BATAM, iNews.id - Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) memantau ada 228 situs judi online (judol) di Kota Batam. Ratusan website ini terafiliasi situs judol yang telah dipantau untuk ditindak sejak Januari-Oktober 2024.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kepri Kombes Putu Yudha Prawira mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah pemantauan dan merekomendasikan pemblokiran 228 situs judol ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi).

“Ratusan website itu ditemukan selama 10 bulan dari patroli siber dan penindakan beberapa waktu lalu. Sejauh ini ada 228 situs judi online yang telah direkomendasikan untuk diblokir ke Komdigi,” ujarnya, Jumat (8/11/2024).

Putu juga merinci ada 6 kasus praktik judol yang telah ditangani dengan menjerat enam tersangka. Selain itu, ada satu situs yang telah diblokir.

“Sejak Januari 2024 ada 6 kasus judi online. Para tersangka lima di antaranya masih proses sidik dan satu tersangka telah tahap dua. Kebanyakan server yang digunakan dari dalam negeri,” katanya.

Putu menyebut pengawasan dan penindakan ini tak lepas dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita agar segera memberantas perjudian secara online dan pencegahan terus digencarkan.

“Pengawasan dan patroli siber terus kami lakukan. Kami juga berharap peran serta masyarakat dalam pemberantasan judi online ini. Jika mendapat aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan judi online bisa melapor ke kami akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) mengandalkan platform Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX) untuk melacak situs-situs judi online yang bersembunyi. Hingga Oktober 2024 diketahui ada 46.982 alamat web atau Uniform Resource Locators (URL) yang disusupi judi online.

Diketahui, IDADX bekerja dengan mengidentifikasi penyalahgunaan nama domain yang disusupi konten judi online. Situs pemerintahan menjadi salah satu tempat situs judi online menyusup.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak menjelaskan bahwa IDADX merupakan sebuah platform yang dikembangkan untuk mengamankan keamanan siber nasional.

Salah satunya dengan melacak dan mengidentifikasi laporan dari masyarakat terkait situs web yang disusupi konten judi online maupun konten negatif lainnya seperti phishing, malware, maupun pornografi.

“Sebagai pengelola domain.id, kami selalu berkoordinasi dengan Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah (LAIP) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) ketika terdapat domain go.id dan desa.id yang tersusupi konten negatif seperti judi online,” kata John dalam keteranganya, Jumat (8/11/2024).

John pun menyebut, jika Kemkomdigi membutuhkan data terkait jumlah keseluruhan domain.id yang terdeteksi konten judi online, PANDI siap untuk melaporkannya.

John menambahkan bahwa sumber data idadx.id berasal dari email dan laporan yang dikirimkan oleh masyarakat serta anggota.

IDADX juga bekerja sama dengan berbagai layanan keamanan siber untuk mengumpulkan dan memverifikasi data terkait ancaman siber yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani penyalahgunaan nama domain.

Adapun cara kerja dalam IDADX terdapat sistem Breach Identification and Monitoring Assistant (BIMA) yakni alat otomatis atau bot dalam IDADX yang dengan cepat mengidentifikasi dan mengeskalasi laporan penyalahgunaan nama domain.

BIMA dirancang untuk meningkatkan efisiensi serta berfungsi sebagai crawler yang aktif mencari dan menangkap bukti dari laporan penyalahgunaan nama domain.

“Ketika diidentifikasi terbukti adanya penyalahgunaan domain, maka PANDI akan memberikan notifikasi dan melakukan prosedur suspend. Tercatat sejauh ini data idadx.idpada tahun 2024 terdapat 46,982 url disusupi konten judi online,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menggeledah dua lokasi penukaran uang atau money changer terkait dengan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan penggeledahan itu dilakukan untuk mendalami aliran dana bandar terhadap sindikat judi online ini.

"Penyidik telah melakukan penggeledahan di dua money changer," ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (7/11/2024) malam.

Hanya saja, Ade belum bisa menyampaikan secara detail dua lokasi money changer yang digeledah tersebut. Namun demikian, dia menekankan bahwa pihaknya bakal mendalami hal tersebut secara intens.

Dia juga mengungkapkan bahwa setoran ke "beking" website judi online ke oknum pemerintah ini dilakukan secara langsung dengan uang tunai.

"Kemudian diketahui bahwa uang setoran dari para bandar diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai, dan juga melalui money changer," imbuhnya.

