TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menangkap 370 tersangka judi daring atau judionlinedalam kurun waktu lima bulan terakhir, sejak 15 Juni hingga 1 November 2024.

Para tersangka tersebut mencakup 300 kasus yang diungkap oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online Polri.

Tak hanya itu, Polri juga mengajukan pemblokiran 76.722 situs atau konten perjudian. Lantas, apa ancaman hukuman bagi pengelola atau bandar, pelaku atau pemain, dan penyebar atau promotorjudionline?

Ancaman Hukuman bagi Bandar Judi Online

Melansirejournal.unsrat.ac.id, orang yang menjalankan usaha permainan judi sebagai perusahaan atau mata pencaharian dianggap melakukan tindak pidana yang diatur dalam butir ke-1 dan ke-2 Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yang dimaksud meliputi:

-Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian.

-Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, tanpa peduli apakah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut diperlukan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.

Kemudian, pada 1974 diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan undang-undang tersebut, dilakukan dua perubahan terkait tindak pidana perjudian dalam KUHP.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan untuk mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Perubahan yang dimaksud adalah dari awalnya hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda Rp90.000 menjadi hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda Rp25 juta.

Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengancam bandar, pelaku judi, dan promotor judionlinedengan hukuman yang semakin diperberat.

Dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE tercantum bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp10 miliar.

Ancaman Hukuman bagi Pemain Judi Online

Sementara itu, pemain yang menjadikan judionlinesebagai mata pencaharian disebut telah melanggar Pasal 303 ayat (1) butir ke-3 KUHP, dengan ancamanpidanapenjara hingga 10 tahun atau denda Rp 25 juta. Pelaku judionlinetersebut juga diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal Rp 10 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP.

Adapun tindak pidana yang disangkakan kepada pemain judionlinedalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, yaitu:

-Barangsiapa menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

-Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk menyelenggarakan perjudian tersebut.

Namun, Pasal 427 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang dilaksanakan tanpa izin, dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori III (Rp 50 juta).

Ancaman Hukuman bagi Penyebar Judi Online

Kemudian, bagi seseorang yang dengan sengaja mempromosikan judionlinedapat dituntut dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman pidana bagi penyebar juga sama dengan bandar judionline,yaitu pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Dede Leni Mardiantiberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Judi daring atau judionlinedi Indonesia dilarang dalam Pasal 27 ayat (2)junctoPasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain itu, ada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana perjudian.

Namun, berdasarkan data dari analisis jejaring media sosial, Drone Emprit, Indonesia menjadi negara dengan pemain judionlineterbanyak di dunia, yaitu 201.122 orang pada 2023. Lantas, mengapajudionlinesukar diberantas?

Alasan Judi Online Susah Diberantas

1. Kecanggihan Teknologi

Pengamat keamanan siber Vaksincom, Alfon Tanujaya mengatakan, membasmi judionlinesecara teknis itu sangat sulit. Menurut dia, salah satu sebabnya adalah hukum di Indonesia yang melarang perjudian, sedangkan di negara lain diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Alhasil, bandar judionlinedapat berpindah lokasi operasi dari satu negara ke negara lain, tetapi targetnya tetap orang Indonesia. Dia menjelaskan bahwa penyelenggara judi digital tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga harus adu canggih antara pemerintah dengan pelaku.

“Makin sulit karena sifat dasar manusia memang suka berjudi,” kata Alfon saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023.

2. Bandar Tersebar di Banyak Negara

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kala itu, Budi Arie Setiadi mengakui memang tidak mudah memberantas judionline.Dia menuturkan, biasanyaserverbandar judionlinetersebut berada di negara yang melegalkan.

“Di mana? Kamboja dan Filipina.Server-nya di sana. Bilangserver-nya bandar judi Indonesia ada di Filipina dan Kamboja kata Pak Menteri,” ucap Budi di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023.

3. Transaksi Tidak Hanya Melalui Rekening Bank

Pada kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menilai penghapusan situs dan pemblokiran rekening tidak cukup untuk membasmi praktik judionline.Menurut dia, ada banyak transaksi yang tidak hanya dilakukan melalui rekening bank.

