PT Bukit Asam Tbk atau PTBA turut serta dalam penandatanganan Piagam Menoreh "Collaboration for Sustainability" yang diadakan di Desa Ngadi Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (19/9) sebagai simbol komitmen perusahaan meningkatkan sinergi guna mendukung reklamasi hutan dan penanaman terkait rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS).

Piagam itu juga menandai komitmen terkait pemanfaatan dan pengelolaan DAS yang berkelanjutan di masa mendatang. Terdapat 9 perusahaan pertambangan dan energi yang menandatangani Piagam Menoreh, dengan VP Pengelolaan Lingkungan & Penunjang Tambang, Amarudin, sebagai perwakilan PTBA.

"Kolaborasi multipihak ini adalah wujud komitmen PTBA untuk pembangunan yang berkelanjutan dalam mengawal masa transisi setelah proses penanaman, dilanjutkan dengan penguatan kapabilitas masyarakat dalam pengolahan pascapanen hingga pemasaran produk, terutama pasar digital, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi tantangan ke depan," kata Amarudin.

Pada saat bersamaan, PTBA juga ambil peran dalam penandatanganan Komitmen Multi Pihak "Collaboration for Sustainability" yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat demi keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan hasil reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS menyusul serah terima kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kawasan Bukit Menoreh.

Kolaborasi multi pihak itu mencakup berbagai pelatihan, termasuk budidaya tanaman agroforestry, penanganan pascapanen, bimbingan teknis pengelolaan agrowisata tanaman buah, peningkatan mutu hasil panen, manajemen keuangan, pengolahan produk turunan, digital marketing, dan pemasaran hasil sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga penguatan kelembagaan KTH.

Amarudin selaku perwakilan PTBA juga menyerahkan secara simbolis bantuan kepada 19 gabungan kelompok tani. Bantuan itu terdiri dari pompa air submersible, pompa air listrik, sprayer elektrik, pupuk, biofloc, toren air, selang dan pipa, hydrogel, serta bantuan air bersih sebanyak 35 ribu liter.

Dyah Murtiningsih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan harap agar rehabilitasi DAS di Kawasan Bukit Menoreh dapat menjadi tolok ukur pelaksanaan rehabilitasi DAS nasional.

Terlebih, terkait upaya keberlanjutan pengelolaan area reklamasi dan rehabilitasi melalui penguatan kelembagaan Kelompok Tani hutan dan desa. KLHK juga memfasilitasi pertemuan produsen dengan konsumen guna meyakinkan masyarakat dalam memasarkan hasil-hasil rehabilitasi DAS.

"Festival Collaboration for Sustainability di kawasan Menoreh menjadi salah satu bentuk pembelajaran untuk meningkatkan exposure betapa pentingnya kolaborasi multipihak dengan memaksimalkan keterlibatan para pihak untuk keberlanjutan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS," kata Dyah.

Sebagai informasi, sejak 2021 PTBA serta dalam Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 344 hektare di Kawasan Bukit Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang sesuai dengan SK Rehabilitasi DAS dari KLHK.

Adapun peran serta tersebut merupakan bagian kewajiban PTBA sebagai perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

TEMPO.CO, Jakarta -Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium dan evaluasi atas izin tambang nikel di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Ake Kobe. Menurut AEER, kerusakan DAS Kobe diduga karena tingginya produksi nikel di wilayah itu. Sedangkan daya dukung lingkungan di Halmahera Tengah tidak bisa menopang aktivitas tambang yang sangat masif.

Selain mencemari sumber air utama yang selama ini dimanfaatkan warga Kecamatan Weda, kini sungai Kobe juga menjadi ancaman ketika hujan lebat. "Kalau hujan, pasti itu sungai meluap, bulan lalu empat desa terendam banjir cukup lama, tidak pernah sebelumnya seperti ini," kata Supriyadi Sudirman, aktivis Safe Halmahera yang datang sebagai pembicara saat diskusi bersama AEER di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.

Supriyadi mengaku terakhir kali menyaksikan sungai Kobe berair jernih pada Agustus tahun 2023. Kini setelah setahun berlalu, sungai Kobe selalu berair kuning kecoklatan pekat, setiap hari. "Biasanya keruh kalau hujan saja, tapi sekarang, mau panas, mau hujan, tetap keruh," katanya.

