JAKARTA - Ekonom dan pakar hukum menakar dampak ekonomi yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).

Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi. Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho mengatakan, bahwa berdasarkan hasil kajian INDEF, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

?Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,? ujarnya dalam diskusi media bertajuk ?Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru? di Jakarta, Selasa (5/11).

Selain itu, Andry mengungkapkan, dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7% dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya sambung Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri ini menyumbang hingga 6,9% terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, Ia mengingatkan bahwa industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data INDEF, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.

?Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,? jelasnya.

Ia juga menekankan, perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut.

?Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,? tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Andry mengungkapkan pentingnya fokus pada empat hal utama untuk keberlanjutan industri ini. Pertama, penerimaan negara; kedua, pengendalian konsumsi; ketiga, perlindungan tenaga kerja; dan keempat, penanganan rokok ilegal.

?Regulasi-regulasi ini seharusnya lebih fokus pada empat hal tersebut agar dampaknya tidak berat sebelah dan dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi,? tambahnya.

Di sisi lain, Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pun kian dipandang bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.

Pandangan itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Ia menjelaskan, penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

?Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan,? tuturnya.

Hikmahanto menekankan, bahwa Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

?Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional,? tambahnya.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

?Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?? imbuhnya.

Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan, bahwa ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. ?Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol,? paparnya.

Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri, serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

?Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri,? pungkasnya.

Jakarta -

Ekonomi Jerman terperangkap dalam krisis selama dua tahun terakhir, di tengah pertumbuhan yang stagnan dan tantangan struktural yang terus meningkat.

Harga energi yang tinggi, birokrasi yang berbelit-belit, investasi yang lambat dalam infrastruktur fisik dan digital, serta melemahnya permintaan di pasar-pasar utama luar negeri telah menghantam perusahaan-perusahaan Jerman dengan keras.

Perlambatan ekonomi di Cina, khususnya, telah memberikan dampak yang besar.

Raksasa Asia tersebut telah lama menjadi pasar utama bagi perusahaan-perusahaan industri Jerman, terutama di sektor otomotif, permesinan, dan kimia. Dan pesanan dari Cina membantu menciptakan lapangan kerja dengan gaji yang baik di Jerman.

Namun, berbagai tantangan ekonomi, termasuk krisis pasar properti, ketegangan perdagangan, dan masalah demografi, telah mengguncang kepercayaan konsumen di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut dan memperlambat pertumbuhan. Hal ini juga menyebabkan permintaan yang lebih rendah untuk barang-barang buatan Jerman.

"Ekspor Jerman ke Cina meningkat dua digit pada 1990-an dan 2000-an, tetapi pertumbuhannya mulai melambat satu dekade lalu," menurut laporan yang diterbitkan oleh Rhodium Group pada Februari 2024.

"Setelah mencapai puncaknya pada 2022, ekspor turun sembilan persen pada 2023 meskipun ekonomi Cina terus tumbuh — sejauh ini merupakan penurunan paling tajam sejak Cina bergabung dengan Badan Perdagangan Dunia (WTO)," katanya.

Berjuang menghadapi lingkungan bisnis yang menantang, banyak perusahaan Jerman — termasuk nama-nama besar seperti Volkswagen, BASF, Continental, dan ZF, antara lain — telah mengumumkan langkah-langkah restrukturisasi dan pemangkasan biaya, termasuk ribuan pemutusan hubungan kerja di Jerman.

''Suasana yang sangat tenang' di Cina

Dalam Dialog Global Berlin minggu lalu, pimpinan Mercedes-Benz, Ola Källenius, mengatakan ada "suasana yang sangat tenang" di Cina dalam hal sentimen konsumen dan banyak pengusaha yang "menunggu dan mengamati."

"Sentimen saat ini, pada sebagian besar pengusaha dan konsumen yang membeli barang-barang mahal, barang modal yang lebih mahal atau bahkan barang mewah, sangat hati-hati," katanya, seraya menambahkan, "Pasar itu telah menyusut pada tingkat yang mengkhawatirkan."

Källenius menunjukkan bahwa kesehatan sektor properti sangat penting bagi ekonomi Cina.

"Bagi banyak orang di Amerika Serikat, orang-orang bisa memiliki 400 ribu dollar untuk masa pensiun. Di Cina, Anda memiliki apartemen. Jika nilai ekuitas apartemen itu selama 24 bulan terakhir telah turun sebesar 30%, Anda tidak merasa kaya. Anda tidak liburan dan membeli [Mercedes-Benz] kelas S," katanya.

