Reporter: Adrianus Octaviano, Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penguatan industri dana pensiun telah menjadi salah satu fokus yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini. Terlebih, peta jalan pengembangan dan dana pensiun baru saja diluncurkan pada Juli lalu.

Lantas, bagaimana kalau OJK sebagai regulator justru memiliki dana pensiun? Akankah, dana pensiun milik OJK ini bisa terbebas dari intervensi, terlebih dalam investasinya juga di saham maupun obligasi milik emiten yang diawasi oleh OJK.

Berdasarkan data investasi dapen OJK tahun 2020 yang diperoleh Kontan, dapen milik regulator ini tercatat berinvestasi di Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 seri B senilai Rp 5 miliar dengan kupon 8,25%. Di mana, obligasi tersebut kini berstatus gagal bayar.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Utama Dana Pensiun Arif Zainuddin Ahmad mengungkapkan bahwa dapen OJK tak tersangkut gagal bayar tersebut. Sebab, pihaknya telah melepas surat utang tersebut lima bulan sebelum gagal bayar.

“Kita sudah jual lima bulan sebelumnya, itu kira-kira di Agustus 2022,” ujar Arif kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10).

Hanya saja, ia mengklaim bahwa itu bukanlah sebuah tanda adanya intervensi dari OJK sebagai pendiri. Di mana, OJK sebagai regulator bisa lebih dulu mencium adanya gagal bayar dari emiten yang mereka awasi.

Ia bilang untuk kasus gagal bayar PT Waskita Karya Tbk ini, semua orang pasti mengetahui adanya pemburukan kinerja sejak 2020. Namun, ia mengaku belum menjual itu karena ada harapan kinerjanya akan membaik.

“Cuma kalau mau dijual waktu itu sayang, karena kuponnya besar,” ujar Arif.

Lebih lanjut, ia bilang baru memutuskan menjual pada Agustus 2022 dikarenakan saat melihat laporan keuangan Waskita, ia menilai berat bagi perusahaan untuk melunasi surat utang tersebut.

Arif menjelaskan dalam melepas aset investasinya, ada beberapa pendekatan yang dimiliki. Jika ada berbenturan dengan kasus hukum dia langsung menjual dan jika berkaitan dengan kinerja maka tidak akan langsung melepas begitu saja.

Ia juga menegaskan bahwa dapen OJK ini merupakan perseroan terbatas yang terlepas dari OJK. Meski, pendiri dapen OJK merupakan dewan komisioner OJK yang saat ini menjabat.

“Kami rapat dengan pendiri juga hanya setahun sekali, itu pun hubungannya dengan aktuaris,” ujar Arif.

Di sisi lain, ia pun menyebutkan bahwa saat ini pihaknya juga obligasi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang saat ini sedang dalam restrukturisasi.

Namun, ia bilang kejadian tersebut terjadi kala dirinya belum menjadi sebagai Dirut Dapen OJK.

Lebih lanjut, Arif bilang saat ini Dapen OJK mayoritas berinvestasi di surat berharga sekitar 92%, mayoritas di Surat Berhaga Negara dan Sukuk Negara.

Namun, ia tak menampik bahwa masih berinvestasi di saham dengan sekitar 1% total portofolio. Saham yang dimiliki antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk.

“Imbal hasil kita rata-rata 7% dan di 2023 kemaren di 9,1%. Kalau di DPLK mungkin tidak sampai segitu,” tandasnya.

Menanggapi kemungkinan adanya konflik kepentingan, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menegaskan bahwa Dapen OJK sama dengan Dapen lainnya. Artinya, tetap diatur dan diawasi oleh OJK.

“Dapen OJK harus mengikuti aturan OJK tanpa terkecuali,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky berpendapat sebagai institusi negara pemberi kerja yang terpisah dari APBN (BUMN, BI, OJK, LPS), maka juga perlu mengelola dana pensiun para pegawai.