Sebagai informasi, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. 11 dari 15 tersangka itu merupakan 11 oknum pegawai Komdigi.

Menurut pengakuan salah satu tersangka, sindikat ini telah "menjaga" 1.000 situs judi online agar tidak diblokir.

Sementara itu, terdapat 4.000 situs telah diblokir lantaran tidak melakukan setor kepada sindikat ini. Setoran itu dilakukan dua Minggu sekali.

Dalam kasus ini, pelaku juga mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta lantaran telah mengamankan situs judi online agar tidak diblokir diblokir.

DEPOK, KOMPAS.com - Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok mengungkap situs judi online (judol) di kontrakan daerah Sukmajaya, Kota Depok, yang telah aktif selama dua tahun.

Ada lima tersangka berinisial TZ, CP, MK, HI, dan R yang ditangkap pada Senin (4/11/2024) malam.

Pemberantasan situs judol memang sedang digalakkan Presiden RI, Kapolda, dan Kapolri.

Arahan ini kemudian mengarahkan polisi menemukan keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam melindungi ribuan situs judol di Indonesia.

Mereka beroperasi hingga membangun kantor satelit ilegal di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dan "membina" 1.000 situs judol.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana tidak dapat memastikan apakah lima tersangka ini juga termasuk dalam "lingkaran perlindungan" Komdigi.

"Apakah (tersangka) setor ke sana atau tidak, tentu bisa ditanyakan ke penyidikan di Polda," kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Beroperasinya situs judol yang diungkap Polres Depok dianggap masih berlevel kaki tangan atau bawahan.

Sedangkan komunikasi tersangka situs judol dengan Komdigi bisa dianggap sebagai kasus level tinggi.

"Tetapi yang dari mereka (tersangka) sampaikan, mereka masih menyampaikan ini setornya ke orang yang di atasnya lagi (bandar). Yang di atasnya lagi ini masih kita dalami," tutur Arya.

Beriklan lewat medsos

Aktivitas judol bermula pada iklan atau promosi yang dilakukan promotor di media sosial Instagram dan Facebook.

Setelah itu, promotor menghubungi calon korban lewat direct message (DM).

"Nah, sistemnya itu nanti pada saat mereka masuk ke dalam promosi tersebut, berkomunikasi baik melalui DM atau inbox, mereka akan dibagikan link (tautan)," ungkap Arya.

Tautan tersebut menjadi akses untuk masuk ke situs judol, tempat tersedianya segala jenis permainan yang diinginkan calon korban.

Sebelum memulai permainan, akan ada permintaan untuk mengirimkan sejumlah uang sebagai dana awal saat bermain.

"Dari bandar yang mengelola situs judol ini akan meminta orang-orang untuk memasukkan sejumlah uang sebagai deposit," terang Arya.

Melalui aktivitas itu, perputaran uang di situs ini bisa sekitar Rp 9-15 juta per hari.

Sistem 1:10

Demi melancarkan aksi ilegalnya, pemegang situs judol juga telah mengatur sistem panel 1:10, yaitu satu kali menang, selanjutnya 10 kali kalah.

Ketentuan ini juga dikonfirmasi salah satu tersangka berinisial R, yang berperan membuat tautan dan memegang situs.

"Judi online itu ada setting-an dari panelnya. Jadi di panel itu sudah ada ID yang kita setting menang berkali-kali atau bisa kita kalahin berkali-kali," tutur R.

Hal ini dipelajarinya dari orang lain dan telah melakukannya selama delapan bulan menggunakan software sewaan dari Thailand seharga Rp 600.000.

"Jadi jangan mudah percaya dengan judi online," lanjut R.

Polisi buru bandar

Oleh sebab itu, polisi tengah memburu bandar yang membawahi situs judol di Depok ini. Polisi menemukan titik lokasi terduga pelaku berada di Jakarta Barat.

"Dan ada tersangka yang memang tidak di wilayah Depok, adanya di Jakarta Barat. Jadi, setelah kita tangkap di sini, kita kembangkan dan ini ada di wilayah Jakarta Barat," ujar Arya.

Barang bukti yang disita berupa delapan ponsel sebagai perangkat untuk situs judol dan e-banking (dompet digital) yang menjadi tempat aliran masuknya deposit dari calon korban.

