TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin sore, 4 November 2024 dimulai dari pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai direktur utama dan komisaris utama.

Disusul, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai alasannya mengganti Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Berikutnya, Simon Aloysius Mantiri secara resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Simon ditunjuk langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada hari ini, Senin, 4 November 2024.

Selanjutnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan program kerja dan anggaran kementerian tahun anggaran 2025 hari ini. Namun, di tengah-tengah rapat, Menteri BUMN Erick Thohir tiba-tiba meninggalkan ruang rapat usai mendapat panggilan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Terakhir, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi daring atau judi online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 oknum berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta empat orang warga sipil.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra....

<!--more-->

1. Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai direktur utama dan komisaris utama.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri untuk menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan itu diambil melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dilakukan Kementerian BUMN pada hari ini, Senin, 4 November 2024.

Simon pada 10 Juni 2024 diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati sebagai Dirut Pertamina

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai alasannya mengganti Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Ia mengatakan, ditunjuknya Simon Aloysius Mantiri menggantikan Nicke Widyawati untuk penyegaran pada tubuh perusahaan BUMN itu.

“Sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda, jadi mungkin juga bisa kita dorong terobosan-terobosan lebih luas dan efektif lagi,” ujar Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek Senayan DPR RI, Senin, 4 November 2024.

Erick Thohir mengapresiasi kinerja Nicke Widyawati selama menjadi Direktur Utama Pertamina. Ia berujar, Nicke Widyawati telah bekerja dengan maksimal selama menjabat. Ia juga menyebut, Nicke Widyawati sudah cukup lama memegang amanah sebagai Direktur Utama, yakni selama enam tahun. “Jarang lho Dirut Pertamina selama itu,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Profil Simon Aloysius Mantiri yang Diangkat Jadi Dirut Pertamina....

<!--more-->

3. Profil Simon Aloysius Mantiri yang Diangkat Jadi Dirut Pertamina Gantikan Nicke Widyawati

Simon Aloysius Mantiri secara resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Simon ditunjuk langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Lalu, siapa Simon Aloysius Mantiri ini?

Dikutip dari laman resmi Pertamina, sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, Simon menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di perusahaan itu. Hal tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina yang digelar pada 10 Juni 2024.

“Kementerian BUMN selaku pemegang saham memutuskan melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Pertamina,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, dalam keterangan tertulis.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Wakil Ketua DPR Mendadak Panggil Erick Thohir saat Rapat Komisi VI, Bahas Apa?

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan program kerja dan anggaran kementerian tahun anggaran 2025 hari ini. Namun, di tengah-tengah rapat, Menteri BUMN Erick Thohir tiba-tiba meninggalkan ruang rapat usai mendapat panggilan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Ini barusan Pak Dasco menghubungi kami dan meminta Pak Menteri untuk bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara”, ujar Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto di Ruang Rapat Komisi VI, Senayan, Senin, 4 November 2024.

Selanjutnya, Adisatrya meminta izin pada anggota rapat yang lain agar Erick Thohir diperkenankan meninggalkan ruang rapat untuk memenuhi panggilan Dasco tersebut.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Peran Pegawai Komdigi Lindungi Judi Online....

<!--more-->

5. Peran Pegawai Komdigi Lindungi Judi Online: Tak Blokir Situs Milik Kenalan

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi daring atau judi online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 oknum berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta empat orang warga sipil.

“Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua tersangka lainnya. Jadi, jumlah tersangka 16 orang,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 3 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Namun, Polda Metro Jaya hingga kini belum menjabarkan identitas para tersangka. Lantas, apa saja peran pegawai Kementerian Komdigi dalam kasus tersebut?

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan program kerja dan anggaran kementerian tahun anggaran 2025 hari ini. Namun, di tengah-tengah rapat, Menteri BUMN Erick Thohir tiba-tiba meninggalkan ruang rapat usai mendapat panggilan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Ini barusan Pak Dasco menghubungi kami dan meminta Pak Menteri untuk bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara”, ujar Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto di Ruang Rapat Komisi VI, Senayan, Senin, 4 November 2024.

Selanjutnya, Adisatrya meminta izin pada anggota rapat yang lain agar Erick Thohir diperkenankan meninggalkan ruang rapat untuk memenuhi panggilan Dasco tersebut.