Untuk membalikkan perlambatan ekonomi, Cina baru-baru ini mengeluarkan serangkaian langkah stimulus moneter baru yang mengejutkan, termasuk pemotongan suku bunga. Para pemimpin negara juga mengisyaratkan dukungan fiskal untuk menghidupkan kembali pertumbuhan yang lesu dan menstabilkan pasar real estate yang bermasalah.

Sebagai bagian dari dorongan fiskal, Kementerian Keuangan Cina berencana untuk menerbitkan obligasi pemerintah khusus senilai 2 triliun yuan ($284 miliar) tahun ini, demikian dilaporkan Reuters.

Paket stimulus tersebut dipandang sebagai langkah awal yang penting dalam menghidupkan kembali pertumbuhan Cina dan mengangkat sentimen investor, yang memicu reli besar-besaran pada ekuitas Cina minggu lalu.

Kepala ekonom di Mercator Institute for Cina Studies, Max J. Zenglein mengatakan kepada DW bahwa serangkaian langkah telah diumumkan untuk mendukung ekonomi, terutama ditujukan untuk stabilisasi.

"Sektor real estate yang mandek, dan akibatnya konsumsi yang lemah, telah bertahan dengan keras kepala sepanjang tahun 2024," katanya, seraya menambahkan, "Karena tidak ada perbaikan yang diharapkan pada kuartal ketiga, fokus telah bergeser untuk membangun landasan bagi pasar real estate."

Apakah langkah stimulus baru akan cukup?

Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah langkah yang diumumkan akan menghasilkan pemulihan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong permintaan, yang dapat memberikan efek limpahan positif pada ekonomi global, termasuk Jerman.

Dalam Dialog Global Berlin, CEO Mercedes-Benz Källenius mengatakan situasi di Cina adalah kunci bagi perusahaan selama beberapa tahun ke depan.

"Bisakah Cina mengatasi krisis kepercayaan itu? Itu adalah hal terpenting bagi kami dari sudut pandang bisnis, dalam jangka pendek hingga menengah."

Peneliti dan koordinator Program Cina di Peterson Institute for International Economics, Tianlei Huang menulis dalam sebuah laporan bahwa "dampak ekonomi paket stimulus Cina mungkin akan terbatas."

"Langkah-langkah yang diumumkan sejauh ini tidak mengatasi masalah yang mengakar dalam ekonomi Cina yang membebani pertumbuhannya, termasuk prioritas Beijing yang semakin tinggi pada keamanan nasional daripada pembangunan ekonomi, diskriminasi terhadap sektor swasta, dan kebijakan fiskal yang tidak memadai."

Tren ini menyoroti pentingnya pasar Cina bagi perusahaan-perusahaan Jerman meskipun ada seruan dari para pembuat kebijakan agar bisnis-bisnis melakukan diversifikasi dan mengurangi investasi mereka di Cina.

Sementara langkah-langkah moneter yang diumumkan dan dukungan fiskal yang dijanjikan meningkatkan harapan akan pemulihan ekonomi Cina, pakar MERICS Zenglein mengatakan "stimulus tidak akan difokuskan pada area-area yang khususnya relevan bagi Jerman."

"Siapa pun yang sekarang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi di Cina meningkat tajam lagi dan bahwa ini akan memperbaiki situasi mereka di pasar Cina adalah salah — dan telah salah selama tiga tahun," tegasnya.

"Perusahaan-perusahaan yang jungkir balik dalam beberapa tahun terakhir tidak akan berhasil sekarang, terutama karena perubahan lingkungan pasar dengan persaingan Cina yang lebih kuat."

(ita/ita)

Jakarta -

Pengusutan korupsi timah berdampak luas terhadap perekonomian di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Hal ini terungkap dari para saksi yang dihadirkan dalam lanjutan sidang korupsi timah.

Seperti diungkapkan warga Keposang Toboali Kabupaten Bangka Selatan Suyatno alias Asui yang bekerja sebagai pengepul pasir timah hasil pertambangan rakyat. Asui memberi kesaksian bersama stafnya bernama Husni.

Dihadirkan pula sebagai saksi adalah Direktur CV Candra Jaya bernama Yusuf dan Direktur CV Semar Jaya Perkasa bernama Marzoshin.

Momen memberikan kesaksian di hadapan hakim dalam persidengan tersebut dijadikan ajang curhat oleh para saksi tentang kondisi tentang bagaimana kondisi saat ini telah menghantam mata pencaharian mereka dan ekonomi Bangka Belitung secara keseluruhan.