Kelimanya dikenakan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 10 tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bakal terus memblokir situs yang memuat konten promosi judi online.

Dia menegaskan bahwa tindakannya itu dilakukan pihaknya tanpa kompromi kepada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan konten terkait judi online.

"Pemblokiran akses terhadap situs dan take down konten promosi judi online terus kami lakukan tanpa henti dan tanpa pandang bulu," kata Budi saat dihubungi, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, dia mengungkapkan sejauh ini kementerian yang dipimpinnya itu telah melakukan pemblokiran terhadap 3.792.902 situs maupun konten judi online sejak Juli 2023.

"Sejak 17 Juli 2023 sampai dengan hari ini Kementerian Kominfo telah melakukan takedown sebanyak 3.796.902 situs dan konten terkait judi online," tambahnya.

Adapun, sebanyak 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan telah diblokir Kominfo.

Selain itu, Kominfo juga telah memberantas pengajuan setidaknya 573 akun e-wallet terkait judi online ke bank indonesia dan permohonan pemblokiran sekitar 7.599 rekening bank terkait judi online ke otoritas jasa keuangan (OJK).

"Kominfo juga menyampaikan keyword terkait judi online kepada Google setidaknya 21.063 keyword dan ke meta sebanyak lebih dari 5.793 keyword,” pungkasnya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terungkap akumulasi perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp600 triliun sepanjang tiga bulan pertama 2024. Mirisnya, 80% judi online di Indonesia rata-rata menyasar masyarakat kalangan menengah bawah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)Budi Arie Setiadi menyebut pihaknya telah memblokir jutaan situs judi online. Sampai 8 Oktober 2024, Budi menyebut pihaknya telah melalukan pemblokiran terhadap 3,7 juta situs judi online.

“Kita sudah per 8 Oktober kemarin sudah 3,7 juta situs website kita blokir,” kata Budi saat ditemui di kawasan Cawang, Rabu (9/10/2024).

Budi mengatakan, pihaknya juga sudah menindaklanjuti masalah promosi website judi online yang dilakukan oleh salah seorang influencer di media sosial.

Eks Ketua Pro Jokowi (Projo) ini menyebut pihaknya tidak mentolerir siapa saja yang mempromosikan situs judi online dan akan mengeksekusi platform promosi tersebut.

“Udah, udah dieksekusi. Jadi kalau mempromosikan langsung diciduk,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengapresiasi langkah dari Kepolisian dalam hal ini Badan Reserse Krimnal (Bareskrim) Polri yang telah bergerak cepat menumpas masalah judi online.

“Saya mengapresiasi kerja aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, khususnya Bareskrim yang juga sudah menindak tegas,” ucap Budi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan satuan tugas (Satgas) akan memberantas aktivitas ilegal judi online tanpa pandang bulu.

Satgas ini terdiri dari Kemenkominfo, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta 11 asosiasi dan perhimpunan sistem pembayaran nasional.

“Sebagai langkah yang lebih konkret, Kemenkominfo, BI, OJK, serta 11 asosiasi dan perhimpunan tersebut akan membentuk satuan tugas atau tim bersama untuk mengorkestrasi upaya-upaya pemberantasan judi online secara lebih masif, tegas, dan tanpa pandang bulu,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie .

Budi menyampaikan bahwa setidaknya ada dua terobosan kebijakan untuk memberantas judi online di Indonesia. Pertama, kewajiban seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan seluruh Sistem Elektronik (SE) untuk menandatangani pakta integritas anti judi online.

Budi mengklaim dirinya telah mengirimkan surat yang meminta 11.693 PSE yang mencakup 18.230 sistem elektronik ingkup privat yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia untuk menandatangani pakta integritas.

Kebijakan kedua dalam memberantas judi online adalah dengan melakukan deklarasi pemberantasan judi online bersama antara Kemenkominfo, BI, OJK, dan 11 asosiasi dan perhimpunan sistem pembayaran nasional.

Budi menyatakan bahwa 11 asosiasi sudah berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan serta pemberantasan konten dan muatan perjudian dalam jaringan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat penurunan akses masyarakat ke situs judi online hingga 50%. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Juli 2024 menunjukkan bahwa jumlah deposit masyarakat di situs judi online berkurang sebesar Rp 34,49 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan upaya untuk mengurangi praktik judi online di dalam negeri bakal terus berlanjut. Menurut Budi, pemerintah telah merancang dua terobosan teranyar terkait dengan upaya pemberantasan judi online.