Pertemuan Erick Thohir dan Sufmi Dasco berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Erick Thohir kembali ke Ruang Rapat Komisi VI pada pukul 12.00 WIB.

Usai rapat dengan anggota Komisi VI DPR, Erick Thohir ditanyai mengenai isi pertemuannya dengan Dasco. Erick Thohir mengatakan, dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai Danantara. Ia pun menyebut, Danantara ini akan diresmikan pada 8 November 2024 mendatang.

“Arahan dari Pak Dasco jelas mendukung (Danantara) karena itu sesuai dengan target-targetnya,” ujar Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek Parlemen Senayan, Senin, 4 November 2024.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan, saat ini kementeriannya itu tengah mempersiapkan gedung yang nantinya akan dipergunakan untuk kantor Danantara. Gedung itu, kata Erick Thohir, merupakan salah satu aset milik Bank Mandiri. “Nanti kajiannya kita sinergikan,” kata dia.

Sebelumnya, dilansir Antara, Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2024.

Prabowo membentuk badan baru itu untuk pengelolaan investasi. "Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman Hadad.

Menurut Muliaman Hadad, Badan Pengelola Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian BUMN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendadak dipanggil oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pada Senin (4/11/2024).

Kejadian ini berlangsung saat Erick dan jajaran Kementerian BUMN dengan Anggota Komisi VI DPR RI, ketika dia tengah membahas program kerja dan anggaran kementerian/lembaga untuk 2025, serta target penyelesaian roadmap kementerian.

Setelah Erick menyampaikan paparannya, rapat berlanjut ke sesi perkenalan anggota Komisi VI DPR RI periode 2024-2029 dan pendalaman materi.

Namun demikian, di tengah sesi pendalaman, Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menyampaikan bahwa ia telah dihubungi oleh Dasco.

Ia mengungkapkan, Dasco meminta agar Erick segera menghadapnya dan meninggalkan rapat kerja untuk sementara waktu.

“Sebelum saya lanjutkan, teman-teman, ini barusan Pak Dasco menghubungi kami dan meminta untuk Pak Menteri bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara,” ujar Adisatrya di ruang rapat.

“Jadi seizin teman-teman, Pak Menteri kita izinkan ya untuk meninggalkan tempat dulu dan bergabung sekarang (dengan Dasco). Dan saya mohon dari Pak Wamen, baik Pak Dony Oskaria, atau Pak Aminuddin Ma'ruf untuk sementara memimpin dari sisi kementerian,” sambungnya.

Pernyataan tersebut memicu sejumlah anggota Komisi VI berkomentar, mereka meminta agar rapat kerja dengan Kementerian BUMN dihentikan sementara.

Beberapa anggota mengusulkan agar rapat dilanjutkan setelah Erick kembali ke ruang rapat.

Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa rapat sebaiknya tetap dilanjutkan, mengingat posisi Erick dapat digantikan oleh dua Wakil Menteri BUMN yang hadir.

Merespons interupsi tersebut, Adisatrya akhirnya memutuskan agar rapat kerja tetap dilanjutkan.

Ia menjelaskan, Erick hanya meninggalkan ruangan untuk sementara dan rapat kali ini belum dalam rangka pengambilan keputusan.

“Saya pikir ini bukan forum untuk mengambil keputusan, dan Pak Menteri ini kan hanya meninggalkan tempat sementara, nanti kembali lagi. Rapat, saya kira lebih baik kita lanjutkan. Nanti Pak Menteri balik sini lagi, dan kita dengar dari Pak Menteri apa yang menjadi bahan diskusi,” tutur Adisatrya.

Sesi pendalaman paparan Kementerian BUMN pun dilanjutkan hingga akhirnya Erick kembali ke ruang rapat Komisi VI dan melanjutkan partisipasinya dalam rapat kerja.

Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara soal pernyataan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia soal tukar guling antara kursi Ketua MPR RI dengan jatah kursi menteri Golkar di kabinet.

Dasco membenarkan bahwa awalnya Golkar sebagai juara kedua perolehan kursi anggota dewan terbanyak di periode 2024-2029 memang menginginkan posisi Ketua MPR RI. Namun setelah musyawarah posisi Ketua MPR diisi Gerindra.

