagaimana mencari selalu peluang-peluang yang membuat ekonomi kita efisien, tidak kemudian hanya spesifik bicara politik untuk memihak ini, memihak itu," tegasnya.

Saksikan Live DetikSore:

IDXChannel - The 2nd Indonesia Africa Forum (IAF), which will take place from 1 to 3 September 2024 in Bali, will be an entry point for Indonesian businesses to establish strategic cooperation with African countries.

"To achieve this goal, the forum will hold a business exhibition on 2-3 September 2024," the Indonesian Ministry of Foreign Affairs said in a media release.

To date, 103 companies and 139 business people from Africa and around 350 Indonesian business people will participate. The exhibition will feature four leading sectors, namely energy, food and consumer goods, strategic industry and defence, and health.

Some of the Indonesian state-owned enterprises (SOEs) and private companies that will be involved, such as PT Pertamina, Biofarma, DEFEND ID, and PT Perkebunan Nusantara (PTPN III), as well as PT Energi Mega Persada (EMP), PT Kalbe, Tirta Ayu Spa, PT Dami Sariwana, PT Solusi Tani Makmur, and Indesso Aroma, already have strong track records in the African market.

PT Pertamina, for example, has exported its products and services to a number of African countries such as Algeria, Namibia, Tanzania, Gabon, Nigeria, and Angola. PT Solusi Tani Makmur has also exported its organic fertiliser products to Mozambique. While other companies such as Biofarma, Indesso Aroma, and Tirta Ayu Spa have also established business partnerships with various countries in Africa.

PT Patra Jasa's Director of Marketing & Operations, Litta Ariesca, revealed the great potential in the energy sector in Africa. ‘One of them is Kenya, which has the eighth largest geothermal energy potential in the world,’ she said on Friday (30/8/2024) in Jakarta.

Likewise with Biofarma, Indonesia's national pharmaceutical company has carried out export activities to 50 African countries, including Kenya, Liberia, Mozambique, Nigeria, Tanzania, and Zimbabwe. Meanwhile, an Indonesian private company with a track record in Africa is PT Solusi Tani Makmur, which has exported its organic fertiliser products to Mozambique. Indesso Aroma, Tirta Ayu Spa, and PT Dami Sariwana have also marketed their products and have business partners in Africa. (Wahyu Dwi Anggoro)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Australia terus melakukan penguatan kerja sama di bidang transisi energi melalui program Kemitraan untuk Iklim, Energi Terbarukan, dan Infrastruktur (KINETIK).

Hal ini ditandai dengan penandatangan Exchange of Letters Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera).

Penandatanganan Exchange of Letters Prospera dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams, pada Kamis (25/07), di Jakarta.

Edi mengatakan, perjanjian ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi pembangunan ekonomi antara Indonesia dan Australia yang telah berjalan lebih dari dua dekade dan menyoroti kolaborasi kedua negara pada transisi energi.

"Kedua negara berkomitmen untuk menerapkan Program KINETIK yang akan memperkuat kemitraan antara kedua negara, menarik lebih banyak investasi swasta pada energi terbarukan dan industri ramah lingkungan di Indonesia, dan menghasilkan berbagai proyek konkret untuk Indonesia,” kata Edi dalam keterangan resminya, Jumat (26/7).

Pemerintah Australia mengalokasikan hibah mencapai US$ 200 juta untuk program KINETIK. Program ini akan mendorong peningkatan investasi dalam transisi energi dengan mendukung reformasi kebijakan dan regulasi yang dijalankan Indonesia.

Edi menjelaskan bahwa KINETIK membuka akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah yang berfokus pada iklim melalui Australian Development Investments, serta memberikan insentif bagi investasi pada proyek-proyek infrastruktur hijau berskala besar.

KINETIK juga mendorong transisi energi yang setara di mana perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat terpinggirkan dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari peralihan menuju nol emisi karbon.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams prospera merupakan elemen penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

"Prospera tidak hanya menjadi simbol kerja sama yang erat antar kedua negara, namun juga menjadi landasan kokoh bagi kolaborasi yang lebih strategis antar Lembaga Pemerintah di Indonesia dan Australia, khususnya dalam bidang transisi energi dan iklim,” terangnya.

Dengan diimplementasikannya salah satu pilar KINETIK, Prospera bermitra dengan Perusahaan Listrik Negara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai lembaga penerima manfaat yang secara total berjumlah 32 lembaga.

Dukungan Prospera dalam implementasi KINETIK akan mendorong peningkatan investasi dalam transisi energi dengan mendukung reformasi kebijakan dan regulasi yang dijalankan Indonesia.