Budi menguraikan langkah pertama dengan mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan seluruh Sistem Elektronik (SE) untuk menandatangani pakta integritas anti judi online. Strategi tersebut kemudian dilanjutkan dengan deklarasi pemberantasan judi online secara bersama antara Kominfo, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 11 asosiasi dan perhimpunan sistem pembayaran nasional.

"Saya optimistis bahwa kedua terobosan tersebut dapat mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas dalam menutup celah-celah transaksi dan aktivitas yang terkait dengan judi online," kata Budi Arie di Kantor Kominfo Jakarta pada Rabu (28/8).

Terkait pakta integritas anti judi online, Kominfo telah mengirimkan surat kepada 11.693 PSE. Surat tersebut mencakup 18.230 SE lingkup privat yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia untuk menandatangani pakta integritas.

Secara umum, pakta integritas tersebut mewajibkan PSE lingkup privat untuk memastikan keamanan informasi serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, aman, dan sesuai dengan ketentuan. Dokumen ini merupakan deklarasi komitmen PSE dan SE dalam mendukung upaya pemberantasan judi online.

"Apabila PSE lingkup privat tidak tunduk pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, maka akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan prosedur dalam regulasi terkait," ujar Budi.

Menurut Budi Arie, Kominfo, BI, OJK, dan 11 asosiasi serta perhimpunan terkait akan membentuk satuan tugas bersama guna mengoordinasikan upaya pemberantasan judi online secara lebih masif, tegas, dan tanpa pandang bulu.

Adapun sebelas asosiasi dan perhimpunan sistem pembayaran nasional yang terlibat dalam deklarasi pemberantasan judi online adalah sebagai berikut:
- Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).
- Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO).
- Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
- Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI).
- Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
- Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS).
- Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO).
- Perhimpunan Bank Bank Internasional Indonesia (PERBINA)
- Asosiasi Payment Gateway Indonesia, dan
- Himpunan Bank Negara (HIMBARA).

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menduga pelaku judi online di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) didominasi oleh mahasiswa dan pelajar.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan berdasarkan data, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pelajar dan mahasiswa yang menggunakan layanan perbankan untuk terlibat dalam transaksi judi online.

Menurut Agus, pelajar dan mahasiswa yang terjebak dalam lingkaran judi online ini menggunakan berbagai aplikasi dan situs yang menawarkan permainan dengan iming-iming hadiah besar.

"Kelompok pelajar ini paling banyak yang terpapar judi online. Mereka tergoda untuk mencoba peruntungan dengan harapan mendapatkan keuntungan cepat, namun justru terjebak dalam hutang yang terus membengkak," kata Agus, Selasa (13/8/2024).

Agus mengatakan, beberapa pelajar yang terlibat judi online, terlibat pula dalam kegiatan pinjaman online untuk mendapatkan dana tambahan demi berjudi.

Keterlibatan pelajar dan mahasiswa dalam judi online tidak hanya menimbulkan masalah finansial, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah psikologis yang serius.

“Banyak dari mereka yang terlilit hutang karena kalah berjudi. Hal ini tidak hanya berdampak pada keuangan pribadi, tetapi juga merusak kepercayaan keluarga dan hubungan sosial mereka,” kata Agus.

OJK Cirebon memastikan tetap berkomitmen dalam pemberantasan judi online Ciayumajakuning. Edukasi kepada publik terkait judi online terus dilakukan. Hal ini agar kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online terus mengalami peningkatan.

Menurutnya, lembaga perbankan telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online, antara lain dengan menindaklanjuti permintaan OJK untuk melakukan pemblokiran rekening dan mengatasi praktik jual beli rekening.

Selain itu, menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada transaksi judi online yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000.

"Selanjutnya melakukan web crawling dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk menutup website judi online, serta memantau aktivitas transaksi lintas batas negara," katanya.

Upaya OJK dalam pemberantasan judi online antara lain, memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online.

Kemudian, meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Kalau dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).

Aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

OJK terus memantau upaya perbankan untuk merespons tantangan dalam pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja APU, PPT dan PPPSPM serta satuan kerja Anti-Fraud, mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktek jual beli rekening, serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi online.