“Waktu itu sebagai partai koalisi ada keinginan Golkar juga untuk kemudian menduduki kursi Pimpinan MPR, tapi setelah musyawarah mufakat, ya akhirnya itu dijatuhkan kepada Pak Muzani dan Partai Gerindra," kata Dasco saat dikonfirmasi di kompleks parlemen, Selasa (22/10).

Dasco tak menyinggung apakah musyawarah mufakat ini merupakan hasil tawar-menawar jumlah kementerian di kabinet. Sebab, saat proses musyawarah itu berlangsung, Kabinet Merah Putih masih dalam penggodokan.

"Musyawarah mufakat," tegas Ketua Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, bercerita soal Golkar yang mendapatkan jatah delapan kursi menteri di Kabinet Merah Putih dalam acara Tasyakuran HUT ke-60 Golkar di DPP Golkar pada Senin (21/10) kemarin.

Bahlil menyebut Golkar mulanya hanya mendapatkan jatah lima menteri. Lalu, seiring waktu, terjadi pertukaran jabatan Ketua MPR yang akhirnya diserahkan kepada Gerindra lewat Ahmad Muzani. Jatah menteri Golkar bertambah menjadi enam kursi.

"Jatah kita lima kemudian waktu itu MPR dikonsesuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan Pilpres, kita kan enggak bisa lawan Presiden, Pak," kata dia dalam kegiatan Tasyakuran HUT ke-60 Golkar di DPP Golkar pada Senin (21/10).

"Saya bilang bahwa saya Ketua TKS, harusnya saya punya jatah satu di luar Partai Golkar, itulah kemudian cerita kenapa Golkar dapat enam tambah satu jadi tujuh awalnya, MPR kita kasih tapi kita ambil satu lagi jadi tujuh," lanjut Bahlil.

Total ada delapan menteri dari Golkar di Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo Subianto melantik utusan khusus hingga penasihat presiden. Mereka akan membidangi hal yang berbeda, meski ada kemiripan dengan kementerian yang sudah dibentuk Prabowo.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, utusan khusus dan penasihat khusus presiden punya perannya masing-masing. Utusan khusus menjalankan tugas langsung dari presiden, sedangkan penasihat khusus akan memberi masukan untuk presiden.

"Sehingga menurut saya itu enggak akan tumpang tindih karena penasihat khusus presiden itu tidak langsung turun ke kementerian," kata Dasco di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Selain jumlah pembantu Prabowo yang banyak, ada satu orang yang mengemban dua tugas berbeda. Dia, tak lain Luhut Binsar Pandjaitan. Kemarin dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), hari ini dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah.

"Kalau Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sama tugasnya Dewan Ekonomi Nasional itu memberikan masukan kepada Presiden tentang ekonomi, di nasional maupun global," ucap dia.

Tugas ini juga akan berbeda dengan Wantimpres. "Ada itu kan ada tupoksinya masing-masing nanti saya kurang jelas karena yang nyusun Mensesneg," singkat dia.

Presiden Prabowo Subianto sudah melantik, menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus dan penasihat presiden. Setelah ini, Prabowo akan kembali mengumpulkan semua pembantunya untuk menyamakan pandangan dalam menjalankan pemerintahan.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, setelah ini, para menteri akan menjalani penyamaan visi-misi. Ini akan dilaksanakan di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

"Yang saya tahu tanggal 24 [Oktober] itu ada penyamaan visi yang akan dilakukan di Akmil selama 3 hari. Setelah itu mulai bekerja," kata Dasco di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).

Wakil Ketua DPR itu belum tahu detail apa saja yang akan dibahas selama pembekalan dan penyamaan pandangan ini. Yang pasti, Prabowo ingin semua program prioritas bisa berjalan dengan baik dalam waktu yang cepat.

"Pak Prabowo akan di sana lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan terutama mungkin dalam 100 hari ke depan dalam program-program yang menterinya harus paham, dan juga harus sangat mengerti mengenai apa-apa yang harus dilakukan," jelas dia.

Sebelum ke Akmil Magelang, para menteri Kabinet Merah Putih akan menjalani sidang paripurna kabinet, pada 23 Oktober 2024. Ini merupakan yang pertama dipimpin langsung Prabowo.