“Ada yang tidak dilakukan di dalam negeri, tetapi lintas batas (negara). Ada juga yang dilakukan tidak melalui rekening bank.

Oleh karena itu, lapisan demi lapisan pemberantasannya harus dituntaskan, sehingga tidak ada ruang kosong yang terjadi, karena persoalan dasarnya saja kita lihat belum terselesaikan dengan menyeluruh,” ujar Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024, seperti dikutip dariindonesia.go.id.

4. Perbedaan Regulasi Antarnegara

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengungkapkan tantangan besar yang harus dihadapi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online adalah penindakan penyelenggara judi yang berada di luar negeri.

Bisnis judionlinetumbuh subur di negara-negara yang melegalkan, sepertiKamboja, tetapi pemerintah Indonesia tidak bisa meminta otoritas setempat untuk menindak praktik tersebut.

“Saat ini belum ada cara efektif untuk menghentikan operator di luar negeri,” kata Hikmahanto saat dihubungi, Jumat, 21 Juni 2024.

Menurut dia, tindakan dengan pengadilan ekstradisi juga tidak dapat dilakukan karena harus memenuhi ketentuandouble criminalityatau persyaratan tindak pidana yang dipenuhi dua negara.

Dia berpendapat bahwa salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyadaran intensif kepada calon korban dan korban.

Moh. Khory Alfarizi, Ilona Estherinaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judi online saat ini disebut berkamuflase seolah-olah merupakan gim daring atau game online. Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan beberapa langkah.

Mulai dari menyiapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi gim hingga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk pembinaan pada anak-anak yang sudah terpapar gim online menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut. "Jadi langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo, pertama-tama adalah menciptakan dan menerbitkan regulasi ya, itu sudah. Regulasi sudah ada sejak Februari 2024, jadi sudah diundangkan bahkan sebelum Satgas (Pemberantasan Perjudian Daring) terbentuk," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hadirnya regulasi tersebut menurut Usman mengharuskan para pengembang gim untuk bisa secara mandiri melakukan klasifikasi gim berdasarkan usia mulai dari kategori untuk usia 3 tahun, hingga akhirnya hingga untuk 18 tahun ke atas. Selain memastikan agar gim bisa diawasi oleh orang tua agar bisa dimainkan anak sesuai umur lewat gawainya, aturan itu juga menyebutkan bahwa gim yang mengandung konten perjudian tidak diperkenankan untuk usia berapa pun.

Meski begitu tetap saja, bandar judi online dinilai berani mengamuflasekan judi menjadi game online sehingga akhirnya anak tetap berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, orang tua juga perlu untuk melakukan pengawasan judi online yang berkamuflase menjadi game online dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri khas.

"Jadi ada konten judi online tapi dia mempromosikan diri seolah-olah gameonline, nah cirinya itu biasanya ada top up dana dulu untuk bermain dan dijanjikan menang. Itu sudah perlu dicurigai sebagai judi online," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring itu.

Selanjutnya, langkah lain yang diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi anak-anak dari jeratan judi online ialah dengan berkolaborasi aktif menggandeng kementerian terkait dalam hal ini Kementerian PPPA.

Kementerian Kominfo membantu penyebaran informasi mengenai program bernama SAPA dari KemenPPPA yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan anak yang terpapar judi online.

"Program ini adalah program ramah anak, di situ anak-anak di minta untuk berani bicara, setidaknya ke orang tuanya dulu ya, Baru sesudah itu orang tua bisa melaporkan SAPA ada hotline-nya ini termasuk juga dalam konteks korban judi online. KemenPPPA siap melakukan atau memberi konsultasi kepada anak-anak yang terlibat," kata Usman.

Di samping itu, penguatan kerja sama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Selain itu, kami membuka ruang kerja sama dengan menggalang partisipasi masyarakat luas, kita mendorong orang tua untuk betul-betul mengawasi anaknya agar mereka terhindar dari judi online," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judi online saat ini disebut berkamuflase seolah-olah merupakan gim daring atau game online. Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan beberapa langkah.