Bisnis.com, CIREBON - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon memastikan tetap berkomitmen dalam pemberantasan judi online di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan edukasi kepada publik terkait judi online harus terus dilakukan. Hal ini agar kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online terus mengalami peningkatan.

"OJK sebagai bagian dari Satgas Perjudian Daring akan terus berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dan Kementerian/Lembaga lain termasuk untuk merespons penggunaan kanal sistem pembayaran untuk judi online dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT dan PPPSPM," kata Agus, Senin (5/8/2024).

Agus pun menuturkan, lembaga perbankan telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online, antara lain dengan menindaklanjuti permintaan OJK untuk melakukan pemblokiran rekening dan mengatasi praktik jual beli rekening.

Selain itu, menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada transaksi judi online yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000.

"Selanjutnya melakukan web crawling dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk menutup website judi online, serta memantau aktivitas transaksi lintas batas negara," katanya.

Upaya OJK dalam pemberantasan judi online antara lain, memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online.

Kemudian, meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Kalau dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).

Aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

OJK terus memantau upaya perbankan untuk merespons tantangan dalam pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja APU, PPT dan PPPSPM serta satuan kerja Anti-Fraud, mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktek jual beli rekening, serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi online.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menekankan bahwa judi online merupakan penipuan terbesar bagi rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam acara Emak-Emak Anti Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

“Yang pasti judi online adalah penipuan terbesar bagi rakyat Indonesia, karena ditipu, rakyat ditipu oleh bandar judi, bagaimana uang Rp50.000 bisa menjadi Rp1 miliar?” kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa korban judi online diberi harapan palsu untuk bisa mendapatkan uang yang berkali-kali lipat. Dia pun menyebut judi online sudah termasuk ke dalam kategori penipuan.

“Diberi mimpi palsu, harapan palsu, jadi judi online ini kategorinya penipuan, scam, karena itu kita juga harus menyadarkan masyarakat bahwa jangan sampai tertipu oleh judi online dan pinjaman online ilegal,” ujarnya.

Selain judi online, Budi juga menyoroti pinjam online (pinjol) ilegal yang masih menjamur di tengah masyarakat. Menurut Budi, judi online dan pinjol ilegal memiliki hubungan yang saling terikat layaknya adik dan kakak.

“Karena setiap kita main judi, begitu kalah, ada yang menawarkan pinjol ilegal. Makanya nanti kami serukan kepada seluruh masyarakat pinjol ilegal akibat judi nggak usah bayar. Karena mereka menipu kita, menipu rakyat Indonesia,” tuturnya.

Budi menambahkan bahwa dengan memberantas judi online, maka bisa menyelamatkan keluarga Indonesia. Terlebih, anak-anak dan ibu-ibu yang paling rentan dan menderita akibat judi online.

“Dan buat siapapun yang selama ini menikmati bisnis haram judi online, waktunya untuk berhenti, kasihan rakyat, karena dengan kita peduli kepada rakyat dan kasihan kepada rakyat, maka kita memberi kontribusi bagi kemajuan Indonesia khususnya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045,” tutupnya.

Merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sebanyak 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 triliun sepanjang 2023. Secara total, akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapal Rp 517 triliun sejak 2017.

Mirisnya, korban di masyarakat tidak hanya orang tua, melainkan juga anak-anak. Berdasarkan data demografi, pemain judi online merupakan usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain dengan total 80.000.

Kemudian, pemain di rentang usia 10–20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang, serta usia 21–30 tahun sebanyak 13% atau 520.000 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir tiga virtual private network (VPN) atau jaringan pribadi virtual yang digunakan untuk aktivitas judi online alias judol.

Mengutip informasi dari laman Amazon, Kamis (1/8/2024), VPN membuat koneksi jaringan privat di antara beberapa perangkat melalui internet. Koneksi jaringan ini digunakan untuk mentransmisikan data secara aman dan anonim melalui jaringan publik.

Nantinya, VPN bekerja dengan cara menyembunyikan alamat IP pengguna dan mengenkripsi data sehingga tidak dapat dibaca oleh siapa pun yang tidak berwenang untuk menerimanya.

Adapun, cara kerjanya koneksi VPN akan mengalihkan paket data dari mesin pengguna ke server jarak jauh lainnya sebelum mengirimkannya ke pihak ketiga melalui internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa Kemenkominfo sudah menerapkan kebijakan untuk memblokir VPN.