"Jam 11 kalau enggak salah," tambah Dasco.

Sabtu malam, 12 Oktober 2024, sejumlah tokoh berdatangan ke satu tempat di Jakarta Pusat untuk memenuhi panggilan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Mereka hendak menandatangani pakta integritas sebagai salah satu syarat masuk ke dalam jajaran menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo.

Malam minggu itu, yang sepekan jelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, Dasco menanyakan kesediaan para tokoh yang ia panggil: apakah mau membantu Prabowo menjalankan pemerintahan periode 2024–2029?

Dasco lantas memberi tahu secara eksplisit kepada mereka tentang tugas yang akan diberikan Prabowo. Mereka juga diminta mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti proses selanjutnya, yakni wawancara langsung oleh Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara Jakarta Selatan, Senin dan Selasa, 15–16 Oktober.

“Di situlah menjadi jelas bahwa saya masuk nominasi; diusulkan menjadi salah satu wakil menteri,” ujar Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor dua periode yang juga Ketua DPP PAN, kepada kumparan, Jumat (18/10).

Bima kini menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Ia ditugasi membantu Mendagri Tito Karnavian untuk menyinergikan seluruh kepala daerah, dan mengkaji sistem pemilu berbiaya tinggi di Indonesia yang dinilai Prabowo boros dan tidak efisien.

Menurut Bima, dalam pakta integritas yang ia tanda tangani saat bertemu Dasco, ada pernyataan kesediaan dan komitmen untuk tidak korupsi, menerapkan pemerintah yang bersih dan melayani rakyat, serta bersetia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal senada disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang kini ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di kabinet Prabowo. Sebelum dipanggil Prabowo, Mu’ti juga disodori pakta integritas oleh Dasco. Ada dua pakta yang ia teken: 1) Kesediaan untuk menjadi bagian dari kabinet Prabowo; 2) Kesetiaan kepada NKRI dan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan.

Setelah meneken pakta integritas Sabtu malam, keesokannya, Minggu pagi (13/10), Bima Arya dihubungi Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Prabowo yang kini menjadi Sekretaris Kabinet, yang berpesan agar ia standby di Jakarta, tidak ke luar kota.

Dua hari kemudian, Selasa siang (15/10) pukul 12.55 WIB, Bima kembali ditelepon Mayor Teddy yang memintanya segera menghadap Prabowo pukul 14.00 WIB di Kertanegara. Bima segera kembali ke rumahnya untuk berganti pakaian sebelum mengebut ke kediaman Prabowo di Jakarta.

“Karena diminta pakai baju batik cokelat, saya harus pulang dulu ke rumah untuk salin,” tutur Bima, yang kemudian dipesani untuk memperbanyak batik cokelat untuk berbagai agenda ke depan.

Batik coklat tak hanya dipakai ketika para calon menteri dan wakil menteri dipanggil Prabowo ke Kertanegara, tapi juga saat pembekalan di rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Kamis (17/10).

Selasa itu, saat pertama kali dipanggil Prabowo ke Kertanegara, Bima Arya yang berangkat dari Bogor merasa berdebar-debar karena khawatir telat. Mendekati pukul 14.00, jadwal yang ditentukan baginya untuk bertemu Prabowo, Mayor Teddy kembali menelepon untuk mengecek keberadaannya. Untung saja Bima tiba tepat waktu.

“Kata [aplikasi navigasi] Waze, saya jam 14.10 baru akan sampai di Kertanegara, tapi karena ngebut, Waze pun kalah. Jam 13.57 Mas Teddy telepon tanya posisi saya di mana, jam 13.58 saya sampai. Betul-betul on time,” ujar Bima.

Bukan cuma Bima yang berburu waktu ke Kertanegara. Meutya Hafid pun sama. Ketua DPP Golkar yang juga Ketua Komisi I DPR periode 2019–2024 itu menjadi calon menteri terakhir yang dihubungi Teddy pada hari Senin (14/10) untuk menghadap Prabowo.

Lewat akun IG-nya, Meutya bercerita dihubungi Mayor Teddy pukul 20.12 WIB. Ia diminta datang ke Kertanegara pukul 20.30 WIB. Artinya, hanya dalam waktu 18 menit ia sudah harus tiba di kediaman Prabowo.

