Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bakal terus memblokir situs yang memuat konten promosi judi online.

Dia menegaskan bahwa tindakannya itu dilakukan pihaknya tanpa kompromi kepada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan konten terkait judi online.

"Pemblokiran akses terhadap situs dan take down konten promosi judi online terus kami lakukan tanpa henti dan tanpa pandang bulu," kata Budi saat dihubungi, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, dia mengungkapkan sejauh ini kementerian yang dipimpinnya itu telah melakukan pemblokiran terhadap 3.792.902 situs maupun konten judi online sejak Juli 2023.

"Sejak 17 Juli 2023 sampai dengan hari ini Kementerian Kominfo telah melakukan takedown sebanyak 3.796.902 situs dan konten terkait judi online," tambahnya.

Adapun, sebanyak 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan telah diblokir Kominfo.

Selain itu, Kominfo juga telah memberantas pengajuan setidaknya 573 akun e-wallet terkait judi online ke bank indonesia dan permohonan pemblokiran sekitar 7.599 rekening bank terkait judi online ke otoritas jasa keuangan (OJK).

"Kominfo juga menyampaikan keyword terkait judi online kepada Google setidaknya 21.063 keyword dan ke meta sebanyak lebih dari 5.793 keyword,” pungkasnya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terungkap akumulasi perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp600 triliun sepanjang tiga bulan pertama 2024. Mirisnya, 80% judi online di Indonesia rata-rata menyasar masyarakat kalangan menengah bawah.

Bisnis.com, JAYAPURA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua menyebutkan masyarakat yang terlibat judi online bakal kesulitan saat akan mengakses layanan jasa keuangan hal ini dilakukan agar memberikan efek jera bagi para pelaku.
Kepala OJK Papua Muhammad Ikhasan Hutahean di Jayapura, Selasa (30/7/2024), mengatakan untuk pengawasan judi online pihaknya telah menginfokan kepada perbankan agar melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening yang terafiliasi dengan permainan tersebut.
"Selain itu kami juga telah meminta para perbankan agar tidak merespon jika ada pembukaan rekening atau layanan kredit," katanya.
Menurut Ikhsan, sampai hari ini untuk data masyarakat di wilayah yang terlibat judi online belum mendapatkan info dari Kominfo pusat sehingga pihaknya terus melakukan edukasi dan sosialisasi bahaya tersebut.
"Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam judi online, karena pada dasarnya kegiatan tersebut hanya merugikan masyarakat," ujarnya.
Dia menjelaskan karena sistem investasi tersebut sangat tidak menentu penggunaan uang dan permainan tersebut hampir mirip dengan investasi bodong serta pinjaman online ilegal.
"Oleh sebab itu kami terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari bahaya judi online yang tengah marak terjadi di seluruh Indonesia," katanya.
Dia menambahkan dalam menangani aduan judi online, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti).
"Jika ada indikasi judi online, maka rekening yang dicurigai itu akan ditelusuri, sehingga kami akan sampaikan kepada otoritas yang berwenang agar dapat menutup rekening," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengklarifikasi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya 1.000 anggota DPR RI dan DPRD yang terlibat judi online. Khusus di DPR RI, Habiburokhman mengeklaim informasi tersebut tidak benar.

"Jadi, tidak ada sama sekali anggota DPR yang terbukti bermain judi online," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (22/7/2024). Politikus Gerindra itu lantas menjelaskan bahwa yang terindikasi judi daring itu adalah sekitar 50 pegawai di lingkungan DPR RI, dan bukan anggota DPR RI.

"Informasi yang disampaikan PPATK adalah 58 karyawan di DPR RI dan hanya ada dua terduga anggota DPR yang bermain judi online. Namun, setelah didalami, informasi tersebut sangat sumir dan kemungkinan besar tidak benar. Kedua orang yang disebut adalah aktivis penentang judi, jadi tidak cukup bukti bahwa mereka terlibat," ujarnya.

Klarifikasi tersebut, kata dia, didasari oleh surat resmi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhulkam) Hadi Tjahjanto yang bersumber dari data PPATK. "Kami sudah mendapatkan surat dari menkopolhukam yang sumber informasinya adalah PPATK. Surat tersebut diantarkan langsung oleh seorang deputi PPATK. Tidak benar ada puluhan, ratusan, atau ribuan anggota DPR RI yang main judi online," tuturnya.

Dia berharap klarifikasi tersebut dapat meredakan spekulasi dan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat mengenai keterlibatan anggota DPR RI dalam aktivitas judi daring. Dia menekankan pula pentingnya informasi yang akurat dan tidak menimbulkan keresahan publik.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, ada lebih dari 1.000 orang di lembaga legislatif pusat dan daerah atau DPR dan DPRD yang terlibat judi online atau daring. Ivan menjelaskan, angka yang dipotret PPATK itu terdiri dari legislator yang duduk di DPR dan DPRD, serta mereka yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR maupun DPRD. Dia menyebut transaksi judi daring di lingkungan DPR dan DPRD mencapai lebih dari 63 ribu transaksi dengan nominal perputaran dana hingga Rp 25 miliar.

"Ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya hampir Rp 25 miliar," ungkap Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

Data itu disampaikan Ivan menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman perihal fenomena judi daring yang kian marak hingga anggota sejumlah institusi ikut terpapar, dan apakah sudah merembet di lingkungan legislatif. "Kita juga ingin tahu apakah di DPR ini anggota DPR ada juga yang terdeteksi bermain judi online ya, kita minta ini minta infonya," ucap Habiburokhman saat rapat tersebut.

Ivan pun meminta agar anggota DPR yang terlibat atau bermain judi online untuk diproses secara kode etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. "Kan datanya ada nih pak profesi legislatif, mungkin terkait DPR RI kan kita ada MKD DPR, saya anggota MKD juga kebetulan, kita minta tolong dikasih saja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ivan menegaskan, PPATK sudah mengantongi detail data-data perorangan dari beragam kluster profesi. Termasuk, legislator yang terlibat judi daring dan siap untuk menyerahkannya.

"Kemudian memang ada pejabat daerah, pensiunan, profesional lainnya, dokter, wartawan ada, notaris, segala macam itu ada, itu kami sampaikan ke masing-masing instansi, nama, domisili kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini, ada lengkap, dia transaksinya di wilayah mana saja ada lengkap. Jadi kalau kami ikut saja kalau dipanggil MKD atau kalau kemudian harus dibuka di sini dalam forum tertutup kami ikut," ucap Ivan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Judi online telah masuk dan menjerat hampir semua profesi dan lapisan masyarakat. Dampak buruk judi online terhadap kehidupan individu maupun sosial pun masih belum berhenti. Mabes Polri diminta mempercepat penuntasan pemberantasan judi online yang saat ini tengah gencar dilaksanakan.

“Kami mengapresiasi langkah jajaran Polri dalam memberantas judi online. Dari mengejar sindikat pelaku ke Kamboja, memanggil artis influencer yang mempromosikan judi online, hingga melakukan sidak handphone anggota untuk memastikan tidak ada personel Polri yang terjerat judi online,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Cucun mengatakan, fenomena judi online saat ini telah masuk hingga ke pelosok desa. Pelaku judi online pun hampir merata baik dari sisi usia, latar belakang pendidikan, latar belakang profesi hingga wilayah tempat tinggal.

“Berdasarkan temuan PPATK judi online ini begitu masif. Sepanjang 2022-2023 terjadi perputaran uang judi online hingga Rp 517 triliun. Di tahun 2023 PPATK mencatat 168 juta transaksi judi online yang melibatkan lebih dari 3 juta warga dari beragam profesi dan latar belakang pendidikan,” katanya.

Dampak judi online, lanjut Cucun, juga luar biasa. Rata-rata pelaku judi online mengalami gangguan jiwa dalam bentuk kecanduan (adiktif). Selain itu, mereka terjerat pinjaman online yang dalam bentuk ekstrem mengakibatkan keputusasaan dan aksi bunuh diri.

“Dua pekan lalu seorang pria di Ciputat Tangsel bunuh diri terjerat pinjaman online karena kecanduan judi online. Sebelumnya kejadian serupa juga terjadi di Semarang dan beberapa wilayah lain. Situasi ini sungguh meresahkan,” katanya.

Cucun mendukung langkah Polri menuntaskan persoalan judi online ini. Polri saat ini sedikitnya menangkap 3.145 orang terkait judi online, bekerja sama dengan Kominfo memblokir 2.864 situs judi online, serta bekerja sama dengan PPATK memblokir rekening-rekening yang diduga terkait judi online.

“Langkah Bareskrim Polri untuk memanggil para influencer judi online dari kalangan artis pun layak diapresiasi karena banyak masyarakat yang terjebak judi online karena melihat figur terkenal mempromosikan judi online ini,” katanya.

Legislator asal Jawa Barat II ini menilai, saat ini perlu disebarkan secara luas bagaimana bandar-bandar judi online menjerat korbannya. Dia mencontohkan langkah yang dilakukan Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo menggelar secara terbuka modus sindikat judi online dalam menjerat mangsanya sebagai bentuk edukasi terbaik.

“Sindikat judi online menggunakan segala cara termasuk membayar orang untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut bermain judi online. Maka apa yang dilakukan Kapolrestas Bandung layak diapresiasi karena menyampaikan jika pelaku judi online tidak akan pernah menang. Edukasi ini yang perlu disampaikan secara luas ke publik,” ujar dia.