Mulai dari menyiapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi gim hingga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk pembinaan pada anak-anak yang sudah terpapar gim online menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut. "Jadi langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo, pertama-tama adalah menciptakan dan menerbitkan regulasi ya, itu sudah. Regulasi sudah ada sejak Februari 2024, jadi sudah diundangkan bahkan sebelum Satgas (Pemberantasan Perjudian Daring) terbentuk," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hadirnya regulasi tersebut menurut Usman mengharuskan para pengembang gim untuk bisa secara mandiri melakukan klasifikasi gim berdasarkan usia mulai dari kategori untuk usia 3 tahun, hingga akhirnya hingga untuk 18 tahun ke atas. Selain memastikan agar gim bisa diawasi oleh orang tua agar bisa dimainkan anak sesuai umur lewat gawainya, aturan itu juga menyebutkan bahwa gim yang mengandung konten perjudian tidak diperkenankan untuk usia berapa pun.

Meski begitu tetap saja, bandar judi online dinilai berani mengamuflasekan judi menjadi game online sehingga akhirnya anak tetap berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, orang tua juga perlu untuk melakukan pengawasan judi online yang berkamuflase menjadi game online dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri khas.

"Jadi ada konten judi online tapi dia mempromosikan diri seolah-olah gameonline, nah cirinya itu biasanya ada top up dana dulu untuk bermain dan dijanjikan menang. Itu sudah perlu dicurigai sebagai judi online," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring itu.

Selanjutnya, langkah lain yang diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi anak-anak dari jeratan judi online ialah dengan berkolaborasi aktif menggandeng kementerian terkait dalam hal ini Kementerian PPPA.

Kementerian Kominfo membantu penyebaran informasi mengenai program bernama SAPA dari KemenPPPA yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan anak yang terpapar judi online.

"Program ini adalah program ramah anak, di situ anak-anak di minta untuk berani bicara, setidaknya ke orang tuanya dulu ya, Baru sesudah itu orang tua bisa melaporkan SAPA ada hotline-nya ini termasuk juga dalam konteks korban judi online. KemenPPPA siap melakukan atau memberi konsultasi kepada anak-anak yang terlibat," kata Usman.

Di samping itu, penguatan kerja sama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Selain itu, kami membuka ruang kerja sama dengan menggalang partisipasi masyarakat luas, kita mendorong orang tua untuk betul-betul mengawasi anaknya agar mereka terhindar dari judi online," tutupnya.

JAKARTA, investor.id – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan, kecanduan judi online (judol) memiliki tingkat bahaya yang sama dengan kecanduan narskoba. Karena itu, penanganan masalah judi online tidak sekadar memberantas situs-situs pembuat judi online, perlu pula melakukan terapi kesehatan untuk para pelaku judi online apalagi yang sudah kecanduan.

Psikiater Konsultan Adiksi dan Kepala Divisi Psikiatri RSCM Jakarta, Kristiana Siste Kurniasanti mengatakan, kecanduan judol merupakan masalah kronis yang memiliki dampak buruk terutama pada kesehatan mental individunya. Sama halnya dengan masalah kecemasan, stress dan depresi, kecanduan judol juga memicu perubahan perilaku individu yang mengalami.

Menurutnya, sudah banyak yang berdatangan ke RSCM sejak 2021 untuk memperoleh penanganan, dan terus meningkat hingga kini. Kemudahan akses website judol, semarak iklan judol hingga bertebaran tawaran pinjol ternyata meningkatkan penambahan pasien dengan masalah adiksi perilaku.

"Rata-rata pasien yang datang di usia remaja (mahasiswa) hingga dewasa (pekerja) di umur 25 tahun," ungkapnya dalam acara Media Briefing bertajuk ‘Masalah Adiksi Perilaku Judi Online’, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Kristiana menyatakan orang yang mengalami kecanduan judol akan mengalami kerusakan sel di area otak. Kerusakan ini yang dikatakanya sama dengan orang yang mengalami kecanduan zat atau narkoba. Dimana katanya, pada otak pasien yang sakit ini, dia hanya akan mengigat momen "kemenangan" nya dalam judol, dan tidak mengingat jumlah kerugian yang ditanggung.