Meutya yang malam itu hanya mengenakan kaus dan celana jeans santai karena tengah makan malam bersama teman-teman dekatnya, segera berpamitan dan berganti baju.

“Ganti baju, touch up, make up, semua di mobil. Dan saya orang paling terakhir yang dipanggil hari itu (artinya nggak bisa telat karena paling terakhir),” kata Meutya yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.

Meutya adalah salah satu dari 8 menteri asal Golkar di kabinet Prabowo. Golkar memang mendapat jatah pos terbanyak di Kabinet Merah Putih. Selain Meutya, menteri asal Golkar yang lain ialah Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), Nusron Wahid (Menteri Agraria), Dito Ariotedjo (Menpora), Wihaji (Menteri Kependudukan), dan Maman Abdurrahman (Menteri UMKM).

Maman mengatakan, prosesnya masuk kabinet tidak ujug-ujug, melainkan melalui komunikasi yang dilakukan sejak lama antara Prabowo dan Bahlil selaku Ketua Umum Golkar. Partai beringin mengajukan daftar panjang ke Prabowo berisi nama-nama kader Golkar yang dinilai kompeten sebagai menteri. Daftar itu kemudian disortir oleh Prabowo, dan nama Maman ikut lolos.

Cerita agak berbeda datang dari Abdul Kadir Karding, politisi PKB dan anggota DPR tiga periode yang kini ditunjuk sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karding mengatakan, meski ia kader PKB, ia direkrut sebagai profesional.

Kadir tak menyangka dipercaya Prabowo sebagai menteri. Sebelum dipanggil ke Kertanegara Senin sore, ia tak pernah berkomunikasi dengan pihak Prabowo. Ia juga tak berkomunikasi dengan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.

“Jadi saya perlu tegaskan, saya memang kader PKB, tapi dalam konteks menteri ini, saya tidak di-endorse atau tidak direkomendasikan oleh PKB walaupun saya sampai hari ini adalah kader tulen PKB,” ucap Karding.

Prabowo menghabiskan waktu dua hari penuh untuk memanggil seratus lebih calon-calon menteri dan wakil menterinya. Selama berbicara dengan para kandidat, Prabowo memegang dan melihat-lihat data riwayat hidup atau curriculum vitae (CV) yang tertumpuk di mejanya.

“Pertama, Pak Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena kami sudah mau bergabung. Kedua, beliau memberikan arahan-arahan sambil membuka file yang di dalamnya ada CV kami, juga pakta integritas. Beliau lalu menyampaikan harapan dan memberikan tugas-tugas untuk setiap posisi,” papar Bima Arya.

CV para calon menteri dan wamen disebut sudah diminta Prabowo dari jauh-jauh hari ketika proses penjaringan anggota kabinet dimulai. CV menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan Prabowo dalam memilih menteri dan menentukan pos kementerian mana yang pas untuk kandidat yang lolos.

Dalam sesi “wawancara” di Kertanegara itu, Prabowo berdiskusi dengan tiap calon menteri/wakil menteri terkait topik sesuai jabatan yang bakal mereka emban. Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza, misalnya, diajak berbincang soal situasi ekonomi yang berkelindan dengan perindustrian.

Faisol menduga Prabowo melihat riwayatnya yang pernah memimpin Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan, BUMN, dan investasi. Itu sebabnya ia “diminta ikut mendiskusikan bagaimana kira-kira agar perekonomian di dalam negeri bisa tumbuh.”

Maka, Faisol menyampaikan situasi terkini yang menjadi temuan Komisi VI DPR dan PKB, misalnya menurunnya investasi dan industri manufaktur; rendahnya daya beli masyarakat, apalagi di tengah kondisi deflasi; dan diperparah dengan maraknya peredaran barang-barang impor di tengah terpuruknya industri dalam negeri.

Faisol tak ingat berapa lama ia berdiskusi dengan Prabowo. Yang ia ingat, sepanjang pembicaraan, mereka hanya fokus pada tema ekonomi dan industri. Benar saja, ia kemudian ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perindustrian.

“Yang penting kami bisa bantu beliau meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke [target] 8%. Beliau juga concern dengan hilirisasi. Itu harus dilakukan sesegera mungkin karena akan berdampak luas terhadap perekonomian kita,” kata aktivis ‘98 itu.