Husni salah satu saksi menceritakan bagaimana penambangan timah telah jadi sumber pendapatan dan penghidupan bagi warga lokal. Bahkan, lantaran tak terserap oleh PT Timah waktu itu, para penambang rakyat itu sampai harus menjual pasir timah mereka di pinggir jalan secara eceran.

"Hampir semua orang di sana jualan pasir timah di pinggir jalan dengan harga 120-130rb/kg seperti menjual bensin eceran," tutur Husni dikutip dalam kesaksiannya, Jumat (13/9/2024).

Fenomena ini yang kemudian ditangkap manajemen PT Timah dengan membentuk pola kemitraan dengan penambang rakyat dan pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah dengan membentuk badan hukum berstatus CV.

Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasi berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

Saksi Suyatno alias Asui dalam kesaksiannya menjelaskan, dalam proses pembelian pasir timah dari penambang rakyat, dirinya bertindak sebagai pengepul.

"Batas terendah Sn timah (kadar timah) yang diterima oleh saya berada di kadar Sn 68, dan saya sebagai pengepul hanya menerima hasil tambang timah dari masyarakat yang menambang dalam bentuk masih basah sehingga proses pengeringan (goreng) tetap harus dilakukan yang membutuhkan biaya," beber dia.

Ia menyaksikan sendiri bagaimana banyak masyarakat menggantungkan ekonominya pada pertambangan timah tersebut.

"Sekarang imbas hal ini, ekonomi di Bangka Belitung hancur, harga timah juga hancur. Kondisi Bangka pada saat ini 2024, kondisinya banyak yang tidak punya pekerjaan, kemudian kondisi pasar yang sangat sepi," sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur CV Candra Jaya bernama Yusuf mengaku telah menjadi mitra penambangan PT Timah sejak 1996-2002 dan 2007-2008.

Lebih jauh Yusuf menceritakan bahwa praktik pertambangan oleh pihak selain PT Timah sudah berlangsung lama semenjak dirinya masih kecil, dimana Yusuf lahir tahun 1960.
Bahkan ayah dan kakeknya juga bercerita bahwa pertambangan bijih timah sudah berlangsung pada masa mereka.

Dalam menjalankan operasinya, selain tanah yang ia miliki, ia juga membebaskan tanah tumbuh yang berada di wilayah IUP PT timah dengan modal dari koceknya sendiri.

"⁠⁠PT Timah mewajibkan untuk membebaskan tanah tumbuh tempat dimana CV Candra Jaya menambang, dan biaya ditanggung oleh saksi sendiri," jelas dia.

Saksi lain yakni Direktur CV Semar Jaya Perkasa bernama Marzoshin menjelaskan, dari kerja sama jasa tersebut, mitra PT Timah berbentuk CV seperti dirinya mendapat imbal jasa yang dihitung dari tonase bijih timah yang dihasilkan dan dikenakan pajak atas imbal jasa tersebut.

"Pembayaran ke CV oleh PT TImah dihitung berdasarkan biaya pengangkutan dan biaya pembelian timah ke penambang atau pengepul yang dilakukan oleh CV," jelas dia.

Dalam kesempatan itu Marzoshin juga menegaskan bahwa CV Semar Jaya Perkasa sama sekali tidak ada hubungan afiliasi dengan PT RBT.

"Seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan jasa borongan pengangkutan SHP berasal dari modal pribadi," jelas dia.

Adapun ⁠penentuan lokasi pengiriman bijih pasir timah oleh CV Semar Jaya Perkasa ke gudang PT Timah yang ada di smelter PT Tinindo, PT Tirus Jaya Mandiri dan PT Artha Cipta Langgeng adalah murni diskresi dan keputusan dari PT Timah dan samasekali tak ada campur tangan PT RBT.

Ia berharap, perkara ini cepat tuntas dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dan bisa mengembalikan perekonomian masyarakat setempat.

(rrd/rir)

Jakarta -

Rencana pemerintah mengeluarkan program pensiun tambahan dikhawatirkan berdampak pada ekonomi rakyat. Dalam program tersebut, gaji pekerja bakal kembali dipotong untuk program pensiun tambahan.

Terkait kekhawatiran itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono buka suara. Ia menyebut hal itu menjadi pertimbangan, dan masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) diterbitkan.

"Ya justru itu nanti pertimbangan itu pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintahnya, persisnya seperti apa, kapan diberlakukan, itu pemerintah nantinya," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Namun, terkait kapan PP tersebut terbit Ogi mengaku belum mengetahuinya. Ia juga tak bisa memastikan apakah beleid tersebut akan terbit di tahun ini atau tidak.