Koordinator AEER Pius Ginting mengatakan aktivitas tambang nikel sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan Halmahera Tengah. Hampir setengah dari luas wilayah itu kini berada dalam konsesi tambang. Wilayah konsesi itu juga meliputi lebih dari 299 DAS dan sub-DAS yang berperan penting dan mempengaruhi bentang alam Halmahera Tengah.

Pencemaran dan kerusakan DAS yang dipicu pertambangan nikel, kata Pius, tidak hanya terjadi pada sungai Kobe, tetapi juga di Pulau Yoi yang terletak di tenggara Pulau Halmahera. Selain itu eksploitasi berlebihan oleh perusahaan nikel kini membikin sejumlah sungai utama yang bermuara ke Laut Halmahera sudah tercemar.

Menurut Pius, pembatasan produksi nikel mendesak dilakukan. Saat ini, kata Pius, kondisi daya dukung lingkungan di Halmahera Tengah sudah tidak sebanding dengan risiko dari aktivitas tambang. "Sudah saatnya produksi nikel di Halmahera dibatasi agar seimbang dengan daya dukung lingkungan dan daya tampungnya," kata Pius dalam diskusi yang sama.

Berdasarkan riset yang dilakukan AEER, saat ini ada 82 ribu hektar DAS yang harus dipulihkan. Sebagian besar DAS tersebut berada di wilayah Kecamatan Weda Utara dan Weda Timur. Pius mengatakan kerusakan DAS tidak bisa dibiarkan makin meluas. Saat ini, kata dia, ada 27 konsesi tambang yang mengancam 29 DAS di Halmahera Tengah dengan total luas konsesi mencapai 102,5 ribu hektar.

Keberadaan konsesi tambang nikel di wilayah DAS akan menjadi bom waktu bagi ribuan penduduk Halmahera Tengah. Mengacu dokumen kajian risiko bencana Maluku Utara tahun 2021-2026, Pius menjelaskan potensi luasan banjir di Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 16.290 hektar dan termasuk dalam risiko tinggi. "Wilayah yang terancam banjir bandang yakni seluas 8.166 hektar," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG – Unsur kepentingan masyarakat dan teknologi menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dyah Murtiningsih, harus diperhatikan dalam proses rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal itu menurutnya bisa menjamin terjaganya rehabilitasi.

Dyah Murtiningsih, dalam diskusi “Digitalisasi Transparansi dan Akuntabilitas Keberlanjutan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS, yang digelar KLHK di Malang, Jawa Timur, Kamis (22/8)2024), menyebut jika masyarakat punya kepentingan, maka masyarakat sekitar lokasi DAS, bisa ikut membantu terjaganya kelestarian.

“Rehabilitasi lahan agar dipastikan memiliki nilai manfaat berbasis masyarakat dan juga memiliki konsep keberlanjutan di sana,” ujar Dyah Murtiningsih.

Dia mencontohkan dengan apa yang sudah terjadi pada pelaksanaan rehabilitasi DAS di Perbukitan Menoreh, Jawa Tengah. Rehabilitasi dilakukan dengan menanam tanaman penghasil buah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat juga akan menjaga hutan tersebut.

Menurut Dyah Murtiningsih, teknologi dibutuhkan untuk memantau terjadinya perambahan terhadap kawasan DAS yang sudah direhabilitasi, seperti yang terjadi salah satunya di kawasan Kalimantan. Dengan teknologi, perambahan dapat segera terdeteksi, dan bisa segera dilakukan evaluasi.

Dalam seminar tersebut, KLHK memaparkan data kewajiban rehabilitasi DAS. Terdapat 1.200 Surat Keputusan (SK) Penetapan PPKH, dengan total luasan 582.217,16 Hektar (Ha), di mana 548 PPKH dengan total luasan realisasi penanaman seluas 252.886,83 Ha, dan yang sudah diserah terimakan sebesar 44 persen atau 240 PPKH dengan luasan 94.675,53 Ha.

Sementara itu untuk kewajiban reklamasi hutan, area yang telah dibuka seluas adalah seluas 126.547,94 Ha, denfan kawasan yang telah ditanam kembali sebesar 45 persen atau 57.226,31 Ha, dan yang sudah diserahterimakan, sudah dinilai dan dinyatakan berhasil seluas 9.056,32 Ha.

Direktur Konservasi Tanah dan Air (KTA) KLHK, M. Zainal Arifin menegaskan, bahwa rehabilitasi DAS dilakukan untuk kepentingan bersama, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar daerah DAS.