“Karena judi online ini memakai VPN, jadi kami juga tutup, VPN-nya kita banned, kita blokir, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses judol melalui VPN,” kata Budi dalam acara Emak-Emak Anti Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Berdasarkan data Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika), Budi mengatakan bahwa ada sekitar 23–30 perusahaan VPN gratis di Indonesia.

Kemenkominfo akan memantau semua VPN gratis yang digunakan untuk kegiatan judi online dan secara bertahap akan memblokir VPN gratis yang memuat konten negatif.

Alhasil, Budi menyampaikan bahwa Kemenkominfo akan menutup VPN yang memfasilitasi judi online, sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengakses judi online.

“Sampai kemarin, ada 3 [VPN] yang paling banyak dipakai oleh judi online, kita tutup dulu itu, termasuk pornografi, khususnya pornografi anak,” ungkapnya.

Sayangnya, Budi enggan memberikan nama VPN yang telah diblokir Kemenkominfo. Budi berdalih, jika nama tiga VPN ini dipublikasikan akan membuat masyarakat beralih menggunakan VPN lain.

“Namanya nggak usah disebut, tanya Dirjen Aptika namanya. Pokoknya kalau pakai itu sudah nggak bisa. Nanti kalau disebutin itunya nanti yang lain main pakai VPN lain,” ujarnya.

Budi mengatakan bahwa untuk saat ini konsentrasi pemberantasan judi online masih mencakup masyarakat menengah ke bawah melalui VPN gratis. Namun, Budi tak memungkiri bahwa ke depan pihaknya juga akan meringkus VPN berbayar.

“Kami evaluasi kalau memang VPN berbayar itu juga tidak kooperatif, ya, dengan segala hormat kita banned juga, termasuk platform-platform media sosial,” jelasnya.

Bareskrim Polri memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani pada Senin (29/7). Benny dipanggil berkaitan dengan pernyataannya mengenai dalang di balik judi online berinisial T yang ia sebut beberapa waktu lalu.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Benny akan diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum). "Proses pemanggilan untuk klarifikasi informasi (terkait T)," kata Trunoyudo di Jakarta, dikutip Senin (29/7).

Trunoyudo juga mengatakan, pemeriksaan Benny merupakan langkah awal Polri untuk melakukan penyelidikan terkait T yang disebut sebagai pengendali bisnis judi online. Hal ini merupakan bentuk komitmen kepolisian memberantas judi online.

Adapaun Benny mengatakan dirinya akan memenuhi panggilan Polri. Rencananya, pemeriksaan akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan dua aktor pengendali judi online di Indonesia, salah satunya berinisial T. “Yang kedua, saya tidak perlu sebut,” kata Benny saat Pengukuhan Kawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dikutip dari YouTube, Selasa (23/7).

Benny menyampaikan, informasi mengenai aktor inisial T di balik judi online itu sudah disampaikan kepada Jokowi, Panglima TNI, dan Kapolri. Ia menyebutkan Presiden Jokowi kaget saat ini menyampaikan identitas pelaku.

Menurut Benny, upaya menangkap aktor inisial T di balik judi online seharusnya merupakan perkara mudah. Akan tetapi, ia curiga bahwa dalang ini kemungkinan tidak bisa disentuh oleh hukum.

"Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas. Tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan tapi hukum mampu menyentuh para bandar," kata Benny.

Benny melanjutkan, para aktor judi online itu merupakan penjahat yang menjual anak bangsa demi keuntungan bisnis haram dan perdagangan manusia. Ia pun menyinggung soal penempatan ilegal pekerja migran. Rata-rata korban penempatan ilegal pekerja migran yakni lulusan SMA. “Bahkan ada lulusan Sarjana 1 atau S1 dan S2,” ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi turut mengomentari soal inisial T tersebut. Ia menyebut inisial itu terlalu luas sehingga bisa merujuk pada siapa saja.

Sementara itu, Budi Arie pernah menyampaikan bahwa pengendali judi online di Indonesia diperkirakan lima orang. “Semua orang sudah tahu. Di Indonesia yang mengatur judi online hanya lima orang,” kata dia dalam podcast Gultik Katadata.co.id pada Juni.

Budi Arie Setiadi menyampaikan, aparat penegak hukum yang berwenang menangkap kelima bandar judi online tersebut. Sementara Kominfo menurur dia fokus pada pencegahan.