Prabowo disebut menyeleksi CV para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan bersama orang-orang di lingkaran terdekatnya seperti Dasco dan Sjafrie Sjamsoeddin—yang kini menjadi Menteri Pertahanan.

Minggu malam (20/10), saat Prabowo mengumumkan 109 anggota kabinetnya yang terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 pimpinan lembaga setingkat menteri, ia juga didampingi Dasco selain Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Dasco dan Gibran sama-sama berdiri sejajar di belakang Prabowo.

Tiga–empat hari sebelum diumumkan, para calon menteri dan wakil menteri dikumpulkan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, untuk diberi pembekalan. “Hambalang Retreat” tersebut digelar selama dua hari, yakni Rabu (16/10) untuk calon menteri dan kepala badan, serta Kamis (17/10) untuk calon wakil menteri.

Melalui pembekalan yang menghadirkan para pakar internasional yang ahli di berbagai bidang, mulai geopolitik, ekonomi, hukum, sampai teknologi AI. Menurut Bima Arya dan Karding, materi yang disampaikan sangat menarik karena terkait kondisi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi yang perlu diantisipasi ke depan.

Karding mengatakan, Prabowo juga memberikan garis batas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan para anggota kabinetnya, misalnya “Jangan pernah main-main dengan APBN, jangan main korupsi.”

“Beliau ingin pemerintahan ini birokrasinya efektif sekaligus bersih, dan para pembantunya juga bersih… [menerapkan] perilaku antikorupsi,” tegas Karding.

Hambalang Retreat ialah bagian dari keinginan Prabowo agar transisi pemerintahan dari Jokowi ke dirinya berjalan mulus, agar anggota kabinetnya saling kenal sebelum mulai bekerja sama, dan agar kabinetnya bisa langsung tancap gas bekerja maksimal.

Bima Arya menyatakan, pembekalan semacam itu bisa jadi akan berlangsung rutin sepanjang masa bakti mereka di pemerintahan.

“Pak Prabowo menyampaikan ilustrasi, ketika ia bertanya kepada seorang tokoh tentang kunci kesuksesannya, dijawab ada tiga: 1) training; 2) training; dan 3) training. Artinya, pelatihan dan pembekalan yang selama ini menjadi ciri khas beliau di militer dan parpol kemungkinan akan ditularkan ke pemerintahan,” tutur Bima.

Hal tersebut dinilai positif oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin. Menurutnya, itu merupakan “bagian dari strategi dan kreativitas Pak Prabowo, sekaligus terobosan dalam sejarah pembentukan kabinet di Indonesia.”

Tak semua peserta pembekalan dipanggil lebih dulu ke Kertanegara, misalnya Budi Gunawan, Kepala BIN era Jokowi yang kini ditunjuk menjadi Menko Politik dan Keamanan di kabinet Prabowo.

Sebelumnya, Budi Gunawan memang santer disebut akan masuk ke kabinet sebagai representasi dari PDIP, sebab ia dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati. Budi Gunawan merupakan ajudan Megawati saat putri Soekarno itu menjadi Presiden RI periode 2001–2004.

Selain Budi Gunawan, ada dua kader PDIP yang semula digadang bergabung ke kabinet, yakni Abdullah Azwar Anas dan Olly Dondokambey. Namun, Megawati disebut belum merestui Anas, Olly, maupun kader PDIP lain untuk menjadi menteri Prabowo. Sementara Budi Gunawan, meski disebut dekat dengan Mega, bukanlah kader PDIP.

“Pak Budi Gunawan tidak punya KTA (Kartu Tanda Anggota) PDIP sehingga beliau bukan anggota PDIP,” jelas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Batalnya PDIP masuk kabinet ditandai dengan kandasnya rencana pertemuan Megawati-Prabowo. Padahal, utusan PDIP maupun Gerindra sudah cukup intens merencanakan pertemuan yang awalnya ditargetkan berlangsung sebelum pelantikan Prabowo pada 20 Oktober itu.

Menurut beberapa sumber, Megawati rupanya belum bersedia bertemu Prabowo dalam waktu dekat. Bujukan Puan Maharani, putri Mega yang juga Ketua DPP PDIP dan komunikator ke kubu Prabowo, pun belum berhasil meluluhkan hati Megawati.