"Hutan adalah sistem penyangga kehidupan, karena hutan memiliki fungsi untuk mendukung hidup manusia. Kami di KLHK terus mendorong kolaborasi antar pihak agar hasil hutan dari aktivitas rehabilitasi DAS dan reklamasi hutan memiliki nilai lebih untuk meningkatkan produktivitas lahan, kesejahteraan masyarakat dan produktivitas ekologis,” ujarnya.

M. Zainal Arifin menambahkan, pada seminar tersebut, ada contoh perhatian yang cukup besar dari perusahaan dalam melakukan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS, dengan pola monitoring dan digitalisasi transparansi serta akuntabilitas, seperti PT Kideco Jaya Agung (Kideco), PT Adaro Indonesia, PT Pertamina Hulu Energy, PT Borneo Indobara, dan PT Indo Tambangraya Megah (ITM).

Direktur Legal and Corporate Affairs Kideco, Arif Kayanto, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk daerah yang sudah direhabilitasi oleh Kideco.

Arif Kayanto memaparkan bahwa saat ini pihaknya mengelola lahan reklamasi hutan seluas 3.379,18 Ha, dan dinyatakan berhasil dan diterima seluas 1.363,47 Ha, dengan tingkat keberhasilan 88 persen. Untuk area Rehabilitasi DAS, Kideco mengelola seluas 13.438 Ha, dan sudah diserahterimakan seluas 3.856 Ha, dengan tingkat keberhasilan 82,5 persen.

“Keberhasilan ini tentunya hasil kolaborasi semua pihak, termasuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi hasil penanaman,” ujar Arif Kayanto.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahasa saat ini Kideco tengah menyiapkan teknologi virtual tour 360° di area reklamasi bekas tambang. Teknologi itu dapat menyajikan pengalaman imersif untuk melihat langsung, dan merasakan seakan ada di dalam area reklamasi.

Kata dia, teknologi tersebut bisa diakses dari mana saja, kapan saja, menggunakan desktop, mobile phone, atau oculus untuk pengalaman yang lebih real. Area Kideco yang sudah memiliki teknologi virtual tour 360° adalah Samurangau Eco Park.

INFO BISNIS - Sungai memiliki peran amat penting bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data tahun 2023 dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, jumlah sungai di Indonesia mencapai 2.397 aliran sungai dengan panjang keseluruhan 84.678 kilometer (km).

Hal ini menyebabkan aliran sungai yang bersih dan tertata rapi tidak hanya memperkecil potensi terjadinya banjir saat hujan. Lebih dari itu, sungai mampu memberikan dampak ekonomi dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

BRI terus berupaya mendorong perbaikan dan revitalisasi sungai di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama yang tingkat pencemaran airnya sangat tinggi akibat sampah yang menumpuk. Upaya ini dilakukan lewat Program BRI Peduli “Jaga Sungai Jaga Kehidupan” yang dijalankan di beberapa wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto, mengungkapkan bahwa dalam program ini BRI mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem sungai, khususnya mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Kegiatan yang sudah dilakukan BRI sejak tahun 2020 ini telah menjangkau 100 titik sungai atau kali yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga akhir Juni 2024, tercatat program Jaga Sungai Jaga Kehidupan telah dilakukan di area sungai seluas 152.024 m² dengan jumlah reduksi sampah anorganik sebanyak 53.576,57 kg dan sampah organik sebanyak 68.495,02 kg.

“Edukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai adalah salah satu tujuan utama dari program ini. Dalam pelaksanaannya, program ini telah melibatkan 6.541 orang di berbagai wilayah, di mana masyarakat secara bergotong royong ikut terlibat dalam mewujudkan sungai yang bersih di lingkungannya masing-masing,” ungkapnya, Kamis, 8 Agustus 2024.

Mengusung semangat Pro Planet dan Pro People, BRI tidak hanya melakukan normalisasi, pembersihan, dan pengerukan sungai. Lebih dari itu, BRI juga membangun sejumlah sarana dan prasarana seperti taman, ruang terbuka hijau, dan area ramah anak, serta juga mengedukasi masyarakat mengenai pemeliharaan aliran sungai yang sehat yang bermanfaat bagi kehidupan.