"Pada kecanduan judi dia selalu mengigat kemenangan yang ada yakni Rp 80 juta tapi, kalo dihitung lagi kerugiannya bisa mencapai Rp 2 M, sehingga, dia merasa perlu melakukan (judol atau trading cripto). Padahal seharusnya berkerja itu berdasakan skill bukan peluang," tambahnya.

Pada akhirnya, yang akan turut menanggung kesulitan akibat judol ataupun trading ataupun game online ini adalah orang sekitar terutama keluarga. Karena itu, dia mengimbau keluarga, dan pemerintah dapat mendukung pasien agar dapat melakukan terapi pengobatan.

"Menurut saya pemberian sembako ke pemain judol bukan solusi, butuh kerjasama dan support Pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan subsisi pengobatan jenis ini," jelasnya.

Dia menambahkan pengobatan yang mesti dijalani pasien adalah metode 3, 6 dan 12. Dimana pada bulan 3 dan 6 pengobatan dengan obat dan terapi, selanjutnya pemantauan selama 12 bulan. Ini perlu dilakukan secara konsisten agar masalah kecanduan tersebut dapat teratasi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengklarifikasi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya 1.000 anggota DPR RI dan DPRD yang terlibat judi online. Khusus di DPR RI, Habiburokhman mengeklaim informasi tersebut tidak benar.

"Jadi, tidak ada sama sekali anggota DPR yang terbukti bermain judi online," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (22/7/2024). Politikus Gerindra itu lantas menjelaskan bahwa yang terindikasi judi daring itu adalah sekitar 50 pegawai di lingkungan DPR RI, dan bukan anggota DPR RI.

"Informasi yang disampaikan PPATK adalah 58 karyawan di DPR RI dan hanya ada dua terduga anggota DPR yang bermain judi online. Namun, setelah didalami, informasi tersebut sangat sumir dan kemungkinan besar tidak benar. Kedua orang yang disebut adalah aktivis penentang judi, jadi tidak cukup bukti bahwa mereka terlibat," ujarnya.

Klarifikasi tersebut, kata dia, didasari oleh surat resmi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhulkam) Hadi Tjahjanto yang bersumber dari data PPATK. "Kami sudah mendapatkan surat dari menkopolhukam yang sumber informasinya adalah PPATK. Surat tersebut diantarkan langsung oleh seorang deputi PPATK. Tidak benar ada puluhan, ratusan, atau ribuan anggota DPR RI yang main judi online," tuturnya.

Dia berharap klarifikasi tersebut dapat meredakan spekulasi dan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat mengenai keterlibatan anggota DPR RI dalam aktivitas judi daring. Dia menekankan pula pentingnya informasi yang akurat dan tidak menimbulkan keresahan publik.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, ada lebih dari 1.000 orang di lembaga legislatif pusat dan daerah atau DPR dan DPRD yang terlibat judi online atau daring. Ivan menjelaskan, angka yang dipotret PPATK itu terdiri dari legislator yang duduk di DPR dan DPRD, serta mereka yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR maupun DPRD. Dia menyebut transaksi judi daring di lingkungan DPR dan DPRD mencapai lebih dari 63 ribu transaksi dengan nominal perputaran dana hingga Rp 25 miliar.

"Ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya hampir Rp 25 miliar," ungkap Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

Data itu disampaikan Ivan menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman perihal fenomena judi daring yang kian marak hingga anggota sejumlah institusi ikut terpapar, dan apakah sudah merembet di lingkungan legislatif. "Kita juga ingin tahu apakah di DPR ini anggota DPR ada juga yang terdeteksi bermain judi online ya, kita minta ini minta infonya," ucap Habiburokhman saat rapat tersebut.

Ivan pun meminta agar anggota DPR yang terlibat atau bermain judi online untuk diproses secara kode etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. "Kan datanya ada nih pak profesi legislatif, mungkin terkait DPR RI kan kita ada MKD DPR, saya anggota MKD juga kebetulan, kita minta tolong dikasih saja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ivan menegaskan, PPATK sudah mengantongi detail data-data perorangan dari beragam kluster profesi. Termasuk, legislator yang terlibat judi daring dan siap untuk menyerahkannya.

