Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mencatat total investasi dana pensiun baik Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) per Agustus 2024 mencapai Rp 366,2 triliun.

Secara rinci per Agustus 2024, Staf Ahli ADPI Bambang Sri Mulyadi mengatakan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) paling banyak menaruh investasi di fixed income (SBN, Obligasi dan Sukuk) dengan porsi sebesar 63,7%.

"Selain itu, saham sebesar 9,61%, deposito sebesar 9,15%, serta sisanya adalah properti, penempatan langsung, dan reksadana," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (24/10).

Komposisi yang sama juga terjadi pada penempatan investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP). Menurut Bambang, porsi terbesar di instrumen fixeds income (SBN, Obligasi dan Sukuk) dengan kisaran 63,37%, lalu diikuti saham 14,07%, deposito 9,93%, serta sisanya penempatan langsung dan reksadana.

Sedangkan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Meski komposisinya paling banyak masih di fixed income, tetapi prosetasenya hanya sebesar 40,66%, sisanya deposito 48,37%, saham 1,65%, dan SBI 5,65%.

Kemudian terkait Return on Investment Realized (ROI R) Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) tercatat turun 0,05% secara Year on Year (YoY) dari 4,87% menjadi 4,82% per Agustus 2024. Adapun ROI (R) hanya menghitung pengembalian yang sudah direalisasikan, artinya hasil dari investasi yang sudah dijual atau ditarik.

Dia menerangkan DPPK PPMP mencatatkan Return on Investment Realized + Unrealized (ROI R+U) turun 0,79% YoY dari 5,66% menjadi 8,87% per Agustus 2024.

Bambang menambahkan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP) mencatatkan ROI (R) naik 0,05% dari 4,74% menjadi 4,81% per Agustus 2024. Adapun ROI (R+U) turun 0,36% dari 5,40% menjadi 5,04% per Agustus 2024.

Bambang mengatakan prospek hingga akhir tahun, investasi dana pensiun akan stabil dan tidak fluktuatif. Adapun kenaikan dan penurunan ROI kemungkinan hanya berkisar 0,5% dari tahun sebelumnya.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

Rencana program pensiun tambahan ini merupakan amanat UU P2SK. Dalam pasal 189 ayat 4, menyebutkan bahwa pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, UU PPSK yang sudah diundangkan pada Januari 2023 itu memang mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun.

"Manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI, Polri, dan pekerja formal itu relatif sangat kecil. Jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," kata Ogi dalam konferensi pers RDK Bulanan Agustus 2024, Jumat (6/9).

Jika ditelisik dari data yang sudah ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan relatif sangat kecil, hanya sekitar 10%-15% dari penghasilan terakhir yang diterima. Sementara standar perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum yang dimiliki International Labour Organization (ILO) yaitu 40%.

"Kami dalam hal ini juga masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. OJK belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan," ujar Ogi.

Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Suheri mengatakan perlu untuk menunggu PP yang nanti akan diterbitkan oleh pemerintah. Namun menurutnya, meskipun aturan dapen tambahan ini terasa berat di awal, hasilnya bisa meringankan masyarakat di hari tua nanti.

"Karena kan manfaatnya baru bisa dirasakan nanti. Saya pikir OJK juga melihat harus ada upaya pemaksaan supaya masyarakat punya (dana pensiun) saat hari tua nanti," ujarnya kepada Kontan, Senin (9/9).

Menurut Suheri, menambah dan memperluas dana pensiun tambahan ini memiliki tujuan yang baik, hanya saja saat ini terkesan semakin banyak potongan bagi masyarakat.