Tak sampai di situ, program ini juga memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Pasalnya, sampah yang terkumpul dari pembenahan sungai tersebut dipilih dan dipilah, dipisahkan sampah organik dan anorganik atau plastik.

Sampah organik yang sudah dipilah bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat seperti bahan pupuk kompos, tambahan pakan ternak, urban farming, bahkan bisa diolah menjadi biogas. Sedangkan sampah anorganik akan dicacah menggunakan alat pencacah sampah yang BRI sediakan bagi masyarakat. Setelah sampah dicacah lalu dijual kepada pengumpul sampah dan masyarakat pun memperoleh uang.

“BRI akan terus mendorong perubahan cara pandang masyarakat akan fungsi dan peran sungai dalam kehidupan dan masa depannya. Aliran sungai yang bersih dan tertata tidak hanya memperkecil potensi terjadinya banjir saat hujan. Lebih dari itu, sungai mampu memberikan dampak ekonomi dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” imbuh Catur.

Catur menambahkan, pada saat bersamaan juga dilakukan kegiatan BRI Menanam. Kegiatan ini berupa penanaman kembali atau penghijauan daerah kritis atau lahan kosong di sekitar sungai. Pohon yang ditanam diutamakan pohon buah, industri atau tanaman keras yang bisa memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Hal ini juga sekaligus memberdayakan kelompok masyarakat di lokasi penanaman pohon tersebut.

“Penanaman dan penghijauan tanaman keras di sekitar kawasan sungai. Penghijauan dan perawatan terhadap lingkungan padat penduduk serta menjadikan lingkungan sehat. Mendukung keseimbangan ekosistem air, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tegas Catur.(*)

JAKARTA, investor.id – Kondisi darah aliran sungai (DAS) Serayu saat ini dalam kondisi memprihatinkan akibat sedimentasi yang terus berlanjut, yang berimbas ke waduk Mrica atau Bendungan Panglima Besar Sudirman. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa ada upaya pemulihan, maka dipastikan mengancam lingkungan sekitar dan mengganggu operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Mrica.

"Tiap tahun ada tambahan sedimentasi sekitar 6 juta meter kubik. Saat ini ada sekitar 131 juta meter kubik lumpur di waduk Mrica, itu menutupi hampir 90% waduk, padahal PLTA Mrica ini objek vital nasional. Kalau tidak ada intervensi, dipastikan tahun 2025 PLTA Mrica akan stop beoperasi. Lebih parah lagi, jika waduk jebol bisa mengancam nyawa serta kerugian lingkungan," kata sosiolog Imam Prasodjo saat acara Launching Program Sinergi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di DAS Serayu, oleh 7 Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan pada Minggu (7/7/2024).

Hal ini dibenarkan Pj Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi yang menyatakan bahwa saat ini kapasitas waduk Mrica tinggal 12% dan sangat memprihatinkan. Dengan demikian, upaya penyelamatan DAS serayu melalui penanaman tanaman konservasi dan tanaman pakan jadi penting.

"Upaya TJSL dengan penanaman tanaman pakan ini merupakan sirkular ekonomi, yang mana pakannya untuk kambing dan hasil susu kambing untuk mengatasi stunting. Hal ini sebab angka stunting dan kemiskinan di Banjarnegara belum mencapai target nasional," katanya.

Ditemui terpisah, GM Indonesia Power PLTA Mrica Banjarnegara, Azrul Very Andhi, membenarkan kondisi PLTA Mrica yang memprihatinkan. Menurut dia, sedimentasi lumpur sungai Serayu yang masuk ke waduk membuat air tertampung untuk diubah jadi listrik semakin sedikit. Padahal, PLTA ini merupakan bagian dari suplai interkoneksi listrik di Jawa, Bali, Banten dan Yogyakarta.

“PLTA Mrica masuk dalam sistem kelistrikan interkoneksi Jawa-Bali. Memang kalaupun PLTA ini berhenti beroperasi, pasokan listrik Jawa Bali bisa digantikan dari pembangkit lain. Namun, pemerintah punya target menurunkan jumlah pembangkit listrik berbasis batu bara dan memperbanyak green energy untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan 23%. Kalau ini berhenti,maka target bauran energi tidak tercapai,” jelasnya.