"Kemudian memang ada pejabat daerah, pensiunan, profesional lainnya, dokter, wartawan ada, notaris, segala macam itu ada, itu kami sampaikan ke masing-masing instansi, nama, domisili kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini, ada lengkap, dia transaksinya di wilayah mana saja ada lengkap. Jadi kalau kami ikut saja kalau dipanggil MKD atau kalau kemudian harus dibuka di sini dalam forum tertutup kami ikut," ucap Ivan.

KOMPAS.com - Politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun A Syamsurijal memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam upaya memberantas judi online (judol).

Menurutnya, dampak dari perjudian online ini sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, ia juga mendorong Markas Besar (Mabes) Polri untuk mempercepat pemberantasan judol.

Cucun

"Dari pelacakan sindikat pelaku hingga ke Kamboja, pemanggilan artis influencer yang mempromosikan judi online, hingga inspeksi mendadak terhadap ponsel anggota, Polri melakukan langkah-langkah tersebut untuk memastikan tidak ada personel yang terlibat dalam praktik judi online," ujar Anggota Komisi III DPR RI itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Cucun menjelaskan bahwa fenomena judi online saat ini telah menyebar luas hingga ke pelosok desa.

Pelaku judi online berasal dari berbagai kelompok usia, latar belakang pendidikan, profesi, dan wilayah tempat tinggal.

"Menurut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), praktik judi online ini sangat masif. Pada periode 2022-2023, diperkirakan terjadi perputaran uang judi online mencapai Rp 517 triliun," tuturnya.

Cucun juga mengungkapkan bahwa pada 2023, PPATK mencatat adanya 168 juta transaksi judi online yang melibatkan lebih dari 3 juta warga dari berbagai latar belakang profesi dan pendidikan.

Selain itu, ia juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online, termasuk gangguan jiwa yang serius seperti kecanduan.

Selain itu, mereka terjerat dalam pinjaman online yang dalam beberapa kasus ekstrem, yang menyebabkan keputusasaan dan bahkan tindakan bunuh diri.

"Dua pekan lalu, seorang pria di Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), bunuh diri karena terjerat dalam pinjaman online akibat kecanduan judi online. Kejadian serupa juga tercatat di Semarang dan beberapa wilayah lainnya. Situasi ini sangat mengkhawatirkan," tutur Cucun.

Dukung langkah Polri

Tak hanya apresiasi, Cucun juga mendukung upaya Polri dalam menyelesaikan masalah judi online.

Polri saat ini telah menangkap minimal 3.145 orang terkait judi online, memblokir 2.864 situs judi online dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan juga bekerja sama dengan PPATK untuk memblokir rekening yang diduga terlibat dalam praktik judi online.

“Saya mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang memanggil para influencer judi online, termasuk dari kalangan artis, karena banyak masyarakat yang terjerat dalam judi online setelah melihat figur terkenal mempromosikannya,” ujarnya.

Legislator dari Jawa Barat II ini menekankan pentingnya menyebarkan informasi secara luas tentang bagaimana bandar-bandar judi online menjebak korbannya.

Ia memberi contoh tindakan Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo yang secara terbuka mengungkap modus operandi sindikat judi online dalam menjebak korban sebagai upaya edukasi yang sangat diperlukan.

“Sindikat judi online menggunakan berbagai cara, termasuk membayar orang untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut bermain judi online,” jelas Cucun.

"Oleh karena itu, saya mengapresiasi tindakan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Bandung karena memberikan edukasi bahwa pelaku judi online tidak akan pernah menang. Edukasi semacam ini perlu disampaikan secara luas kepada publik," sambungnya.

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar acara Forum Literasi Politik Hukum dan Keamanan Digital (Firtual) dengan tema "Waspada Bahaya Judi Online" di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (18/7/2024).

Acara tersebut bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar menjauhi praktik judi online (judol), yang semakin menjadi masalah sosial dan meresahkan.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam upaya pemberantasan judi online.

“Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani masalah judi online, yang terdiri dari bidang pencegahan dan bidang penindakan. Ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Usman berharap acara tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman mengenai bahaya judi online serta menjadi momentum dalam upaya bersama untuk memberantas praktik ini.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Humas dan Kemahasiswaan Universitas Wijaya Kusuma (UWK), Edi Krisharyanto, berharap tidak ada mahasiswa yang terjerumus dalam praktik judi online, mengingat dampak merusak yang dapat ditimbulkannya.

“Akar dari banyak kejahatan adalah adanya rasa cinta akan uang. Jadi, kami mengingatkan untuk tidak mengambil ringan persoalan uang yang diperoleh dengan mudah, termasuk melalui judi online,” ucapnya.

Indonesia sedang menghadapi situasi darurat judol

Sebagai informasi, acara Firtual dipandu oleh Chindy Agatha Bosawer dan dihadiri oleh dua narasumber utama, yaitu Gugi Wicaksono sebagai perwakilan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Komominfo) Jatim, serta Putri Indonesia Papua 2023 Yunita Alanda Monim.

Pada kesempatan tersebut, Gugi Wicaksono mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi darurat judi online yang sangat mudah diakses oleh siapa saja.

“Sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia telah terlibat dalam permainan judi online, dengan mayoritas dari kalangan ibu rumah tangga dan mahasiswa, berdasarkan data PPATK per Juni 2024,” ucapnya.

Gugi juga mencatat bahwa perputaran uang dari judi online di Indonesia mencapai Rp 100 triliun, dan Jatim menempati peringkat keempat dalam transaksi judi online di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 1,05 triliun.

Menyadari bahaya judi online, Putri Indonesia Papua 2023 Yunita Alanda mengajak para peserta untuk bersama-sama menjauhi praktik tersebut karena dampak negatifnya yang dapat merusak kehidupan korban.

“Beberapa dampak buruk dari judi online termasuk masalah kesehatan mental, masalah keuangan, serta permasalahan sosial dan hubungan,” ucapnya.

Untuk menghindari praktik judi online, Yunita juga membagikan beberapa strategi, seperti meningkatkan pendidikan dan kesadaran akan bahayanya, mengatur keuangan dengan bijak, serta mengganti kebiasaan berjudi dengan aktivitas positif.

Dengan adanya acara ini, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan dapat memahami bahaya judi online dan menghindari perilaku tersebut demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia di masa depan.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti bermain judi "online" diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tidak hanya bisa diturunkan pangkat, tetapi juga bisa dipecat sebagai abdi negara," kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Sabtu.

Pemberian sanksi itu, lanjutnya, sebagai efek jera bagi kalangan ASN, dan sebagai bukti pemerintah kota serius memberikan peringatan dan tidak main-main terhadap aktivitas judi "online" yang saat ini marak dan menjadi atensi pemerintah.

Terkait dengan itu, Wali Kota Mataram juga sudah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan kegiatan judi "online" bagi ASN di lingkup Pemerintah Kota Mataram.

SE tersebut menjadi acuan untuk melarang ASN setempat untuk tidak hanya mengakses, tetapi juga bermain judi "online". Larangan itu tertuang dalam SE Nomor: 500.12.1./428/SETDA/VI/2024 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Judi Daring/Online di Pemerintah Kota Mataram.

"Surat edaran itu sudah kita sebar ke semua dinas untuk menjadi acuan kita bersama memerangi judi "online"," kata Wali Kota.

Menurutnya, SE itu dikeluarkan menindaklanjuti Keputusan Presiden RI, Joko Widodo Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring/Online .

Beberapa hal menjadi atensi setelah SE dikeluarkan, antara lain melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran untuk tidak melakukan kegiatan perjudian termasuk judi "online".

Melakukan tindakan pencegahan dan mengidentifikasi praktek kegiatan judi "online" serta melakukan langkah pembinaan terhadap oknum jajaran yang melakukan praktik judi "online".

Melaporkan praktik kegiatan judi "online" kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

"SE ini langkah konkret kita untuk mencegah masyarakat terutama ASN untuk tidak bermain judi "online" ini," katanya.