Meski demikian, Puan—yang didukung Gerindra tetap menjadi Ketua DPR—menegaskan bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo meski tidak menempatkan kader di kabinet. Di luar kabinet, PDIP bakal menjadi rekan yang konstruktif dan tidak asal mengkritik keras pemerintahan.

PDIP dan Gerindra mengatakan, Megawati dan Prabowo akan tetap bertemu meski waktu dan tempatnya belum ditentukan. Menurut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Mega sudah mengagendakan silaturahmi dengan Prabowo sebagai pertemuan dua tokoh bangsa yang bersahabat.

Kans PDIP masuk pemerintahan Prabowo juga bukannya tertutup. Sumber di parpol menyebut, ada kemungkinan PDIP masuk kabinet melalui reshuffle setelah satu tahun Prabowo menjabat. Penundaan ini karena Megawati ingin sikap politik partai ditetapkan resmi melalui Kongres PDIP yang bakal digelar tahun depan, April 2025.

Sebetulnya, parpol yang tidak menempatkan kadernya di kabinet bukan cuma PDIP, tapi juga NasDem yang notabene mitra koalisi Prabowo di KIM Plus. Menurut Ketua Umum NasDem Surya Paloh, partainya sengaja tidak mengambil jatah kursi kabinet karena tidak ingin bersikap pragmatis.

“Ada kursi menteri yang ditawarkan Pak Prabowo. Beliau mengatakan, ‘Tolong Bung Surya jelaskan kepada masyarakat bahwa telah saya sediakan kursi kabinet untuk NasDem.’ Tetapi [memang] NasDem menolak,” ujar Paloh di sela pelantikan Prabowo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Minggu (20/10).

Ada 16 menteri Jokowi di kabinet Prabowo. Mereka antara lain Pratikno (sebelumnya Mensesneg, kini Menko PMK), Zulkifli Hasan (sebelumnya Mendag, kini Menko Pangan); AHY (sebelumnya Menteri ATR/BPN, kini Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Budi Arie Setiadi (sebelumnya Menkominfo, kini Menteri Koperasi)

Ada pula Tito Karnavian yang tetap menjadi Mendagri, Supratman Andi Agtas tetap Menkumham, Budi Gunadi Sadikin tetap Menkes, Sakti Wahyu Trenggono tetap Menteri Kelautan dan Perikanan, Amran Sulaiman tetap Menteri Pertanian, Saifullah Yusuf tetap Mensos, Dito Ariotedjo tetap Menpora, Airlangga Hartarto tetap Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia tetap Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita tetap Menteri Perindustrian, Erick Thohir tetap Menteri BUMN, Rosan Roeslani tetap Menteri Investasi (yang kementeriannya kini menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi), dan Sri Mulyani tetap Menkeu.

Selusin lebih menteri Jokowi yang diboyong ke pemerintahan Prabowo, menurut Firman, adalah wajar, sebab Prabowo sejak awal mengusung tema keberlanjutan. Selain itu, Jokowi ikut berkontribusi dalam kemenangannya di Pilpres.

Bila dicermati, jabatan menteri-menteri Jokowi sebagian besar tidak bergeser, utamanya yang menempati pos ekonomi. Hal ini disebut sudah menjadi salah satu kesepakatan antara Jokowi dan Prabowo untuk mewujudkan masa transisi yang mulus, dengan sektor ekonomi menjadi prioritas.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membeberkan status dari Anggota DPR Gerindra yang dilantik jadi menteri di Kabinet Merah Putih.

Dasco mengatakan, para Anggota DPR Gerindra yang jadi menteri dan wakil menteri sudah mengundurkan diri sebagai anggota dewan.

"Sudah mengundurkan diri," ucap Dasco ketika dikonfirmasi, Senin (21/10).

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah melantik menteri dan wamen di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini.

Berikut daftar menteri Prabowo yang juga anggota DPR periode 2024-2029 dari Gerindra:

Meski begitu, Dasco belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait siapa yang akan menggantikan mereka di DPR nanti.

Sebelumnya, Prabowo Subianto telah resmi melantik menteri yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih.