Dia bilang ada model membentuk institusi dapen sendiri, ada juga yang menjadi peserta dari dapen pihak ketiga. Dalam hal itu, dia bilang BUMN besar, BI, dan OJK memilih membentuk sendiri dapen.

Terkait Dapen OJK, Yanuar berpendapat OJK yang membentuk dapen sendiri tentu berpotensi menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan.

"Untuk kasus OJK, tentu ada konflik kepentingan. Sebab, pengawas dan regulator dana pensiun juga peserta dari Dapen OJK," ucapnya kepada Kontan, Minggu (27/10).

Yanuar menyebut karena anti konflik kepentingan adalah masalah prinsip dasar di industri keuangan, maka seharusnya OJK tidak memiliki dapen. Dia menganggap seharusnya OJK menyalurkan pengelolaan dapen para pegawai ke pihak ketiga.

"Prinsip konflik kepentingan adalah dasar tata kelola industri keuangan dan OJK merupakan pengawas industri keuangan. Kalau dapen BI, BI itu bukan pengawas maupun otoritas dapen," kata Yanuar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) pada 25 November 2014. Adapun dana pensiun (dapen) tersebut dibentuk OJK untuk kepentingan pegawai OJK dan memperoleh pengesahan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-147/D.05/2014.

Mengenai pembentukan Dapen OJK, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menilai OJK boleh saja mendirikan dana pensiun sendiri. Staf Ahli ADPI Bambang Sri Mulyadi mengatakan tak ada larangan regulator sebagai pendiri dana pensiun. Sebab, badan hukum dana pensiunnya juga terpisah.

Meski OJK juga merupakan pengawas dan otoritas industri keuangan, termasuk industri dana pensiun, Bambang pun berpendapat hal itu tidak menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan.

"Tidak conflict of interest, karena benar-benar terpisah secara hukum. Regulator sebagai pendiri itu boleh, karena badan hukumnya terpisah sehingga tidak ada larangan," katanya kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Sebagai informasi, seiring dengan diresmikannya Dana Pensiun OJK pada 2014, maka OJK menunjuk Lucky Fathul Hadibrata sebagai Direktur Utama Dana Pensiun OJK dan didampingi oleh Yatty Nurhayati pada saat itu sebagai Direktur Dana Pensiun OJK, serta diawasi oleh 6 orang anggota Dewan Pengawas.

Berdasarkan Laporan Tahunan Dewan Pengawas Dapen OJK Tahun 2022, Return On Investment (ROI) Dapen OJK tahun 2022 sebesar 7,16%, atau turun sebesar 1,17% dari ROI tahun 2021 yang sebesar 8,33%. Kinerja investasi Dapen OJK tahun 2022 masih berada di atas target Pendiri Dapen OJK sebesar 7%.

Adapun Total Aset Neto Dapen OJK per Desember 2022 sebesar Rp 1,35 triliun atau naik 18,92%, dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 1,14 triliun. Kenaikan tersebut salah satunya dampak dari pendapatan investasi pada Surat Berharga Negara sebesar Rp 89 miliar.

Hasil Usaha Investasi Dapen OJK tahun 2022 tercatat sebesar Rp 97,26 miliar atau meningkat sebesar 18,48% dari tahun 2021 yang sebesar Rp 82,09 miliar. Peningkatan tersebut diperoleh dari strategi penempatan yang fokus pada pendapatan tetap dengan porsi 98,70% dari aset kelolaan yang terdiri dari Obligasi/Sukuk Korporasi sebesar 34,64%, SBN sebesar 40,26%, Deposito sebesar 4,23%, Reksadana sebesar 0%, dan EBA sebesar 0,05%.

Dijelaskan juga pada 2022, Pengurus Dewan OJK memberikan perhatian khusus terhadap penempatan investasi di saham, khususnya yang ditempatkan di Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Dalam laporan, terdapat penurunan nilai saham Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang signifikan sebesar Rp 1,75 miliar karena dampak adanya kinerja keuangan dan efektivitas manajemen yang melemah. Pada tahun 2022, pergerakan saham UNVR terpantau anjlok dan bergerak di zona merah dalam rentang Rp 4.640 hingga Rp 4.740.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada sembilan perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris internal sampai dengan 20 September 2024. Sembilan perusahaan tersebut juga belum mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.Angka tersebut tidak berubah dibandingkan kondisi semester I/2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya telah melaksanakan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Bentuknya mulai dari peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan.