Upaya Penanganan

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) atau GeoDipa, Yudistian Yunis, mengungkapkan bahwa program penyelamatan DAS Serayu bukanlah hal yang sederhana. Hal ini dikarenakan perlunya berbagai pihak untuk melakukan sinergi dan kolaborasi secara berkelanjutan demi memperbaiki ekosistem di sekitar DAS Serayu.

Upaya penyelamatan DAS Serayu pun dilakukan oleh 7 SMV Kementerian Keuangan yang terdiri atas beberapa perusahaan, yakni PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Karabha Digdaya.

Sinergi TJSL 7 SMV Kemenkeu Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, menyaksikan launching sinergi 7 SMV untuk TJSL penyelamatan DAS Serayu. Dia memaparkan, kegiatan 7 SMV ini sudah 3 tahun terlaksana. Antara lain penanaman mangrove, pembangkit listrik tenaga sampah, hingga tahun ini penyelamatan DAS Serayu. "Tanggungjawab itu tidak berhenti setelah memberikan, tapi kita harus tetap melihat memperhatikan memastikan apakah TJSL bermanfaat bagi masyarakat," pesan Suahasil ke ketujuh SMV. Selanjutnya soal DAS Serayu, merupakan tanggungjawab Bersama karena meliputi 5 kabupaten. "Soal PLTA Mrica, kami ingin tahu situasi yang dihadapi kalua sampai tahun depan terancam tak beroperasi," katanya.

Melalui program TJSL ini, SMV Kementerian Keuangan akan memberikan bantuan kepada 16 desa senilai lebih dari Rp 1,52 miliar. Bantuan ini akan digunakan untuk beberapa program kegiatan yang mendukung penyelamatan DAS Serayu melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. "Penanganan DAS Serayu ini harus libatkan lebih banyak sinergi, sehingga dana-dana insentif fiscal, terutama dana desa, dapat digunakan dengan baik," tambahnya.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel – PT Geo Dipa Energi (Persero) bersama tujuh Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi melalui program penyelamatan daerah aliran sungai (DAS) Serayu di Jawa Tengah.

SMV yang dimaksud adalah PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Karabha Digdaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sinergi ketujuh SMV Kemenkeu dilakukan sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang kali ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat berbasis lingkungan di DAS Serayu.

“Ini merupakan langkah nyata SMV Kementerian Keuangan untuk dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Tanggung jawab kita memastikan bahwa program TJSL harus bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Suahasil di Kantor PT Geo Dipa Energi (Persero) di Dieng, Banjarnegara, Minggu (7/7/2024).

Dia menerangkan, kegiatan TJSL ini bukan kali pertama dilakukan, mengingat sinergi antarperusahaan SMV Kemenkeu sudah dilakukan sebelumnya pada 2022 dengan Program Shrimp-Carbon Aquaculture (SECURE) dan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan di Berau, Kalimantan Timur, serta pada 2023 dengan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sirkular Ekonomi di Yogyakarta.

Pada tahun ini, GeoDipa berkesempatan menjadi koordinator pelaksanaan Sinergi TJSL Bersama yang dilakukan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di DAS Serayu.

Direktur Utama GeoDipa Yudistian Yunis mengungkapkan, program penyelamatan DAS Serayu bukanlah hal yang sederhana. Sebab, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak secara berkelanjutan demi memperbaiki ekosistem di sekitar DAS Serayu.

“Mudah-mudahan sinergi ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Mari bersama kita jaga Dieng, DAS Serayu demi masa depan yang cerah,” katanya.

Secara geografis, wilayah kerja GeoDipa memang berada di sekitar hulu sungai Serayu. Oleh karena itu, program ini menjadi bentuk tanggung jawab nyata atas kehadiran perusahaan di sekitar wilayah hulu sungai Serayu.

Melalui program ini, SMV Kemenku memberikan bantuan kepada 16 desa senilai lebih dari Rp1,52 miliar. Bantuan ini digunakan untuk beberapa program kegiatan yang mendukung penyelamatan DAS Serayu melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan antara lain usaha peternakan kambing dan domba perah serta pengelolaan pakan ternak.

Selain launching program Sinergi TJSL Bersama SMV Kemenkeu, GeoDipa juga menggelar kegiatan GeoDipa Kahyangan Run 2024 dalam rangkaian HUT ke-22. Kegiatan ini, diikuti sekitar 750 peserta, di mana 500 peserta berasal masyarakat umum dan 250 peserta merupakan stakeholders dan mitra kerja perusahaan.

(YNA)