Pelantikan ini berdasarkan Keppres Tentang Pengangkatan Menteri Nomor 133 P/2024 dan Keppres No 135p/2024 sampai Keppres Nomor 141 P/2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Setingkat Menteri.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) yang saat ini dijabat oleh Mayor Teddy Indra Wijaya bukan merupakan lembaga tersendiri. Melainkan sudah berada digabung ke dalam Kemensetneg.

"Jadi begini itu kan Seskab sudah digabung dengan Mensesneg. Sehingga segala sesuatu pengaturan lalu lintas kerja itu Mensesneg yang mengatur," kata Dasco usai menghadiri acara pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Dasco mengatakan, tugas-tugas Mayor Teddy sebagai Seskab sudah diatur dalam peraturan presiden.

"Nah tugas dari Mayor Teddy untuk sebagai job-nya di Seskab itu juga sudah diatur di Perpresnya," ucap dia.

Lebih jauh, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menekankan bahwa penempatan Mayor Teddy di Seskab adalah merupakan permintaan langsung dari Prabowo.

"Kan kalau ditaruh di situ kan pasti itu permintaan dari Presiden," tandasnya.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan posisi ajudan presiden Prabowo Subianto, yaitu Mayor Teddy dalam kabinet. Sebab banyak yang mempertanyakan bagaimana seorang anggota TNI aktif dengan pangkat mayor bisa mengisi posisi Sekretaris Kabinet.

Dasco menjelaskan Mayor Teddy menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dengan posisi di bawah Kementerian Sekretariat Kabinet.

“Struktur dan bagan organisasi sudah ada perubahan sehingga tidak ada Menseskab tetapi digabung di bawah Mensesneg,” kata Dasco saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (21/10).

Sehingga dengan posisi ini, menurut Dasco, Mayor Teddy tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perwira TNI aktif. Karena Dasco mengatakan jabatan Seskab ini tidak lagi setingkat menteri.

“Sehingga dengan perubahan nomenklatur ini dapat diisi oleh Saudara Teddy tanpa harus pensiun dari TNI karena bukan setingkat menteri,” lanjutnya.

Kini, jabatan Seskab yang sebelumnya dijabat oleh Pramono Anung berada di bawah Sestneg dan boleh diisi oleh perwira TNI dengan batasan paling tinggi setara eselon II atau Brigjen.

“Nah, strukturnya Seskab itu, itu ada di bawah Setneg sama seperti jabatan-jabatan yang boleh diisi oleh perwira TNI atau Polri seperti Sesmil, Sespri, dan lain-lain yang batasannya adalah paling tinggi setara Eselon II atau kalau di TNI-Polri paling tinggi setara Brigjen,” katanya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan menteri jajaran kabinetnya. Pengumuman dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10) malam.

Dasco terlihat berdiri di belakang Prabowo. Ia mengenakan setelah jas.

Selain Dasco, Prabowo juga didampingi oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029," kata Prabowo.

Prabowo mengumumkan jajaran kabinetnya usai melaksanakan gala dinner dengan sejumlah kepala negara sahabat.

Sebelumnya sejumlah menteri sudah dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, untuk menandatangani pakta integritas. Kemudian mereka juga diundang ke Hambalang untuk pembekalan sebagai calon menteri.

Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap momen Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan orang-orang dekatnya usai dilantik. Dari unggahannya, Dasco menyebut pertemuan terjadi di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut selain Prabowo dan Dasco tampak ajudan Prabowo, Mayor Teddy Indra Wijaya, dan Prasetyo Hadi.

Nama terakhir digadang bakal mengisi pos Menteri Sekretaris Negara di kabinet Prabowo-Gibran.

"Hari Pertama, Malam ini Presiden Prabowo Langsung Memberikan Arahan-arahan," tulis Dasco di akun Instagramnya, Minggu (20/10).

Tampak mereka saling berbincang hangat. Mayor Teddy tampak memegang lembaran kertas, belum diketahui apa isinya.

Prabowo dan Gibran telah dilantik sebagai Presiden dan Wapres periode 2024-2029 di Gedung DPR/MPR.

Malam ini Prabowo masih makan malam bersama para tamu negara di Istana. Setelahnya, dikabarkan Prabowo akan mengumumkan jajaran menteri di kabinetnya.

===

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!