“Selain itu, OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris,” kata Ogi

Selain itu dalam rangka penegakan regulasi, Ogi mengungkap sampai dengan 20 September 2024, Bidang Pengawasan OJK untuk asuransi dan dana pensiun telah melakukan pengenaan 57 sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan. Sanksi itu terdiri dari 49 sanksi peringatan/teguran dan delapan sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan/teguran.

Sejalan dengan upaya pengembangan sektor PPDP, sampai dengan 20 September 2024 OJK juga melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan melalui pengawasan khusus terhadap delapan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan harapan perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

“Selain itu juga terdapat 15 Dana Pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus di mana dua Dana Pensiun di antaranya dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK,” kata Ogi.

OJK mencatat aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.132,49 triliun sampai dengan Agustus 2024. Angka tersebut mengalami peningkatan 1,32% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp1.117,75 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan dan pengembangan di industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PDP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan beberapa langkah yang telah diambil oleh regulator berfungsi untuk meningkatkan stabilitas dan kepercayaan dalam industri ini.

Dia menjelaskan selama semester I/2024, OJK telah mengeluarkan 916 sanksi terhadap berbagai pelanggaran di industri PDP. OJK juga melakukan pengawasan khusus kepada 8 perusahaan asuransi dan 15 dana pensiun. Dari jumlah itu, dua dana pensiun saat ini sedang dalam proses pembubaran.

Dari sisi penguatan, Ogi menjelaskan pada 8 Juli 2024, OJK meluncurkan inisiatif peta jalan Dana Pensiun yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan kepercayaan pada industri dana pensiun.

Ogi juga menyampaikan bahwa OJK sedang menyusun Peraturan OJK (POJK) tentang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Dalam strategi penyusunan SDM ini, kami juga akan menyempurnakan laporan berkala untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan regulasi yang diterapkan dapat diikuti dengan baik," jelas Ogi.

Selain itu, OJK sedang melakukan penyesuaian format laporan asuransi dan reasuransi agar sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117. "Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi," tambah Ogi.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri keuangan Indonesia, memastikan bahwa sektor ini tetap kuat, stabil, dan terpercaya.

Bisnis.com, Yogyakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijadwalkan meluncurkan "Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028". Acara ini dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Senin, 8 Juli 2024, di Yogyakarta siang nanti.

Dalam peluncuran ini, otoritas menyiapkan inisiatif strategis dalam industri dana pensiun ke depan.

Seperti diketahui, seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pensiun dan Kesejahteraan Sosial Keuangan (UU P2SK), sejumlah pembaruan dalam arah dan kebijakan dana pensiun tengah disiapkan.

Regulasi pelaksana itu mencakup 35 mandat pengaturan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK, delapan mandat pengaturan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP), satu mandat pembentukan unit aktuaria oleh Kementerian Keuangan, dan satu mandat pembentukan unit aktuaria oleh OJK.

Aturan dalam peraturan pemerintah sendiri mencakup tata cara reviu dan penetapan Usia Pensiun Normal secara berkala (Pasal 146), tata cara pengalihan dana tidak aktif dan jangka waktu tertentu (Pasal 166), besaran proporsi iuran JHT yang ditempatkan pada akun utama dan akun tambahan (Pasal 188 – UU SJSN Pasal 36), manfaat JHT (Pasal 188 – UU SJSN Pasal 37), besaran iuran JHT (Pasal 188 – UU SJSN Pasal 38), harmonisasi seluruh Program Pensiun (Pasal 189), pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bagi pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara (Pasal 190), serta cut loss dan penurunan nilai aset yang dikelola oleh pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara (Pasal 191).