"(PP terbit) tergantung pemerintah, kita nggak bisa nebak lah," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna DPR RI, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau 'Oneng' meminta dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya peraturan pemerintah (PP) tentang program pensiunan tambahan. Program itu dinilai bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan rakyat.

"Kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, bahkan rekrutmen CPNS saja berantakan," kata Rieke dengan nada berapi-api dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024).

Adapun amanah terkait program pensiun tambahan disebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program pensiun dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

(ily/das)

JAKARTA - Ekonomi Bangladesh mendapatkan pukulan telak usai protes mahasiswa mengguncang politik dan kondisi sosial di negara tersebut hingga membuat Perdana Menteri Sheikh Hasina lengser. Akibat kudeta , Ekonomi domestik diperkirakan menelan kerugian hingga mencapai miliaran dolar.

Meski telah muncul nama pemimpin baru, yakni Nobel Muhammad Yunus untuk menahkodai pemerintahan sementara di Dhaka, namun banyak pelaku bisnis masih waswas. Banyak dari pebisnis yang takut untuk menghadapi apa yang terjadi selanjutnya karena peristiwa ini tidak pernah diprediksi.

"Sangat sedikit yang memperkirakan situasi akan berubah seperti ini. Bangladesh telah mengalami banyak kudeta, tetapi baru ini yang memiliki kekuatan besar. Sekarang kita berada di wilayah yang belum dipetakan," kata Wakil Presiden Penelitian dan Strategi di Asia Pacific, Vina Nadjibulla dikutip dari Al-Jazeera, Kamis (8/8/2024).

Presiden Kamar Dagang dan Industri Investor Asing (FICCI), Zaved Akhtar mengatakan, bahwa ekonomi Bangladesh telah menderita kerugian sebesar USD10 miliar atau setara Rp158 triliun akibat protes mahasiswa dan pemberlakuan jam malam serta pemutusan komunikasi.

Reuters melaporkan bahwa beberapa pabrik garmen, pemberi kerja utama dan penghasil pendapatan bagi negara Asia Selatan tersebut, telah dibuka kembali setelah empat hari tutup. Pada saat yang sama, ada kekhawatiran akan kerusakan pada perdagangan karena setidaknya satu produsen pakaian India di Bangladesh mengatakan akan mengalihkan produksinya ke India untuk sisa tahun ini.

?Mereka yang melihat Bangladesh sebagai strategi China+1 yang menarik ? ketidakstabilan politik ini menimbulkan tanda tanya di sekitarnya dan membuatnya lebih mendesak untuk memulihkan hukum dan ketertiban sehingga rantai pasokan tidak semakin terdampak,? kata Nadjibulla.

Meskipun tujuan langsung dari pemerintah sementara adalah untuk memulihkan hukum dan ketertiban, pada akhirnya mereka harus membuat rencana untuk mengatasi tekanan ekonomi yang mendorong protes. Hal itu diungkapkan oleh Direktur South Asia Institute, Michael Kugelman di Wilson Center.

Untuk diketahui, sekitar 67% dari 170 juta penduduk Bangladesh berusia 15-64 tahun, dan lebih dari seperempatnya berusia antara 15 dan 29 tahun, menurut Organisasi Perburuhan Internasional. Negara ini telah membuat kemajuan yang mengesankan berkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,25% per tahun selama dua dekade terakhir.

Namun, masih terdapat kesenjangan dan kemiskinan yang signifikan di negara tersebut dengan sekitar 40% penduduk Bangladesh berusia 15-24 tahun tidak bekerja, belajar, atau mengikuti pelatihan tahun lalu.

Bangladesh merupakan pemain ekonomi utama tidak hanya sebagai produsen garmen bagi banyak negara Barat, tetapi juga sebagai importir energi dan salah satu yang memiliki investasi infrastruktur besar dari negara-negara termasuk China dan Jepang.

Pada tahun 2023, misalnya negara tersebut mengimpor sebagian besar komoditas seperti minyak bumi olahan, kapas, kain, dan pupuk senilai USD73 miliar, menurut CIA World Factbook.

"Saya berharap pemerintahan baru memiliki orang-orang yang menghubungkan antara memulihkan perdamaian dan menstabilkan ekonomi," kata Kugelman.

?Ketidakpastian adalah sesuatu yang dapat membuat mitra komersial dan investor semakin tidak nyaman. Satu hal yang tidak diinginkan oleh mitra ekonomi Bangladesh adalah lebih banyak kerusuhan. Namun pada akhirnya, yang dapat dilakukan oleh mitra ekonomi ini hanyalah menunggu dengan gelisah,? tandasnya.